Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Konflik agraria di Indonesia telah menjadi perhatian serius selama beberapa dekade karena tingginya angka konflik yang terjadi setiap tahunnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis situasi konflik agraria di Indonesia dan bagaimana pemerintah sebagai pembuat kebijakan bereaksi terhadap konflik agraria di Indonesia pada era kepresidenan Jokowi-JK. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan data primer yang dikumpulkan dari wawancara tidak terstruktur dengan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Sawit Watch, Kementerian Agraria dan Tata Usaha Negara Antariksa/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan pakar kriminologi Universitas dari Indonesia. Penelitian ini menggunakan teori konflik Galtung sebagai deskripsi penjelasan terkait konflik agraria. Konsep kriminologi kesejahteraan dalam Penelitian ini menekankan pada kebijakan agraria yang telah dilakukan oleh pemerintah Era Jokowi-JK sebagai respon terhadap konflik agraria di Indonesia. Analisis dalam Penelitian ini menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip kontrol sosial terhadap kejahatan diKriminologi kesejahteraan terkait dengan kerangka Galtung terkait upaya penyelesaian konflik agraria yang mengandung unsur kekerasan. Hasil penelitian Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah harus memberikan dukungan untuk upaya menyelesaikan konflik agraria dan menjamin terselenggaranya kebijakan agraria Indonesia beroperasi sesuai dengan peraturannya.

---

Agrarian conflicts in Indonesia have been a serious concern for decades because of the high number of conflicts that occur every year. The purpose of this study is to analyze the situation of agrarian conflicts in Indonesia and how the government as a policy maker reacts to agrarian conflicts in Indonesia during the Jokowi-JK presidential era. This research was conducted using a qualitative approach with primary data collected from unstructured interviews with the Consortium for Agrarian Reform (KPA), Sawit Watch, Ministry of Agrarian Affairs and State Administration of Space/National Land Agency (ATR/BPN) and University criminology experts from Indonesia. This study uses the Galtung conflict theory as a description of the explanation related to agrarian conflicts. The concept of welfare criminology in this study emphasizes the agrarian policies that have been carried out by the Jokowi-JK era government as a response to agrarian conflicts in Indonesia. The analysis in this study explains how the principles of social control against crime in Welfare criminology related to Galtung framework related efforts to resolve agrarian conflicts that contain elements of violence. The results of this study indicate that the government must provide support for efforts to resolve agrarian conflicts and ensure that Indonesia's agrarian policies operate in accordance with the regulations."

"ABSTRAKPraktik Humas Politik saat ini marak digunakan oleh pihak-pihak yang aktif dalam politik, termasuk pihak-pihak yang ada di dalam suatu pemerintahan. Hal tersebut juga berlaku untuk pemerintahan yang saat ini menjabat di Republik Indonesia yaitu Pemerintahan Jokowi-JK. Salah satu yang memicu perhatian serta kontroversi di publik adalah isu pengangkatan Budi Gunawan sebagai calon orang nomor satu (1) di POLRI. Kontroversi tersebut muncul lantaran tidak lama setelah dijadikan calon tunggal KAPOLRI oleh Presiden Joko Widodo, Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Setelah itu satu persatu pimpinan KPK dijadikan tersangka oleh POLRI dengan berbagai kasus yang beragam. Isu pengangkatan Budi Gunawan oleh Presiden Jokowi akan dibahas melalui konsep Agenda Building. Konsep tersebut menyatakan bahwa isu di media tidak terlepas dari berbagai kepentingan, termasuk kepentingan politik yang dapat menjadikan salah satu isu menjadi fokus dari media itu sendiri, dan tidak jarang nantinya berlanjut menjadi fokus publik.

---

ABSTRACT

Political Public Relations is common to be used by the parties who are active in politics, or the parties who are stand in government side. Those also applied to the current government era of Republic of Indonesia, Joko Widodo?s era. One of the issues that have raised the public concern and controversy was the promotion of Budi Gunawan as the chief in POLRI. The controversy arose because not long after Mr. Jokowi appointed Budi Gunawan?s promotion as the only candidate for chief position in POLRI, Budi Gunawan was named as suspect by KPK. Afterward, each KPK?s leader was named as a suspect for several cases by POLRI. Budi Gunawan?s promotion issue by President Joko Widodo will be reviewed by agenda building concept. Those concept said that the issues in media cannot be separated from several interests, including political interest that can make one issue become a focus for the media itself, and not seldom it will become a focus for public too."

"[ABSTRAKTesis ini membahas mengenai citra Jokowi-JK sebagai pemimpin politik yangditampilkan dalam foto kolase di media sosial Instagram. Foto kolase yangmenampilkan Jokowi dan JK bersama tokoh-tokoh internasional akan dianalisamenggunakan metode semiotika Roland Barthes untuk membedah foto kolase danmengetahui mitos yang dikonstruksikan dalam foto kolase tersebut. Teori yangdigunakan adalah teori konstruksi realitas sosial milik Peter L.Berger dan ThomasLuckmann. Dalam penelitian ditemukan bentuk kepemimpinan baru yangmengubah nilai-nilai kepemimpinan lama yang mana bentuk kepemimpinan baruini digambarkan melalui aspek visual, verbal, dan teknis dalam foto kolase. Proseskonstruksi realitas sosial melalui tiga tahapan yaitu eksternalisasi, objektivasi, daninternalisasi dapat menjelaskan bagaimana simbol-simbol visual dalam fotokolase dapat mengkonstruksikan image politik seseorang.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the Jokowi-JK’s image as political leaders that appeared onthe photo collages in social media Instagram. Photo collage that exposed Jokowi-JK with international musicians and figures will be analyzed using the method ofsemiotic Roland Barthes to explore photo collages and to know myths constructedin photo collages. The theory that used in this research is the theory of socialconstruction of reality belongs to Peter L.Berger and Thomas Luckmann.Researcher discovered a new form of leadership that changed the old leadershipvalues which form the new leadership. This kind of leadership is illustratedthrough visual aspect, verbal, and technical in the photo collages. Theconstruction process of social reality through three stages, namely externalization,objectivation, and internalization can explain how visual symbols in a photocollage can construct one's political image., This thesis discusses the Jokowi-JK’s image as political leaders that appeared onthe photo collages in social media Instagram. Photo collage that exposed Jokowi-JK with international musicians and figures will be analyzed using the method ofsemiotic Roland Barthes to explore photo collages and to know myths constructedin photo collages. The theory that used in this research is the theory of socialconstruction of reality belongs to Peter L.Berger and Thomas Luckmann.Researcher discovered a new form of leadership that changed the old leadershipvalues which form the new leadership. This kind of leadership is illustratedthrough visual aspect, verbal, and technical in the photo collages. Theconstruction process of social reality through three stages, namely externalization,objectivation, and internalization can explain how visual symbols in a photocollage can construct one's political image.]"

"Tesis ini membahas mengenai objektivitas pemberitaan reshuffle kabinet di dua media online, yaitu Detik.com dan Kompas.com periode 1 April s.d. 30 Mei 2015. Dengan menggunakan konsep obyektivitas yang dikembangkan oleh J. Westerstahl (1983), penelitian ini dilakukan untuk melihat kecenderungan media online dalam memberitakan reshuffle kabinet dilihat dari indikator, kelengkapan unsur berita, nilai berita, pernyataan narasumber, tipe liputan, konteks informasi, pengetahuan dalam berita dan newstone. Penelitian dilakukan terhadap 138 sampel dari kedua media online dengan metode analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Detik.com dan Kompas.com memiliki kecenderungan yang kurang objektif dalam memberitakan reshuffle kabinet. Faktor-faktor yang memicu kecenderungan tersebut adalah kelengkapan unsur berita yang sederhana, konteks informasi yang diperoleh dengan cara wawancara, pengetahuan yang berasal dari sumber sekunder dan tipe liputan satu sisi. Sifat dari media online di mana berita yang ditampilkan serba cepat menimbulkan kecenderungan berita yang dihasilkan tidak akurat, tidak berimbang dan cenderung dangkal. Selain itu, reshuffle kabinet yang merupakan hak prerogatif presiden untuk memperbaiki kinerja pemerintahan lebih ditampilkan sebagai persoalan politik antara presiden dengan partai-partai politik.

---

The thesis discusses about objectivity of the news of cabinet reshuffle on two online news media, detik.com and kompas.com during the period of 1 April to 30 May 2015. Using the concept of objectivity that are constructed by J. Westerstahl (1983), this thesis is conducted to identify the tendency of online news media in making a news about cabinet?s reshuffle, therefore it adopts several indicators that are also use by Westerstahl: completeness of news element, news values, news resource statement, type of coverage, context of information, knowledge of the news and newstone. The research is conducted to 138 data sample from both online news media using content analysis method.

The result of this thesis shows that both Detik.com and Kompas.com have the same tendency which is less objective in making news about cabinet reshuffle. Factors behind the result are both online news media not using the most complete news element, context of information is gathered by interview, knowledge of the news is coming from secondary resource, and it uses only one part information coverage. Moreover, the characteristic of online news media which is fast in making news, make the online news less accurate, imbalance and not comprehensive. Other than that, cabinet reshuffle is an authority of the President to fix and improve the cabinet performance runs better, but this matters sometime is showed as political problem between the President and Political Parties."

"Penelitian ini berfokus pada faktor pemerintahan Jokowi-JK dalam mengoptimalkan energi dalam interaksi masyarakat ASEAN 2015. Adanya niat kuat dalam bentuk kebijakan dapat menjadi arah baru dalam melahirkan kepentingan nasional Indonesia. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk memperlihatkan kebijakan energi Jokowi-JK dalam implementasi pemanfaatan energi nasional.Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yang mengolah data primer dan sekunder dari bahan bacaan dan wawancara, Informan yang diwawancara sebanyak tiga Orang yang terdiri dari Unsur Pemerintah, Legislatif, dan Pengamat. Penelitian ini selanjutnya menunjukkan hasil bahwa adanya langkah langkah kebijakan dari pemerintahan Jokowi-JK dapat memberikan harapan dalam penempatan energi sebagai bagian dari modal Indonesia dalam interaksi masyarakat ekonomi ASEAN.

---

This research focused on leadership of Jokowi-JK factor in energy optimalized on ASEAN Economic Community. Strong willing to shape a policy could being a new direction to born indonesia national interest. That way, this research will show the policy of Jokowi-JK in implementing national energy resources.This research used qualitative analyzes that has obtain a primer and seconder of data from books and interviews. The informan has interviewed 3 persons by government, member of house representative and observer organ. The results of this research shown to us that steps of Jokowi-Jk policy has a hopes in energy position to being a Indonesia resources in ASEAN economic interaction."

"Penelitian ini membahas mengapa Pemerintah Kabupaten Karawang gagal dalam upaya penyelesaian konflik agraria melalui mediasi, dengan mengambil studi kasus sengketa tanah di tiga desa di Telukjambe, Karawang. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan kegagalan Pemerintah Kabupaten Karawang disebabkan terlambat dalam melakukan upaya mediasi dan konflik sudah masuk dalam ranah yuridis. Selanjutnya adalah karena sudah ada hasil putusan sidang yang memenangkan salah satu pihak yang berkonflik dan pemerintah tidak bisa mengintervensi hasil putusan. Penyebab yang terakhir karena pemerintah tidak mengerti adanya perbedaan kepentingan dan kekuasaan dari kedua pihak yang berkonflik.Kata kunci:Konflik agraria, konflik berkepanjangan, peran pemerintah.

---

This study discusses why the Karawang district government failed in the effort to solve agrarian conflict through mediation, by taking a case study of land dispute in three villages in Telukjambe, Karawang. This research is qualitative descriptive interpretive. This study found that the failure of the Karawang district government was cause by not being able to issue a meaningful policy in the effort to resolve the conflict due to being late in mediation efforts and the conflict had entered the juridical domain. The next cause is because there has been a trial verdict that won one of the conflicting parties and the government could not intervene in the decision. The last cause is that the government doesn rsquo t understand the different interests and powers of the two conflicting partiesKey words Agrarian conflict, prolonged conflict, the roles of government."

"Media massa televisi memiliki kekuatan untuk membentuk dan mengubah opini publik. Televisi menjadi alat yang efektif dalam melakukan kampanye pemilihan Presiden. Tahun 2014 menjadi tahun yang sangat panas dalam pemilihan Presiden, karena dua media televisi besar yaitu TvOne dan Metro Tv bersaing untuk saling menjatuhkan citra politik lawan kandidat. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui peran public relation dalam information subsidies terhadap pemberitaan yang ditayangkan di Tvone dan MetroTv dengan melihat hubungan kepemilikan media sebagai tim sukses kandidat PILPRE. Hasil penulisan makalah ini menunjukan adanya kemudahan public relations dalam mensubsidi berita kepada medianya masing ? masing karena berita yang disubsidi langsung ditayangkan tanpa kontrol apapun, tidak terkecuali jika isi berita hanya berpihak kepada satu kandidat. Hal ini membuat pemberitaan tidak lagi netral. Kesimpulan yang didapatkan adalah public relations dalam infromations subsidies berhasil mempengaruhi opini publik melalui pemberitaan di televisi dan public relations berhasil membentuk citra positif kandidat yang mereka dukung.

---

Nowadays, television has the power to construct and to change the public opinion. TV becomes an effective tool in terms of Presidential election campaign. 2014 was a competitive year for Presidential election because there were two TV stations, which is TvOne and Metro TV competed to take down the candidate?s political image from each other side.

The purpose of this writing is to identify the role of PR in information subsidies towards the news report from TVOne and Metro TV by seeing the media ownership as a supporting team of the candidates for the Presidential election 2014.

The result of this paper shown there is an ease of PR to subsidize the news to media since the subsidized news directly aired without any others control, even though the content is onesided.

The conclusion is PR in information subsidies had been successfully influence the public opinion through the news in TV and also the PR succeed to build the positive images for both the candidates which the media support."

"Hal yang menarik dari susunan Kabinet dari Presiden RI yang baru terpilih, Jokowi dan pasangannya Jusuf Kalla, adalah dengan kemunculan nama Susi Pudjiastuti sebagai Menteri Kalautan dan Perikanan. Hal yang menjadi perhatian adalah sosok Susi yang terbungkus dalam tiga kepribadian. Yang pertama sebagai seorang perempuan yang membawa sifat maskulinitas, kedua sebagai seorang ibu yang penuh kasih sayang dan tidak lupa akan lingkungan sekitar dan sebagai seorang pemimpin organisasi yang tegas. Yang menjadi pertanyaan dari jurnal ini adalah "Bagaimana sebenarnya komunikasi dan gaya kepemimpinan Menteri Susi?" Dari hasil analisis yang diperoleh penulis dari pemberitaan di media online yang dipetik dari ucapan dan program yang dibuat dapat disimpulkan bahwa menteri Susi menjalankan gaya kepemimpinan middle of the road dan team style.

---

The interesting thing about the composition of the Cabinet of the newly elected President, Jokowi and Vice President Jusuf Kalla, is the emergence of the Susi Pudjiastuti as Marine and Fisheries Minister. It is a concern that Susi is wrapped in three personalities. The first is as a woman who carries the nature of masculinity, Second as a loving mother and a person who cares about the environment and third as a firm leader of the organization. The question of this journal is "How is the communication and leadership styles applied by Minister Susi?" From the results of based on her speeches and her programs on online news media it can be concluded that the minister Susi has applied the approach of leadership in middle of the road style and team style."

"ABSTRAKDisertasi ini membahas konflik antara Palestina-Israel dalam memperebutkan Jerusalem sebagai tanah yang dijanjikan. Indonesia telah memiliki komitmen sejak era pemerintahan Soekarno hingga saat ini dalam memberikan dukungan kepada Palestina untuk menjadi negara yang merdeka. Pada penelitiaan ini pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono selama dua periode menjadi fokus utama. Penelitian ini mengemukakan bagaimana peran pemerintah Indonesia dalam memberikan dukungan kepada Palestina, serta dukungan legislatif terhadap kemerdekaan Palestina dan peranan civil society dalam memberikan dukungan baik secara moril maupun materil kepada Palestina. Disisi lain, penelitian ini juga memerlihatkan bagaimana peran negara-negara yang tergabung didalam PBB merespon konflik Palestina-Israel.Sebagai pijakan teori, penelitian ini menggunakan teori kebijakan dari Carl Friedrich sebagi teori utama. Selain itu, teori civil society dari Jean L Cohen dan Andrew Arato, teori politik internasional dari Jackson Robert dan Georg Sorensen, teori konflik dari Thomas Hobbes dan Ted Robert Gurr, serta teori kebijakan dari Thomas R. Dye digunakan sebagai teori pendukung.Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dan metode analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data melalui riset data perpustakaan, wawancara mendalam (in-depth interview) dengan pihak pemerintah dalam hal ini kementerian luar negeri Republik Indonesia, dengan Duta Besar Palestina untuk Indonesia, dan dengan fraksi-fraksi yang ada di legislatif, serta studi dokumentasi.Temuan penelitian ini menunjukan bahwa peranan legislatif, civil society serta pemerintah Indonesia sangat besar terhadap kemerdekaan Palestina. Walaupun terdapat perbedaan dalam pandangan fraksi-fraksi dalam melihat bagaimana peran pemerintah Indonesia serta pemerintah Palestina itu sendiri, tetapi prinsipnya adalah satu tujuan yaitu kemerdekaan Palestina. Implikasi teoritis ini menunjukan bahwa teori dari Carl Friedrich sangat relevan dalam melihat persoalan konflik Palestina-Israel.

---

ABSTRACT

This dissertation discusses the conflict between Palestine-Israel in the fight over Jerusalem as the promised land. Indonesia has been committed since the era of Soekarno to date in providing support to Palestine to become an independent state. In this penelitiaan President Susilo Bambang Yudhoyono during two periods of the primary focus. This study suggests how the Indonesian government's role in providing support to the Palestinians, as well as legislative support for the independence of Palestine and the role of civil society in providing support both morally and materially to the Palestinians. On the other hand, the study also memerlihatkan how the role of the countries that joined the UN in responding to the Palestinian-Israeli conflict.

As foothold theory, this study uses the theory of Carl Friedrich policy as a major theories. In addition, civil society theory of Jean L Cohen and Andrew Arato, international political theory of Jackson Robert and Georg Sorensen, conflict theory of Thomas Hobbes and Ted Robert Gurr, as well as the policy theory of Thomas R. Dye used as a supporting theory.

This study used a qualitative approach and descriptive analysis method. Data collected by collecting data through data and research libraries, in-depth interviews with the government in this case the foreign ministry of the Republic of Indonesia, the Palestinian Ambassador to Indonesia, and with factions in the legislature, as well as documentation.

The findings of this study show that the role of the legislature, civil society and the government of Indonesia is very large for the independence of Palestine. Although there are differences in views factions in seeing how the role of the Indonesian government and the Palestinian Authority itself, but the principle is the goal of Palestinian independence. This indicated that the theoretical implications of the theory of Carl Friedrich particularly relevant in view of the issue of the Palestinian-Israeli conflict."

"

Tesis ini bertujuan untuk menginvestigasi lokasi dan luasan dari kebakaran berulang dengan informasi spasial. Penelitian ini mengunakan data lokasi kebakaran, lahan gambut dan perusahaan IUPHHK (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu), kawasan hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dari tahun 2015 sampai 2018. Analis data menggunakan probit dan tobit dengan menghasilkan keterkaitan positip (negatip) antara lokasi dan luasan dengan kebakaran berulang (atau tidak) dan hubunganya dengan kawasan hutan, lahan gambut dan perusahaan IUPHHK. Hasil kedua adalah luasan dari lahan terbakar akan berkurang saat berulang. Temuan ini mengindikasikan bahwa lokasi dan luasaan kebakaran berulang erat hubungannya dengan IUPHHK dan karakteristik area sehingga Indonesia harus merumuskan kebijakan tentang perusahaan yang memanfaatkan hasil hutan untuk memimalisir kebakaran hutan. 

---

This research addresses the reoccurrence of forest fires and their size with regional-spatial information. To this end, Probit and Tobit regression analyses are applied to the regional-spatial panel data from 2015 to 2018 in Indonesia with the observations of forest-fire events, peatland, and concession on the annual bases, characterizing the possible determinants for reoccurrence of forest fires as well as their sizes.  The regression results reveal the following outcomes. The first outcome is whether forest fires repeat or not is positively (negatively) associated with peatland and forest areas (concession). Second, the size of forest fires tends to decrease with the repetition of past forest fires but increases with concession, peatland, and forest areas. Overall, these results imply that the reoccurrence of forest fires and their sizes are highly concerned with concession and types of areas, suggesting that Indonesia should be able to organize the policies regarding forest concession and areas for further reduction of forest fires and the associated damage.

 

 

"