Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perspektif multi-level memberikan stimulasi inovasi dalam transisi sosio-teknis dalam mengatasi masalah sosial dan lingkungan seperti kemiskinan dan perubahan iklim. Untuk mengatasi masalah ini, dibutuhkan perubahan struktural yang mendalam karena mereka melibatkan perubahan dalam konfigurasi keseluruhan yang melibatkan teknologi, kebijakan, dan pasar. Elemen tersebut dikembangkan, dikelola, dan ditransformasikan oleh pelbagai aktor salah satunya perusahaan bisnis digital yang memiliki orientasi tujuan yang kuat. Bisnis sosial dan Islam memiliki keunggulan kompetitif dalam berperan di transisi sosio-teknis. Penelitian ini bertujuan untuk membangun ekosistem bisnis digital Islam untuk sektor pertanian agar dapat memberikan kontribusi pada transisi sosio-teknis dengan perspektif multi-level. Metode kualitatif pendekatan studi kasus ganda terpancang digunakan untuk membangun model ekosistem. Hasil yang didapatkan dari studi kasus ganda ini menunjukkan bahwa bisnis digital pertanian membutuhkan kolaborasi antara pelbagai aktor dari level lanskap seperti pembuat kebijakan hingga niche seperti komunitas lokal agar skalabilitas bisnis dan transisi sosio-teknis yang diharapkan dapat terjadi. Untuk mengatasi kesenjangan digital, infrastruktur sosial lokal dan institusi yang terintegrasi dengan rantai nilai bisnis pertanian dapat menjadi jembatan antara perusahaan dengan petani berskala kecil. Pengembangan transisi dengan maqasid al-syariah menjadi kerangka penting untuk bisnis digital Islam. Indikator pengukuran keberlanjutan bisnis dan pertanian untuk mencapai kemaslahatan dapat dikembangkan lebih lanjut untuk memastikan transisi sosio-teknis.

---

The multi-level perspective provides stimulation of innovation in socio-technical transitions in addressing social and environmental problems such as poverty and climate change. To address these problems, deep structural changes are needed because they involve alterations in the overall configuration which entail technology, policy and markets. These elements are developed, managed, and transformed by various actors for instance a purposeful digital business company. Social and Islamic business have a competitive advantage in playing a role in the socio-technical transition. This research aims to build an Islamic digital business ecosystem for the agricultural sector so that it can contributes to the socio-technical transition with multi-level perspective. The embedded multiple case studies design with qualitative method has been carried out. The results obtained from this study shows that digital agricultural business requires dynamic collaboration between various actors from the landscape level such as policy makers to niches such as local communities hence that business scalability and socio-technical transition are expected to prevail. To overcome the digital divide, local social infrastructure and institutions can be embedded with agricultural business value chain to bridge the gap between companies and smallholder farmers. The development of the transition with the maqasid al-sharia is an important framework for Islamic digital business. Indicators for measuring the sustainability of business and agriculture to achieve public interest can be further developed to ensure the socio-technical transition."

"ABSTRAKIklim dunia usaha yang semakin kompetitif menyebabkanselalu dicari inovasi baru, dengan konsep memotong mata rantaidistribusi dan biaya iklan yang luar biasa besar besertaketerbatasannya maka pemasaran melalui sistem Multi-levelMarketing menjadi jawabannya, juga untuk mereka yang inginberwiraswasta, menjadi pelaku bisnis bagi diri sendiri atauyang ingin memperoleh penghasjlan dan waktu luangnya namunterbentur dengan dana, kemampuan, waktu dan referensi. Sistem Cosway ini menjadi salah satu alternatif yangpenting bagi individu yang ingin mendapat peluang memperolehpenghasilan, karena dalam sistem ini tidak memerlukanmodal, melakukan usaha diwaktu luang dengan ketekunan menurutkemampuan masing?masing dan membangun kelompoknya sendirjdan yang tidak akan dipotong daripadanya serta merupakarijaminan untuk masa depannya. Keberadaan perusahaan Multi?level Marketing ini penlumendapat bantuan dan dukungan pemenintah karena menciptakanlapangan pekerjaan, namun sistem yang merugikan masyarakatsepertj sistem Piramjda harus senantiasa diwaspadai."

"[ABSTRAKDalam perkembangan perdagangan dunia, yang terarah pada perdagangan bebas,maka Indonesia sebagai negara berkembang terus berusaha mengimbanginya, denganmembuka peluang bisnis bagi masyarakat. Peluang ini ditanggapi secara positif,dibuktikan dengan munculnya berbagai sistem perdagangan dan salah satu yangsedang berkembang pesat adalah bisnis Multi-Level Marketing (MLM), dimana dayatarik dari sistem ini adalah penghasilan dari dua sumber, yakni: selisih harga produkyang dipasarkan dan rabat yang akan didapat dari perusahaan sesuai dengantingkatan yang diperolehnya. Oleh karenanya potensi penghasilan dari bisnis inisangatlah besar dan yang perlu kita ingat penghasilan adalah salah satu obyek pajakyang berpengaruh besar dalam pendapatan perpajakan. Permasalahan yang dibahasdalam penulisan ini adalah: (1) Penerapan Withholding Tax oleh perusahaan MLM,yang memiliki sistem berbeda (lebih rumit) dengan perusahaan bisnis lainnya (yangsaat ini diterapkan); (2) Penerapan self assessment system dalam kaitannya denganpenghasilan distributor MLM yang didapat dari keuntungan perdagangan. Peraturanperpajakan mengenai bisnis MLM sudah ada, namun belum lengkap dan belumsesuai dengan UUD RI Tahun 1945. Dimana pengaturan yang dibuat hanyamengarah pada penghasilan rabat dari distributor perseorangan dan pengaturantersebut dalam bentuk surat edaran yang bukan merupakan peraturan perundangundangan.Hal tersebut mengakibatkan hukum mengenai perpajakan tidak dapatdijalankan dan diterapkan kepada seluruh masyarakat dan hal ini tidak sesuai denganteori keadilan sebagaimana diungkap oleh Aristoteles yang pada intinya dalamperlakuan yang sama untuk setiap orang di mata hukum. Sehingga dibutuhkanperaturan khusus yang mengatur mengenai pengenaan pajak penghasilan ataspenghasilan yang diterima oleh distributor MLM, dari tarif sampai dengan prosedurpemungutan, serta diperlukan sosialisasi yang lebih tepat sasaran, sehingga seluruhkalangan masyarakat dapat memahami dan mengetahui tentang peraturan perundangundangantersebut.

---

ABSTRACTIn the development of world trade, which focused on free trade, then Indonesia asdeveloping countries will remains to open up business opportunities for thecommunity. This opportunity is responded positively, evidenced by the emergence ofvarious trading systems which one growing rapidly is the business of Multi-LevelMarketing (MLM), where the appeal of this system is the income from two sources,namely: the difference in prices of products that are marketed and rebates that will beobtained from the company in accordance with the level obtained. Therefore, thepotential income from this business is very large and we need to remember is oneobject of income tax profound effect on tax revenues. The problems raised in thisresearch are: (1) Implementation of Withholding Tax by the MLM company, whichhas a different system (more complicated) with other business enterprises (which arecurrently applied); (2) The application of the self-assessment system in relation toincome derived by MLM distributor of trading profits. Tax regulations regardingMLM business is already there, but not complete and not in accordance with theConstitution of Republic of Indonesia Year 1945. Where regulations are made onlylead to the rebate income from individual distributor and those regulations which wasmade in circular letter is not the legislation. This resulted in laws regarding taxationcan not be executed and applied to the entire community and this is not in accordancewith the theory of justice as revealed by Aristotle that essentially in equal treatmentfor everyone in the presence of the law. So it takes a special regulation governing theimposition of income tax on income earned by MLM distributors, from tariffs tocollection procedures, and its required more targeted socialization, so that the entirecommunity can understand to the legislation., In the development of world trade, which focused on free trade, then Indonesia asdeveloping countries will remains to open up business opportunities for thecommunity. This opportunity is responded positively, evidenced by the emergence ofvarious trading systems which one growing rapidly is the business of Multi-LevelMarketing (MLM), where the appeal of this system is the income from two sources,namely: the difference in prices of products that are marketed and rebates that will beobtained from the company in accordance with the level obtained. Therefore, thepotential income from this business is very large and we need to remember is oneobject of income tax profound effect on tax revenues. The problems raised in thisresearch are: (1) Implementation of Withholding Tax by the MLM company, whichhas a different system (more complicated) with other business enterprises (which arecurrently applied); (2) The application of the self-assessment system in relation toincome derived by MLM distributor of trading profits. Tax regulations regardingMLM business is already there, but not complete and not in accordance with theConstitution of Republic of Indonesia Year 1945. Where regulations are made onlylead to the rebate income from individual distributor and those regulations which wasmade in circular letter is not the legislation. This resulted in laws regarding taxationcan not be executed and applied to the entire community and this is not in accordancewith the theory of justice as revealed by Aristotle that essentially in equal treatmentfor everyone in the presence of the law. So it takes a special regulation governing theimposition of income tax on income earned by MLM distributors, from tariffs tocollection procedures, and its required more targeted socialization, so that the entirecommunity can understand to the legislation.]"

"ABSTRAKThis study aims to determine how the implementation of accounting (transaction) sharia for PayTren products, and how to measure ushul fiqh against PayTren product.The method used in this research is descriptive research using documentation study approach, Data collection techniques used is the results of the research literature, social media, including on the Internet articles and television broadcasts. The implementation of Islamic sharia accounting, paytren has donerecordingcommissions, cashback, and also the recording of gifts arereasonable, because the recording is done based on the efforts being made.However, if seen based on the science of Usul Fiqh,the paytren in the first transactioncontains RIBA fadhal, Then the second existence of inequity in the partners position, and there are elements of gharar (speculation) in the transaction activity."

"Multi Level Marketing telah lama berkembang di Indonesia sejak tahun 1980-an, namun pada saat itu belum ada aturan hukum yang mengatur mengenai Multi Level Marketing. Tidak adanya aturan hukum tersebut menyebabkan banyak timbul penipuan yang berkedok. Multi Level Marketing yang merugikan masyarakat banyak. Namun sejak tahun 2000 dengan dikeluarkannya KepMenPerindag No. 73/MPP/Kep/3/2000 tanggal 20 maret tentang Ketentuan Kegiatan Usaha Penjualan Berjenjang, maka semua hal yang memnyangkut kegiatan Multi Level Marketing dilaksanakan berdasarkan ketentuan Kepmen tersebut. Multi Level Marketing adalah bentuk kegiatan usaha penjualan secara berjenjang yang sedang berkembang pesat di Indonesia, dimana diperkirakan melibatkan lebih dari jutaan anggota masyarakat yang tengabung dalam Multi Level Marketing. Karena melibatkan banyak orang, maka penulis ingin membahas aspek hukum perjanjian dalam kegiatan MLM. Pembahasan mengenai perjanjian Multi Level Marketing ini karena Kegiatan Multi Level Marketing diselenggarakan berdasarkan perjanjian tertulis antara perusahaan multi Level Marketing dengan penjual. Penulisan ini ingin menuliskan bagaimanakah isi dan bentuk perjanjian Multi Level marketing dan bagaimanakah hak dan kewajiban para pihak berdasarkan berdasarkan ketentuan Kepmen tentang Penjualan Berjenjang. Selain itu untuk melihat penerapannya, maka akan dibahas mengenai perjanjian Multi Level Marketing pada salah satu perusahaan Multi Level Marketing terbesar di Indonesia, yaitu Centranusa Insancemerlang."

"Lebih dari 3 miliar orang di dunia menggunakan web untuk menemukan produk, hiburan, dan teman (Chaffey, 2012). Realitas bahwa web juga digunakan untuk menemukan produk, kemudian mendorong perubahan praktik bisnis dan pemasaran ke ranah digital. Pemasaran digital berbeda dengan dengan pemasaran tradisional, tantangan terbesarnya terletak pada penentuan inovasi yang relevan, baik dengan perusahaan, maupun dengan audiens yang dituju (Chaffey, 2012: 8). Relevansi menjadi salah satu indikator penentuan keberhasilan praktik pemasaran digital. Akan tetapi, untuk menjadi “relevan” itu tidak mudah. Perlu ada serangkaian riset untuk mengenali siapa audiens kita, mengetahui apa minatnya, bahkan mencari tahu apa yang mereka tidak suka, yang kemudian disesuaikan dengan tujuan/misi perusahaan. Oleh karena itu, di sini saya menggunakan perspektif Antropologis milik Ingold, yaitu korespondensi dalam upaya mengenali audiens sebagai basis data penentuan proses mendesain dan memproduksi konten pemasaran digital. Melalui korespondensi, saya menemukan bahwa perspektif Antropologi dapat mendukung proses mendesain dan memproduksi konten social media menjadi lebih relevan dengan minat audiens, sebagaimana yang menjadi tujuan praktik pemasaran digital.

---

More than 3 billion people worldwide use the web to find products, entertainment and friends (Chaffey, 2012). The reality that the web is also used to find products, then drives changes in business and marketing practices to the digital realm. Digital marketing is different from traditional marketing, the biggest challenge lies in determining relevant innovations, both with the company and with the intended audience (Chaffey, 2012: 8). Relevance is one indicator of determining the success of digital marketing practices. However, to be "relevant" is not easy. There needs to be a series of research to identify who our audience is, find out what their interests are, even find out what they don't like, which is then adjusted to the company's goals/mission. Therefore, here I use Ingold's Anthropological perspective, namely correspondence in an effort to identify the audience as a database for determining the process of designing and producing digital marketing content. Through correspondence, I found that the Anthropological perspective can support the process of designing and producing social media content to be more relevant to the interests of the audience, as is the goal of digital marketing practices."

"Konsep sistem penjualan skema piramida hampir menyerupai konsep sistem penjualan multi level marketing (MLM), sehingga dapat menjadi celah bagi perusahaan untuk menjalankan prakrek skema piramida dengan menamakan dirinya sebagai perusahaan multi level marketing agar terkesan legal. Skema piramida dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan adalah kegiatan usaha yang bukan dari hasil penjualan barang. Pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk senantiasa beriktikad baik dalam menjalankan kegiatan usahanya. Ketentuan dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen ini bermaksud mengarahkan pelaku usaha menyukseskan pembangunan ekonomi nasional, khususnya dibidang usaha. Pelaku usaha PT. Wandermind dalam konsep distribusi telah menerapkan sistem skema piramida karena telah melakukan kegiatan usaha yang bukan dari hasil kegiatan barang dan kegiatan penjualan account tersebut memanfaatkan peluang keikutsertaan mitra usaha/member untuk memperoleh imbalan atau pendapatan terutama biaya pertisipasi orang lain/member baru yang bergabung. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat normatif. Diterapkannya product libility dalam UUPK terhadap para pelaku usaha yang memproduksi barang dan kemudian ternyata barang tersebut menimbulkan kerusakan, pemcemaran, dan/atau kerugian pada badan, jiwa dan barang milik konsumen, maka konsekuensi diterapkannya product libility pelaku usaha dapat dikenakan sanksi perdata berdasarkan Pasal 19 UUPK, pelaku usaha (hal ini produsen) yang produknya merugikan konsumen, harus memberikan ganti rugi, ganti rugi berupa pengembalian uang, penggantian barang yang sejenis atau yang setara nilainya, perawatan kesehatan, pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

The concept of a pyramid scheme sales system almost resembles the concept of a multi-level marketing (MLM) sales system, therefore, it can be a gap for companies to run a pyramid pre-manufacturing scheme by considering themselves as a multi-level marketing company to be impressed legally. According to the constitution article 9, No 7 of 2014 concerning the trade is that the trade is a business activity that is not about selling the goods. The businessmen have an obligation to always have good intentions in carrying out their business activities. Moreover, the consumer protection provisions are intended directly the businessmen to succeed in national economic development particularly in the field of business. Thus, PT. Wandermind in terms of the distribution concept has implemented a pyramid scheme system because it has carried out business activities that are not from the results of goods activities. Furthermore, the account sales activities take advantage of opportunities for the participation of business partners or members to get compensation or income particularly the participation of both other and new members who join the business. This current research is a normative study. By applying the product libility in UUPK to the businessmen who are producing goods and if it turns out that the item causes damage, pollution, and or get lost of the consumers property, as the consequence of the application of product libility, the businessmen can be the subjects to civil sanctions referring to the law in article 19 of UUPK, the businessmen (as the producers) whose products harm consumers, must provide the compensation. It is in the form of refunds, replacement of similar or equivalent goods, health care, compensation in accordance with the provisions of applicable laws and regulations. "

"Dampak pandemi covid19 dan disrupsi teknologi terhadap ketahanan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang dilihat dari aspek digitalisasi bisnis belum mendapat perhatian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel-variabel literasi digital, ekosistem digital dan transformasi digital terhadap ketahanan bisnis UMKM di Indonesia dan membangun model hubungan variabel-variabel tersebut. Penelitian dilakukan terhadap pelaku UMKM yang telah menggunakan media digital atau bisnis secara online di 10 provinsi di Indonesia. Metode yang digunakan yaitu metode kuantitatif dengan melakukan survei yang disebarkan secara online terhadap 400 responden. Analisis hubungan dan kekuatan pengaruh antar variabel dianalisis menggunakan Structural Equation Model-PLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara literasi digital dan ekosistem digital terhadap transformasi digital dan ketahanan bisnis. Variabel transformasi digital juga berperan sebagai variabel mediasi antara literasi digital dan ekosistem digital terhadap ketahanan bisnis UMKM. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa baik ketahanan bisnis maupun transformasi digital paling besar dipengaruhi oleh ekosistem digital sebesar 56,3%. Implikasi kebijakan dari penelitian ini adalah framework ketahanan bisnis berdasarkan pendekatan kolaborasi aktor ekosistem digital.

---

The impact of COVID-19 and the technological disruption on small business’ resilience from business digitalization perspective has not given deserved attention. This study aims to analyze the effect of digital literacy, digital ecosystem and digital transformation on the resilience of MSME businesses in Indonesia as well as to propose a causal model of the relationship amongst these variables. The study was conducted on MSME that have used digital media or online business in 10 provinces in Indonesia. The method used is a quantitative through a questionnaire distributed online to 400 respondents. The study applied Structural Equation Model-PLS to develop the model and analyze the impact of digital literacy, digital ecosystem and digital business transformation on business resilience. The result of the study shows that there is a positive and significant impact of digital literacy and the digital ecosystem on digital transformation and business resilience. The digital transformation variable also acts as a mediating variable between digital literacy and the digital ecosystem on the resilience of the MSME business. The results of the study indicate that both business resilience and digital transformation are most affected by the digital ecosystem by 56.3%. This study proposes a policy implication of a collaborative framework to ensure business resilience."