Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada tahun 2015 terdapat 71 kasus gizi buruk yang terjadi di Kota Bogor. Pada tahun 2016 menurun menjadi 65 kasus gizi buruk dan terdapat 522 kasus balita dibawah garis merah (BGM). Pada tahun 2017 kasus gizi buruk di Kota Bogor 63 kasus, tetapi pada kasus balita dibawah garis merah menurun menjadi 370 kasus. Anggaran kesehatan Kota Bogor mengalami penurunan dari tahun 2015-2017. Anggaran kesehatan Kota Bogor terus menurun dari tahun 2015 hingga tahun 2017. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pembiayaan program perbaikan gizi bersumber publik di Kota Bogor pada tahun 2015-2017. Pada penelitian ini dilakukan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan menggunakan metode crossectional yaitu dengan cara membandingkan besaran pembiayaan kesehatan program perbaikan gizi di Kota Bogor pada tahun 2015-2017 dengan pendekatan District Health Account (DHA). Hasil penelitian ini didapatkan bahwa biaya untuk program perbaikan gizi di Kota Bogor meningkat setiap tahunnya, sumber pembiayaan paling besar berasal dari APBD Kota Bogor. Berdasarkan analisis seluruh dimensi biaya program perbaikan gizi di Kota Bogor paling besar digunakan untuk kegiatan pemberian PMT.

---

In 2016 decreased to 65 cases of malnutrition and there were 522 cases of children under five under the red line (BGM). In 2017 cases of malnutrition in Bogor City 63 cases, but in ix cases of children under five under the red line decreased to 370 cases. Bogor City's health budget has decreased from 2015-2017. Bogor City health budget continues to decline from 2015 to 2017.

The purpose of this study is to analyze the financing of publicly sourced nutrition improvement programs in Bogor City in 2015-2017.

In this study a quantitative descriptive approach was conducted using a cross-sectional method by comparing the amount of health financing for nutrition improvement programs in Bogor City in 2015-2017 with the District Health Account (DHA) approach.

The results of this study found that the cost for nutrition improvement programs in Bogor City increased every year, the largest source of funding came from the Bogor City Budget. Based on the analysis of all dimensions of the cost of nutrition improvement programs in the city of Bogor, the largest is used for PMT giving activities."

"Pembiayaan kesehatan khususnya pembiayaan program dalam era otonomi sangat tergantung pada komitmen daerah dan prioritas program daerah, terntama pembiayaan yang bersumber dari pemerintah. Sistem pembiayaan program di daerah perlu dikembangkan agar isu pokok dalam pembiayaan kesehatan khususnya program daerah, yaltu mobilisasi, alokasi, efektifitas, efisiensi, dan keberlanjutan pembiayaan dapat terselenggara dengan baik sehingga menjamin pemerataan, mutu, dan kesinambungan pelaksanaan program serta pembangunan kesehatan daerah. Tersedianya data pembiayaan kesehatan khususnya pembiayaan prograra menjadi sangat penting dan diperlukan untuk penentuan kebijakan dan strategi pembiayaan program kesehatan di daerah. Sampai saat ini belum pernah dilakukan analisis pembiayaan Program Perbaikan Gizi Masyarakat bersumber pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu, oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui berapa besar alokasi biaya program selama 3 tahun berturut turut yaotu tahun 2003, 2004, dan 2005, secara total maupun per kapita, sumber pembiayaan, realisasinya, bagaimana peruntukan dilihat dari fungsi pelayanan kesehatan, dan diketahuinya perkiraan kebutuhan pembiayaan program berdasarkan kewenangan wajib Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta resource gap dalam pembiayaan program. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Indramayu pada seksi Gizi dan sub dinas lain di lingkungan Dinas Kesehatan sebagai financing agents pembiayaan kesehatan bersumber dari Pemerintah. Studi ini menggunakan pendekatan District Health Account (DHA).

---

Health financing especially program financing in autonomy era is depend on local commitment and local program priority, especially government financing. Program financing system in local needs developed as main issue in health financing especially district program, which are mobilization allocation, effectiveness, efficiency and financing continuity could conducted well so that guarantee equality, quality and program conduction continuity and district health development. Health financing data availability especially program financing JS very important that needed for policy purpose and program financing strategy in districts.

Until now never conducted an financing analysis of Public Nutrition Remedial Program with government basis in Indramayu District, because of that this research conducted to recognize how much program finance allocation for 3 consecutive years that are 2003, 2004 and 2005. Looked as totally per capital, financing resources, realization, allotment referred from health service function, and program financing needs estimation based on essential authorization of Minimal Service Standard (SPM) and resource group in program financing.

This research conducted in Indramayu District on Nutrition Section and other sub-agencies in Health Office environment as financing agents of health financing with government basis. This Study use District Health Account (DHA) method."

"Secara persentase, alokasi anggaran di Dinas Kesehatan Kota Tangerang pada tahun 2021 yang bersumber dari APBD Kota Tangerang mengalami penurunan dari tahun 2020. Pada tahun 2021 jumlahnya13,83% dari total APBD Kota Tangerang sementara pada tahun 2020 sebesar 15,04% dari total APBD. Jumlah kematian ibu hamil di Kota Tangerang pada tahun 2021 adalah sebanyak 15,47/100.000 kelahiran hidup dimana meningkat dari tahun 2020 yang sebesar 12,92/100.000 kelahiran hidup dimana 50% penyebab kematian adalah karena COVID-19. Pandemi COVID-19 turut mempengaruhi jumlah kematian ibu hamil di Kota Tangerang, selain itu dari sisi anggaran terdapat perubahan kebijakan terkait alokasi anggaran dalam rangka penanganan COVID-19. Untuk mengetahui bagaimana kesesuaian pembiayaan kesehatan dengan perencanaan anggaran oleh pemerintah daerah dalam program pelayanan kesehatan ibu hamil di Kota Tangerang, maka perlu dilakukan analisis pembiayaan kesehatan yang bersumber Pemerintah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian belanja program pelayanan kesehatan ibu hamil di Dinas Kesehatan Kota Tangerang tahun 2020-2022 dengan perencanaan pada awal tahun anggaran. Penelitian ini menggunakan desain crosssectional dengan menganalisis data pembiayaan kesehatan program pelayanan kesehatan ibu hamil bersumber pemerintah di Dinas Kesehatan Kota Tangerang tahun 2020-2022. Hasil penelitian adalah pembiayaan program pelayanan kesehatan ibu hamil bersumber pemerintah di Dinas Kesehatan Kota Tangerang mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga tahun 2022. Dimensi sumber pembiayaan program pelayanan kesehatan ibu hamil bersumber pemerintah di Dinas Kesehatan Kota Tangerang yang terbesar adalah bersumber dari APBN Kementerian Kesehatan berupa innatura. Berdasarkan jenis kegiatan, belanja untuk kegiatan tidak langsung proporsinya lebih besar dibandingkan belanja kegiatan langsung, sehingga belum mencerminkan adanya penganggaran berbasis kinerja (performance based budgeting). Menurut dimensi mata anggaran, jenis input yang dibeli dengan proporsi terbesar yaitu belanja operasional untuk peningkatan kinerja pelayanan kesehatan. Belanja pada program pelayanan kesehatan ibu hamil untuk tahun 2020-2022 tidak sesuai dengan perencanaan pada awal tahun anggaran karena terjadi refocusing anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19, selain itu juga terdapat pembatasan kegiatan tatap muka sehingga beberapa jenis belanja kegiatan tidak dapat terserap. Penelitian ini menyarankan bahwa Dinas Kesehatan Kota Tangerang perlu meningkatkan pembiayaan program pelayanan kesehatan ibu hamil dari pemerintah daerah; memperkuat kerjasama dengan fasilitas pelayanan kesehatan swasta dan organisasi profesi; dan membuat kebijakan yang mengarah kepada kegiatan-kegiatan langsung yang dapat dirasakan oleh masyarakat dan meningkatkan cakupan program baik di tingkat Dinas Kesehatan maupun puskesmas. Sementara itu, puskesmas diharapkan perlu mengoptimalkan pendapatan BLUD baik dari pendapatan kapitasi maupun non kapitasi JKN dan meningkatkan pembiayaan kegiatan-kegiatan langsung yang bersentuhan dengan masyarakat.

---

In percentage terms, the budget allocation at the Tangerang City Health Office in 2021 sourced from the Tangerang City APBD has decreased from 2020. In 2021 the amount is 13.83% of the total Tangerang City APBD while in 2020 it is 15.04% of the total APBD. The number of deaths of pregnant women in Tangerang City in 2021 is 15.47/100,000 live births which has increased from 2020 which was 12.92/100,000 live births where 50% of the causes of death were due to OVID-19. The COVID-19 pandemic has also affected the number of pregnant women deaths in Tangerang City, apart from a budget perspective, there have been policy changes related to budget allocations in the context of handling COVID-19. In order to find out how the suitability of health financing is with the budget planning by the local government in the health service program for pregnant women in Tangerang City, it is necessary to analyze government-sourced health financing. The purpose of this study was to determine the suitability of program spending on pregnant women’s health services at the Tangerang City Health Office in 2020-2022 with planning at the beginning of the fiscal year. This study used a cross-sectional design by analyzing data on government-sourced health financing for pregnant women’s health service programs at the Tangerang City Health Office in 2020-2022. The results of the study are that government-sourced financing for pregnant women's health services at the Tangerang City Health Office has increased from 2020 to 2022. The largest dimension of government-sourced maternity health service program financing at the Tangerang City Health Office is sourced from the State Budget of the Ministry of Health in the form of innatura. Based on the type of activity, spending on indirect activities has a larger proportion than spending on direct activities, so it does not yet reflect performance-based budgeting. According to the dimensions of the budget line, the type of input purchased with the largest proportion is operational expenditure for improving the performance of health services. Expenditure on the health care program for pregnant women in 2020- 2022 is not in accordance with the planning at the beginning of the fiscal year due to budget refocusing for handling the COVID-19 pandemic, besides that there are also restrictions on face-to-face activities so that several types of activity spending cannot be absorbed. This study suggests that the Tangerang City Health Office needs to increase the financing of the maternal health service program from the local government; strengthening cooperation with private health care facilities and professional organizations; and make policies that lead to direct activities that can be felt by the community and increase program coverage at both the Health Office and puskesmas levels. Meanwhile, it is hoped that the puskesmas will need to optimize the BLUD's income, both from capitation and non-capitation JKN income; and increase the financing of activites directly in contact with the community."

"Hipertensi adalah penyebab utama kematian dan kecacatan di tingkat global dan merupakan faktor risiko untuk penyakit kronis lainnya termasuk penyakit jantung iskemik dan gagal ginjal. Penelitian ini bertujuan menilai trend dan determinan hipertensi yang terkait dengan karakteristik individu dan gaya hidup. Desain penelitian ini adalah studi longitudinal dengan analisis time series memanfaatkan data studi kohor faktor risiko Penyakit Tidak Menular (PTM) tahun 2015-2017 di kota Bogor. Jumlah sampel pada penelitian ini yaitu 711 responden. Analisis bivariat menggunakan uji repeated ANOVA, Friedman dan Wilcoxon, oneway ANOVA, Kruskal-Wallis dan Mann-Whitney serta Chi-square. Sedangkan analisis multivariat menggunakan uji regresi logistik ganda. Hasil penelitian tahun 2015-2017 menunjukkan prevalensi hipertensi meningkat dari 31,9% menjadi 45,9%. Kenaikan juga ditunjukkan pada rata-rata tekanan darah sistolik dan diastolik, asupan energi, karbohidrat, protein, lemak, natrium dan aktifitas fisik. Pada penelitian ini diperoleh faktor paling dominan mempengaruhi status hipertensi tahun 2015-2017 yaitu asupan karbohidrat berlebih. Responden dengan asupan karbohidrat berlebih berisiko 5,14-14,58 kali mengalami hipertensi dibandingkan dengan asupan karbohidrat cukup. Variabel lain yang berpengaruh terhadap status  hipertensi adalah status gizi, usia, jenis kelamin, asupan protein, kebiasaan merokok dan asupan lemak.

---

Hypertension is a leading cause of death and disability on a global level and is a risk factor for other chronic diseases including ischemic heart disease and kidney failure. This study aimed to assess trends and determinants of hypertension associated with individual characteristics and lifestyle. The design of this research was a longitudinal study with time series analysis utilizing cohort study data of risk factors for  Non-Communicable Diseases 2015-2017 in Bogor. The number of samples in this study were 711 respondents. Bivariate analysis used repeated ANOVA, Friedman and Wilcoxon, oneway ANOVA, Kruskal-Wallis and Mann-Whitney and also Chi-square tests. Meanwhile, the multivariate analysis used multiple logistic regression. The results of the 2015-2017 study showed that the prevalence of hypertension increased from 31.9% to 45.9%. The increase was also shown in the average systolic and diastolic blood pressure, energy, carbohydrates, protein, fat, sodium intake and physical activity. In this study, it was found that the most dominant factor affecting hypertension status in 2015-2017 was excess carbohydrate intake. Respondents with excess carbohydrate intake had a 5,14-14,58 times risk of developing hypertension compared to those with sufficient carbohydrate intake. Other variables that affect hypertension status were nutritional status, age, gender, protein intake, smoking habits and fat intake."

"Evaluation on Management of Nutrition Program Implementation on Health Center in Bogor, 1999Health Center gives health service to whole people in Indonesia. Its aim to prevent nutrition problems and to improve nutrition status. In Health Center, there are several employee like nutritionist, nurse, midwife, and others. Bogor was located on West Java and near Capital of Indonesia. Total population on 1999 approximately 680.541 people. Bogor has 23 Health Centers, 31 sub districts, and 37 villages. All of Health Centers implement nutrition program, but it was low targets for DIS, NIS, and PEM, except in 1999/2000. At the present time, management is one of important instrument on health development So, it has to efficient and effective. The study was aimed to get information about evaluation on input (human resource, cost, and facility), process (planning, leadership, and controlling), and output (D/S, NIS, PEM) in implementation of nutrition program. The study was conducted at 6 Health Centers. Data collecting was got from in depth interview and focus group discussion by questionnaire to input and process variable, where as output use secondary data from annual report at Dinkes, 1999. Data analysis use triangulation and was compared between interview result and theory. The result of this study show that input (human resource, cost, and facility) was less and process (planning, organization, leadership, controlling) always exist. The target (NIS, KIS) was increased. Organization gives support to achieve the program. Leader is determinant to moving his staff on implement the program. On the other hand, report monthly was needed to do controlling. Result of under five years (balita) weighing in Bogor show that poor nutrition (medium PEM) are 3,3% (2047 children) and children that weighing are 100%. To intervention poor nutrition, there are fund from APBD II and other from Social Safety Network for Health. Where, it implementation by giving adding food to recovery. On this study, community involvement is necessary and we need one policy about Pozi (Pojok Gizi) Program."

"Sebagian besar upaya pelayanan kesehatan menggunakan obat dan biaya obat bagian yang cukup besar dari seluruh biaya kesehatan. Sumber Pembiayaan obat di Kabupaten Lima Puluh Kota berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten, Pemerintah pusat dan Propinsi. Penghitungan alokasi DAK bukan berdasarkan pada rencana kebutuhan obat yang rill, tetapi dengan biaya minimal obat perkapita seluruh penduduk ditambah jumlah penduduk miskin. Dari Pemerintah Pusat dan Propinsi alokasi anggaran tersebut tidak dirinci. Penelitian ini bertujuan menganalisis pembiayaan obat Pelayanan Kesehatan Dasar dan obat program di Kabupaten Lima Puluh Kota. Jenis penelitian merupakan penelitian operasional dengan pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif dengan wawancara pada Instalasi Farmasi Kabupaten dan Dinas Kesehatan. Hasil penelitian dari data tahun 2011 -2013 bahwa tren pembiayaan obat dan penggunaan obat meningkat seiring dengan meningkatnya jenis penggunaan obat dan kategori pasien yang memiliki Jaminan Kesehatan. Kenaikan biaya penggunaan obat dari tahun 2011 ? 2013 sebesar 11,82% menjadi 47,76%. Metode penghitungan estimasi biaya rencana kebutuhan obat PKD dan Program berdasarkan metode konsumsi.

---

Mostly the efforts health services using the drugs and the cost of drugs sizeable portion of all healthcare costs. Sources of financing medicines i Lima Puluh Kota Regency comes from the Special Allocation Fund (DAK), budget income and Expenditure the District (APBD), the Central Government and provinces Government. Calculating the allocation of DAK is not based on the needs of the drug plan rill, but with a minimal fee per-capita drug the whole population plus the number of poor population. From the Central Government and the province Government of the budget allocation is not specified. This research aims to analyze the financing of Basic health care drugs and medication program in Lima Puluh Kota Regency. This type of research is operational research with quantitative and qualitative data collection with interviews on the installation Pharmacy and health service District. The result of the research of the data of year 2011-2013 that the trend financing that drugs and drug use increase along with the increasing use of drugs and categories of patients who have health insurance. Rising costs of drugs use from 2011 to 2013 amounting to 11,82% to becomes 47,76%. Method of calculating the estimasted cost of the plan need drugs PKD and drugs program based n the consumption method."

"Ketidakefektifan pengendalian penyakit TB paru di kota Administrasi Jakarta Selatan ditinjau dari angka kesembuhan yang kurang dari target nasional yaitu <85% serta adanya peningkatan kasus TB paru di kota Administrasi Jakarta Selatan terjadi terus-menerus dari tahun 2015-2017. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor risiko yaitu cakupan rumah sehat dan kepadatan penduduk dengan proporsi kasus TB paru BTA positif di kota Administrasi Jakarta Selatan. Penelitian menggunakan studi ekologi melalui pendekatan spasial. Data penelitian bersumber dari data sekunder. Data diolah secara statistik menggunakan uji korelasi pearson product moment dan analisis spasial menggunakan teknik overlay. Hasil analisis statistik menunjukkan tidak adanya korelasi antara variabel cakupan rumah sehat dan kepadatan penduduk dengan proporsi kasus TB paru BTA positif di kota Administrasi Jakarta Selatan tahun 2015-2017 (p value >0,05). Secara spasial adanya pengaruh antara variabel cakupan rumah sehat dengan proporsi kasus TB Paru BTA positif dilihat dari pola spasial hanya terdapat di kecamatan kecamatan Kebayoran Baru dan Pasar Minggu serta variabel kepadatan penduduk dengan proporsi kasus TB Paru BTA positif dilihat dari pola spasial hanya terdapat di kecamatan Kebayoran Lama. Ini menunjukkan bahwa ada peluang terdapatnya korelasi pada faktor risiko lain yang tidak termasuk ke dalam penelitian ini. Sehingga, peneliti lain dapat meneliti lebih lanjut dengan faktor risiko yang tidak termasuk ke dalam penelitian ini.

---

The ineffectiveness of pulmonary TB disease control in South Jakarta that was reviewed from the recovery rate less than the national target of <85% and an increase in pulmonary TB cases in the South Jakarta occurred continuously from 2015-2017. This study aims to analyze risk factors of healthy home coverage and population density with the proportion of smear-positive pulmonary TB cases in South Jakarta.  This study used ecological studies through a spatial approach. The data was sourced from secondary data. The data were processed statistically using Pearson product moment correlation test and spatial analysis using overlay technique. The results of statistical analysis showed that there was no correlation between the variable coverage of healthy homes and population density with the proportion of positive smear pulmonary TB cases in South Jakarta in 2015-2017 (p value >0.05). Spatially there is an effect between the variable of healthy homes coverage with the proportion of positive smear pulmonary TB cases viewed from the spatial pattern only found in the sub-districts of Kebayoran Baru and Pasar Minggu and the population density variable with the proportion of positive smear pulmonary TB cases viewed from the spatial pattern only found in Kebayoran Lama sub-district. This indicates that there is a chance of other risk factors correlation that were not included in this study. Thus, other researchers can further research the risk factors that are not included in this study."

"Skripsi ini membahas faktor yang mempengaruhi Indeks Severitas Adiksi Addiction Severity Index pada pengguna Napza dan gambaran keberhasilan program rehabilitasi sosial di Rumah Singgah PEKA tahun 2015-2017. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dengan desain penelitian menggunakan desain studi potong lintang cross sectional study dilakukan dengan total populasi dengan jumlah 132 orang klişen, dengan sampel 86 klien. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara mendalam sedangkan data sekunder diperoleh melalui data kuesioner ASI Addiction Severity Index 5th Edition. Hasil: tingkat masalah indeks severitas adiksi terbesar pada area penggunaan obat. Penggunaan zat yang paling banyak adalah jenis heroin golongan narkotika sejumlah 49 klien. Tidak ditemukan hubungan antara usia, jenis kelamin, pendidikan, status menikah dan penggunaan zat utama dengan indeks severitas adiksi. Namun, ada hubungan antara domisili dengan indeks severitas adiksi dengan nilai P = 0,006, PR 0,156 CI 0,038-0,642. Keberhasilan program di Rumah Singgah PEKA berdasarkan kemampuan klien mencapai tujuan dan pengurangan dosis, yaitu yang dinyatakan berhasil menurut konselot dari 86 klien sebanyak 62 72. Namun mantan klien masih mudah untuk mengalami relaps karena kurangnya monitoring.

---

This thesis discusses about the factors that influence the Addiction Severity Index on the drug users and the success of social rehabilitation program in Rumah Singgah PEKA in 2015 2017. This descriptive research with quantitative and qualitative approach with research design using cross sectional study design. Total population with 132 people client , with sample 86 client. The data used in this research is primary and secondary data. Primary data were obtained from in depth interviews while secondary data obtained through data of ASI questionnaire Addiction Severity Index 5th Edition.

Results the degree of problem of the largest addiction severity index in the area of drug use. The most widely used substance is narcotics type heroin of 49 clients. No association was found between age, sex, education, marital status and the use of key substances with an addiction severity index. However, there is a correlation between domicile and addiction severity index with value P 0,006, PR 0,156 CI 0,038 0,642. The success of the program in Rumah Singgah PEKA based on the client 39 s ability to achieve goals and dose reduction, which is declared successful according to the counsel of 86 clients as much as 62 72. But the former client is still easy to experience relapse due to lack of monitoring."

"Tesis ini membahas tentang pembiayaan program penanggulangan tuberkulosis (TB) di Dinas Kesehatan Kota Jayapura Tahun 2006 - 2008, tujuannya mendapatkan peta dan gambaran kesenjangan sumber pembiayaan, baik yang bersumber pemerintah maupun donor. Penelitian ini adalah penelitian analitik dengan menggunakan data skunder yang berasal dari dokumcn keuangan dan data primer dari wawancara mendalam dengan pembuat kebijakan. Hasil penelitian menunjukan pembiayaan program TB bersumber dari APBN, Global Fund dan APBD Kota Jayapura yang sebagian besar untuk membayar gaji staf program TB. Pada tahun 2008 diluar perhitungan gaji, realisasi pembiayaan TB dari berbagai sumber Rp. 478.566.000,-, sedangkan dengan perhitungan KW-SPM kebutuhan normatifnya sebesar Rp.883. 1 07.064, terdapat funding gap yang masih besar yaitu sebewr Rp.404.54l.064,-. Komitmen para pengambil kebijakan anggaran sudah ada, namun belum tergambar dalam besarya alokasi anggaran. Pemerintah Kota Jayapura perlu mewujudkan komitmennya dengan meningkatkan alokasi anggaran TB untuk menutupijimding gap dan kesinambungan program.

---

This study focus in iinancing analysis of tuberculosis (TB) programs at Jayapura Health District in 2006 - 2008, that lay out financing map and identify funding gap, both budget from government and donors. This research is a analytical approach uses both primary and secondary data. In depth interview with policymakers was taken for primary data and the secondary data from the financial documents at Jayapura Health District. This study finds that linancial sources of stop TB programs is coming from national budget (APBN), donor (Global Fund) and Jayapura district budget (APBD) which is mostly for TB programs staff salary.

In 2008 out of stat? salary, total budget realization for TB programs from all resources budget is Rp.478.566.000,-, where by using KW-SPM accounting system shows budget needed is an amount of Rp.883,l07.064,- showing funding gap amount Rp.404.541.064,-. The commitment among local govemment providers in J ayapura district toward TB program has seemed but still not reflected in the budget allocation sufficiently. Jayapura district government should implement its commitment by increasing sufficient budget allocation for TB program in order to fill funding gap and the sustainability ofthe program."