Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Polda Metro Jaya merupakan pilot project dari kerjasama (MOU) dengan PT. Telkom dalam layanan Contact Center 110. Layanan Contact Center 110 tersebut dimaksudkan untuk menjembatani pelayanan darurat dari masyarakat kepada Polri dan untuk pelayanan informasi pengaduan yang akurat dan cepat kepada masyarakat, diperlukan saluran informasi yang mudah diakses dan memenuhi standar layanan yang cepat, akurat dan terakreditasi Internasional. Berdasarkan permasalahan terkait masih belum maksimalnya layanan Contact Center 110 Polda Metro Jaya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Efektivitas Layanan Contact Center 110 Polda Metro Jaya dalam Penanganan Pengaduan Masyarakat? Permasalahan tersebut akan menjadi fokus kajian penulis yang selanjutnya dapat diperinci menjadi beberapa pertanyaan penelitian, sebagai berikut : a) Bagaimana efektivitas layanan Contact Center 110 Polda Metro Jaya dalam penanganan pengaduan masyarakat? b) Bagaimana dampak layanan Contact Center 110 Polda Metro Jaya terhadap penanganan pengaduan masyarakat? Pendekatan yang digunakan pada skripsi ini adalah kualitatif dan menggunakan metode deskriptif. Sumber informasi yang dijadikan informan penelitian adalah para pejabat struktural pada Polda metro Jaya. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi kepustakaan, wawancara dan observasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data. sajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil temuan penelitian, Layanan Contact Center 110 Polda Metro Jaya merupakan suatu bentuk inovasi dalam pelayanan publik yang dilakukan oleh kepolisian dimana sangat membutuhkan ilmu kepolisian dalam pelaksanaannya. Akan tetapi, pemanfaatan TIK dalam layanan Contact Center 110 Polda Metro Jaya masih belum berfungis efektif yang terkendala baik dari kurangnya petugas command center ataupun partisipasi aktif dari masyarakat untuk menggunakan layanan Contact Center 110 Polda Metro Jaya. Jika dikaitkan pendekatan EAL, maka layanan Contact Center 110 Polda Metro Jaya ini belum memberi dampak yang positif terhadap pelayanan dari Polda Metro Jaya. Karena pendekatan EAL mengharapkan dampak dari tindakan yang dilakukan.

---

Polda Metro Jaya is a pilot project from a collaboration (MOU) with PT. Telkom in the Contact Center 110 service. The Contact Center 110 service is intended to bridge the emergency services from the public to the National Police and for the service of accurate and fast complaint information to the public, an information channel is needed that is easily accessible and meets international standards for fast, accurate and accredited services.

Based on the problems related to the still not maximal 110 Metro Jaya Regional Police Contact Center services, the problem formulation in this study is "How is the Effectiveness of the Service Center 110 Metro Jaya Regional Police in Handling Public Complaints? These problems will be the focus of the author's study which can then be broken down into a number of research questions, as follows: a) How is the level effectiveness of Service Center 110 Metro Jaya Regional Police in handling public complaints? b) How the impact of Service Center 110 Metro Jaya Regional Police on handling public complaints?

The approach used in this thesis is qualitative and uses descriptive methods. Sources of information used as research informants were structural officials at the Metro jaya Regional Police. Data collection techniques using literature study, interviews and observations. Data analysis techniques using data reduction. data presentation, and drawing conclusions.

Based on the findings of the research, the 110 Metro Jaya Regional Police Contact Center Service is a form of innovation in public services conducted by the police which is in urgent need of police knowledge in its implementation. However, the use of ICTs in 110 Metro Jaya regional Police Contact Center services is still not functioning effectively which is constrained either from the lack of command center officers or active participation from the public to use the 110 Metro Jaya regional Police Contact Center services. If the EAL approach is linked, then the 110 Metro Jaya regional Police Contact Center service has not had a positive impact on the services of the Jakarta Metropolitan Police. Because the EAL approach expects the impact of actions taken."

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang implementasi assessment center dalam pembinaan karir personel Polda Metro Jaya. Manajemen Sumber Daya Manusia merupakan hal penting untuk mengatur penempatan personel Polri dalam jabatan tertentu. Oleh karena itu, proses penempatan personel Polri harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Untuk menyelenggarakan penempatan yang berasaskan The right man on the right place maka perlu dilakukan pengukuran terhadap kompetensi agar jabatan yang diemban sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Dengan kompetensi yang dimiliki maka diharapkan dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan dengan baik, untuk mencapai tujuan organisasi. Pengukuran kompetensi tersebut dapat dilakukan melalui serangkaian tes uji kompetensi yang lengkap dan menyeluruh atau disebut dengan assessment center.Penilaian kompetensi seorang pegawai sudah seharusnya menggunakan beberapa metode yang komprehensip dan terintegrasi berupa simulasi-simulasi (multi method atau multiple tools) serta dinilai oleh lebih dari satu orang assessor (multi assessor) sehingga dapat meminimalisir faktor like and dislike dalam menempatkan seseorang. Pelaksanaan assessment center dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah faktor kelengkapan, faktor sumber daya manusia dan faktor sistem penilaian. Selain itu pelaksanaan evaluasi dan monitoring juga menjadi hal yang penting agar assessment center terlaksana dengan baik. Sedangkan keberhasilan implementasi sebuah kebijakan ataupun program dipengaruhi oleh faktor komunikasi, sumberdaya, sikap birokrasi dan struktur organisasi. Begitu juga dengan keberhasilan implementasi assessmet center di Polda Metro Jaya sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut.

---

This research purpose is to explain the implementation of assessment center in Metropolitan Regional Police. Human Resource Management is important to regulate the placement of National Police personel in certain positions for placement of national Police Personel career who have . Therefore, the process of personnel police placing should be transparent and accountable. To organize placement with the principle of the right man on the right place, it is necessary to measure the competence in order to accordance the position with competence. With it?s competence be expected to carry out the duties and responsibilities better, to achieve organizational goals. Measurement of these competencies can be done through a lot of tests, assessment center is one of a complete tests.An employee competency assessment should use several methods that a comprehensive and integrated form of simulations (multi-method or multiple tools) and assessed by more than one assessor (multi assessor) so as to minimize factors like and dislike in placing someone. Implementation of the an assessment center is influenced by several factors including the factor of completeness, the human factor and factor assessment system. Besides the implementation of evaluation and monitoring also become important factors that an assessment center carried out well. While the successful implementation of a policy is influenced by factors of communication, resources, bureaucratic attitudes and organizational structure. As well as the successful implementation of assessmet center at Polda Metro Jaya influenced by these factors."

"Penelitian ini dimaksudkan untuk dapat mengetahui ada tidaknya hubungan atas meningkatnya laporan masuk ke Call Center dengan partisipasi masyarakat. Penelitian dilakukan dengan terlebih dahulu menemukan gambaran tentang faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk melaporkan kejadian ke kepolisian melalui fasilitas Call Center.Penelitian ini menggunakan Multistage Random Sampling Method (Metode Sampling Multi Tahap) dengan ukuran sample ditetapkan berjumlah 500 responden. Instrumen angket yang digunakan pada survei diuji keabsahannya melalui uji reliabilitas dan uji korelasi. Data final yang sudah diuji kemudian dianalisa menggunakan metode Cross Tabulation (Tabulasi Silang) untuk menghasilkan temuan penelitian yang mampu menjawab tujuan penelitian.Berdasarkan analisa terhadap data yang diperoleh, ditemukan beberapa informasi menarik diantaranya masih sangat diharapkannya lembaga kepolisian pada saat warga mengahadapi keadaan darurat, yang dalam konteks Entitas Sosial Horisontal, menunjukkan bahwa masyarakat memilki Modal Sosial yang baik. Dengan memperhatikan beberapa informasi tambahan, maka ditemukan pula bahwa unsur kemudahan mendominasi latar belakang penggunaan Call Center. Hal ini tentunya menjadi masukan yang menarik pula, karena ternyata cukup banyak responden yang menghubungi Call Center dengan alasan karena tidak ada resiko.Informasi pada penelitian ini diharapakan dapat menjadi masukan yang. berharga bagi kepolisian, karena dalam penelitian ini ditemukan bahwa partisipasi warga sebenarnya cukup rendah, tetapi ternyata dengan tersedianya layanan Call Center hambatan dari berbagai aspek (Sosial Ekonomi, Entitas Sosial Horizontal dan latar belakang Security Engagement) yang rendah yang dihadapi oleh warga dapat dikurangi."

"Fenomena yang dijadikan obyek penelitian adalah penanganan kelompok preman yang tertangkap Polda Metro Jaya. Tujuan penelitian adalah menganalisis pengaruh pernyataan kebijakan, implementasi kebijakan dan kompetensi anggota terhadap efektivitas penanganan kelompok preman yang tertangkap Polda Metro Jaya baik secara parsial maupun secara bermsa-sama. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif. Sampel penelitian sebanyak 320 responden yang diambil dari populasi penelitian sebanyak 4.080 yang terdiri atas 890 Preman yang Tertangkap Polda Metro Jaya dan 3.190 personil Polda Mtero Jaya. Pengambilan sampel dari populasi menggunakan rumus Slovin. Pengumpulan data sekunder menggunakan studi kepustakaan, dan pengumpulan data primer menggunakan kuesioner penelitian. Pengolahan data menggunakan metode analisis regresi. Kesimpulan yang didapat adalah bahwa Pernyataan Kebijakan, Implementasi Kebijakan dan Kompetensi Anggota berpengaruh positif dan signifikan terhadap Efektivitas Penanganan Kelompok Preman yang Tertangkap Polda Metro Jaya, baik sedcaraparsial maupun secarabersama-sama. Dari hasil pengukuran regresi ganda diketahui bahwa kontribusi pengaruh Kompetensi Anggota lebih besar dari kontribusi pengaruh Statement Kebijakan dan Implementasi Kebijakan. Dari penuturan informan teridentifikasi temuan yang menunjukkan masalah yang belum teratasi secara tuntas dalam menyikapi, mengatasi dan mengantisipasi kelompok preman di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Beberapa masalah yang dimaksud adalah bahwa efektivitas penanganan kelompok preman yang tertangkap Polda Metro Jaya belum optimal karena masalah premanisme dan perilaku kelompok preman tetap muncul di wilayah hukum Polda Metro Jaya; masalah tersebut tetap muncul karena akar permasalahan premanisme belum teratasinya secara tuntas.

---

Phenomenon that made by research object is freeman agglomerate handle which caught by Polda Metro Jaya. The research goal is to analysis of influence of policy statement, policy implementation and Member Competency toward effectiveness handle of vrijman agglomerate which caught by Polda Metro partially and also with. Research utilizes quantitative approaching. Observational sample as much 320 respondent that taken from by research population as much 4.080 ones consisting 890 crenellated Freeman Polda Metro Jaya and 3.190 Polda Metro Jaya persons Dignities. Sample take of population utilizes Slovin's formula. Secondary data collecting using Bibliography Study and Document Study, primary data collecting using questioner research. Data processing utilizes to methodic analysis regression. Conclusion that is therefore positive and significant influences of policy statement, policy implementation and competency members toward effectiveness handle of vrijman agglomerate which caught by Polda Metro Jaya. Therefore positive and significant influences of Policy Statement, Policy implementation and Competency goes together toward effectiveness handle of vrijman agglomerate which caught by Polda Metro Jaya. Of double regression measurement result is known that Interests affecting contribution Competency Members greater of influence contribution of Statement policy and policy Implementation. From tattle observational informants most finding identification that points out many problems that was settled complete ala in behaves, settle and anticipates vrijman group at Polda's territory of jurisdiction Dignity Metro. Severally problem which intended is effectiveness handle of vrijman agglomerate which caught by Polda Metro Jaya was optimal because vrijman group behavior problem makes a abode appearance at Polda Metro Jaya jurisdiction territory; that problems abode appearance because root about problem had not settling it complete."

"Implementasi Kebijakan Assessment Center dalam tubuh organisasi Polri di tingkat Polda khususnya, dianggap bermasalah dalam hal pelaksanaan operasional MSDM dalam organisasi Polri itu sendiri. Di satu sisi, dalam hal peningkatan karir personel, Assessment Center dijadikan salah satu alat untuk dapat mengungkap kompetensi sebenarnya dari anggota personel Polri dimana Assessment Center ini dapat menjembatani kesesuaian antara kompetensi yang dimiliki oleh kandidat yang akan menduduki jabatan tertentu dengan kebutuhan yang diharapkan. Akan tetapi di sisi lain, implementasi kebijakan Assessment Center tersebut menemui kendala-kendala seperti kurang pahamnya anggota personel pada Assessment Center itu sendiri dalam proses komunikasi dan sosialisasi dan anggaran yang terbatas untuk pelaksanaan kebijakan tersebut. Kebijakan Assessment Center ini didukung oleh Peraturan Kapolri yaitu Perkap No.5 Tahun 2016. Kendala implementasi Kebijakan Assessment Center ini terjadi pada Polda Metro Jaya, khususnya Polres Metro Jakarta Barat. Dari 8 Kapolsek di wilayah Polres Metro Jakarta Barat, hanya terdapat 1 orang Kapolsek yang melakukan prosedur proses Assessment Center sementara sisanya 7 Kapolsek belum mengikuti prosedur proses Assessment center. Alhasil, keberadaan kebijakan Assessment Center hanyalah menjadi sebuah formalitas belaka. Penelitian ini menelusuri alasan mengapa implementasi Kebijakan Assessment Center hanya menjadi sebuah formalitas yang disebabkan oleh beberapa faktor penentu berhasilnya sebuah implementasi kebijakan seperti kurang baiknya proses komunikasi diantara personel dan anggaran yang tidak memadai. Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif untuk melacak mengapa faktor tersebut menjadi penghalang keberhasilan implementasi Kebijakan Assessment Center. Temuan penelitian ini adalah benar bahwa implementasi Kebijakan Assessment Center belum optimal dan hanya menjadi sebuah formalitas belaka karena faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut diatas. Sebagai kesimpulan dapat dinyatakan bahwa implementasi Kebijakan Assessment Center untuk pembinaan karir personel polri perlu dikaji lebih mendalam, khususnya di Polda Metro Jaya dalam unit Polres Metro Jakarta Barat untuk bisa diakui sebagai alat untuk mengungkap kompetensi yang sebenarnya anggota personel polri.

---

The implementation of Assessment Center Policy in the National Police organization body is considered to be a troublesome-side-issue to the operation of human resources management within the National Police organization. To some extent, in terms of upgrading the personnel career, Assessment Center is one of the important elements to discover the real competence of the police personnel to be promoted to the higher position where the higher position expects compatible competences. On the other hand, to some other extent, the implementation of the policy encounters with several handicaps such as the lack of knowledge amongst the personnel and the budgets. This policy is backed up by the Police Head regulation (Perkap) no 5, year 2016. This happens to the Jakarta local police office (Polda), particularly in the West Jakarta office (Polres). Out of 8 Police Sector Heads in the West Jakarta office, there is only one Police Sector Head personnel who commits the process of Assessment Center whereas the rest do not. As a result, the existence of the Assessment Center is just a formality. This research is to trace the extent to which the reasons why Assessment Center in the West Jakarta Police office becomes only a formality due to several determining factors such as bad communication amongst the personnel and the budgets needed. The research adopts qualitative methods to track the determining factors of why this happens. The research finds that it is true that the implementation of Asssessment Center is not optimal yet and becomes a formality because of the aforementioned determining factors. In sum, it can be concluded that the implementation of Asssesment Center needs a further investigation in the Jakarta local police office (Polda Metro Jaya) of West Jakarta region to be admitted as a tool to discover the real competence of the police personnel."

"Perkembangan teknologi informasi berdampak terhadap maraknya pembajakan program (software) komputer. Tingkat pelanggaran hak cipta software komputer di Indonesia mencapai 88% (data BSA). Penanganan pelanggaran hak cipta program komputer di DKI Jakarta ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Pelanggaran hak cipta program komputer saat ini ditangani oleh Sat IV/Cyber Crime, sementara untuk pembajakan film dan lagu ditangani Satlllndag. Dalam job description Ditreskrimsus PMJ tidak disebutkan secara jelas, Satuan Operasional mana yang menangani pelanggaran hak cipta program komputer. Penanganan kasus-kasus pelanggaran hak cipta oleh Ditreskrimsus PMJ membutuhkan pengorganisasian yang efektif dengan penetapan kebijakan alokasi sumberdaya dan pembagian tugas dan tanggungjawab yang jelas serta tidak tumpangtindih (overlapping). Dalam deskripsi kerja yang diterbitkan oleh Dirreskrimsus PMJ, tidak menyebutkan secara eksplisit Satopsnal mana yang berwenang melakukan kegiatan penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus pelanggaran hak cipta program komputer. Ketidakjelasan pembagian tugas dan tanggungjawab penanganan kasus pelanggaran hak cipta tersebut menyebabkan tersebarnya tugas dan tanggungjawab antara Sat Iffndag dan Sat IVICyber Crime dalam penanganan kasus-kasus pelanggaran hak cipta. Bagaimana pengorganisasian Ditreskrimsus PMJ dalam penanganan kasus-kasus pelanggaran hak cipta di wilayah hukum Polda Metro Jaya ? Bagaimana penanganan pelanggaran hak cipta dan apa implikasinya bagi kinerja Ditreskrimsus PMJ ? Kelemahan atau kekurangan apa saja yang ada dalam pengorganisasian Ditreskrimsus PMJ dalam menangani kasus pelanggaran hak cipta ? Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan fungsi dan lembaga tersebut, maka diaturlah susunan organisasi dan tata kerja Polri untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan tugas dan wewenangnya yang disesuaikan dengan dinarnika perkembangan masyarakat. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Polri, maka dipandang perlu menetapkan susunan organisasi dan tata kerja satuan-satuan organisasi pada tingkat Polda. Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep1541XJ2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi pada Tingkat Polda (Lampiran B : Polda Metro Jaya). Ditreskrimsus PMJ merupakan pemekaran dari Direktorat Reserse Kriminal (Ditreskrim) dan berada di bawah Kapolda Metro Jaya (Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep1541X12002 tanggal 17 Oktober 2002). Ditreskrimsus Polda Metro Jaya diatur dalam Pasal 27 yang mengatur mengenai pengertian, tugas, fungsi, tanggung jawab dan susunan struktur organisasi Ditreskrimsus PMJ. Keputusan Kapolri di atas ditindak lanjuti oleh Kapolda Metro Jaya dengan membuat Surat Perintah Kapolda Metro Jaya No. Pol. : Sprin/36/I/2003 tanggal 15 Januari 2003 tentang Perintah Pelaksanaan Tugas Jabatan Dirreskrimum, Dirreskrimsus dan Dimarkoba serta Surat Perintah Kapolda Metro Jaya No. Pol.: Sprin/03/I/2003, tanggal 28 Januari 2003 tentang Personal Pamen Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Berdasarkan surat perintah Kapolda, Dirreskrimsus membuat Deskripsi Kerja (Job Description) yang mengatur struktur organisasi serfs pembagian tugas dan tanggungjawab, termasuk di dalamnya pembagian tugas Satuan Operasional (Satopsnal) I hingga Satopsnal V. Ditreskrimsus PMJ melakukan fungsi penyelidikan dan penyidikan di bidang Indusui dan Perdagangan; bidang Fiskal, Moneter dan Devisa; bidang & unbar Daya Lingkungan; bidang Cyber Crime dan bidang Korupsi. Pengorganisasian Ditreskrimsus PMJ diatur dalam Job Description yang dikeluarkan oleh Dirreskrimsus PMJ tanpa pengukuhan dan validasi dari Kapolda Metro Jaya. Deskripsi kerja (Job Description) tidak mengatur secara tegas pembagian tugas dan tanggungjawab penanganan pelanggaran hak cipta. Pelanggaran hak cipta ditangani oleh Sat IlIndag untuk film dan lagu, serta Sat IV/Cyber Crime untuk program komputer. Pembentukan Sat IV/Cyber Crime tidak didasarkan atas perencanaan yang matang serta tanpa dukungan UU, SDM, teknologi dan anggaran yang memadai. Akibatnya, Sat IV/Cyber Crime tidak dapat bekerja secara efektif dalam menangani kejahatan cyber dan computer. Karena tidak bisa bekerja secara efektif, Sat IV/Cyber Crime ikut menangani pelanggaran hak cipta. Pengorganisasian Ditreskrimsus PMJ dalam penanganan pelanggaran hak cipta tidak didasarkan alas perencanaan yang matang dengan kajian dan analisis mendalam terhadap persoalan dan kebutuhan organisasi. Pembagian tugas dan tanggungjawab serfs koordinasi antar Satopsnal dalam penanganan hak cipta tidak diatur secara jelas dan tegas. Pembagian tugas dan tanggungjawab bukan didasarkan atas spesialisasi tetapi atas dasar beban kerja. Kegiatan pengawasan dan evaluasi lebih kepada perkembangan kemajuan penanganan kasus. Penanganan pelanggaran hak cipta oleh Ditreskrimsus PMJ dilakukan oleh Sat Illndag untuk pembajakan film dan lagulmusik dan Sat IVICyber Crime untuk pembajakan program (software) komputer. Perluasan fungsi dan tanggungjawab Sat IV untuk menangani pelanggaran hak cipta program komputer mengakibatkan tugas dan tanggungjawab Sat IV dalam penanganan kejahatan teknologi informasi dan cyber menjadi tidak berjalan secara efektif. Banyak kasus-kasus kejahatan komputer dan cyber yang tidak tertangani polisi, seperti kejahatan perbankan dan pencucian uang (money laundry), perjudian dan pelacuran meialui internet, cyber terrorisme, cyber fraud (penipuan), cyber narcotic, dan lain-lain. Perlindungan hak cipta oleh Ditreskrimsus PMJ masih terbatas pada kegiatan operasi penjualan atau perdagangan software bajakan di mall-mall atau pertokoan dan belum mampu mengatasi pelanggaran hak cipta melalui cyber. Dalam penanganan pelanggaran hak cipta, Ditreskrimsus PMJ memiliki keterbatasan sumberdaya manusia, teknologi dan anggaran. Selain itu, perangkat hukum yang mengatur kejahatan cyber juga belum tersedia, sehingga Sat IV/Cyber Crime tidak mampu bekerja secara efektif."

"Sebagai suatu organisasi pelayanan publik Samsat Polda Metro Jaya (Kepolisian, Pemerintah Daerah, Jasa Raharja) dalam penyelenggaraan pelayanannya masih dijumpai adanya hubungan kerja yang bersifat asimetris antar instansi sebagai salah satu faktor pemicu timbulnya permasalahan dalam kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Sebagai upaya peningkatan pelayanan yang terintegrasi dan terkoordinasi dengan cepat, tepat, transparan, akuntabel, dan informative dibutuhkan koordinasi dan kolaborasi seluruh stakeholder yang terlibat yaitu. Disertasi ini berkontribusi dalam memahami kondisi power resource asymmetries dalam pelayanan Samsat Polda Metro Jaya serta membangun model tata kelola kolaborasi yang tepat agar efektif dalam peningkatan kualitas pelayanan Samsat Samsat Polda Metro Jaya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan post positivism, serta pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model tata kelola kolaborasi pada pelayanan Samsat Polda Metro Jaya adalah menempatkan organisasi Samsat sebagai suatu lembaga yang mandiri dan professional serta sebagai satu kesatuan antar komponen penyusunnya, sehingga diharapkan Samsat bisa menjadi lembaga yang bersifat simetris di masa yang akan datang tidak akan menimbulkan dominansi instansi khususnya dalam kelembagaan Samsat.

---

As a public service institution, Samsat Polda Metro Jaya in implementation of the services still found an asymmetrical work relationship among agencies (Police, Local Government, Jasa Raharja) as one of the trigger problems in the quality of public services In order to improve services that are integrated and coordinated quickly, accurately, transparently, accountably, and informatively, the coordination and collaboration of all related stakeholders.

This dissertation contributes to understanding the condition of power resources asymmetric in Samsat Polda Metro Jaya services, and to design the right collaborative governance model to be effective in improving the service quality of Samsat Samsat Polda Metro Jaya This research use qualitative methods with post positivism approach, and data collection using in-depth interview.

The research results showed that the model of collaboration management on Samsat Polda Metro Jaya services is by placing the Samsat organization as an independent and professional institution and as a unity among components, expected Samsat become a symmetrical institution in the future will not cause the dominance of institutions especially in Samsat institutional. "

"Pandemi Covid-19 telah mempengaruhi cara pemolisian akibat adanya pembatasan sosial, namun kemudian berkumpul dan mengeluarkan pendapat di muka publik tidak dapat dicegah, karena hal ini merupakan hak asasi manusia. Pengendalian massa pada masa pandemi, salah satunya pengawalan terhadap konvoi komunitas, kemudian menjadi tugas yang menantang bagi kepolisian. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisa penerapan diskresi kepolisian dalam pengawalan konvoi komunitas selama masa Pandemi Covid-19. Metode kualitatif digunakan dalam pengembangan penelitian ini, dengan melakukan studi kepustakaan dan wawancara dalam pengumpulan datanya. Analisa dalam penelitian ini didasarkan pada teori diskresi dan Teori Keadilan Prosedural. Hasil analisa menunjukkan bahwa sekarang ini pemolisian bergeser untuk menyesuaikan kondisi pandemi, salah satu unsur pentingnya adalah perluasan kewenangan diskresi kepolisian dalam penanganan pandemi di lapangan berkaitan dengan penegakan hukum terutama mengenai kebijakan pembatasan sosial. Diskresi ini kemudian perlu diterapkan dalam manajemen ketertiban umum dan pengendalian massa. Cara yang dapat dilakukan polisi dalam pengendalian massa adalah dengan mengembangkan komunikasi yang intens dengan masyarakat untuk menciptakan solusi berbasis dialog yang dengan sukarela akan dipatuhi oleh masyarakat. Implementasi pengawalan konvoi komunitas di wilayah hukum Polda Metro Jaya menunjukkan bahwa kepolisian yang melakukan pengawalan masih belum dapat menerapkan diskresi dengan tepat sehingga menyebabkan adanya diskresi diskriminatif dan penyimpangan diskresi non-function. Hal ini kemudian menyebabkan kesangsian masyarakat terhadap kemampuan polisi untuk menerapkan diskresi demi mencapai keadilan.

---

The Covid-19 pandemic has affected the way of policing due to social restrictions, but then gathering and expressing opinions in public cannot be prevented, because this is a part of human right. Crowd control during the pandemic, one of which was escorting community convoys, then became a challenging task for the police. This paper aims to analyze the application of police discretion in escorting community convoys during the Covid-19 pandemic. Qualitative methods were used in the development of this research, by conducting literature studies and interviews in collecting data. The analysis in this study is based on discretionary theory and procedural justice theory. The results of the analysis show that currently policing is shifting to adjust to pandemic conditions, one of the important elements is the expansion of the police's discretionary authority in handling pandemics in the field related to law enforcement, especially regarding social restriction policies. This discretion then needs to be applied in public order management and crowd control. The way that the police can do in crowd control is to develop intense communication with the community to create dialogue-based solutions that the community will voluntarily comply with. The implementation of escorting community convoys in the jurisdiction of Polda Metro Jaya shows that the police who carry out escorts are still unable to apply discretion properly, causing discriminatory discretion and non-function discretionary deviations. This then causes public doubts about the ability of the police to exercise discretion in order to achieve justice."