Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi aplikasi SP4N-LAPOR! oleh masyarakat Indonesia dalam melakukan pengaduan pelayanan publik yang dilihat dari dimensi kesadaran, penerimaan, dan penggunaan aplikasi. Teori yang digunakan adalah teori kesisteman, teori excellence, teori organizational-public relationship yang dilihat menggunakan evaluasi program komunikasi dari Smith. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deksriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi parsipatoris, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tim pengelola LAPOR! telah melakukan berbagai kegiatan komunikasi untuk mendiseminasikan aplikasi LAPOR! kepada masyarakat. Namun, kegiatan tersebut dilakukan tanpa strategi karena belum adanya strategi komunikasi yang mengatur implementasi program komunikasi. Untuk itu, dibutuhkan strategi komunikasi agar program komunikasi yang dijalankan dapat sesuai dengan kebutuhan.

---

The thesis aimed to evaluate the implementation of SP4N-LAPOR! application by Indonesian citizen in delivering complaints of public service, as seen on the dimension of awareness, acceptance, and action. The Systemic Theory, the Theory of Excellence, and Organizational-Public Relationship Theory were applied in this study. They were observed through Smith's Evaluation Communication Programs. This research was a descriptive qualitative research. All data was collected through in-depth interviews, participatory observation, and document review. The result shown that LAPOR! management team had carried out various communication activities to disseminate LAPOR! application to the citizen. However, there were no solid communication strategy to regulate the implementation of all communication programs. Therefore, a thorough communication strategy was imperative in order to ensure all communication programs could be applied based on the needs."

"Penelitian ini membahas efektivitas aplikasi LAPOR! sebagai manajemen keluhan atas pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas peran LAPOR!, dimulai dari kesiapan kerangka penanganan keluhan organisasi, perencanaan dan perancangan organisasi, operasi proses penanganan keluhan, dan pemeliharaan dan peningkatan berkelanjutan. Data dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam dengan pihak ndash;pihak yang terlibat kemudian diolah menggunakan pendekatan positivis. LAPOR! merupakan salah satu bentuk penerapan E-Government yang menjadi media penyampaian aspirasi antara masyarakat dan pemerintah dalam pengaduan keluhan terkait program pembangunan nasional. Dari penelitian ini dapat dilihat hasil dari upaya peningkatan efektivitas aplikasi LAPOR! sebagai media penanganan keluhan pelanggan bagi masyarakat, di antaranya pada aspek/dimensi 1 kerangka penanganan keluhan menurut indikator komitmen, kebijakan, dan tanggung jawab dan kewenangan dan dimensi 2 perencanaan dan perancangan menurut indikator sasaran dan sumber daya organisasi telah sesuai dengan aturan yang berlaku, sedangkan pada aspek/dimensi 3 operasionalisasi proses penanganan keluhan menurut indikator tata kerja atau mekanisme proses penanganan keluhan pelanggan dan 4 pemeliharaan dan peningkatan menurut indikator pemantauan dan peningkatan berkelanjutan organisasi, belum sepenuhnya dilaksanakan oleh seluruh aspek pengelola LAPOR!.

---

This research discusses effectiveness of LAPOR application as a management complaint over public services. The purpose of this study is to analyze whether the role of LAPOR has been effective, starting from the readiness of organizational complaints handling framework, organizational planning and design, complaint handling process operation, as well as maintenance and continuous improvements. The data in this study was obtained by conducting in depth interviews with the parties involved, then processed using a positivist approach. LAPOR Is one form of E Government which aims to be a medium of delivering aspirations between the community and the Government in complaints complaints related to national development programs.

From this research can be seen the results of efforts to improve the effectiveness of applications LAPOR as an instrument for handling customer complaints for the community, such as on the aspect dimension of the 1 complaints handling framework based on indicators of commitment, policy, and responsibility and authority and 2 planning and design based on indicators of objectives and organizational resources, are in accordance with applicable rules, while on aspects dimensions 3 operationalization of the complaint handling Process based on governance indicators or mechanisms of customer complaint handling process and 4 Maintenance and Improvement in indicators of continuous monitoring and improvement of the organization, have not been fully implemented by all aspects of the management of LAPOR ."

"ABSTRAKMemasuki era baru, dimana masyarakat jauh lebih kritis menuntut penerapan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik, maka pemerintah perlu melakukan langkah-langkah perbaikan yang konsisten dalam pelayanan publik melalui peningkatan kualitas aparatur pemerintah dan regulasi kebijakan di bidang pelayanan umum, seperti halnya sistem penanganan pengaduan pelayanan publik. Penelitian ini membahas mengenai tingkat kepuasan pengguna Qlue atas pengananan pengaduan pelayanan publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner yang didukung dengan wawancara mendalam dengan informan, serta studi dokumentasi. Penelitian ini menggunakan prinsip-prinsip pada ISO 10002:2014, karena merupakan best practice terkait dengan penanganan pengaduan yang dibangun atas dasar prinsip-prinsip yang relevan dengan permasalahan yang terjadi sehari-hari di Ibu Kota Jakarta. Selain itu, standar ini berlaku generik yang berarti dapat diadopsi oleh instansi pemerintahan. Dan yang terakhir, manajemen pengaduan dengan ISO 10002:2014 menawarkan dua tujuan dasar, yaitu memuaskan pengguna dan peningkatan kinerja organisasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa tingkat kepuasan pengguna Qlue terhadap penanganan pengaduan sudah tinggi, namun terdapat 2 dimensi yang perlu diberi perhatian lebih, yakni peningkatan berkelanjutan dan responsivitas.

---

ABSTRACTIn the new era, where society is much more critical of demanding the implementation of good governance principles, the government needs to take consistent improvement measures in public services through improving the quality of government apparatus and policy regulation in the field of public services, as well as complaint handling systems public service. This study discusses the level of user satisfaction of Qlue Application over public service complaints. This study uses quantitative approach with data collection techniques through questionnaires distribution supported by in depth interviews with informants, and literature studies. This research uses the principles in ISO 10002 2014, because it is the best practice related to the handling of complaints that are built on the principles that are relevant to the problems that occur everyday in the capital city of Jakarta. In addition, this standard applies generically which means it can be adopted by government agencies. Last but not least, complaint handling with ISO 10002 2014 offers two basic purposes users satisfaction and improving organizational performance. The results show that Qlue user satisfaction level on complaint handling is high, but there are 2 dimensions that need to be given more attention, that is continuous improvement and responsiveness."

"Penelitian ini mengevaluasi kegiatan manajemen komunikasi suatu lembaga pemerintah dalam menerapkan undang undang yang mengharuskan transparansi atau keterbukaan informasi publik. Subyek penelitian ini adalah penerapan pelayanan informasi publik pada Badan Tenaga Nuklir Nasional BATAN sebagai bentuk implementasi undang undang keterbukaan informasi publik. Penelitian ini merupakan penelitian evaluatif pada suatu kegiatan lembaga atau organisasi. Penelitian ini menggunakan metode wawancara sebagai teknik pengumpulan data primer. Narasumber pada penelitian ini merupakan orang orang yang memiliki peran penting dalam penetapan kebijakan mengenai strategi BATAN dalam memberikan pelayanan informasi publik. Penelitian ini menemukan kelemahan dan kelebihan dari penerapan pelayanan informasi publik yang dilakukan BATAN. Kelemahan berupa kurangnya persiapan dari sarana prasarana serta sumber daya manusia yang mendukung pelayanan. Selain hal tersebut pelaksanaan kegiatan pelayanan terkendala oleh buruknya komunikasi antar elemen organisasi. Sedangkan Kelebihan strategi berkaitan dengan usaha BATAN untuk terus melakukan perubahan pada setiap proses yang menghalangi kualitas pelayanan.

---

The research evaluating government's communication management activity in applying Act which requires a transparent public information. It is a real form of public information service applied on National Nuclear Power Agency BATAN as implementation of an openness public information Act. This research is an evaluation study case on institution or organization It uses interview as primer data collecting technique. The resources are people with major role on determining policy of BATAN's strategy in giving the best public information service.

This research discovers weaknesses and strength on public information service applied on BATAN. The weaknesses the lack of arrangement of facilities infrastructure and human resources that support the service Other than that poor communication on every element of organization gained obstacle to the service activity. Meanwhile the strength related with Batan's attempt to continue modification on every process that preclude the quality of service."

"Pemerintah Kabupaten Bogor telah menyediakan suatu layanan untuk menyalurkan aspirasi masyarakat atau lebih dikenal dengan LARAS Online (Layanan Resmi Aspirasi). Namun dalam penerapannya masih ditemukan kekurangan dan tidak memenuhi syarat-syarat penanganan pengaduan yang baik dan benar. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan positivis dengan analisis penelitian berdasarkan teori pada Commonwealth Ombudsman, serta menggunakan wawancara mendalam dengan informan yang berhubungan atau berkaitan langsung pada layanan LARAS Online. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa penerapan pengaduan melalui Layanan LARAS Online masih tidak baik dan terdapat beberapa kekurangan dalam hal: belum terlaksana dengan baik dari segi responsibilitas manajemen, resources, responsiveness, efisiensi, feedback, assess, planning and investigate, respond, dan follow up.

---

The Bogor Regency Government has provided a service to distribute public aspirations or known as LARAS Online (Official Aspiration Online Service). However, in this application, were found deficiencies and did not fulfilled the requirements for handling complaints properly. This

study uses a positivist approach to the analysis of research based on theories of Commonwealth Ombudsman, and well as using interviews with informants who are related to the LARAS Online service. The results of this study prove that the application of complaints through the LARAS

Online service is still not appropriate and there are some shortcomings of: not yet well implemented in terms of management responsibility, resources, responsiveness, efficiency, feedback, assessments, planning and investigating, responding, and following up."

"Penelitian inimerupakan penelitian yang mencoba menjelaskan peran suatu bagian dalam sebuah organisasi,dalam mencapai tujuan organisasi. Penelitian ini mengkaji peranan Hubungan Masyarakat (humas) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dengan mengacu pada pelaksanaan Undang-undang no. 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik danbagaimana humas kementerian tersebut menerapkan beberapa hal yang diwajibkan dalam undang-undang demi tercapainya suatu konsep good governance.Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan metode studi kasus yang menjadikan HumasKementerian PU sebagai objek penelitian. Pada pengumpulan data, penelitian ini menggunakan wawancara terhadap beberapa pihak yang berwenang dalam pengambilan keputusan strategis pada kinerja humas. Disamping itu peneliti menggunakan teori multi sistem dari Grunig sebagai alat analisis kinerja suatu kelompok atau organisasi.Penelitian ini menemukan bahwa Humas Kementerian PU adalah tipe organisasi Sinkronis (synchronic) yang lebih mengutamakan respon masyarakat dari kebijakan yang sudah ditentukan. Disamping itu Humas Kementerian PU saat ini memiliki perilaku organisasi yang dikategorikan sebagai routine habit yang menjalankan program hanya sebatas rutinitas tanpa melakukan pencarian informasi yang lengkap. Sedangkan dari sisi anggota organisasi sebagian besar anggota Humas Kementerian PU saat ini bertipe routine habit yang bersifat pasif dan lebih bersifat menunggu arahan yang diberikandari atasan dibandingkan melakukan inisiatif tertentu.

---

This research conducted to explain how part of organization playing its role to reach out the organization?s aim. It trying to inspect the role of the public relations of Kementerian Pekerjaan Umum (PU) in applying the Act, which is UU no. 25 year 2009 about public services, and how they implemented compulsory Act in order to achieve good governance concept.

This research is a qualitative case study method and the public relations of Kementerian Pekerjaan Umum (PU) is the research object. Data collected by interviewing several official that have authorities in strategic decision-making in the public relations performances. Besides that, researcher using the Grunig?s theory of multi-system as organization?s analysis tools.

This research discover that they are a synchronic type organization, which means they accentuate responses from civilians about the policy that have been made before. At the same time, they have a fashion (so called ?routine-habit?) in running policy without digging any further complete information on how people responses. Meanwhile, this ?routine-habit? is also become a manner among organization?s member, lack of initiative and passively waiting for duty call."

"Kota Tangerang Selatan merupakan kota termuda yang tergabung dengan wilayah Jabodetabek yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Tangerang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang strategi percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi terutama dalam bidang pelayanan perijinan di Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BP2T) Kota Tangerang Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu mengumpulkan informasi mengenai status gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya saat penelitian dilakukan. Disimpulkan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi belum dilaksanakan secara formal, karena dokumen roadmap reformasi birokrasi belum disahkan oleh Walikota Tangerang Selatan. Namun strategi percepatan reformasi birokrasi sudah dilakukan melalui inovasi pelayanan perijinan pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BP2T) Kota Tangerang Selatan.

---

South Tangerang is the youngest city incorporated into Jabodetabek area which is the expansion of the Tangerang Regency. This study aims to find out about accelerated strategies of bureaucratic reform, especially in the field of licensing service in the Integrated Licensing Service Agency (BP2T) of South Tangerang City.

The method used in this study is a descriptive analysis, which collects information about the status of existing symptoms, i.e. bureacratic reform which is the symptom whenthe study was conducted.

The study found that the implementation of the reform of the bureaucracy has not been formally implemented, due to the bureaucratic reform roadmap document that has not been approved by the Mayor of South Tangerang. But the acceleration strategies of bureaucratic reform has been carried out through the innovation licensing service on the Integrated Licensing Service Agency (BP2T) of The South Tangerang City."

"Penerapan aplikasi mobile e-government di Indonesia semakin bertambah seiring dengan visi menciptakan smart city di berbagai wilayah di Indonesia. Berdasarkan ulasan pengguna dan penelitian awal yang dilakukan pada studi kasus aplikasi X, aplikasi X masih mendapatkan penilaian yang kurang memuaskan khususnya pada aspek user experience (UX) dan user interface (UI). Pada penelitian ini, evaluasi user experience dilakukan pada aplikasi X menggunakan metode usability testing dengan mengukur performance metrics, self-reported metrics dan issue-based metrics. Berdasarkan hasil pengolahan data, didapatkan bahwa aplikasi X masih memiliki masalah terkait user experience dan user interface nya. Oleh karena itu, dilakukan perbaikan melalui perancangan desain interface berdasarkan permasalahan yang ada dan berdasarkan literatur. Hasil dari penelitian ini adalah evaluasi user experience dari aplikasi X dan rekomendasi tampilan aplikasi yang dapat meningkatkan kepuasan pengguna.

---

The application of e-government mobile applications in Indonesia is increasing in line with the vision of creating smart cities in various regions in Indonesia. Based on user reviews and preliminary research conducted on the X application case study, application X still gets unsatisfactory assessments, especially in the aspects of user experience (UX) and user interface (UI). In this study, user experience evaluation was carried out on application X using the usability testing method by measuring performance metrics, self-reported metrics and issue-based metrics. Based on the results of data processing, it was found that application X still has problems related to its user experience and user interface. Therefore, improvements are made through designing interface designs based on existing problems and based on literature. The result of this study is the evaluation of the user experience of application X and recommendations for the appearance of the application that can increase user satisfaction."

"Perkembangan teknologi yang pesat telah mendorong organisasi untuk melakukan transformasi digital dalam memberikan layanan publik kepada masyarakat, termasuk pada Korps Lalu Lintas (Korlantas) Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Korlantas Polri terus menciptakan inovasi guna memberikan layanan publik yang prima kepada masyarakat salah satunya dengan meluncurkan layanan SIM Nasional Presisi (SINAR) pada aplikasi Digital Korlantas pada 13 April 2021. SINAR digunakan untuk melakukan perpanjangan SIM A dan SIM C dimana saja dan kapan saja melalui perangkat mobile. Sejak diluncurkan hingga saat ini belum pernah dilakukan evaluasi kebergunaan layanan SINAR pada aplikasi Digital Korlantas, oleh karena itu diperlukan evaluasi kebergunaan guna meningkatkan kepuasan masyarakat dalam menggunakan aplikasi dan meningkatkan jumlah pengguna aktif yang melakukan perpanjangan SIM melalui layanan SINAR. Pada penelitian ini dilakukan evaluasi kebergunaan layanan SINAR pada aplikasi Digital Korlantas dengan metode System Usability Scale (SUS) disertai dengan saran dari pengguna. Analisis kuantitatif melalui penghitungan skor rata-rata SUS layanan SINAR dan analisis kualitatif didapatkan dari pengategorian saran untuk mengetahui kondisi nyata dari pengguna terhadap layanan SINAR. Sebanyak 491 responden berpartisipasi dalam pengisian kuisioner SUS dan saran terhadap layanan SINAR. Hasil perhitungan rata-rata skor SUS diperoleh sebesar 71,96 dengan kategori grade C good. Selanjutnya, terdapat tujuh kategori permasalahan melalui pendekatan thematic analysis berdasarkan saran pengguna dengan hasil 41% pengguna mengalami permasalahan pada fungsionalitas sistem/aplikasi. Hasil rekomendasi perbaikan layanan SINAR dapat membantu Polri untuk meningkatkan kegunaan aplikasi dan kepuasan pengguna sehingga berdampak pula pada peningkatan layanan publik kepada masyarakat yang tentu menaikkan trust public terhadap Polri.

---

Rapid technological developments have encouraged organizations to carry out digital transformation in providing public services to the community, including the Traffic Corps (Korlantas) of the Indonesian National Police (Polri). Korlantas Polri continues to innovate in order to provide excellent public services to the community, one of which is by launching SIM Nasional Presisi (SINAR) service on the Digital Korlantas application on April 13 2021. SINAR is used to extend SIM A and SIM C anywhere and anytime via a device mobile. Since it was launched until now there has never been an evaluation of the usability of the SINAR service on the Digital Korlantas application, therefore an evaluation of its usability is needed to increase people's satisfaction in using the application and increase the number of active users who extend their SIM through the SINAR service. In this research, an evaluation of the usability of the SINAR service in the Digital Korlantas application was conducted using the System Usability Scale (SUS) method, accompanied by user suggestions. Quantitative analysis was performed by calculating the average SUS score of the SINAR service, and qualitative analysis was obtained through categorizing suggestions to determine the actual conditions of users regarding the SINAR service. A total of 491 respondents participated in filling out the SUS questionnaire and providing suggestions for the SINAR service. The average SUS score calculation resulted in 71.96, categorizing it as grade C, good. Furthermore, there were seven categories of issues identified through thematic analysis based on user suggestions, with 41% of users experiencing problems related to the functionality of the system/application. The recommended improvements to the SINAR service can help the Indonesian National Police (Polri) enhance the usability of the application and user satisfaction, consequently leading to an improvement in public services provided to the community and increasing public trust in the police force."

"Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menjelaskan perkembangan penerapan E-Government dengan kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Depok dalam Pelayanan Publik di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kota Depok. Metode Penelitian ini menggunakan Pendekatan Kualitatif serta Jenis Penelitian Deskriptif. Hasil dari penerapan E-Government menunjukkan bahwa penerapan E-Government di BPMP2T Pemerintah Kota Depok terbukti memberikan dampak positif bagi peningkatan pelayanan, terutama dalam hal jumlah realisasi perizinan investasi yang meningkat secara signifikan.

---

The purpose of this study is to explain the development of E Government application with the quality of public services within the Government of Depok in Public Service at the Investment Board and Integrated Licensing Services of Depok City Government. This Research Method using Qualitative Approach and Descriptive Research Type.

The result of the implementation of E Government shows that the implementation of E Government in BPMP2T Depok City Government proved to have a positive impact for service improvement, especially in the case of the number of realization of investment licenses increased significantly."