Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis perubahan regulasi terkait penentuan kriteria Significant Economic Presence dalam pemajakan atas transaksi elektronik di Indonesia dan faktor-faktor yang dapat mendukung penerapan Significant Economic Presence di Indonesia. Analisis perubahan regulasi terkait penentuaan kriteria significant economic presence didasarkan pada kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 dan PMK 48/PMK.03/2020 serta kesesuaiannya dengan peraturan perpajakan internasional yang berlaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam kepada narasumber yang relevan dengan permasalahan yang diangkat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan regulasi terkait penentuan kriteria significant economic presence dalam pemajakan atas pajak transaksi elektronik adalah untuk saling melengkapi dan tidak mengubah substansi yang sudah ditetapkan. Kriteria significant economic presence pada PP Nomor 80 Tahun 2019 ditujukan untuk penetapan atas PPMSE sedangkan pada UU Nomor 2 Tahun 2020 untuk pengenaan pajak atas PMSE. Kemudian pada PMK 48/PMK.03/2020 lebih dipersempit lagi lingkupnya dalam pengenaan pajak atas transaksi elektornik dengan menjabarkan nominalnya. Pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai faktor pendukung dalam penerapan significant economic presence yaitu, hubungan perdagangan Indonesia dengan negara lain, sinergi antara lembaga pemerintah dan pemenuhan indikator- indikator dalam significant economic presence itu sendiri.

---

This thesis aims to analyze changes in regulations related to determining the criteria for Significant Economic Presence in taxation of digital transaction in Indonesia and the factors that can support the application of Significant Economic Presence in Indonesia. Analysis of the regulatory changes related to the determination of significant economic presence criteria is based on the policies of Peraturan Pemerintah Number 80 Year 2019, Undang Undang Number 2 Year 2020, PMK 48 / PMK.03 / 2020 and their compatibility with applicable international tax regulations. This research uses a qualitative approach. The data collection technique was carried out by in-depth interviews with relevant sources with the issues raised. The results of this study indicate that regulatory changes related to determining the criteria for significant economic presence in taxation of digital transaction are to complement each other and not to change the substance that has been determined. The significant economic presence criteria in PP Number 80 of 2019 are aimed at determining PPMSE while in UU Number 2 of 2020 for the imposition of taxes on PMSE. Then in PMK 48 / PMK.03 / 2020 the scope is further narrowed in the imposition of taxes on digital service transactions by describing the nominal. The government needs to consider various supporting factors in the application of a significant economic presence, such as, Indonesia's trade relations with other countries, synergy between government institutions and the fulfillment of indicators in a significant economic presence itself."

"ABSTRAKMenyongsong datangnya era globalisasi perdagangan dan investasi yang salah satu ciri utamanya adalah meningkatnya persaingan bisnis termasuk persaingan dalam bisnis penerbangan, GARUDA harus segera melakukan peningkatan daya saingnya, antara lain dengan peningkatan efisiensi dalam aspek pemasaran internasional melalui saluran pemasaran.Dengan asumsi bahwa production cost dan distribution cost temasuk relationship cost serta perilaku manajemen tetap, maka tingkat efisiensi di dalam saluran pemasaran internasional dapat diketahui melalui biaya transaksi ekonominya.Dalam kerangka pemikiran tersebut di atas dan mengingat kurang lebih 90% tiket penerbangan internasional GARUDA di wilayah Jabotabek dijual melalui Biro Perjalanan Wisata/Agen Penjualan Tiket Penerbangan Internasional atau BPWIAPTP-I maka penelitian difokuskan pada perilaku BPWIAPTP-I dikaitkan dengan pembentukan biaya transaksi ekonomi yang bersangkutan yang secara lebih terinci adalah : (1) untuk mengetahui faktor-faktor biaya transaksi ekonomi yang berpengaruh pada saluran pemasaran, (2) untuk mengetahui besarnya biaya transaksi ekonomi GARUDA dibanding pesaingnya di BPWIAPTP-I yang sama, (3) untuk mengetahui faktor dominan perilaku organisasi dalam saluran pemasaran internasional GARUDA yang menimbulkan biaya transaksi ekonomi yang besar, dan (4) untuk merumuskan rekomendasi untuk perbaikan efisiensi saluran pemasaran GARUDA.Penelitian dilakukan pada 17 BPWIAPTP-I dan sebagai pembanding dipilih pesaing GARUDA yang peringkat internasionalnya hampir sama, yaitu Malaysian Airlines (MAS) dan yang tingkat pelayanannya sering dijadikan bench mark yaitu Singapore Airlines (SIA).Analisis dilakukan dengan metode Proses Hirarkhi Analitis (PHA) atau Analytical Hierarkhi Process (AHP), dan hasilnya adalah (1) faktor biaya transaksi ekonomi pada saluran pemasaran perusahaan penerbangan melalui BPWIAPTP-I yang terutama adalah Opportunistic Behaviour, faktor biaya transaksi ekonomi kedua adalah Bounded Rationality dan faktor biaya transaksi ekonomi ketiga adalah Asymmetric Information; (2) Biaya transaksi ekonomi GARUDA pada saluran pemasaran BPWIAPTP-I lebih besar dibanding biaya transaksi ekonomi MAS dan SIA pada saluran pemasaran yang sama; dan (3) Faktor dominan perilaku organisasi dalam saluran pemasaran GARUDA yang menyebabkan biaya transaksi ekonomi lebih besar dibanding MAS dan SIA adalah pada penggunaan kekuasaan paksaan.Berdasarkan hasil analisis tersebut, untuk meningkatkan efisiensi pada saluran pemasaran Internasional GARUDA melalui BPWIAPTP-I direkomendasikan untuk : (1) melakukan pembenahan manajemen dan (2) melakukan pembenahan yang ditujukan langsung kepada karyawan GARUDA; keduanya dengan mengupayakan perubahan "corporate culture" dan menjadikan GARUDA sebagai suatu "learning organization"."

"Laporan magang ini menganalisis penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha pada transaksi afiliasi PT A yang kemudian dibahas lebih lanjut dalam TP Documentation yang dipersiapkan oleh KAP PTR. Sebagai wajib pajak yang berkewajiban untuk menyusun dokumen penentuan harga transfer sebagai dokumen pendukung untuk pelaporan perpajakan, transaksi afiliasi yang dilakukan harus dianalisis dan dilaporkan melalui dokumentasi transaksi istimewa untuk melihat implementasi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha yang diterapkan agar bebas dari upaya penghindaran pajak. Analisis yang dilakukan meliputi identifikasi hubungan istimewa dan transaksi afiliasi yang dimiliki, analisis fungsional, aset, dan risiko, analisis kesebandingan, pemilihan metode penentuan harga transfer, pemilihan dan perhitungan indikator tingkat laba, analisis ekonomi atas masing-masing transaksi afiliasi, hingga kesimpulan hasil analisis. Dalam pembuatan dokumentasi wajib untuk mengacu pada peraturan mengenai transfer pricing terutama Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 213/PMK.03/2016 tentang Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi dengan Para Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa, dan Tata Cara Pengelolaannya.

---

This internship report analyzes the application of the arm’s length principle in PT A's affiliated transactions which then discussed further in the TP Documentation prepared by KAP PTR. As a taxpayer who is obliged to prepare transfer pricing documents as supporting documents for tax reporting, affiliated transactions carried out must be analyzed and reported through transfer pricing documentation to see the implementation of the arm’s length principle that are applied so that the affiliated transactions are free from tax avoidance efforts. The analysis includes identification of related-party relationships and affiliated transactions done during the fiscal year, functional, asset, and risk analysis, comparability analysis, selection of transfer pricing methods, selection and calculation of profit level indicators, economic analysis of each affiliated transaction, and the conclusion of the analysis results. In preparing the documentation, taxpayers must refer to the regulations regarding transfer pricing, especially the Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 213/PMK.03/2016 concerning Types of Documents and/or Additional Information Required to Be Retained by Taxpayers Conducting Transactions with Related Parties, and Management Procedures."

"ABSTRAKDalam era globalisasi, sektor jasa konstruksi di Indonesia dapat melaksanakan proyek-proyek Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) yang pada setiap aktivitasnya membutuhkan suatu bentuk usaha (corporate vehicle). Salah satu penerapan bentuk kerjasama yang banyak dipakai dalam pelaksanaan proyek-proyek konstruksi besar di Indonesia adalah Joint Operation (JO), yaitu kesepakatan antara dua badan atau lebih untuk mengerjakan pekerjaan tertentu selama waktu tertentu pula. JO merupakan sumber pemajakan yang potensial bagi negara. Sehingga pihak Wajib Pajak (WP) JO akan berusaha agar jumlah pajak terutang dapat menjadi seefisien mungkin. Dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, selain terdapat (1) pajak terhutang (Conventional Cost) terdapat pula (2) biaya-biaya tambahan (Transaction Cost) yang dalam studi ini disebut sebagai total biaya pajak. Berdasarkan pengamatan, ada beberapa variabel terikat yang diduga mempengaruhi tinggi rendahnya biaya transaksi wajib pajak JO, yaitu (1) Jumlah pajak yang terutang (2) jarak tempat kerja WP dengan bank, kantor pos, kantor pajak dan kantor konsultan yang diukur dengan waktu (3) lama proyek (4) frekuensi kontrak sebagai manifestasi dari reputasi, dan (5) nilai proyek. Berdasarkan penelitian yang berlangsung pada JO yang memiliki head office di Jakarta, diketahui ada dua model yang paling sesuai yaitu, regresi antara 5 variabel independen dengan total biaya transaksi dan regresi antara 5 variabel independen dengan subvariabel biaya "ucapan terima kasih" dan commitment fee. Terlihat bahwa dari lima variabel independen yang dianalisis, 3 (tiga) di antaranya terbukti signifikan terhadap total biaya transaksi. Ketiga variabel tersebut adalah variabel-variabel frekuensi kujungan WP ke fiskus dan nilai proyek dan total waktu yang dihabiskan oleh WP untuk mengurus permasalahan perpajakannya. Selain itu, dalam hubungannya terhadap total biaya "ucapan terima kasih" dan commitment fee kepada fiskus, terlihat bahwa dari lima variabel independen yang dianalisis, 3 (tiga) diantaranya terbukti signifikan. Ketiga variabel yang signifikan tersebut adalah variabel-variabel waktu yang dihabiskan WP untuk mengurus masalah perpajakan, frekuensi kunjungan WP ke fiskus dan nilai proyek. Selain itu, dikemukakan juga arah hubungan yang menjelaskan bentuk hubungan yang tejadi. Sedangkan dalam hubungannya dengan total biaya "ucapan terima kasih" dan commitment fee, terdapat tiga variabel yang mempunyai hubungan signifikan, yaitu total waktu yang dikeluarkan WP dalam mengurus perpajakan, frekuensi kunjungan WP ke fiskus dan total nilai proyek . Rata-rata biaya transaksi yang dikeluarkan WP dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sebesar 4,15 % dapat digunakan sebagai referensi bagi WP dalam menyusun budget proyek untuk lebih mendekatkan forecast cost to complete proyek kepada kenyataan yang akan dihadapi di lapangan dan menjadi referensi bagi fiskus dalam melakukan perbaikan institutional arrangements yang ada. "

"Didalam karya akhir ini dibahas mengenai pasar kelabu komponen kendaraan penumpang di Indonesia, mulai dari Jatar belakang bidang usaha kendaraan bermotor yang mempengaruhi distribusi komponennya, pengertian pasar kelabu dan sebab-sebab terjadinya, dampak pasar kelabu terhadap pihak-pihak yang terlibat, hingga uraian mengenai transaksi impor komponen kendaraan penumpang di Jakarta. Kemudian dijabarkan suatu analisis kinetja pemasar kelabu dibandingkan terhadap kinerja distributor yang ditunjuk bagi merek kompone kendaraan penumpang tertentu, dengan menggunakan model Pawitra bagi pasar kelabu kendaraan penumpang. Merek komponen yang dipilih adalah Mercedes Benz dan Toyota.Pada dasarnya fenomena pasar kelabu merupakan masalah jalur distribusi, yakni setiap jalur distribusi diluar jalur yangtelah ditunjuk oleh produsen pemegang merek, baik dalam lingkup domestik maupun internasional. Masalah timbul karena produk yang disalurkan melalui jalur distribusi yang tidak ditunjuk ini sama dengan produk yang disalurkan melalui jalur distribusi yang ditunjuk, yaitu produk asli, akan tetapi dijual kepada pelanggan dengan harga yan jauh lebih murah. Pembahasan masalah dalam karya akhir ini dilihat dari sudut pandang distributor yang ditunjuk, selaku pihak yang paling dirugikan dengan adanya fenomena pasar kelabu.Dari wawancara yang dilakukan dengan pihak distributor yang ditunjuk serta dengan para pedagang komponen kendaraan penumpang di pasar Asem Reges dan Sawah Besar, diperoleh informasi yang lebih akurat mengenai keadaan pasar komponen kendaraan penumpang di Jakarta, karakteristik pembeli dan jalur distribusi komponen, terutama jalur distribusi yang tidak ditunjuk oleh produsen, serta perbedaan transaksi antara komponen bermerek Mercedes Benz dengan komponen bermerek Toyota. Diperoleh pula data harga dan kuantitas penjualan dari suatu kelompok komponen yang telah memenuhi asumsi-asumsi tertentu. Asumsi-asumsi tersebut adalah bahwa : produk yang dipilih adalah produk asli, komponen kendaraan yang dipilih adalah komponen kendaraan penumpang, bukan kendaraan niaga, sifat komponen kendaraan penumpang yang dipilih adalah fast moving components, serta tingkat harga yang ditawarkan adalah tingkat harga yang berlaku selama masa penelitian, yakni antara bulan Desember 1993 sampai dengan bulan Pebruari 1994.Analisis kinerja distributor yang ditunjuk dan pemasar kelabu komponen kendaraan penumpang dilakukan berdasarkan model Pawitra yang digunakan untuk menganalisis pasar kelabu kendaraan penumpang. Penjabaran model tersebut mengindikasikan bahwa kinerja yang viable dari pemasar kelabu komponen kendaraan penumpaiig dipengaruhi oleh variabel-variabel: tingkat potongan harga dari produsen di luar negeri, besarnya margin distributor yang ditunjuk dan pemasar kelabu, serta fluktuasi nilai tukar valuta asing. Dari data harga dan kuantitas penjualan dari kelompok komponen yang dipihih, diperoleh pendapatan total dari kelompok komponen dari distributor yang ditunjuk. Dengan peñjabaran model Pawitra diperoleh besarnya laba dari distributor yang ditunjuk maupun pemasar kelabu. Analisis kinerja dilakukan dengan menggunakan profitabilitas dan rasio laba. Hasil analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa pemasar kelabu komponen kendaraan penumpang merek Mercedes Benz dapat menikmati profitabilitas yang sangat baik, sedangkan komponen kendaraan penumpang merek Toyota tidak memberikan profitabihitas kepada pemasar kelabu. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan kebijaksanaan penentuan harga.Berdasarkan hasil simulasi analisis sensitifitas, diperoleh dasar untuk menentukan strategi distributor yang ditunjuk dalam menghadapi fenomena pasar kelabu. Distributor yang ditunjuk mempunyai tiga pilihan strategi untuk menghadapi fenomena pasar kelabu komponen kendaraan penumpang, yakni penurunan harga, konfrontasi atau partisipasi. Ketiga strategi tersebut tidak dapat secara tuttas meniadakan pasar kelabu. Naniun, distributor yang ditunjuk dapat secara efektif mengurangi daya tank kinerja pasar kelabu dengan mehakukan penurunan harga juah untuk suatu periode yang relatif lama sebagai hasil penurunan biaya operasionalnya."

"Pembiayaan transaksi efek oleh perusahaan efek bagi nasabah merupakan salah satu fasilitas yang ditawarkan oleh perusahaan efek untuk menarik investor. Fasilitas ini telah dikenal dan dipraktikkan di kalangan pelaku pasar modal sejak diperkenalkan oleh Bapepam-LK dengan dikeluarkannya peraturan V.D.6 tahun 1997. Seiring dengan populernya fasilitas ini di kalangan pelaku pasar modal, permasalahanpermasalahan terkait pembiayaan transaksi efek ini tidak dapat dihindari. Menyikapi hal tersebut, peraturan terkait fasilitas ini mengalami beberapa kali penyempurnaan. Penyempurnaan yang pertama adalah dengan dikeluarkannya peraturan V.D.6 tahun 2008, serta yang terbaru adalah POJK Nomor 55/POJK.04/2020 mengikuti beralihnya tugas-tugas Bapepam-LK kepada OJK. Skripsi ini kemudian mengambil 3 (tiga) pokok permasalahan, yaitu bagaimana perkembangan peraturan tentang pembiayaan transaksi efek dalam menjamin hak dan kewajiban nasabah, apa saja permasalahan yang timbul dalam praktik pembiayaan transaksi efek ketika terjadi penurunan harga saham, serta bagaimana POJK Nomor 55/POJK.04/2020 memberi solusi terhadap permasalahan terkait penurunan harga saham milik nasabah dalam pembiayaan transaksi efek. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif, yang menekankan pada penggunaan norma hukum secara tertulis. Kesimpulan yang didapatkan adalah: 1) bahwa pembiayaan transaksi efek yang diatur dalam POJK Nomor 55/POJK.04/2020 tidak banyak mengubah substansi dari peraturan V.D.6 tahun 2008; 2) permasalahan yang umum terjadi dalam pembiayaan transaksi efek adalah terkait perjanjian pembiayaan, tidak dipenuhinya rasio jaminan oleh nasabah, serta penjualan paksa atau force sell saham nasabah oleh perusahaan efek; 3) POJK Nomor 55/POJK.04/2020 telah memberi solusi dengan pengaturan yang terperinci mengenai bagaimana fasilitas ini seharusnya dijalankan. Saran yang diberikan adalah 1) penekanan lebih jauh terhadap pemahaman investor akan pembiayaan transaksi efek; 2) baik perusahaan efek maupun nasabah harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dalam mengadakan perjanjian pembiayaan; 3) lembaga peradilan haris lebih jeli dalam memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku dalam memberikan keputusan.

---

Securities transaction financing by securities company for customers is one of the facility that is offered by securities companies to attract investors. This facility has been known and practiced among capital market players since it was introduced by Bapepam-LK with the issuance of V.D.6 of 1997. Along with the popularity of this facility among capital market players, problem related to the securities transaction financing can not be avoided. In response to this problems, the regulation related to this facility has been improved several times. The first improvement is the issuance of V.D.6 of 2008, and then the latest one is POJK 55/POJK.04/2020 following the transfer of Bapepam-LK duties to OJK. This thesis then takes 3 (three) main issues, namely How is the development of regulations regarding securities transaction financing in guaranteeing the rights and obligations of customers, what are the problems that arise in the practice of securities transaction financing in the event of declining stock price, and how POJK 55/POJK.04/2020 provide solutions to problems related to declining stock price in securities transaction financing. The research method used in this thesis is juridical-normative, which emphasizes the use of legal written norms. The conclusions obtained are 1) securities transaction financing that is regulated in POJK 55/POJK.04/2020 does not change the substance of V.D.6 of 2008 that much; 2) problems that commonly occurs in securities transaction financing are related to financing agreements, the customers refusal on depositing of assurance ratio, and the force sell of customer shares by securities company; 3) POJK 55/POJK.04/2020 provides solutions with detailed regulations on how this facility should be implemented. The suggestions given are 1) further emphasis on investors' understanding of securities transaction financing; 2) both securities companies and customers must pay attention to the provisions of the laws and regulations in the capital market sector in order to contrive financing agreements; 3) the judiciary must be more observant in paying attention to the applicable legal provisions in making their judiciary decisions."

"Apoteker sebagai pelaku usaha harus mengelola dan mengembangkan bisnis apotek dengan mengidentifikasi masalah dan membuat keputusan yang strategis. Metode yang dapat dilakukan untuk membantu hal tersebut adalah dengan melakukan analisis basket size. Analisis ini dapat memahami pola perilaku konsumen dan hubungannya terhadap transaksi tunai. Selain itu, analisis ini dilakukan untuk mengetahui pencapaian target basket size di Apotek Kimia Farma Taman Harapan Indah. Nilai rata-rata basket size (ABS) dapat dihitung melalui pembagian antara total stock keeping unit (SKU) dengan total transaksi. Jumlah SKU yang dicatat dikelompokkan menjadi obat over the counter (OTC), upaya pengobatan diri sendiri (UPDS), dan resep. Analisis dilakukan dari hasil observasi 7 jam per hari selama 10 hari. Berdasarkan data yang diperoleh, nilai ABS untuk obat bebas, UPDS, dan resep berturut-turut adalah 1,54; 1,38; dan 2,60. Berdasarkan hasil tersebut, basket size Apotek Kimia Farma THI belum mencapai target yang diharapkan, yaitu sebesar 2.

---

Pharmacists as business actors must manage and develop the pharmacy business by identifying problems and making strategic decisions. The method that can be done to help with this is to do a basket size analysis. This analysis can understand consumer behavior patterns and their relationship to cash transactions. In addition, this analysis was conducted to determine the achievement of the target basket size at Kimia Farma Taman Harapan Indah Pharmacy. The average basket size (ABS) value can be calculated by dividing the total stock-keeping unit (SKU) by the total transactions. The number of SKUs recorded was grouped into over-the-counter (OTC) drugs, self-medication (UPDS), and prescriptions. The analysis was carried out from the results of observations 7 hours per day for 10 days. The result of ABS values for over-the-counter drugs, UPDS, and prescriptions were 1.54; 1.38; and 2.60. Based on these results, the basket size of Kimia Farma THI Pharmacy has not reached the expected target, which is 2."

"Peranan Central Counter Party (CCP) dalam transaksi keuangan terutama di pasar derivatif menjadi perhatian dan komitmen negara anggota G20 termasuk Indonesia untuk diimplementasikan karena terjadinya krisis global pada tahun 2008-2010. Derivatif memiliki peran penting sebagai alternatif investasi dan pendanaan serta sebagai sarana lindung nilai (hedging) bagi investor terhadap risiko perubahan harga aset keuangan yang tidak dapat diprediksi sehingga menempatkan investor dalam posisi rugi (loss). Namun, derivatif juga bisa berdampak negatif dalam hal pelaksanaannya dilakukan secara tidak wajar sehingga bisa berdampak pada stabilitas keuangan dan kerugian investor. Implementasi komitmen pendirian CCP derivatif direalisasikan Bank Indonesia dengan menerbitkan regulasi pada tahun 2019 yang mengatur CCP untuk Transaksi Derivatif Suku Bunga dan Nilai Tukar (CCP SBNT). Pendirian CCP SBNT yang berada dalam lingkup pasar uang memiliki tantangan tersendiri, baik dari sisi pendanaan maupun penyediaan sumber daya manusia yang memadai, sehingga salah satu pilihan yang mungkin dijajaki dalam pendirian CCP SBNT adalah menggunakan infrastruktur pasar keuangan yang telah tersedia saat ini, seperti infrastruktur PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) dimana tugas dan fungsi KPEI berdasarkan undang-undang pasar modal adalah sebagai CCP di pasar modal. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara prinsip KPEI memiliki dasar hukum yang jelas berdasarkan ketentuan di bidang pasar uang dan pasar modal serta KPEI dapat memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Bank Indonesia untuk berperan sebagai CCP SBNT. Namun demikian, tentunya peran KPEI sebagai CCP SBNT yang akan diatur dan diawasi Bank Indonesia akan memiliki cross cutting issues dengan sektor pasar modal mengingat secara kelembagaan dasarnya KPEI merupakan CCP pasar modal yang tunduk pada beberapa aspek pengaturan di pasar modal. Oleh karena itu, hasil penelitian ini juga menyarankan perlunya Bank Indonesia melakukan koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan agar setiap pengaturan dan pengawasan yang dilakukan dapat berjalan secara harmonis serta tidak terjadi tumpang tindih dengan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan.

---

The role of the Central Counter Party (CCP) in financial transactions, especially in the derivatives market, is the concern and commitment of G20 member countries including Indonesia to be implemented due to the global crisis in 2008-2010. Derivatives have an important role as an alternative investment and funding as well as hedging for investors against the risk of changes in the price of financial assets that can’t be predicted so that puts investors in a loss position. However, derivatives can also have a negative impact if the implementation is done improperly so that it has an impact on financial stability and investor losses.

The establishment of a derivative CCP was implemented by Bank Indonesia by issuing a regulation in 2019 governing the CCP for Interest and Exchange Rate Derivative Transactions (CCP SBNT). The establishment of the CCP SBNT within the scope of the financial market has its own challenges, both in terms of funding and the provision of adequate human resources, so that one of the options that might be explored in establishing the CCP SBNT is to use financial market infrastructure that is currently available, such as PT Kliring Penjaminan Efek Indoensia (KPEI) where the duties and functions of KPEI based on capital market law are as CCP in the capital market. This research is conducted using legal normative method.

The result from this research shows that in principal, KPEI has a clear legal standing based on the capital market and money market provisions, and is able to fulfill the requirements set by Bank Indonesia to act as CCP SBNT. Nevertheless, the role of KPEI as CCP SBNT which will be regulated and supervised by Bank Indonesia will have cross cutting issues with sectors in capital market because KPEI is mainly a capital market CCP, which is regulated in many aspects by capital market law. Therefore, this research suggests that Bank Indonesia to coordinate with Otoritas Jasa Keuangan so that all regulating and supervising activities by Bank Indonesia and Otoritas Jasa Keuangan could be carried out in harmony and do not contradict each other."