Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sektor perbankan memiliki posisi vital dalam menjaga stabilitas perekonomian negara. Strategi akuisisi merupakan salah satu langkah yang diambil pemerintah untuk menjaga kesehatan sistem perbankan. Skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan akuisisi bank berbentuk perusahaan terbuka oleh lembaga keuangan bank. Pelaksanaan akuisisi bank berbentuk perusahaan terbuka tidak hanya tunduk pada aturan di bidang perbankan melainkan juga wajib tunduk pada aturan di bidang pasar modal yang mengatur mengenai pelaksanaan MTO. Aturan tersebut secara spesifik diatur melalui Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/51/KEP/DIR/1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank Umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka. Dengan adanya aturan tersebut, maka dengan pendekatan yuridis-normatif skripsi ini akan meninjau mengenai penerapan pelaksanaan akuisisi PT Bank Mitraniaga Tbk (NAGA) oleh Industrial Bank of Korea (IBK) dan meninjau kepemilikan saham IBK setelah dilakukannya akuisisi dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.03/2016 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum. Dengan adanya aturan mengenai batas kepemilikan saham bank umum diharapkan dapat menjadi pelindung perekonomian Indonesia khususnya pada sektor perbankan.Kata kunci: akuisisi, bank, penawaran tender wajib (MTO), batas kepemilikan saham.

---

The banking sector has a vital position in maintaining the stability of the country's economy. The acquisition strategy is one of the steps taken by the government to maintain the health of the banking system. This thesis discusses the implementation of bank acquisitions in the form of public companies by bank. The acquisition of a bank in the form of a public company is not only subject to the rules in the banking sector but also must comply with the rules in the capital market that govern the implementation of the MTO. These rules are specifically regulated through Decree of the Directors of Bank Indonesia Number 32/51 / KEP / DIR / 1999 concerning Requirements and Procedures for Mergers, Consolidations, and Acquisitions of Commercial Banks and Financial Services Authority Regulation Number 9 / POJK.04 / 2018 concerning Public Company Takeovers. Then, with a juridical-normative approach this thesis will review the implementation of the acquisition of PT Bank Mitraniaga Tbk (NAGA) by the Industrial Bank of Korea (IBK) and review the ownership of IBK shares after the acquisition is associated with Government Regulation No. 29 of 1999 concerning Purchases of Commercial Bank Shares and Financial Services Authority Regulation Number 56 / POJK.03 / 2016 concerning Commercial Bank Share Ownership. With the existence of rules regarding the limit of share ownership of commercial banks, it is expected to be able to protect the Indonesian economy, especially in the banking sector. acquisition, bank, MTO, share ownership limit."

"Semaraknya akuisisi bank nasional oleh bank asing saat ini perlu dicermati dengan bijak oleh Bank Indonesia. Akuisisi oleh bank asing merupakan strategi untuk mengembangkan bisnisnya, baik di dalam maupun di luar negeri tanpa harus membentuk badan usaha yang baru. Oleh karena itu, asas resiprositas perlu untuk diberlakukan, agar bank umum juga dapat mengembangkan bisnisnya. Seperti akuisisi saham BII oleh Maybank yang perlu dicermati oleh Bank Indonesia, yang dapat memperlemah pasar bisnis perbankan Indonesia. Metode penelitian yang digunakan pada penulisan ini adalah metode yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini menyarankan agar dimasukkannya klausul asas resiprositas dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perbankan yang baru.

---

A rampant general bank acquisition by foreign bank at this moment need to be supervised wisely by Bank Indonesia. Acquisition by foreign bank is strategy to develop its business, both inside and outside the country without having to establish a new business entity. Therefore, it is necessary to apply the principle of reciprocity, so that commercial banks can expand their business. As happening with Maybank acquisition of BII need to be supervised by Bank Indonesia, which can weaken the Indonesia banking market. Research methods used in this research is juridical normative. The result of this research suggest that the inclusion of the reciprocity clause in the Draft of the new Banking Act."

"Penulisan ini akan membahas mengenai perlindungan pemegang saham minoritas PT Bank Agris Tbk dengan adanya pengecualian penawaran tender wajib yang wajib dilakukan oleh Industrial Bank of Korea selaku pihak yang mengambilalih perusahaan terbuka. Keberadaan pengecualian dilakukannya penawaran tender wajib menghilangkan kesempatan pemegang saham minoritas PT Bank Agris Tbk agar saham yang mereka miliki dibeli oleh pengendali baru dengan harga yang sama dengan harga pengambilalihan atau harga yang lebih tinggi. Atas dasar tersebut, apakah terdapat perlindungan hukum pemegang saham minoritas PT Bank Agris Tbk atas adanya pengecualian penawaran tender wajib dan apakah ketentuan penawaran tender wajib dapat dikesampingkan atas dasar pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan. Penulisan ini menggunakan penelitian doktrinal dengan tujuan untuk meneliti dan menganalisis apakah terdapat perlindungan hukum dan apakah ketentuan penawaran tender wajib dapat dikesampingkan. Dengan tidak dilaksanakannya penawaran tender wajib, pemegang saham minoritas PT Bank Agris Tbk tidak memperoleh perlindungan hukum yang timbul dari penawaran tender wajib. Ketentuan penawaran tender wajib tidak dapat dikecualikan oleh peraturan perundang-undangan di bidang perbankan dan penawaran tender wajib tetap harus dilaksanakan oleh Industrial Bank of Korea selaku pengendali baru dari PT Bank Agris Tbk.

---

This research will discuss the protection of minority shareholders of PT Bank Agris Tbk with the exemption of mandatory tender offer which must be conducted by Industrial Bank of Korea as the party that takes over the public company. The existence of the exemption to the mandatory tender offer eliminates the opportunity of minority shareholders of PT Bank Agris Tbk to have their shares purchased by the new controller at the same price as the takeover price or a higher price. On that basis, whether there is legal protection for minority shareholders of PT Bank Agris Tbk on the exemption of mandatory tender offer and whether the provision of mandatory tender offer can be exempted on the basis of the implementation of laws and regulations in the field of banking. This research uses doctrinal research with the purpose of examining and analyzing whether there is legal protection and whether the provision of mandatory tender offer can be exempted. By not implementing the mandatory tender offer, the minority shareholders of PT Bank Agris Tbk do not obtain legal protection arising from the mandatory tender offer. The provision of mandatory tender offer cannot be exempted by banking laws and regulations and the mandatory tender offer must still be implemented by Industrial Bank of Korea as the new controller of PT Bank Agris Tbk."

"Perkembangan kebijakan perbankan di Indonesia pasca dikeluarkannya program Arsitektur Perbankan Indonesia yang bertujuan untuk menciptakan perbankan nasional yang sehat, kuat dan efisien, menyebabkan banyaknya transaksi merger dan akuisisi di perbankan Indonesia. Terdapat setidaknya dua kebijakan yang kemudian mendorong banyak terjadinya transaksi merger dan akuisisi di bidang perbankan Indonesia, yaitu kebijakan mengenai kepemilikan tunggal (single presence policy) dan kebijakan mengenai jumlah modal minimum. Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mempelajari proses akuisisi unit usaha yang dilakukan oleh PT Bank ABC terhadap unit usaha retail, pembiayaan konsumen dan perbankan komersial yang dimiliki oleh Bank XYZ. Selain itu akan dilihat tantangan-tantangan yang utama yang dihadapi oleh PT Bank ABC serta implikasi aksi korporasi ini terhadap kondisi perusahaan PT Bank ABC dilihat dari sisi aset secara umum. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang datanya berasal dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder berupa dokumen-dokumen terkait dengan transaksi akuisisi unit usaha yang dilakukan oleh PT Bank ABC. Hasil penelitian menemukan bahwa proses transaksi akuisisi unit usaha oleh PT Bank ABC dilakukan dengan melewati tiga fase penting yaitu fase pertama (due diligence), fase kedua (persetujuan regulator) dan fase ketiga (integrasi). Terdapat tiga tantangan utama dari hasil penelitian yaitu sehubungan dengan persetujuan dari regulator, perekrutan dan adaptasi karyawan, dan teknologi informasi yang digunakan. Selain itu hasil penelitian menemukan bahwa terdapat peningkatan aset yang signifikan pada buku PT Bank ABC.

---

Banking policy developments in Indonesia after the issuance of the Indonesian Banking Architecture which aims to create a national bank that is healthy, strong and efficient, resulting in numbers of merger and acquisition transaction in Indonesian banking. There are at least two policies, which led to these merger and acquisition transactions in the banking sector, namely the single presence policy and policy regarding the capital minimum requirements.

The general objective of this research is to study the acquisition process of the business unit conducted by PT Bank ABC to retail, consumer finance and commercial banking business units owned by Bank XYZ. Additionally, this research is studying the major challenges faced by PT Bank ABC and the implications of this corporate action on the condition of PT Bank ABC in terms of assets in general.

This study is a qualitative research study where the data is obtained from primary data resulting from interviews and secondary data in the form of documents related to the transaction of business unit acquisitions conducted by PT Bank ABC.

The research suggests that the process of acquisition transactions business unit by PT Bank ABC was involving three important phases namely the first phase (due diligence), the second phase (regulatory approval) and third phase (integration). There are three main challenges from the research that is in connection with the approval from the regulator, employee recruitment and adaptation, and the use of information technology. In addition, this research also sugests that there was a significant increase in the book assets of PT Bank ABC."

"A multicarrier modulation system based on M-band wavelet modulation consists of a bank of filters satisfying the perfect reconstructed quadradture mirror filter (PR-QMF) theory. The system exploits the localisation properties of the wavelets in time and frequency to develop the transmitted signal that has compact PSD characteristics and resilient in a channel exposed to fading. A timing synchronisation that comprises acquisition using the wavelet properties has been proposed. This paper discusses the analysis and simulation results of the timing aquisition, taking advantage of the wavelet signal correlation properties. The designed acquisition circiut work using the correlation property of wavelet signal which has a unique peak. The proposed wavelet synchroniser shows good performance with the time variance close to the cramer Rao lower bound."

"Pemilihan dan analisis strategi adalah tahapan keputusan didalam proses strategi manajemen. Pemilihan keputusan tersebut haruslah mempertimbangkan semua aspek lingkungan yang berpengaruh untuk menentukan strategi perusahaan di masa mendatang. Akuisisi adalah sebuah konsep strategi diversifikasi usaha, dimana alternatif pilihan dan analisis strategi pengembangan usaha yang terbaik dapat dicapai.Pola pengembangan usaha melalui akuisisi merupakan suatu fungsi tujuan pokok dari peningkatart kesejahteraan perusah . Mehilui penguasaan strategi akuisisi sebagai salah satu faktor yang menentukan kemampuan pengembangan perusahaan, maka tujuan dari proses transformasi kepemilikan perusahaan yang dil kan melalui transaksi akuisisi akan dicapai. Tingkat pencapaian kemajuan perusahaan yang dapat diraih oleh suatu proses akuisisi pada akhirnya sangat tergantung pada kemampuan perusahaan pengakuisisi, untuk menyerap sumber daya dan memberinya suatu nilai tambah pada masukan-masukan selama proses pemarifaatan dari perusahaan target yang dikembangkan secara berkesinambungan.Dari analisis yang telah dilakukan pada kasus ini memperlihatkan bahwa pendekatan yang dilakukan dalam pengambilan keputusan akuisisi oleh PT XYZ lebih ditekankan pada analisis strategi jangka pendek untuk memperoleh margin laba besar, tanpa melalui analisa SWOT yang terinci dari perusahaan target terlebih dahulu. Laba yang besar tersebut bukan diperoleh dari PT Pancawan Sejati sebagai perusahaan target, melainkan dari adanya peluang mendapatkan fasilitas kuota minyak sawit (CPO) dengan harga yang murah. Sehingga pilihan keputusan akuisisi ini tidak memberikan dampak sinergi bagi perkembangan usaha PT Pancawan Sejati dalam jangka panjang.Tidak adanya investasi baru tambahan pada PT Pancawan Sejati, secara langsung memperlihatkan tidak adanya keteguhan dari PT XYZ dalam pengambilan keputusan memasuki usaha baru dibidang produk minyak goreng. Sehingga setelah dilakukannya akuisisi tidak terlihat usaha untuk menganalisis dalam memasuki usaha yang baru dari PT XYZ melalui pengembangan intern.Dari analisis pasca akuisisi dengan metode SWOT dan didasankan pada tingkat perolehan kemampulabaan PT XYZ setelah adanya deregulasi PAKJUN 1991, memberikan petunjuk kemampuan PT XYZ untuk terus mempertahankan keberadaan kepemilikannya didalani PT Pancawan Sejati.Langkah yang terbaik yang harus dilakukan oleh PT XYZ adalah melakukan. analisis ulang dari corporate strategy jangka panjang secara terpadu untuk mempertahankan ti ngkat pengembangan usahanya melalui penciptaan keunggulan bersaing yang berkesinambungan. Untuk itu perlu ditetapkan strategi yang tepat untuk PT XYZ mengingat hilangnya peluang untuk memperoleh fasilitas kuota dan CPO. Strategi turnaround disarankan akan lebih tepat untuk dijalankan dan hal mi dapat dilakukan dengan melepaskan kepemilikannya pada PT Pancawan Sejati."

"Acquisition according to Act No. 1/1995.Firstly, the Act No. 40/2007 dose not discuss quantity of acquired share, but focuses on wheter or not the acquiring share have impact on the shifting control; whilist the Act No. 1/1995 stresses on quantity of acquired share that should acquire in awhole share or big-part share which causes to the shifting control over corporation...."

"ABSTRAKSkripsi ini bertujuan untuk menganalisis penerapan corporate governance PTBank Pundi Indonesia Tbk baik selama proses dan pasca akuisisi. Evaluasitersebut mencakup perlindungan stakeholders saat proses akuisisi, perbandingangovernance structure selama proses dan pasca akuisisi, serta implementasiprinsip-prinsip corporate governance pada pasca akuisisi. Hasil analisismenunjukkan bahwa PT Bank Pundi Indonesia Tbk telah melindungi kepentinganstakeholders pada proses akuisisi, memiliki governance structure yang membaikserta telah menerapkan prinsip-prinsip terkaitgood corporate governance padapasca akuisisi. Disimpulkan pula bahwa akuisisi berperan sebagai salah satugovernancemechanism yang akhirnya berhasil membuat bank tidak lagi diawasiintensif oleh Bank Indonesia, karena PT Bank Eksekutif Internasional Tbk(identitas bank sebelum akuisisi) mengalami masalah permodalan dan kreditmacet sebelumnya.

---

ABSTRACTThis study analyzes the corporate governance implementation in both process andpost-acquisition of PT Bank Pundi Indonesia Tbk. It includes the analysis on theprotection of stakeholders? right during acquisition, comparing the governancestructure during the process and post-acquisition, and the implementation ofcorporate governance principles post acquisition. The result indicates that PTBank Pundi Indonesia Tbk has given the necessary treatment to protect thestakeholders? right, has improved the governance structure and also hasimplemented the corporate governance principles. The study also concludes thatacquisition has the role as a governance mechanism that leads the bank out of theintensive supervision by Bank Indonesia, since PT Bank Eksekutif InternasionalTbk (bank?s identity before acquisition) had a capital adequacy and bad debtsproblem earlier."

"ABSTRAKAkuisisi PT Pertamina Gas yang merupakan anak perusahaan Pertamina oleh PT Perusahaan Gas Negara Tbk merupakan rencana pemerintah dalam hal ini kementerian BUMN untuk menciptakan sinergi dalam pengembangan distribusi gas bumi nasional. Tesis ini bertujuan untuk meneliti aspek keuangan dalam rencana akusisi tersebut terutama dalam hal valuasi perusahaan dan estimasi sinergi yang dihasilkan. Metode yang digunakan untuk valuasi yakni dengan metode discounted cash flow dan comparable multiple analysis. Nilai sinergi yang diperoleh merupakan hasil dari estimasi kenaikan pendapatan dan penurunan biaya beban pendapatan.

---

ABSTRACTThe acquisition of PT Pertamina Gas which is a subsidiary of Pertamina by PT Perusahaan Gas Negara Tbk is a government of Indonesia plan in this case the Ministry of SOEs to create synergies in the development of national gas distribution. This thesis aims to examine the financial aspects of the acquisition plan, especially in terms of company valuation and the synergy resulted. The method used for valuation is by the method of discounted cash flow and comparable multiple analysis. Synergy value estimated resulted by increase in revenues and decreased cost of goods sold. "