Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Jaminan kesehatan merupakan jaminan yang disediakan oleh negara bagi masyarakat untuk mengakses pelayanan kesehatan. Sebagai badan yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan, BPJS Kesehatan memiliki peranan penting menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan publik dalam bidang kesehatan. Penulisan ini kemudian membahas bentuk pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan di fasilitas kesehatan, jaminan kesehatan terhadap peserta BPJS Kesehatan yang tidak terdaftar di fasilitas kesehatan terdekat dan bila peserta BPJS Kesehatan dalam keadaan gawat darurat, serta penyelesaian sengketa dalam hal terjadi penolakan pelayanan kesehatan oleh fasilitas kesehatan terhadap peserta BPJS Kesehatan. Penelitian dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, diantaranya peraturan perundang-undangan, buku, serta didukung dengan data primer berupa wawancara dengan pihak-pihak terkait. Hasil penelitian kemudian menyimpulkan bahwa pelayanan yang diberikan kepada peserta BPJS Kesehatan terdiri atas pelayanan medis dan pelayanan non medis, sementara jaminan kesehatan terhadap peserta BPJS Kesehatan yang tidak terdaftar di fasilitas kesehatan terdekat telah dimuat dalam Pasal 55 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan adanya prinsip portabilitas dalam Pasal 4 huruf f Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan untuk kondisi gawat darurat, peserta BPJS Kesehatan berhak untuk tidak ditolak dan dikenakan uang muka sebelum keadaan gawat darurat peserta ditangani. Apabila penolakan atas kondisi tersebut dilakukan oleh fasilitas kesehatan, peserta BPJS Kesehatan berhak untuk mengadukan pelayanan yang diterimanya sebagai upaya untuk menjamin hak peserta BPJS Kesehatan serta dijadikan bahan evaluasi bagi penyelenggara pelayanan kesehatan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia sebagai peserta BPJS Kesehatan

---

Health guarantee is a guarantee provided by the state for the public to access health services. As a body formed to organize health insurance programs, BPJS Kesehatan has an important role in maintaining and improving the quality of public services in the health sector. This writing discusses the form of health services for BPJS Kesehatan participants in health facilities, health guarantee for BPJS Kesehatan participants who are not registered at the nearest health facilities and if BPJS Kesehatan participants are in an emergency situation, also dispute resolution in the event of a refusal of health services by the health facilities against BPJS Kesehatan participants. This normative legal research was done by using secondary data such as legislation, books, and supported by primary data by doing interviews with related parties. The results of this research then concluded that the services provided to BPJS Kesehatan participants consist of medical services and non-medical services, while health guarantee for BPJS Kesehatan participants who are not registered at the nearest health facilities has been contained in Article 55 paragraph (3) of Presidential Regulation Number 82 in 2018 concerning Health Guarantee and the existence of the portability principle in Article 4 letter f of Law Number 40 in 2004 concerning the National Social Security System and for emergency conditions, BPJS Kesehatan participants have the right not to be refused and be subjected to an advance before the emergency situation of the participants is handled. If the rejection of the condition is done by health facilities, BPJS Kesehatan participants have the right to complain about the services they receive as an effort to guarantee the rights of BPJS Kesehatan participants and to be used as an evaluation material for health service providers to improve the quality of health services for all Indonesian people as BPJS Kesehatan participants"

"Angka Kematian Ibu (AKI) masih menjadi salah satu fokus masalah kesehatan di Indonesia dan merupakan AKI tertinggi di wilayah Asia Tenggara. Upaya penurunan AKI dihadapkan oleh bermacam hambatan terutama pada keterlambatan ibu dalam memanfaatkan pelayanan komplikasi kesehatan maternal. Keterlambatan menjangkau fasilitas kesehatan (faskes) dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti aksesibilitas faskes, sebaran faskes, waktu tempuh dan kondisi jalan menuju faskes, serta hambatan dari segi biaya dan sosial-ekonomi. Jaminan kesehatan merupakan salah satu bentuk upaya dalam mengatasi masalah ketidakmampuan terhadap pembiayaan pelayanan kesehatan. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaruh kepemilikan jaminan kesehatan terhadap pemanfaatan bantuan persalinan di fasilitas kesehatan berdasarkan data SUSENAS 2018-2020. Lebih lanjut, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan bagi Pemerintah dalam upaya peningkatan pelayanan persalinan di fasilitas kesehatan. Hasil penelitian disajikan secara kuantitatif dengan memanfaatkan perangkat Microsoft Excel dan SPSS. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kepemilikan jaminan kesehatan, umur, tingkat Pendidikan, tipe daerah dan status ekonomi terhadap pemanfaatan pelayanan persalinan. Sedangkan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara variabel status bekerja dengan pemanfaatan pelayanan persalinan. Kesimpulan penelitian ini adalah kepemilikan jaminan kesehatan meningkatkan peluang ibu untuk pemanfaatan layanan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan. Dengan adanya perlingdungan finansial terhadap pelayanan kesehatan kemungkinan besar akan meningkatkan pemanfaatan layanan kesehatan bagi ibu dengan status ekonomi miskin yang akan melaksanakan persalinan. Oleh karena itu, sudah seharusnya bagi ibu hamil dan bersalin untuk ditanggung oleh program Jaminan Kesehatan yang bersifat menyeluruh dan mencakup seluruh warga negara. Hasil penelitian menyarankan agar Pemerintah dapat meningkatkan promosi kesehatan menganai pelayanan persalinan melalui berbagai media promosi, mendukung kerjasama antara PSC 119 dengan daerah dalam hal kegawatdaruratan, serta pengadaan perbaikan infrastruktur guna membantu ibu bersalin dan keluarga dalam mengakses fasilitas kesehatan.

---

Maternal Mortality Rate (MMR) is still one of the focuses of health problems in Indonesia and is the highest MMR in Southeast Asia. Efforts to reduce MMR are faced with various obstacles, especially the delay of mothers in utilizing maternal health complications services. Delays in reaching health facilities (faskes) can be caused by several factors such as accessibility of health facilities, distribution of health facilities, travel time and road conditions to health facilities, as well as costs and socio-economic barriers. Health insurance is one form of effort in overcoming the problem of inability to finance health services. The purpose of this study was to determine the effect of ownership of health insurance on the utilization of delivery assistance in health facilities based on the 2018-2020 SUSENAS data. Furthermore, the results of this study can be used as material for evaluation and decision making for the Government in an effort to improve delivery services in health facilities. The research results are presented quantitatively by using Microsoft Excel and SPSS tools. This study shows that there is a significant relationship between ownership of health insurance, age, level of education, type of area and economic status on the utilization of maternity services. Meanwhile, there is no significant relationship between working status variables and the utilization of maternity services. The conclusion of this study is that the ownership of health insurance increases the chances of mothers to use delivery services in health care facilities. The existence of financial protection for health services is likely to increase the utilization of health services for mothers with poor economic status who will carry out childbirth. Therefore, it is necessary for pregnant and maternity mothers to be covered by the Health Insurance program which is comprehensive and covers all citizens. The results of the study suggest that the Government can improve health promotion regarding delivery services through various promotional media, support collaboration between PSC 119 and the region in terms of emergencies, and provide infrastructure improvements to assist maternity mothers and families in accessing health facilities."

"Kesehatan merupakan hal krusial bagi seluruh masyarakat. Oleh karena itu negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin hak kesehatan masyarakat dengan adanya jaminan kesehatan, yakni BPJS. Akan tetapi, terdapat banyak kasus yang mencuat ke permukaan publik terkait permasalahan penanganan kesehatan terhadap pasien peserta BPJS. Puskesmas Rawat Inap Kedaton merupakan fasilitas primer di Bandar Lampung yang berhasil meraih predikat Paripurna. Penelitian ini mengkaji kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di Puskesmas Rawat Inap Kedaton Bandar Lampung sebagai salah satu Puskesmas terbaik dengan menggunakan mix-method, melalui penyebaran kuesioner kepada 103 responden dan wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukan masyarakat memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi (99%) dengan rincian Patient Centered (98,1%), Dampak Kebijakan terhadap Layanan (100%), Keahlian (100%), Kualitas Layanan/Akuntabilitas (99%), Komunikasi dan Informasi/Transparansi (99%), dan Responsif (97,1%)

---

Health is crucial for everyone. Therefore, the state has the responsibility to ensure public health rights through the existence of health insurance, namely BPJS. However, many cases come to the public surface related to health care problems for BPJS participant patients. The Kedaton Inpatient Health Center is a primary facility in Bandar Lampung that has achieved the title of Plenary. This study examines public trust in health services at the Kedaton Inpatient Health Center in Bandar Lampung, one of the best health centers, using a mixed-method approach, which includes distributing questionnaires to 103 respondents, conducting in-depth interviews, and reviewing relevant literature. The results showed that the community had a high level of trust (99%) with details of Patient Centered (98.1%), Policy Impact on Services (100%), Expertise (100%), Service Quality/Accountability (99%), Communication and Information/Transparency (99%), and Responsiveness (97.1%)."

"Terdapatnya suatu jaminan kesehatan baru yang menggantikan jaminan kesehatan sebelumnya dapat membawa kebaikan ataupun keburukan bagi pengguna. Oleh sebeb itu, perlu adanya survei kepuasan kepada peserta pengguna tentang pelayanan yang diberikan oleh masing-masing jaminan kesehatan JPKM Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat ataupun JKN Jaminan Kesehatan Nasional di kota Sawahlunto. Tujuan : Mengetahui hubungan dan membandingkan antara sistem jaminan kesehatan JPKM dan JKN terhadap kepuasan peserta dalam pelayanan kesehatan gigi dan mulut di kota Sawahlunto. Metode : menggunakan cross-sectional, dengan sampel pada penelitian ini diberikan kuesioner ServQual yang terdiri atas harapan dan kinerja. Subjek : Masyarakat yang pernah atau sedang menggunakan JPKM dan JKN, jumlahnya adalah 182 orang. Analisa : Kepuasan pengguna dilihat dengan menganalisa gap antara kinerja dan harapan pada status sosiodemografi dan uji komparasi Mann Whitney test untuk melihat perbedaan kepuasan JPKM dan JKN. Kesimpulan hasil : terdapat perbedaan kepuasan pada dimensi assurance JKN kelompok usia, semakin muda tingkat kepuasannya semakin tinggi. Pada kelompok profesi PNS/pensiunan memiliki persepsi kepuasan yang lebih tinggi dibandingkan kelompok profesi lainnya. Kemudian, dimensi assurance dan reliability memberikan pengaruh signifikan pada kepuasan total pengguna JPKM dan JKN. Selanjutnya, pengguna JPKM memiliki nilai hampir mendekati kepuasan dibandingkan JKN.

---

The new health insurance which change the old insurance it doesn rsquo t absolutely have a goodness. Therefore, we need observe user satisfaction in dental health service which have been given to users by JPKM Sub regional Community Health Insurance and JKN National Health Insurance in Sawahlunto city.

Purpose to see the relationship and compare between JPKM system and JKN system to user satisfaction in dental health service.

Method it was cross sectional study, the subject for this study were given expectation ServQual questionnaire and perception ServQual questionnaire. Subject all users had experiences using JPKM and JKN or were current users in Sawahlunto city, a total are 182 people.

Analysis user satisfaction was identified by analizing gap between perception and expectation on sosiodemographic status and comparison test Mann Whitney test to see significantly differences.

Conclusion of findings on JKN assurance dimention there are differences of satisfaction based on age variable. On profession variables, PNS pensiunan group has higher satisfaction than other professions. Then, reliability and assurance dimentions give signifficant effect to total satisfaction, and JPKM user have higher satisfaction than JKN user."

"Hasil survei kepuasan peserta BPJS Kesehatan terhadap pelayanan klinik yang dilakukan pada tahun 2014 mencapai sekitar 80% dan melampaui target Road Map Menuju Jaminan Kesehatan Nasional. Namun, masih banyak keluhan yang disampaikan peserta BPJS Kesehatan seperti yang tertera pada laporan YLKI, situs resmi Kemenpan, dan lain-lain mengenai tidak terpenuhinya harapan mereka. Sehingga, perlu diketahui tingkat harapan peserta BPJS Kesehatan beserta determinan harapan mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai determinan harapan peserta BPJS Kesehatan terhadap layanan di Klinik Pratama Kota Depok Periode Mei Tahun 2016. Penelitian ini mengkombinasikan antara penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif. Desain penelitian ini adalah sequential exploratory yang diawali dengan penelitian kualitatif untuk mengeksplorasi fenomena dan kemudian dilanjutkan dengan penelitian kuantitatif. Informan pada penelitian kualitatif adalah 12 orang dan responden pada penelitian kuantitatif adalah 203 orang. Hasil penelitian ini adalah tidak ada hubungan antara jenis kelamin, umur, dan pekerjaan dengan tingkat harapan peserta BPJS terhadap layanan di klinik pratama Kota Depok periode Mei tahun 2016. Sedangkan, variabel yang memiliki hubungan dengan tingkat harapan peserta BPJS terhadap layanan di klinik pratama Kota Depok periode Mei tahun 2016 antara lain, pendidikan, personal needs, word-of-mouth, dan past experience. Faktor yang paling dominan mempengaruhi tingkat harapan peserta BPJS terhadap layanan di klinik pratama Kota Depok periode Mei tahun 2016 adalah personal needs. Artinya, apabila frekuensi kunjungan Peserta BPJS Kesehatan untuk berobat ke suatu klinik ketika sakit semakin tinggi, maka skor harapan peserta BPJS Kesehatan akan naik semakin tinggi.

---

The result of BPJS customer satisfaction survey in primary clinic in 2014 was 80%, which means it achieved Road Map to Jaminan Kesehatan Nasional target. However, there are still many complaints from the BPJS customer as shown in YLKI report and in Kemenpan official website regarding unfulfillment of their expectation. Therefore, we needs to know the determinants and their level of expectation.

This study aim to determine information about the determinant of member of BPJS Kesehatan expectation to the service of primary clinic in Depok City period May 2016. This study is combined qualitative and quantitative study. Design of this study is sequential exploratory, which is started by qualitative study to explore the phenomena and then followed by quantitave study. Number of informan in qualitative study is 12 and number of respondent in quantitative study is 203.

The result of this study is there is no correlation between gender, age, and occupation with the level of respondent expectation. There is correlation between level of education, personal needs, word-of-mouth, and past experience with the level of respondent expectation. The most dominant factor that influences the level of respondent expectation is personal needs, which means the higher respondent frequency to visit primary clinic to get treatment when sick, the higher level of respondent expectation."

"Penelitian ini fokus terhadap desentralisasi fiscal di Indonesia dan pengaruhnya terhadap pelayanan publik bidang kesehatan. Dengan menggunakan panel data dari 30 provinsi di Indonesia dalam rentang waktu 2002-2015, penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat otonomi fiskal pemerintah daerah berdampak positif terhadap belanja bidang kesehatan yang dialokasikan oleh pemerintah daerah. Kemudian, capaian pelayanan publik bidang kesehatan secara positif dipengaruhi oleh proporsi belanja kesehatan terhadap total belanja, tetapi belanja kesehatan per kapita berpengaruh negative terhadap capaian tersebut. Untuk penelitian lebih lanjut atas temuan tersebut, penelitian ini membagi sampel kedalam beberapa kelompok berdasarkan tingkat belanja kesehatan per kapita dan tingkat PDRB per kapita. Hasil penelitan menunjukkan bahwa belanja kesehatan per kapita berdampak positif pada pelayanan kesehatan pada provinsi dengan tingkat belanja kesehatan per kapita dan provinsi dengan tingkat PDRB per kapita yang tinggi.

---

This study focused on the fiscal decentralization in Indonesia and its effect on public health service delivery. By using a panel data set of 30 provinces in Indonesia from 2002 to 2015, the results provided evidence that fiscal autonomy of local governments has a positive association with health expenditure that allocated by local governments. Then, the public health service outcomes are positively correlated with the share of health expenditure to total expenditure but negatively correlated with real health expenditure per capita. To further examination of the finding that health expenditure per capita negatively correlates with public health outcome, this study divided the sample based on the real health expenditure per capita and the real GRDP per capita. The results revealed that health expenditure per capita has a positive sign of public health service on the high real health expenditure per capita regions and high-income regions."

"ABSTRAKJaminan sosial kesehatan di Indonesia telah dibentuk dengan berlakunya UU No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Undang-Undang tersebut juga mengamanatkan BPJS sebagai penyelenggara sistem jaminan kesehatan nasional. Kehadiran BPJS Kesehatan sebagai alat penyalur pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau, tetap menemukan berbagai permasalahan, seperti kekurangan anggaran, pelayanan yang dianggap terlalu rumit atau kurang menyenangkan, serta tenaga ahli yang merasa bahwa imbalan yang didapatkan tidak seimbang dengan usaha yang diberikan. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis dan membandingkan sistem jaminan sosial kesehatan di Indonesia, dengan salah satu sistem jaminan sosial kesehatan yang paling bertahan lama dan berhasil, yakni sistem NHS di Inggris, untuk mencari aspek apa dari sistem NHS yang baik untuk dicontoh oleh BPJS. Bentuk penelitian yang akan digunakan adalah tipe penelitian deskriptif. Metode ini digunakan untuk menganalisis kedua sistem jaminan sosial kesehatan berdasarkan peraturan-peraturan yang terkait. Dalam penlitian ini penulis menarik berbagai kesimpulan, seperti perlunya restrukturisasi bentuk jaminan sosial kesehatan Indonesia yang berbasis asuransi, menjadi sistem yang berbasis pajak. Kesimpulan ini akan dibahas secara mendalam di tulisan ini.

---

ABSTRACTThe healthcare system in Indonesia has been established with the enactment of UU No. 40 of 2004. The law also mandates BPJS as the organizer of the national healthcare system. The presence of BPJS Kesehatan as a means of channeling quality and affordable health services, still finds various problems, such as budget shortages, services that are considered too complicated or unpleasant, and practitoners who feel that the benefits obtained are not balanced with the effort given. Therefore, this study analyzes and compares the healthcare system in Indonesia, with one of the most durable and successful healthcare systems in the world, namely the NHS system in the UK, to look for aspects of the NHS system that should be emulated by Indonesia. The method of research that will be used in is normative juridical form. This method is used toanalyze both healthcare systems based on relevant regulations. In this study the authors draw various conclusions, among others, the need for restructuring Indonesian healthcare system, from an insurance based system, into a tax-based system. This conclusion will be discussed in depth in this thesis."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas gambaran serta hubungan umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan status kesehatan dengan kepuasan peserta Jaminan Kesehatan Nasional JKN terhadap pelayanan administrasi kepesertaan dan pelayanan kesehatan di wilayah kerja BPJS Kesehatan Kantor Cabang Jakarta Barat. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan pendekatan potong lintang. Pengumpulan data melalui kuesioner dan analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis univariat dan bivariat uji Chi-Square. Hasil penelitian menggambaran kepuasan pasien sebesar 50,5 . Proporsi berdasarkan karakteristik terbanyak dalam penelitian ini adalah umur 15-64 tahun, perempuan, pendidikan tinggi, tidak bekerja, dan status peserta PBI. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tidak ada hubungan yang bermakna antara umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan status kepesertaan dengan kepuasan peserta.

---

ABSTRACTThe research discusses an overview as well as the relationships of age, gender, education, job and membership status with Jaminan Kesehatan Nasional participant satisfied on the participation administrative service and health care in the work area of BPJS Kesehatan Branch Office West Jakarta. The research design is quantitative with cross sectional approch. Data was collected by questionaries and they were analyzed by univariate and bivariate Chi ndash Square test. The result of this research show that 50,5 of participation statisfied. The most proportion according characteristics on this research are age 15 64 years, women, high education, not working, dan members status is PBI. Result of this research show that no relationship between age, gender, education, job, and membership status with participation satisfied."

"Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui gambaran tentang pengelolaan klaim rawat inap jaminan KJS di RSUD Pasar Rebo tahun 2013. Program KJS sendiri sudah berjalan sekitar bulan November 2012 dan baru menggunakan model tarif INA CBGs pada bulan April 2013. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan cara wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen. Klaim dilakukan agar pihak ketiga dapat membayarkan seluruh pelayanan kesehatan yang telah diberikan rumah sakit kepada peserta KJS. Hasil penelitian ini menunjukkan pengelolaan klaim yang cukup baik. Perlu dilakukan evaluasi terhadap penulisan rekam medik agar mengurangi selisih klaim dan pihak manajemen perlu menerapkan clinical pathway agar dapat meminimalisir resiko tersebut.

---

This study was conducted to describe about the claim management of inpatient for KJS insurance at General Hospital Pasar Rebo in year 2013. The KJS program itself has been implemented since November 2012 and has just been using the Tariff Model of INA CBGs in April 2013. This study uses qualitative research with in-depth interviews, observation and document review.

The General Hospital managed the in-patient claim to the third parties so they can reimburse back for any hospital services they did for the KJS insurance participants. The result of this study shows the well-managed claim management. But it is still necessary to evaluate the medical records data entries to eliminate claim difference and the hospital management needs to apply some clinical pathways for the same purpose."

"Program JKN yang telah berjalan sejak tanggal 1 Januari 2014 diselenggarakan dengan tujuan meningkatkan akses pelayanan kesehatan sehingga dapat memenuhi kebutuhan dasar pelayanan kesehatan masyarakat. Peningkatan akses pelayanan kesehatan bisa diukur dari tingkat pemanfaatan pelayanan kesehatan (utilization rate). Selama 5 (lima) bulan pertama penyelenggaraan Program JKN di Puskesmas Cijeruk belum diketahui bagaimana pemanfaatannya oleh peserta JKN.Penelitian ini menggunakan disain studi kasus dengan pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui gambaran pemanfaatan pelayanan kesehatan oleh peserta JKN di Puskesmas Cijeruk Kabupaten Bogor Bulan Januari - Mei 2014. Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data kunjungan peserta JKN di Puskesmas Cijeruk periode Januari-Mei 2014. Variabel yang diteliti meliputi angka utilisasi (utilization rate) pelayanan kesehatan, angka utilisasi berdasarkan jenis kelamin, umur, jenis pelayanan, diagnosa dan angka rujukan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa angka utilisasi pelayanan kesehatan sebesar 4,81%. Angka utilisasi oleh peserta perempuan lebih tinggi daripada laki-laki yaitu 6,62%. Berdasarkan kelompok umur, angka utilisasi tertinggi pada kelompok umur 60 - 64 tahun yaitu sebesar 7,29%. Angka utilisasi poli umum sebesar 4,24% dan poli gigi sebesar 0,014%. Diagnosa yang paling tinggi yaitu ISPA (3,92%). Sedangkan angka rujukan sebesar 2,26%. Angka utilisasi ini tergolong rendah jika dibandingkan dengan target dan rata-rata realisasi angka utilisasi jamkesmas tahun 2012 sebesar 15% dan 7,45% serta data riskesdas 2013 sebesar 10,4%. Sedangkan angka rujukan tergolong bagus karena tidak melampaui target 15% dan menunjukkan kinerja pelayanan kesehatan puskesmas yang cukup bagus. Untuk meningkatkan utilisasi disarankan untuk melakukan peningkatan upaya sosialisasi program JKN kepada peserta/masyarakat sehingga peserta mengetahui bagaimana memanfaatkannya. Selain itu perlu mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dengan pelayanan puskesmas keliling.

---

JKN program has been operating since January 1, 2014 was organized to improving access to health services in order to satisfy the basic needs of public health services. access Improvement to health services can be measured by of health care utilization (utilization rate). During the five (5) months of the implementation of programs JKN in puskesmas Cijeruk not known utilization of JKN by participants.

This study uses a case study design with a quantitative approach that aims to describe the utilization of health services by the participants JKN in PHC Cijeruk Bogor District In January-May 2014. Data used are secondary data from visits JKN participants in puskesmas Cijeruk the period January-May 2014 . the variables studied include utilization rate (utilization rate) of health care, utilization rate by sex, age, type of service, diagnosis and referral rates.

The results showed that the rate of utilization of health services by 4.81%. Figures utilization by female participants was higher than males is 6.62%. By age group, the highest utilization rate in the age group 60-64 years is equal to 7.29%. Figures poli umum utilization of 4.24% and 0.014% dental poly. Diagnosis is the highest of ARI (3.92%). While the referral rates of 2.26%. The utilization figure is relatively low compared to the target and the average utilization rate jamkesmas realization in 2012 of 15% and 7.45%, and the data Riskesdas 2013 by 10.4%. While the referral rate is quite good because it does not exceed the target of 15% and demonstrate the performance of the health care community health centers are quite good. To improve the utilization recommended to make improvements efforts to socialize JKN program participants / communities so that participants know to use it. Besides putting health services with pusling."