Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada tahun 2016 OJK selaku regulator dari lembaga dana pensiun menerapkan Peraturan OJK No.1/POJK.05/2016 tentang Investasi Surat Berharga Negara (SBN) bagi yang mewajibkan Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) untuk menempatkan dananya sebesar minimal 30% dananya dalam instrumen investasi tersebut. Penerapan dari peraturan ini kemudian dinilai oleh sebagian kalangan khususnya Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI) memberatkan bagi pelaku usaha dana pensiun karena harus mengurangi porsi investasi pada instrumen lain dan yield/Imbal hasil dari SBN saat ini sedang turun sehingga dana pensiun tidak dapat memperoleh keuntungan yang maksimal. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif penelitian ini bermaksud membandingkan pengelolaan investasi dana pensiun Indonesia dengan Amerika sebagai pengelola dana pensiun terbesar di dunia dan juga Inggris sebagai negara yang memiliki kesamaan sistem dana pensiun dengan Indonesia namun dengan sistem pengelolaan yang berbeda. Dengan demikian, penelitian skripsi ini diharapkan dapat menemukan hal-hal yang dapat menjadi perbaikan dalam perbandingannya dengan sistem dana pensiun Inggris & Amerika. Penelitian ini dituliskan dengan judul skripsi, “Implementasi Peraturan OJK No.1/POJK.05/2016 Tentang Investasi Surat Berharga Negara Terhadap Lembaga Dana Pensiun dan Perbandingannya dengan Inggris & Amerika.”

---

OJK as the regulator of pension fund institutions on 2016 has enforced regulation no.1/POJK.05/2016 about compulsory bond investment for Occupational Pension Fund (DPPK) at the very least 30% of their money into the states bond (SBN). This regulation is seen by many stakeholders especially pension fund association (ADPI) as a set back for pension fund institution growth, the main reason of this rejection is because they have to switch their investment from some instrument into the states bond and yield of states bond is now continue on declining. This research paper is using juridical-normative methods with the main purpose is to compare Indonesian pension fund system with USA as country with the largest asset of pension fund and also with UK as country which have similar system with Indonesia but different management system on investment. Therefore, this thesis is hopes to find solutions that can be advocated to the stakeholder from the comparation with UK & USA pension fund system. The tittle of this thesis is “Implementation of OJK Regulation No. 1/POJK.05/2016 about Compulsory Bond Investment for Pension Fund Institutions and the comparison between Indonesia to United States of America (USA) and United Kingdom (UK).”"

"Model pengukuran risiko Value at Risk (VaR) saat ini telah digunakan secara luas, tidak hanya pada sektor perbankan. Tujuan karya akhir ini adalah untuk mengukur Value at Risk (VaR) dengan penekanan pada metodologi variance covariance dan historical simulation model, untuk menguji investasi 10 jenis saham yang dilakukan oleh Dana Pensiun RST.Model digunakan untuk mengukur besarnya potensi kerugian dengan tingkat keyakinan 95%, dan divalidasi dengan menggunakan back testing dan Kupiec test.Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan hasil pengukuran antara variance covariance dan historical simulation model. Hasil pengujian back testing dan Kupiec test menunjukkan bahwa kedua model valid untuk mengukur besarnya potensi kerugian maksimum saham.

---

Value at Risk (VaR) model has been extensively used not only in banking sector. The aim of this thesis is to outline Value at Risk methodology by giving more emphasis on variance covariance method and historical simulation model. The model is used to investigate the applicability and usefulness of VaR in stocks investment of Pension Fund RST.

Using the methodologies as described, the maximum potential loss of each stock and its portfolio of 10 stocks can be calculated at 95% confidence level. The models were validating using back testing and Kupiec test.

The research found that there was different result of VaR calculated using variance covariance and historical simulation model. However, variance covariance and historical simulation model are valid ones to measure maximum potential loss of stocks."

"Dana pensiun memiliki peran penting bagi perekonomian baik dari segi mikro maupun makro. Secara mikro, dana pensiun merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial yang menyediakan pendapatan bagi individu pensiunan. Secara makro, pengelolaan aset dana pensiun dengan cara berinvestasi memiliki dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2022 Mercer dan CFA Institute mengeluarkan laporan yang isinyamenilai sistem dana pensiun berbagai negara. Dalam laporan tersebut Indonesia memperoleh peringkat ke-39 dengan nilai D. Sementara itu, Belanda memperolehperingkat ke-2 dengan nilai A. Atas dasar tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, membandingkan, serta menilai sistem dana pensiun di Indonesia dan Belanda. Oleh sebab itu, metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridisnormatif dengan melakukan studi komparasi antara regulasi Indonesia dan Belanda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia sedang mengalami bonus demografi. Namun, bonus demografi tersebut tidak lama lagi akan selesai yang ditandai dengan tingginya rasio ketergantungan. Kemudian, apabila dibandingkan dengan sistem dana pensiunBelanda, sistem dana pensiun Indonesia memiliki beberapa kelemahan. Secara struktural, dana pensiun Indonesia yang kurang sempurna menyebabkan rendahnya tingkat kepesertaan. Hal tersebut berbeda dengan Belanda di mana tingkat kepesertaan mencapai angka yang sangat tinggi. Selain itu, secara teknis, dana pensiun Indonesia juga memiliki kelemahan dalam bentuk regulasi penempatan investasi yang bersifat kuantitatif sehingga dapat dikatakan cukup restriktif, terutama dengan adanya batas minimum investasi pada Surat Berharga Negara. Hal tersebut berbeda dengan Belanda yang bersifat kualitatif sehingga dapat dikatakan relatif longgar. Dengan demikian, berdasarkan fenomena demografi serta kedua kelemahan yang telah disebutkan, terlihat adanya urgensi untuk diadakannya reformasi sistem dana pensiun Indonesia baik dari segi struktural maupunteknis. Reformasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan bagi individu pensiunan dan juga mendorong terciptanya pasar keuangan yang sehat dan karenanya berkontribusi bagi perekonomian secara luas.

---

Pension funds have a significant economic role from a micro and macro perspective. On a micro level, pension funds are a form of social protection that provides income for retired individuals. On a macro level, pension fund asset management in the form of investing positively impacts economic growth. In 2022, Mercer and the CFA Institute released an assessment report of various countries' pension fund systems. In the report, Indonesia was ranked 39th with a D score. Meanwhile, the Netherlands was ranked 2nd with an A score. This study aims to analyze, compare, and assess the pension fund systems in Indonesia and the Netherlands. Therefore, the research method used is

juridical-normative by conducting comparative studies between Indonesian and Dutch regulations. This study shows that Indonesia is currently experiencing a demographic dividend. However, the demographic dividend will soon be finished, marked by a high dependency ratio. Moreover, compared with the Dutch pension fund system, the Indonesian pension fund system has several weaknesses. Structurally, imperfections found in Indonesian pension funds result in low membership rates. This is different from the Netherlands where membership rates are very high. Additionally, from a technical

perspective, Indonesian pension funds also have weaknesses in the form of quantitative investment regulations that is relatively restrictive, especially with a minimum investment limit in government bonds. This differs from the Netherlands which are qualitative and therefore relatively lax. Consequently, based on the demographic phenomenon and the two weaknesses mentioned, there is an urgency to reform the Indonesian pension fund system from a structural and technical perspective. These reforms are expected to improve the welfare of individual retirees and encourage the creation of a healthy financial market that contributes to the economy at large."

"[ABSTRAKPotensi Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) cukup besar, tantangan yang muncul dalam menyingkapi potensi DPLK yang cukup besar, adalah bagaimana strategi yang harus dibuat oleh Bank/Lembaga Keuangan untuk meningkatkan bisnis DPLK. Salah satu cara meningkatkan bisnis DPLK adalah dengan menambah new account secara agresif baik dari sisi peserta institusi maupun peserta perorangan. Untuk meningkatkan new account, diperlukan studi komprehensif terhadap perilaku dan preferensi konsumen. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keputusan customer pada tahap pre-purchase untuk menabung dalam prosuk dana pensiun perorangan. Berdasarkan hasil survey pada 253 responden di Jabodetabek, ditemukan faktor yang signifikan berpengaruh terhadap keputusan seseorang untuk menabung dalam produk dana pensiun yakni variabel Past Experience, Financial Risk dan Temporal Risk.

---

ABSTRACTRetirement Savings or Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) has a great potential for growth. The big challenge is how the strategy should be made by DPLK?s provider to increase the business. One of the strategies could be taken by DPLK?s provider is to add more new account from institution and individual participant. To grow aggressively,a comprehensive study of the behaviour and preferences of consumersis required. This research was conducted to analyse the factors that may influence pre-purchase decision making for customer to save for personal retirement savings. Based on the results of the survey on 253 respondents in Greater Jakarta, there were factors that significantly affected a pre-purchase decision to save for personal retirement savings product, namely Past Experience, Financial Risk and Temporal Risk., Retirement Savings or Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) has a great potential for growth. The big challenge is how the strategy should be made by DPLK’s provider to increase the business. One of the strategies could be taken by DPLK’s provider is to add more new account from institution and individual participant. To grow aggressively,a comprehensive study of the behaviour and preferences of consumersis required. This research was conducted to analyse the factors that may influence pre-purchase decision making for customer to save for personal retirement savings. Based on the results of the survey on 253 respondents in Greater Jakarta, there were factors that significantly affected a pre-purchase decision to save for personal retirement savings product, namely Past Experience, Financial Risk and Temporal Risk.]"

"Penulisan karya akhir ini membahas mengenai alokasi penempatan portofolio investasi pada Dana Pensiun Pemberi Kerja RHX dengan program pensiun manfaat pasti berdasarkan strategi liability driven investment (LDI). Pendekatan LDI bertujuan untuk mengelola risiko yang melekat pada portofolio aset dana pensiun dengan kewajiban dana pensiun sebagai benchmark untuk menghindari terjadinya kondisi asset-liability mismatch. Penerapan strategi LDI dapat dilakukan dengan beberapa metode dan tekhnik, dalam penelitian ini, pendekatan LDI yang digunakan adalah pendekatan cash flows projection dengan mencocokkan informasi arus kas pembayaran kewajiban Dana Pensiun RHX di masa datang dengan rencana penempatan dan pengalokasian portofolio investasinya.Pendekatan LDI menekankan bagaimana nilai liabilitas di masa depan dapat berubah akibat pengaruh inflasi, tingkat suku bunga (discount rate), dan karakteristik usia peserta dana pensiun. Diharapkan dengan menggunakan pendekatan LDI, dana pensiun dapat mengurangi risiko pendanaan (funding risk) yang mungkin timbul akibat sensitivitas liabilitas program terhadap tingkat inflasi, tingkat bunga dan sisa usia peserta dana pensiun, sehingga pada akhirnya, dana pensiun dapat menyiapkan ketersediaan dana secara lebih baik untuk melakukan pembayaran kewajiban manfaat pensiun pada saat jatuh tempo.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan strategi LDI dapat membantu Dana Pensiun RHX dalam menempatkan portofolio investasinya sesuai dengan durasi jatuh tempo pembayaran manfaat pensiun sehingga dapat menghasilkan imbal hasil pengembalian yang lebih optimal yang tercermin dari perbaikan rasio Return on Investment (ROI), rasio pendanaan dan tingkat kecukupan pendanaan. Meskipun pendekatan LDI memberikan dampak yang cukup baik, perencanaan dan penyusunan strategi yang di dukung dengan kebijakan investasi serta kemampuan manajer investasi yang lebih baik perlu dilakukan oleh Dana Pensiun RHX sehingga strategi pengelolaan investasi di Dana Pensiun RHX yang mengikuti liability driven investment basis ke depannya dapat menjadi lebih optimal.

---

This thesis discuss about allocation of investment portofolio on Employer Pension Fund of RHX with defined benefits plan based on liability driven investment strategy (LDI). LDI approach aims to manage the risks inherent in the portfolio of pension funds assets with liabilities of pension funds as a benchmark in order to avoid the occurrence of the condition of the asset-liability mismatch. LDI strategy implementation can be done by several methods and techniques, in this study, LDI approach will focus on cash flows projection by matching the cash outflows information of Dana Pensiun RHX Pension Fund for payment of obligations in the future with the investment plan and allocation of its investment portfolio.

LDI approach emphasizes how the value of future liabilities may change as a result of the effects of inflation, interest rate (discount rate), and the characteristics of the age of pension fund participants. By using LDI approach, hopefully, the pension fund may reduce the risk of funding (funding risk) that may arise due to the sensitivity of the inflation rate program liability, interest rate and remaining life of the pension fund, so that in the end, the pension fund can prepare better availability of funds for pension benefit payment obligations at maturity.

The results of this study showed that the implementation of LDI strategies can help in placing the RHX pension fund investment portfolios in accordance with the duration of the due payment of pension benefits so as to produce more yield optimal returns as reflected in the improvement of the ratio of Return on Investment (ROI), the ratio of funding and the level of adequacy funding. Although the LDI approach provides a good impact, planning and strategy, supported by investment policy as well as the ability of investment managers better be done by the pension fund management strategies RHX that pension fund investment in RHX that follow liability driven investment base in the future may be more optimal."

"Dengan hadirnya berbagai perkembangan teknologi informasi pada saat ini, menjadikan pertukaran informasi di bidang telekomunikasi sangat mudah. Salah satu perkembangan tersebut adalah internet yang sudah sangat umum digunakan dan pada saat ini Indonesia menempati posisi ke enam di dunia dalam jumlah pengguna internet, dan jumlah ini diperkirakan akan terus bertumbuh. Hal ini tidak hanya berdampak terhadap perkembangan bidang telekomunikasi saja, tetapi juga bidang finansial, salah satunya adalah dengan hadirnya layanan yang menggabungkan kedua bidang tersebut, yaitu fintech. Salah satu fintech yang pada saat ini berkembang pesat di Indonesia adalah peer to peer lending, yaitu layanan yang mempertemukan investor sebagai pemberi pinjaman dengan penerima meminjam melalui sebuah platform/marketplace berbasis sistem elektronik sehingga para pihak tersebut dapat masuk ke dalam perjanjian pinjam-meminjam. Dengan hadirnya peer to peer lending ini diharapkan dapat menghadirkan inklusi keuangan di Indonesia. Pada saat ini pengaturan peer to peer lending di Indonesia telah hadir dengan diterbitkannya POJK Nomor.77/POJK.01/2016. Namun peraturan tersebut belum sempurna karena masih kurangnya transparansi pihak penyelenggara terhadap investor sebagai pengguna. Karena ini skripsi ini akan mengkritisi pengaturan peer to peer lending di Indonesia serta membandingkannya dengan pengaturan di Inggris dan Amerika Serikat. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif, dan menggunakan bahan-bahan kepustakaan seperti bahan hukum prime, sekunder, dan tersier serta wawancara. Hasil laporan penelitian ini akan berupa sebuah laporan yang mengidentifikasi dan mengklarifikasi permasalahan yang ada sehingga dapat melewati proses analisa dan pengambilan kesimpulan. Temuan yang akan disampaikan dalam penelitian ini adalah masukan-masukan untuk perbaikan terhadap pengaturan peer to peer lending di Indonesia ke depannya.

---

The presence of various information technology developments, making the exchange of information in the field of telecommunication is very easy. One of such development is the internet, that has been very commonly used and at present Indonesia is the sixth largest of internet users in the world, and this number is predicted to continue to grow. This not only affects the development of the telecommunications sector, but also the financial sector, one of the developments which combine the two sectors is fintech. Currently, one of the most rapidly growing fintechs in Indonesia is peer to peer lending, a service that matches an investors to become a lender with borrower through a platform marketplace based on electronic systems so that the parties can enter into a loan agreements.

The presence of peer to peer lending is expected to bring financial inclusion in Indonesia. Currently, peer to peer lending in Indonesia has been regulated based on POJK Number.77 POJK.01 2016. However, the regulation is not perfect due to the lack of transparency of the service provider to investors as the users. Based on this problem, this thesis will criticize the current regulation of peer to peer lending in Indonesia as well as compare it with the s UK and US regulation.

The research method in writing this thesis is juridical normative research with a qualitative approach and using library materials and interview. The findings in this study can become inputs for improvements to the current of peer to peer lending regulation."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai kegiatan penghimpunan dana masyarakat di Indonesia, khususnya terhadap kegiatan penghimpunan dana masyarakat yang dilakukan oleh Pandawa Group. Kegiatan penghimpunan dana masyarakat di Indonesia pada dasarnya dapat dilakukan hanya oleh pihak-pihak yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang. Beberapa lembaga tersebut diantaranya adalah Bank, Manajer Investasi, Pialang Berjangka, Kantor Pos, Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi, Lembaga Keuangan Mikro, dan Koperasi Simpan Pinjam. Namun saat ini, masih banyak pihak-pihak yang melakukan penghimpunan dana masyarakat secara melawan hukum. Akibatnya banyak masyarakat yang dirugikan. Salah satunya seperti yang dilakukan Pandawa Group. Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan melakukan analisa terhadap Surat Perjanjian antara Pandawa Group dan Nasabah yang menjadi tolak ukur, apakah kegiatan penghimpunan dana yang dilakukan Pandawa Group telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam penulisan ini, dapat dipahami bahwa karakteristik penghimpunan dana yang dilakukan Pandawa Group pada dasarnya memiliki beberapa persamaan dengan karakteristik penghimpunan dana yang dilakukan oleh beberapa lembaga keuangan yang diizinkan oleh Undang-Undang. Namun, kegiatan penghimpunan dana yang dilakukan oleh Pandawa Group ini bertentangan dengan ketentuan hukum di Indonesia. Dalam hal ini, masyarakat harus waspada dalam memilih instrumen keuangan yang tepat untuk menyetorkan dananya.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about the activities of accumulating public funds in Indonesia, especially on community fund raising activities conducted by Pandawa Group. Fund raising activities in Indonesia can basically be done only by the parties authorized by the Law. Fund raising activities in Indonesia can basically be done only by the parties authorized by the Act. Some of these institutions include Banks, Investment Managers, Futures Brokers, Post Offices, Pension Funds, Insurance Companies, Micro Finance Institutions, and Savings and Loans Cooperatives.But nowadays, there are still many parties who do the unlawful public fund raising. As a result many communities are harmed. One of them as the Pandawa Group. In writing this thesis, the authors will analyze the Letter of Agreement between Pandawa Group and Customer which become benchmarks, whether the fund raising activities conducted Pandawa Group has been in accordance with the legislation in Indonesia. In this thesis, it is understood that the characteristics of fundraising undertaken by the Pandawa Group basically have some similarities to the fundraising characteristics undertaken by some financial institutions permitted by law. However, the fund raising activities carried out by Pandawa Group is contrary to the legal provisions in Indonesia. In this case, the public should be vigilant in choosing the right financial instrument to deposit the funds."

"ABSTRAK

Securities Investor Protection Fund merupakan hal yang baru dalam kegiatan pasar modal di Indonesia dibanding dengan di negara lain seperti Amerika Serikat dan Singapura. Lembaga ini memberikan ganti kerugian terhadap investor yang mengalami kerugian akibat kesalahan perusahaan efek. Implementasi Dana Perlindungan Pemodal di pasar modal Indonesia diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan pemodal dan juga menambah jumlah pemodal. Dalam tulisan ini akan dibahas mengenai implementasi lembaga Securities Investor Protection Fund di Indonesia serta perbandingan penerapannya di negara lain seperti Amerika Serikat dan Singapura guna mengetahui ketersesuain penerapan Securities Investor Protection Fund di Indonesia dibanding dengan penerapannya di negara lain.

---

ABSTRACT

Securities Investor Protection Fund organization is a recent organization in Indonesia compared to other countries, such as United States of America and Singapore. This organization will provide indemnification to an investor who suffers loss due to the failure of securities company. Implementation of Securities Investor Protection Fund organization is expected to increase investor’s trust and number of the investor. This thesis will discuss implementation of Securities Investor Protection Fund organization in Indonesia compared to the implementation of the similar organization in United States of America and Singapore in order to obtain understanding on the conformity of the implementation within the countries.

"