Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tulisan ini berangkat dari issue mengenai guru penggerak yang diinstruksikan oleh Mentri Pendidikan dan Kebudayaan, namun praktiknya kurikulum sangat menekan. Sehingga muncul guru transformatif dalam praktik hidden curriculum yang memberikan kontribusi terhadap pendidikan. Studi-studi sebelumnya membahas stakeholders dalam praktik hidden curriculum sekolah secara terpisah. Sedangkan dalam tulisan ini, peneliti ingin menunjukkan praktik hidden curriculum dan menunjukkan peran seluruh stakeholders sekolah menggunakan kerangka pemikiran Henry Armand Giroux. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Temuan dalam penelitian ini ialah (1) kurikulum yang berlaku di sekolah Avicenna ialah kurikulum 2013 dengan pengembangan sesuai visi sekolah yaitu berkarakter kepemimpinan, berbasis sains dan teknologi, peduli pada lingkungan dan berprestasi (2) Praktik hidden curriculum dilakukan oleh pengurus yayasan dengan mengubah identitas, dan dilakukan oleh guru untuk mempertahankan identitas lama, terdapat relasi kekuasaan dan ideologi antar stakeholders sekolah (3) Dinamika muncul akibat kontestasi nilai antar stakeholders, karena guru menjalankan perannya sebagai intelektual transformatif dengan melakukan perjuangan untuk mempertahankan nilai (4) Dampaknya, siswa menjadi korban atas kontestasi nilai yang terjadi di sekolah. Penelitian ini memberikan saran bahwa perlunya kepercayaan, pemberdayaan dan public spehere untuk seluruh stakeholders sekolah dalam mendapat pencapaian yang maksimal.

---

This paper departs from the issue of the teacher instructor instructed by the Minister of Education and Culture, but in practice the curriculum is very pressing. So that transformative teachers emerge in the practice of hidden curriculum which contributes to education. Previous studies discussed stakeholders in the practice of hidden school curriculum separately. Whereas in this paper, researchers want to show the practice of hidden curriculum and show the role of all school stakeholders using the framework of Henry Armand Giroux. This research is a case study research with a qualitative approach.

The findings in this study are (1) the curriculum applicable at Avicenna school is the 2013 curriculum with development in accordance with the school's vision of leadership, science and technology-based, environmental care and achievement (2) The hidden curriculum practice is carried out by the foundation management by changing identity, and is done by teachers to maintain old identities, there are power relations and ideologies between school stakeholders value contestation that occurs in schools. This research suggests that the need for trust, empowerment and public spehere for all school stakeholders to get the maximum achievement."

"Studi ini bertujuan untuk menjelaskan nilai-nilai toleransi yang terdapat dalam kurikulum terselubung pada metode pembelajaran konvensional dan jarak jauh serta dampak dari kurikulum terselubung terhadap toleransi siswa/i di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 60 Jakarta. Studi-studi sebelumnya menjelaskan bahwa menguatnya toleransi pada siswa dibentuk melalui sosialisasi nilai yang dianut keluarga, kapasitas pengajaran guru tentang kebersamaan dalam keberagaman, dan kurikulum terselubung di sekolah. Studi ini berargumen bahwa kurikulum terselubung dapat menghasilkan sosialisasi yang membentuk interaksi siswa dalam menyikapi keberagaman di sekolah. Hasil studi ini menyatakan bahwa kurikulum terselubung hadir dalam nilai-nilai toleransi dalam kegiatan pembelajaran di dalam dan luar kelas, hubungan antar kelompok yang mempromosikan nilai-nilai kebersamaan, serta perayaan-perayaan yang mempromosikan upaya hidup berdampingan secara harmonis walaupun terdapat perbedaan budaya di antara siswa. Dalam pembelajaran jarak jauh nilai-nilai, hubungan antar kelompok, dan perayaan yang berisi ide-ide toleransi hadir dalam rutinitas, pembelajaran kolaboratif, interaksi siswa serta acara yang digelar secara virtual. Selain itu, siswa juga bersikap menghargai pilihan dan hak dari orang lain yang berbeda dengannya dalam toleransi moral, politik, dan sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus pada siswa di SMAN 60 Jakarta dan teknik pengumpulan data utama melalui wawancara mendalam.

---

This study aims to explain the tolerance values ​​contained in the hidden curriculum of conventional and distance learning methods and the impact of the hidden curriculum on student tolerance at 60 Senior High School Jakarta. Previous studies explain that the strengthening of tolerance in students is formed through the socialization of family values, the teaching capacity of teachers about togetherness in diversity, and the hidden curriculum in school. This study argues that a hidden curriculum can produce socialization that shapes student interactions in addressing diversity in school. The results of this study shows that the hidden curriculum is present in the values ​​of tolerance in learning activities inside and outside the classroom, inter-group relations that promote the values ​​of togetherness, then celebrations that promote harmonious coexistence in spite of cultural differences among students. In distance learning, values, inter-group relations, and celebrations that contain ideas of tolerance are present in routines, collaborative learning, student interactions and virtual events. In addition, students also respect the choices and rights of other people who are different from them in moral, political, and social tolerance. This study using a qualitative approach with case studies on students at Senior High School 60 Jakarta and the main data collection techniques through in-depth interviews."

"Tesis ini membahas tentang Implementasi KTSP di SMA N di Kabupaten Brebes, bertujuan untuk membahas permasalahan Implementasi KTSP di SMA Negeri yang ada di Kabupaten Brebes dan Apakah faktor ? faktor yang berhubungan dengan Implementasi dapat mendukung atau menghambat pelaksanaan KTSP.Penelitian ini menggunakan pendekatan Positivisme, mengingat tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengungkap proses yang terkait dengan manusia dan fisik, memahami fenomena yang ada di organisasi yang dijadikan sasaran penelitian, yakni masih belum optimalnya penerapan kebijakan tentang KTSP di SMA. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif dengan wawancara mendalam, diharapkanakan ditemukan penjelasan dan fakta dari obyek atau subyek yang akan diteliti.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada 4 faktor yang sangat besar pengaruhnya terhadap Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) di SMA Neteri yang ada di Kabupaten Brebes yaitu :(1) Faktor komunikasi tidak berjalan secara efektif dan intensif, mulai dari sosialisasi tahap awal hingga supervisi dan monitoring. (2) Faktor sumberdaya manusia belum sepenuhnya optimal untuk mendukung pelaksanaan KTSP di sekolah. (3) Faktor isi kebijakan KTSP,dalam beberapa aspek dokumen KTSP di sekolah masih perlu dikembangkan dan diperbaiki, sehingga pada akhirnya bisa sesuai dengan ketentuan. (4) Lingkungan Kebijakan seperti guru, siswa, komite sekolah, Dinas Pendidikan Kabupaten dan Dewan endidikan Kabupaten, dijumpai kurangnya keterlibatan dan dukungan konkret terhadap pelaksanaan kebijakan kurikulum/KTSP di sekolah.

---

This thesis discusses about the implementation of education unit level curriculum of state senior high school in Brebes Regency is aimed to answer the research question: How is the implementation of Education Unit Level Curriculum of state senior high school and are the factors that is related to the implementation will support or disturb it.

The research used positivism approach, since the main purpose of this research is to unfold the process that is related to the human being and materials, to understand the phenomena in the organization as a subject research, is still not optimal yet of implementation of this curriculum in senior high school. The method is used in the research is qualitative with detailed interview in order to find the explanation and the fact of the object and subject will be researched.

The result of the research shows that there are 4 factors which have significant effect toward this, they are: (1) communication factors which does not run effectively nor intensively since socialization up to monitoring and evaluation stage; (2) manpower factor, it does not fully support the implementation of school based curriculum in school; (3) the content of the school based policy factor, in some parts of the school based curriculum document, they need to be completed; (4) stakeholder factor namely: teachers, students, school cometee, Dinas Pendidikan, Dewan Pendidikan, they have less in supporting the implementation of educational unit level curriculum in school."

"Sekolah dengan kapasitasnya sebagai sebuah institusi sosial berfungsi sebagai agen sosialisasi dan sekaligus agen kontrol sosial. Dalam fungsinya tersebut misalnya membentuk perilaku seseorang, tidaklah cukup hanya dengan mengandalkan pelajaran-pelajaran formal saja, diperlukan adanya perbuatan nyata, yang jika dalam lingkup sekolah bisa dicontoh melalui segala bentuk interaksi antara aktor-aktor di sekolah. Hal inilah yang dinamakan dengan kurikulum terselubung (hidden curriculum) yang sudah barang tentu terdapat di setiap sekolah. Seperti yang dilakukan oleh SMA Negeri "X" Jakarta yang mana salah satu visi-misi-tujuannya adalah ingin mewujudkan sikap/perilaku siswanya menjadi demokratis. Penelitian ini ingin mencoba melihat hubungan antara kurikulum terselubung terhadap pembentukan perilaku demokratis siswa.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penerapan kurikulum terselubung memiliki peranan/pengaruh dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi pada siswa. Terdapat hubungan yang cukup/sedang dan arah yang positif antara variabel kurikulum terselubung dengan variabel perilaku demokratis siswa. Lebih jauh lagi, telah dibuktikan dalam penelitian ini tentang pentingnya penanaman nilai-nilai demokrasi melalui penerapan kurikulum terselubung yang cukup efektif.

---

School with it's capacity as a social institution has a function to become an agents of socialization and social control. Its function for example to form a person's behavior, not enough just to rely on any formal lessons, concrete action is needed, that if within the scope of the school can be emulated by all forms of interaction among actors in the school. This is called the hidden curriculum (hidden curriculum), which of course contained in each school. As performed by SMA Negeri "X" Jakarta where one of the vision-mission-goal is to establish the democratic attitude/behavior of students. This study try to see the relationship between the hidden curriculum to formation of student democratic behavior.

The results of this study empirically indicate that application of the hidden curriculum has a role/influence in internalize democratic values in students. There is a moderate relationship and positive direction between hidden curriculum variable with student's democratic behavior variable. Furthermore, it has been proved in this study on the importance of cultivation of democratic values through the application of the hidden curriculum is quite effective."

"For civil aviation to progress it has never been just about technology and business practices. To go from the rudiments of the early services that plied across short distances in Europe and America to what we experience today required most of all that politicians and policy-makers address the central problems of national sovereignty over air space and national ownership and control over airlines. Those problems have plagued the development of seamless and efficient air services for consumers in the international sphere. One would have thought that international airlines might have led the way towards a uniform globalized system given the nature of their enterprise, but that has definitely not been the case. Sovereignty and security issues have more often than not trumped commercial arguments for a more level playing field for international airlines. There has thus been an on-going tussle between sovereignty, state security and mercantilist practices on the one hand and the ambition for civil aviation to flourish on the other. As one early commentator put it:’ one is convinced that the sovereign state cannot be left without authority over what happens just above its territory, (but) … one shrinks from the idea that aerial navigation could be the object of narrow-minded restrictions.’ How those narrow-minded restrictions were gradually eroded, though still not eliminated, to enable civil aviation to flourish is at the heart of this work.This book will be of direct interest to students of aviation, modern history, international relations and transport. It is also of value to airline industry professionals and government transport departments."

"Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di Indonesia mengatur pembuatan karya derivatif hasil pentransformasian sebagai hak ekonomi ekslusif pemegang hak cipta. Di Amerika Serikat, istilah transformasi digunakan demikian pula dalam konteks hak ekonomi dalam Undang-Undang Hak Cipta Tahun 1976 dan dalam konteks pemeriksaan penggunaan yang wajar dalam case law atau hukum putusan hakim. Dalam case law, pentransformasian ciptaan bertujuan untuk melihat apakah penggunaan baru melakukan pentransformasian mdash;dengan cara mengubah tujuan dari karya asli mdash;atau sebaliknya hanya menggantikan benda dari karya asli. Berdasarkan kejadian tersebut, penelitian ini pertama-tama akan berfokus pada arti pentransformasian yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia dan ruang lingkupnya berkaitan dengan karya musik dan foto. Berikutnya, penelitian ini juga akan mencari tahu apakah pentransformasian yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia dapat digunakan sebagai pembelaan dalam pemeriksaan penggunaan yang wajar di Indonesia. Selanjutnya, berdasarkan penggunaan berkelipatan istilah transform di Amerika Serikat, penelitian ini juga akan mencari tahu apakah pentransformasian dalam pemeriksaan penggunaan yang wajar sebagaimana diterapkan di pengadilan Amerika Serikat dapat diterapkan dalam pemeriksaan penggunaan yang wajar di Indonesia, khususnya dengan mengacu pada pendapat pengadilan dalam kasus Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc. dan Blanch v. Koons. Penelitian ini membahas masalah-masalah dengan menggunakan metode penelitian hukum yudisial-normatif dengan memeriksa Undang-Undang Hak Cipta Indonesia dan norma hukum di Amerika Serikat, termasuk peraturan perundang-undangan dan hukum putusan hakim.

---

The Indonesian Copyright Law No. 28 of 2014 regulates the preparation of derivative works of transformative use as an exclusive economic right of the copyright holder. In the United States, the term transformative use is used similarly in the context of the economic right under the Copyright Act of 1976 as well as in the context of the fair use inquiry in case law. In the latter, transformative use becomes a defining inquiry and defense within the fair use inquiry that aims to see whether a new work is transformative of the original mdash by way of giving the original a new purpose mdash or instead merely supersedes the original work rsquo s objects. Based on the aforementioned, this research will first focus on the meaning of transformative use regulated in the Copyright Law of Indonesia and its scope with regards to musical and photographical works. Next, this research will also assess whether the transformative use regulated within the Copyright Law can become a defense within Indonesia rsquo s fair use inquiry. Furthermore, based on the aforementioned multiple uses of the term transform in the United States, this research will also assess whether transformative use as applied in the fair use inquiry of the United States can be applied in the fair use inquiry of Indonesia, specifically by way of referring to the opinions of the courts in Campbell v. Acuff Rose Music, Inc. and Blanch v. Koons. This research approaches the issues using a judicial normative legal research method by examining the Copyright Law of Indonesia and the legal norms in the United States, including statutory regulations and case law. "

"ABSTRAKTesis ini membahas praktik pelaksanan Kurikulum 2013 yang diterapkan di SD Ujung 1 Tangerang Selatan-Banten. Melalui metode etnografi, dipaparkan konstruksi negara dan dampaknya dalam relasi sosial para pelakunya di sekolah. Pada masa konstruktif ini, pendekatan positivisme dengan model pendekatan top-down yang diterapkan banyak negara berubah. Siswa yang dulu diposisikan sebagai objek oleh otoritas pendidikan, pada abad ke-21 ini bergeser menjadi siswa aktif akibat revolusi teknologi informasi yang menjangkau semua warga dunia. Gejala ini kemudian ditangkap pemerintah dengan mengkonstruksi perubahan paradigma kultural melalui perubahan kurikulum sekolah. Salah satu cara yang dilakukan adalah mengkonstruksi pola pikir pendidik melalui model pelatihan guru. Namun, di level empiris model pelatihan guru itu cenderung menjadi mode penguasaan dan pengendalian oleh para pemegang otoritas. Kondisi ini tidak jarang menjadi kesenjangan akibat distribusi kekuasaan yang tidak merata. Tanpa pengelolan yang baik, ketidakmerataan ini sewaktu-waktu bisa menyebabkan konflik yang dapat menggoyahkan sistem pendidikan.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the practical implementation of Curriculum 2013, which is applied in Sekolah Dasar Ujung 1 South Tangerang-Banten. Through ethnographic methods, described the construction of the state and its impact on social relations of the subject in schools. At the time of this constructive approach, positivism era with a top-down approach that is applied many states changed. Students who used to be positioned as an object by the education authorities, the 21st century has shifted into an active student as a result of the information technology revolution that reach all citizens of the world. This phenomenon was later arrested by the government to construct the cultural paradigm shift through changes in the school curriculum. One way to do is construct the mindset of teachers through teacher training model. However, at the empirical level teacher training model that tends to become a mode of domination and control by the authorities. This condition is not uncommon to be gaps due to the unequal distribution of power. Inequality is at times can lead to a conflict that could destabilize the education system. Without proper maintenance, this inequality at times can lead to a conflict that could destabilize the education system"

"Tesis ini berisi tentang studi kurikulum tersembunyi madrasah. Studi ini dilakukan di Madrasah Ibtidaiyah Assubkiyah, yang merupakan salah satu Sekolah Islam Unggulan di Kota Bekasi, Jawa Barat. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus, data-data yag dikumpulkan dalam studi ini berasal dari wawancara mendalam, observasi dan studi dokumen. Dengan menggunakan kerangka teori praktik Piere Bourdieu, pembahasan kurikulum tersebunyi dikaitkan dengan posisi objektif agen-agen madrasah yang ditentukan berdasarkan modal yang dimiliki juga terkait dengan habitus agen-agen madrasah yang memberikan pengaruh terhadap implementasi kurikulum tersembunyi madrasah serta produk yang dihasilkan dari berbagai dinamika yang terjadi dalam implementasi kurikulum tersembunyi madrasah. Berdasarkan hasil studi, ditemukan bahwa kepala madrasah memiliki posisi dominan dalam konteks implementasi kurikulum tersembunyi madrasah karena memiliki modal yang relatif besar dibandingkan dengan guru dan orang tua yang berada dalam posisi marjinal. Dominasi tersebut, pada gilirannya, mengontrol skema tindakan agen-agen madrasah lainnya kendati dalam berbagai prosesnya dibuka berbagai ruang partisipasi yang memungkinkan agen-agen marjinal mengambil peran dalam proses pendidikan madrasah yang dapat meminimalisasi tensi-tensi yang dapat menyebabkan konflik di antara mereka. Skema tindakan tersebut merupakan habitus agen-agen madrasah yang lebih menekankan pada aspek keislaman kendati masingmasing agen tersebut memiliki bobot yang berbeda terkait dengan aspek keislaman tersebut. Lain dari itu, bahwa dominasi kepala madrasah secara tidak sadar ditentukan juga oleh keengganan agen-agen marjinal untuk mengambil peran dalam proses pendidikan karena berbagai alasan yang memungkinkan agen-agen marjinal bertahan dan dapat menjaga kepentingannya. Namun demikian, adanya dominasi itu juga tidak serta merta menjadikan kepala madrasah semena-mena dalam menjalankan proses pendidikan. Bahkan, dominasi tersebut berujung pada beban kerja kepala madrasah yang lebih banyak ketimbang agen-agen madrasah lainnya agar tidak keluar dari nilainilai keislaman yang merupakan habitus madrasah dan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh negara. Dominasi tersebut juga memungkinkan agen dominan untuk melakukan barbagai penyesuaian aturan main yang didasarkan pada habitus keislaman madrasah untuk meminimalisasi konflik di antara para agen madrasah dan sebagai strategi untuk meningkatkan posisi tawar madrasah di masyarakat dan negara. Hasil dari semua itu, terjadinya proses pendidikan yang sepenuhnya fokus pada penanaman aspek-aspek keislaman tetapi masih dapat memenuhi berbagai kebijakan-kebijakan negara terkait kurikulum yang telah ditetapkan. Bahkan, mencapai hasil yang relatif baik.

---

This thesis contains a study of the hidden curriculum of madrasah. This study was conducted at Madrasah Ibtidaiyah Assubkiyah, one of excellent Islamic Schools in Bekasi, West Java. By using a qualitative approach with case study, the data collected in this study came from in-depth interviews, observation and document study. By using Piere Bourdieu's practice theory framework, the discussion of hidden curriculum is connected to the objective position of madrasah agents determined based on the owned capital and also related to madrasah agents habitus giving influences upon the implementation of the hidden curriculum of madrasah and the products produced from various dynamics occurring in the implementation of madrasah hidden curriculum.

Based on the result of the study, it is found that the principal has a dominant position in the context of the implementation of madrasah hidden curriculum because he has relatively large capital compared to teachers and parents existing in a marginal position. The domination, in turns, controls the action schemes of other madrasah agents even though in the various processes, various spaces of participation allowing marginal agents to take part in the education process of madrasah that can minimize tension that can lead to conflicts among them is opened. The action scheme is madrasah agents habitus providing more emphasis on Islamic aspects although each agent has different weights dealing with the Islamic aspects.

Furthermore, the domination of the headmaster is unconsciously determined also by the reluctance of marginal agents to take part in the education process for various reasons allowing marginal agents to survive and maintain their interests. However, the domination does not necessarily make the headmaster run the educational process arbitrarily. In fact, the domination leads to the workload of headmaster more than the other madrasah agents so that it is not out of Islamic values as madrasah habitus and in accordance with the rules set by the state.

The domination also allows dominant agents to perform various rule adjustments based on madrasah Islamic habitus to minimize conflicts among the madrasah agents and as a strategy to improve the bargaining position of madrasah in the community and the state. The overall result, the educational process is fully focused on the growing of Islamic aspects but still can meet various state policies dealing with the curriculum that has been established. In fact, it achieves relatively good results."

"Saudi Vision 2030 yang digagas oleh Pangeran Muhammad bin Salman (MBS) merupakan inisiatif yang sangat menarik perhatian, karena ambisi dan skala transformasinya yang sangat besar. Implementasi Saudi Vision 2030 berimplikasi kepada keterbukaan Arab Saudi dan keberpisahan dari Wahhabisme untuk membawa Saudi kepada Islam Moderat yang dicita-citakan oleh MBS. Reformasi kurikulum pendidikan Islam merupakan salah satu transformasi Saudi Vision 2030. Penelitian ini menganalisis bagaimana proses reformasi kurikulum pendidikan Islam tersebut dilakukan dan bagaimana strategi penerapannya. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode analisis teks, penelitian ini menganalisis materi buku ajar Dirasat Islamiyah (kajian Islam) yang mengandung tema terkait relasi antaragama dan inter-agama dalam masyarakat. Teori relasi kuasa Michael Foucault digunakan untuk menunjukkan adanya peran negara dalam memproduksi ilmu pengetahuan. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa relasi kuasa-pengetahuan beroperasi pada proses produksi kurikulum Pendidikan Arab Saudi. Kurikulum Pendidikan Arab Saudi berupaya mengkonstruksi dan menginternalisasi ideologi generasi muda Saudi agar sejalan dengan agenda Islam Moderat pemerintahan MBS menuju Saudi Vision 2030.

---

Saudi Vision 2030, conceived by His Royal Highness Prince Muhammad bin Salman (MBS), is a highly captivating initiative due to its ambitiousness and the vast scale of its transformation. The implementation of Saudi Vision 2030 implies Saudi Arabia’s openness and disengagement from Wahhabism to bring about the moderate Islam envisioned by MBS. The reform of the Islamic education curriculum is one of the transformations under Saudi Vision 2030. This research analyzes how the process of Islamic education curriculum reform is carried out and the strategies for its implementation. Using a qualitative approach and text analysis method, this study examines the content of Dirasat Islamiyah (Islamic studies) textbooks that contain themes related to inter-religious and intra-religious relations in society. Michael Foucault's theory of power relations is employed to demonstrate the state's role in producing knowledge. The results of this study find that power-knowledge relations operate in the process of the production of the Saudi Arabian education curriculum. The Saudi Arabian education curriculum seeks to construct and internalize the ideology of the young Saudi generation to align with the moderate Islam agenda of MBS’s government towards Saudi Vision 2030."