Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perburuan besar-besaran kelompok homoseksual yang terjadu di Hindia-Belanda tahun 1938-1939 merupakan upaya yang dilakukan pemerintahan kolonial Hindia-Belanda dalam menjaga moral baik peradaban kolonial berdasarkan ukuran moral bangsa Barat. Kasus pembersihan moral yang kemudian dikenal dengan istilah zedenschandaal atau skandal susila tersebut menjerat lebih dari 200 pria Eropa dan pribumi dewasa yang diduga melakukan pelanggaran seksual terhadap anak laki-laki di bawah umur. Meskipun demikian, dalam praktiknya, upaya pembersihan moral ini juga menjerat kelompok homoseksual secara umum. Dalam penelitian ini, proses peradilan yang diambil pemerintah digambarkan melalui arsip Binnenlandsch Bestuur (Pemerintahan Dalam Negeri) berupa proces-verbaal (berita acara) interogasi terhadap tersangka yang dilakukan oleh reserse kepolisian. Teori analisis framing media Neuman (1992) diterapkan untuk meneliti peranan surat kabar Bataviaasch Nieuwsblad (BN) dalam meliput berita. Setelah meneliti 87 artikel surat kabar, hasil menunjukkan bahwa responsibility frame merupakan frame yang paling banyak digunakan oleh BN sepanjang kasus zedenschandaal. Hal ini menunjukkan peranan besar BN dalam menjaga kredibilitas dalam menyampaikan berita yang faktual dan akurat sebagai surat kabar terdepan dan terbesar di Hindia-Belanda. Seluruh kategori Neuman dapat ditemukan di seluruh artikel. Teori Neuman (1992), terbukti dapat digunakan untuk meneliti artikel surat kabar masa kolonial yang bobotnya banyak.

---

Mass persecution of homosexual group occurred in 1938-1939 Dutch East Indies was the action taken by the colonial government to maintain the civilized morality of its people according to Western morality standard. This moral cleansing case later known as zedenschandaal or vice scandal criminalized more than 200 European and indigenous men who allegedly conducted sexual offences towards underage boys. However, in the practice, this moral cleansing action also targeted homosexuals in general. In this current research, the legal procedure taken by the government is shown by interpreting and describing the obtained Binnenlandsch-Bestuurs (Ministry of Home Affairs) archive of proces-verbaal (official report) of the interrogation conducted by the police corps. Neumans (1992) media framing analysis theory was applied to analyze Bataviaasch Nieuwsblads role in covering the news. After analyzing in total of 87 newspaper articles, this research showed that the responsibility frame is the most used frame by Bataviaasch Nieuwsblad throughout the zedenschandaal case. This frame is used by the newspaper in order to maintain their credibility as the leading and largest newspaper in Dutch East Indies. All of Neumans frame categories can be found in every article. This proved that Neumans (1992) theory can be used to analyze lengthy articles of colonial era newspapers."

"Penelitian ini membahas mengenai pelayanan kesehatan jiwa di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Buitenzorg tahun 1882-1897. Reformasi kesehatan jiwa di Eropa pada awal abad ke-19 memperkenalkan metode baru yang lebih modern dalam merawat pasien gangguan jiwa, yang dikenal dengan moral treatment (terapi moral). Reformasi serupa juga ingin diterapkan pemerintah Belanda di koloninya, Hindia-Belanda. Hal ini disebabkan karena kondisi pelayanan kesehatan jiwa di sana sangatlah buruk dan beberapa penderita gangguan jiwa ada yang membahayakan masyarakat. Kemudian pemerintah kolonial Belanda berupaya mendirikan rumah sakit jiwa pertama di Buitenzorg atau yang dikenal dengan nama Het Krankzinnigengesticht Buitenzorg pada tahun 1882. Rumah sakit tersebut menerapkan metode perawatan yang sama seperti yang sedang berkembang di Eropa. Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang terdiri dari tahapan heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Penulis menemukan bahwa reformasi kesehatan jiwa tersebut telah menghapus stigma lama yang menyatakan gangguan jiwa tidak dapat disembuhkan karena berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya metafisik. Lalu para ilmuan psikiatri berlomba-lomba mencari cara menyembuhkan penderita gangguan jiwa dengan pendekatan yang lebih ilmiah. Penelitian ini mendapat kesimpulan bahwa metode perawatan psikiatri modern yang berkembang di Eropa pada abad 19, turut mempengaruhi pemulihan pasien gangguan jiwa di Hindia-Belanda.

---

This study discusses mental health services at the Buitenzorg Mental Hospital in 1882-1897. Mental health reforms in Europe at the beginning of the 19th century introduced a new, more modern method of treating mental patients, known as moral treatment. Similar reforms also wanted to be implemented by the Dutch government in its colony, the Dutch East Indies. This is because the condition of mental health services there is very bad and some people with mental disorders are a danger to the community. Then the Dutch colonial government attempted to establish the first mental hospital in Buitenzorg or known as Het Krankzinnigengesticht Buitenzorg in 1882. The hospital implementing the same treatment methods as those developing in Europe. This research uses historical method which consists of heuristic, critique, interpretation and historiography stages. The author finds that the psychiatry reform have removed the old stigma that mental disorders cannot be cured because they are related to things that are metaphysical in nature. Then the psychiatrist scientists are competing to find ways to cure people with mental disorders with a more scientific approach. This study concluded that modern psychiatric treatment methods that developed in Europe in the 19th century, also influenced the recovery of mental patients in the Dutch East Indies."

"Tesis ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh politik etis dan feminisme Belanda terhadap Kartini, selaku seorang perempuan di negara koloni pada zaman kolonialisme Belanda. Pembahasan dalam tulisan ini mencakup relasi negara Belanda dan Hindia Belanda, aktor-aktor politik etis dan feminis, dan media-media Belanda yang mempengaruhi tumbuhnya kesadaran emansipasi Kartini. Untuk mempertajam pembahasan, penulis menggunakan teori feminisme pascakolonial dalam Hubungan Internasional, serta melakukan analisis mendalam pada surat-surat yang ditulis oleh Kartini kepada korespondensi surat-suratnya, hubungan Kartini dengan para pejabat kolonial, literatur Belanda, dan media Belanda pada 1899-1904 . Hasil analisis pada tulisan ini dapat membuktikan bahwa kebijakan politik etis dan feminisme Belanda telah mempengaruhi kesadaran emansipasi Kartini. Dalam pembahasan ini, dipergunakan kritik feminisme pascakolonial dan Hubungan Internasional guna menunjukkan adanya relasi kuasa Belanda kepada negara koloninya. Namun, dalam relasi kuasa kolonial itu ditemukan aktor-aktor penggerak politik etis dan feminis dari Negeri Belanda yang menularkan kesadaran emansipasi kepada Kartini di Hindia Belanda. Dalam penelitian penulis, ditemukan hal baru yang tidak dilihat oleh kritik feminisme pascakolonial dalam HI, bahwa meskipun dalam relasi kuasa kolonial, tetapi gagasan politik etis dan feminisme justru membuka kesadaran baru bagi Kartini mengenai emansipasi perempuan.

---

This thesis aims to analyze the influence of ethical politics and Dutch feminism on the Indonesian heroine; Kartini -as a woman in a colonial country during the Dutch colonial era. The discussion of this paper covers the relationship between the Netherlands and Dutch East Indies, Dutchfeminist actors, and the Dutch media that influenced the emergence of Kartini's ideas. To sharpen the discussion, the author uses postcolonial feminism in International Relations theory, and conducts an in-depth analysis of letters written by Kartini to her correspondence, her relationship with colonial officials, Dutch literature, and the Dutch media in 1899-1904 (i.e. feminist newspapers and magazines). The results of the analysis prove that ethical political policies and Dutch feminism certainly influenced Kartini's mindset and encouraged her to fight for the education of Javanese and Indonesian women up until now. In the discussion, the author uses postcolonial feminism in International Relations critics because there is obvious evidence that in Kartini’s case, there is also power relations between two state, which is the Netherland and Dutch East Indies as its colony. However, in the relations of colonial power between those two states, the authors also found that the actors who run ethical politics and Dutch feminist are the ones that influenced Kartini, and awaken her strugglein Dutch East Indies. Other than that, in discussing Kartini’s case, there is also prove that critics of post-colonial feminism in IR fails to see, that even though she is in colonial power relations, ethical political ideas and feminism actually open a new awareness for Kartini regarding Javanese women's emancipation."

"ABSTRAKTulisan ini membahas posisi pemerintah Hindia-Belanda dalam pembentukan dan pengembangan Bahasa Indonesia. Ruang lingkup pembahasan terbatas pada tahun 1920an karena saat itu pertama kalinya lsquo;Bahasa Indonesia rsquo; disebut sebagai bahasa satu-satu nya bagi pemuda Indonesia. Perkembangan pernyataan itu didukung oleh kebijakan yang kala itu diterapkan kebijakan etik. Dari penelitian terungkap bahwa perkembangan pemakaian bahasa Indonesia semakin meningkat seiring dengan pemakaiannya sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah. Kepentingan Jepang ikut serta mendorong perkembangan bahasa Indonesia dan menyingkirkan bahasa Belanda dengan memanfaatkan bahasa yang banyak dipakai masayarakat pribumi. Kemerdekaan Indonesia pada akhirnya menyempurnakan pengembangan bahasa Indonesia.Kata kunci : Sumpah Pemuda, Bahasa Indonesia, Politik Etis, Sistem pendidikan, Hindia-Belanda, Volkslectuur, Balai Poestaka

---

ABSTRACTThis journal discusses the position of the government of Dutch East Indies in formatting and developing bahasa Indonesia. The research is focusing around 1920 rsquo;s since it was the first time that Indonesian was used as the only language for the youth of Indonesia. The development of the statement was supported by a policy that was then adopted by an ethical policy. From the research, it was revealed that the development of schools plays an important role in improving Indonesian through language teaching in schools. The interests of Japan participate encourage the development of Indonesian, since Japan is concerned to get rid of Dutch by using Indonesian which widely used by local people. Indonesia rsquo;s independence ultimately improves the development of the Indonesian. Keywords : Sumpah Pemuda, Indonesian, Ethical Politics, education system, Dutch East Indies, Volkslectuur, Balai Poestaka"

"ABSTRAKPrangko merupakan syarat utama dalam pengiriman surat. Prangko memiliki desain beragam yang mengandung banyak makna dan sejarah. Pada periode 1864 -1909 prangko di Hindia-Belanda menggunakan gambar Raja Willem III dan Ratu Wilhelmina. Perubahan desain gambar prangko di Hindia-Belanda terjadi pada 1930 dan 1931 dengan penerbitan prangko edisi khusus Jeugdzorg dan Witte kruis. Penelitian ini membahas prangko edisi khusus yaitu Jeugdzorg(1930) dan Witte kruis (1931) dengan objek bangunan khas dan kegiatan masyarakat di Hindia-Belanda. Tujuan penelitian mengungkapkan alasan penggunaan desain prangko edisi khusus tersebut dan kaitan penerbitannya dengan promosi turisme Hindia-Belanda. Metode yang digunakan adalah metode sejarah dan konsep identitas kultural dari Stuart Hall. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan desain prangko dari gambar raja dan ratu Belanda ke gambar dengan unsur kebudayaan di Hindia-Belanda merupakan pergeseran identitas kultural pemerintah Belanda.  Prangko edisi khusus meskipun tidak secara eksplisit bertujuan untuk promosi turisme tetapi dilihat dari pilihan objek yang diigunakan merupakan bagian dari promosi turisme Hindia-Belanda. Objek-objek yang digunakan sebagai desain ternyata telah digunakan sebelumnya pada media promosi turisme Hindia-Belanda seperti poster, buku panduan,  kartu pos dan foto.

---

Stamps are the main requirement to send mails. Stamps have a variety of designs with a lot of meaning and history behind each design. In the period 1864-1909, the pictures of King Willem III and Queen Wilhelmina empress of the Netherlands were featured on stamps in the Dutch East Indies. In 1930 and 1931, the era of those king and queen stamp designs in the Dutch East Indies was over which being marked by the emergence of special edition design stamps, Jeugdzorgand Witte Kruis. This study examines the special edition stamps called Jeugdzorg (1930)and Witte Kruis (1931)with the pictures of landmark objects and daily life of people (culture) in the Dutch East Indies. The purpose of this study is to reveal the reason why that special edition designs were used on stamps and to explain the relevancy between the publishing of special edition design stamps and tourism promotion in the Dutch East Indies. The historical method and Stuart Halls concept of cultural identity are used in this study. The result shows that the change of design from the pictures of king and queen of the Netherlands to cultural aspects in Dutch East Indies is because there was a cultural identity shift in the Dutch Government. Though the special edition design stamps were not explicitly published for promoting tourism, the objects that featured on stamps were part of the promotion of the Dutch East Indies tourism. The objects that featured had been used before in tourism promotion media in Dutch East Indies, such as poster, guide book, postcard, and photo."

"[Tesis ini membahas kegiatan perdagangan orang-orang Jepang di Hindia Belanda (Indonesia) pada kurun waktu 1920 sampai dengan 1940 karena pada kurun waktu tersebut, pasokan impor kebutuhan barang dari wilayah Eropa ke Hindia Belanda (Indonesia) terganggu karena terjadinya resesi ekonomi yang begitu berat. Pada kurun waktu tersebut Jepang berusaha untuk mengisi kebutuhan barang impor di wilayah Hindia Belanda dengan harga barang yang murah. Bagaimana peningkatan perdagangan Jepang di Hindia Belanda pada tahun 1920-1940 akan di bahas di dalam tesis ini melalui analisis dari media masa Jepang yang terbit di Hindia Belanda dalam kurun waktu 1920 sampai dengan 1940 maupun dari arsip-arsip mengenai kegiatan perdagangan Jepang di Hindia Belanda dalam kurun waktu antara tahun 1920 sampai dengan 1940. Pembahasan mengenai kegiatan perdagangan orang-orang Jepang di Hindia Belanda pada kurun waktu 1920 sampai dengan 1940 ini merujuk pada teori nanshin-ron yaitu teori mengenai ekspansi Jepang ke wilayah Selatan yang merujuk pada wilayah Asia Tenggara termasuk Hindia Belanda (Indonesia).;This study analyze the trading activities of Japanese in the Dutch East Indies (Indonesia) during the period 1920 to 1940. During this period the supply of imported goods from the European region to the Dutch East Indies (Indonesia) had been being disturbed due to the severely economic recession. At that time Japan tried to fill imported goods in the Dutch East Indies with cheaper goods. How Japanese trading in the Dutch East Indies in 1920-1940 is analyzed in this study through the analysis of the Japanese media published in the Dutch East Indies in the period 1920 to 1940 as well as the archives of the Japanese trading activities in the Dutch East Indies in the period between the years 1920 to 1940. The analysis on the trading activities of the Japanese in the Dutch East Indies during the period 1920 to 1940 refers to Nanshin-ron theory, theory of the Japanese expansion into the southern region refering to the area of Southeast Asia, including the Dutch East Indies (Indonesia)., This study analyze the trading activities of Japanese in the Dutch East Indies (Indonesia) during the period 1920 to 1940. During this period the supply of imported goods from the European region to the Dutch East Indies (Indonesia) had been being disturbed due to the severely economic recession. At that time Japan tried to fill imported goods in the Dutch East Indies with cheaper goods. How Japanese trading in the Dutch East Indies in 1920-1940 is analyzed in this study through the analysis of the Japanese media published in the Dutch East Indies in the period 1920 to 1940 as well as the archives of the Japanese trading activities in the Dutch East Indies in the period between the years 1920 to 1940. The analysis on the trading activities of the Japanese in the Dutch East Indies during the period 1920 to 1940 refers to Nanshin-ron theory, theory of the Japanese expansion into the southern region refering to the area of Southeast Asia, including the Dutch East Indies (Indonesia).]"

"Tesis ini membahas bagaimana transformasi birokrasi menimbulkan polemik mengenai kas masjid di antara pemerintah dalam negeri orang Eropa (Binnenlandsch Bestuur), pemerintahan dalam negeri orang Bumiputera (Inlandsch Bestuur), dan masyarakat sipil. Sumber penelitian ini berupa arsip pemerintah Hindia Belanda, laporan penelitian, surat korespondensi, koran dan majalah, serta berbagai literatur sezaman. Tesis ini merupakan studi sejarah sosial yang menggunakan metode penelitian sejarah. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun Inlandsch Bestuur masih menjadi bagian dari pemerintah kolonial, namun mereka punya persepsi yang berbeda tentang pengelolaan kas masjid. Perbedaan perspektif antara Binnenlandsch Bestuur dengan Inlandsch Bestuur menjadi alasannya. Binnenlandsch Bestuur menilai sebuah fenomena di Hindia Belanda berdasarkan pandangan birokrasi modern dimana semua harus diatur sesuai dengan aturan-aturan yang sudah dibuat. Sementara Inlandsch Bestuur justru kerap bertindak perspektifnya sebagai penguasa feodal. Ini berakibat pada perbedaan pandangan dalam mengelola kas masjid, meskipun mereka sama-sama bagian dari pemerintah kolonial. Di tengah mereka terdapat kelompok masyarakat sipil yang mereprensentasikan pandangan-pandangan transformatif pasca kolonial. Mereka ini adalah kelompok yang mengarusutamakan narasi bahwa kas masjid adalah bagian dari umat Islam dan sudah seharusnya dikelola oleh orang Muslim.

---

This thesis focuses on discussing how the transformation of the bureaucracy has created a polemic regarding the mosque fund among European domestic governments (Binnenlandsch Bestuur), domestic governments of Bumiputera (Inlandsch Bestuur), and civil society. The sources of this research are Dutch East Indies government archives, research reports, correspondence letters, newspapers and magazines, as well as various secondary literature. This thesis is a study of social history that uses historical research methods. It shows that although Inlandsch Bestuur was still part of the colonial government, they had different perceptions about mosque cash administration. The difference in perspective between Binnenlandsch Bestuur and Inlandsch Bestuur is the reason. Binnenlandsch Bestuur assesses a phenomenon in the Dutch East Indies based on the paradigm of modern bureaucracy where everything should be regulated according to the rules that have been issued. Meanwhile, Inlandsch Bestuur often acts from its perspective as a feudal representative. This resulted in different views on managing the mosque fund, even though they were both part of the colonial government. In their midst are civil society groups who represent post-colonial transformative perspective. They are a group that mainstreams the narrative that mosque treasury is part of Muslims and should be managed by Muslims."

"Pada masa penjajahan di Indonesia, poster merupakan salah satu media yang banyak digunakan untuk melakukan propaganda. Dalam penelitian ini, penulis mengambil korpus data berupa empat buah poster Belanda yang muncul pada masa pendudukan Jepang sekitar tahun 1944-1945. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dan deskriptif-analitis. Melalui penelitian ini, penulis ingin menjelaskan makna dari komponen gambar dan kalimat yang terdapat dalam poster dan menjelaskan pesan yang terkandung di dalamnya. Hasil analisis menyimpulkan bahwa di dalam poster-poster ini terdapat ikon, simbol, dan indeks yang menunjukan bahwa Jepang sebagai penjajah atau penguasa, Hindia Belanda sebagai kaum terjajah serta Belanda sebagai kaum yang membela Hindia Belanda. Di dalam poster-poster tersebut terdapat beberapa teknik propaganda yang memperlihatkan kecerdikan bangsa Belanda guna merebut kembali hati masyarakat Hindia Belanda dengan menunjukan rasa simpati dan peduli melalui kata serta gambar dalam poster.

---

During the colonial period in Indonesia, the poster is one of medium that was widely used for propaganda. In this study, the author takes data corpus in the form of four Dutch poster that appeared during the occupation of Japan in 1944-1945. The method of this research is studying the literature and descriptive analyzing. Through this study, the author would like to explain the meaning of the images component and words component which are contained in the posters and to explain the message contained therein.

The results of the analysis conclude that in these posters, there are icons, symbols, and the indexes which show that the Japanese as occupiers or ruler, Dutch East Indies as the colonized as well as the Dutch as a defender for Dutch East Indies. In the posters mentioned, there are some propaganda techniques that show the ingenuity of the Dutch to regain the hearts of the Dutch East Indies people by showing sympathy and care through words and images in the poster. "

"Artikel ini membahas peran domestik perempuan Belanda di Hindia Belanda dalam majalah De Huisvrouw in Indië 1934. Majalah De Huisvrouw in Indië dikhususkan untuk pembaca di kalangan ibu rumah tangga dan diterbitkan oleh Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen in Indië (Organisasi Ibu Rumah Tangga Hindia Belanda), bersamaan dengan naiknya jumlah perempuan Belanda yang datang ke Hindia Belanda pada abad ke-20. Penelitian dilakukan terhadap enam edisi majalah De Huisvrouw in Indië tahun 1934 dengan metode sejarah Kuntowijoyo (2013) dan mengacu pada konsep “The Happy Housewife” dari Friedan (1963) tentang representasi perempuan dalam majalah perempuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majalah De Huisvrouw in Indië hadir menjadi penunjang untuk perempuan Belanda dalam menjalankan peran domestiknya di Hindia Belanda dan peran domestik ini memiliki signifikansi tersendiri, terutama untuk mempertahankan supremasi kulit putih di daerah koloni. Perempuan Belanda di Hindia Belanda menjalankan peran domestik untuk mempertahankan rust en orde (ketenangan dan ketertiban) sehingga tidak terjadi pencampuran antara orang-orang kulit putih dengan masyarakat pribumi dengan membentuk ruang domestik yang sesuai dengan Hollandse gezellig (kenyamanan Belanda) melalui kehadiran Huisje, Boompje, Beestje (rumah, taman, dan hewan peliharaan), sebagaimana tercermin dalam konten-konten di majalah De Huisvrouw in Indië.

---

This article discusses the depiction of the domestic role of Dutch women in the Dutch East Indies in De Huisvrouw in Indië. De Huisvrouw in Indië is a magazine tailored for housewives and published by Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen in Indië (Association of Housewives in the Netherlands Indies) alongside the rise of Dutch woman arriving in Dutch East Indies during the 20th century. The study analyzes six editions of De Huisvrouw in Indië published in 1934 using historical methods introduced by Kuntowijoyo (2013) and refers to the concept of "The Happy Housewife" introduced by Friedan (1963) regarding the representation of women in women's magazines. The results of this research show that De Huisvrouw in Indië magazine serves to support Dutch women in the Dutch East Indies in carrying out their domestic roles. The study also found that the domestic role of Dutch women in Dutch East Indies has its own significance, especially to maintain white supremacy in the colonies. Dutch women in Dutch East Indies carries their domestic role to maintain rust en orde (tranquility and order) to avoid white people blending with natives by creating domestic space that fits the Hollandse gezellig (the Netherland comfort) through the presence of Huisje, Boompje, Beestje (house, garden, and pet), as reflected in the contents provided by De Huisvrouw in Indië.

"

"Dalam era globalisasi saat ini, kebutuhan akan terpenuhinya pembangunan infrastruktur menjadi prioritas untuk mengejar kompetisi dan keunggulan antar negara. Untuk mewujudkannya, Pemerintah Indonesia antara lain telah menyusun sejumlah proyek strategis nasional yang diharapkan dapat melibatkan sejumlah aktor sebagai pemangku kepentingan. Untuk mengantisipasi terjadinya kerawanan di bidang pembangunan perekonomian dan informasi strategis, gagasan intelijen hukum (legal intelligence) perlu diterapkan. Premis dasarnya adalah seluruh aktivitas manusia, termasuk dalam aktivitas perekonomian adalah tunduk ketentuan hukum termasuk peraturan perundang-undangan. Pihak yang menyusun, memahami dan menetapkan hukum ialah pihak yang memiliki posisi yang unggul dan menentukan dalam kompetisi maupun kooperasi. Atas dasar inilah, tesis ini mengkaji perjanjian kerjasama antara pemerintah dan pihak swasta dalam proyek strategis Mata Air Umbulan di provinsi Jawa Timur. Tujuan penelitian ialah untuk menganalisa efektifitas perjanjian kerjasama dalam skema KPBU dan melihat peran sistem intelijen hukum dalam proyek strategis nasional seperti pada Proyek SPAM Umbulan ini. Hasil penelitian menunjukkan dengan skema KPBU telah menunjukkan terlaksananya kerjasama pengelolaan air minum dari perencanaan proyek sebelumnya, namun masih ada sejumlah celah hukum pada perjanjian kerjasama dimaksud yang berpotensi menimbulkan resiko dan kerawanan di masa mendatang. Hal ini menunjukkan perlu adanya penguatan sistem legal intelligence dalam perumusan aturan hukum terkait ikatan perjanjian kerjasama pembangunan infrastruktur, utamanya proyek-proyek strategis nasional. Dengan demikian pembangunan infrastruktur SPAM Umbulan ini menjadi salah satu proyek infrastruktur penting guna meningkatkan kegiatan perekonomian dalam rangka ketangguhan ketahanan nasional

---

In these era of globalization, infrastructure development has become a priority to pursue competition and excellence between countries. To make it happen, the government has compiled a number of national strategic projects involving a number of actors as the stakeholders. To anticipate vulnerabilities in the field of economy development and strategic information, the idea of legal intelligence needed to be implemented. The basic premise is that all human activities, incuding in economic field must be subject to Law including regulations. Those who formulate, understand and determine the rules are those who have a superior and decisive position in competition and cooperation. On this basis, this thesis examines the cooperation agreement between the government and the private sector in the Umbulan Spring strategic project in East Java province. The research objective is to analyze the effectiveness of cooperation agreements in the KPBU (public-private partnership) scheme and see the role of the legal intelligence system in national strategic projects such as the Umbulan SPAM Project. The results show that the KPBU (public-private partnership) has shown improvements in drinking water management cooperation from the previous project, but there are still a number of legal loopholes in the cooperation agreement that have the potential to cause risks and vulnerabilities in the future. This shows the need to strengthen the legal intelligence system in the formulation of legal rules related to infrastructure development cooperation agreements, especially national strategic projects. Therefore, the development of infrastructure of SPAM Umbulan is an important infrastructure project for increasing economic activities in strengtening the National Resilience."