Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Merujuk hasil Convention on the Right of Person with Disability, Pemerintah Indonesia kemudian menerapkan kebijakan afirmatif bagi penyandang disabilitas dalam bidang ketenagakerjaan, melalui pemberlakuan sistem kuota. Namun demikian kinerja kebijakaan afirmatif ini belum menunjukan hasil yang menggembirakan. Hal tersebut mengindikasikan adanya masalah dalam implementasinya. Penelitian ini ditujukan untuk mengenali variable-variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan afirmatif tersebut. Adapun lokus penelitian ini adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta). Data penelitian dikumpulkan melalui telaah dokumen dan wawancara mendalam terhadap 13 orang narasumber kunci yang berasal dari penyandang disabiliitas, apparat pemerintah, dan stakeholder lainnya. Data penelitian kemudian diolah berdasarkan prosedur analisis kualitatif. Adapun temuan dari penelitian ini adalah bahwa implementasi kebijakan afirmatif bagi penyandang disabilitas dalam bidang ketenagakerjaan di Provinsi DKI Jakarta, Indonesia belum efektif. Tingkat implementability kebijakan afirmatif tersebut dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang sebagian dapat dijelaskan berdasarkan konsep grindle. Di luar konsep grindle, ditemukan bahwa faktor budaya, basis data, penegakan hukum dan kepatuhan terhadap hukum adalah faktor-faktor penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan afirmatif tersebut.

---

Referring to the results of the Convention on the Right of Persons with Disability, the Government of Indonesia then implemented an affirmative policy for persons with disabilities in the field of employment, through the implementation of a quota system. However, the performance of this affirmative policy has not shown encouraging results. This indicates a problem in its implementation. This study aims to recognize the variables that influence the implementation of the affirmative policy. The locus of this research is the Special Capital Province of Jakarta (DKI Jakarta). Research data were collected through document review and in-depth interviews with 13 key informants from persons with disabilities, government officials, and other stakeholders. The research data is then processed based on a qualitative analysis procedure. The findings of this study are that the implementation of affirmative policies for persons with disabilities in the field of employment in DKI Jakarta Province, Indonesia has not been effective. The level of implementation of affirmative policies is influenced by a number of factors which can be partly explained based on the grindle concept. Beyond the grindle concept, it was found that cultural factors, databases, law enforcement and compliance with the law are important factors that influence the implementation of the affirmative policies."

"Pandemi COVID-19 (Coronavirus Disease) yang keberadaannya pertama kali teridentifikasi pada akhir tahun 2019, telah menjadi masalah kemanusiaan secara global. Peningkatan jumlah kasus COVID-19 terjadi dalam waktu singkat dan membutuhkan penanganan segera. Virus ini dengan mudah menyebar dan menginfeksi siapapun tanpa pandang usia, jenis kelamin, dan status sosial, termasuk penyandang disabilitas. Berdasarkan data secara global pada tahun 2019, diperkirakan 15% dari populasi dunia memiliki disabilitas. Penyandang disabilitas lebih cenderung memiliki kesehatan yang buruk. Situasi pandemi COVID-19 menjadi kekhawatiran khususnya pada disabilitas yang tinggal dalam ruangan terbatas, padat penghuni, tempat tertutup dan keterbatasan lain dalam panti. Penelitian dilakukan untuk menganalisis implementasi kebijakan pencegahan COVID-19 di Panti Sosial Khusus Disabilitas Wilayah Provinsi DKI Jakarta. Peneliti menganalisis proses implementasi kebijakan menggunakan model Edward III, dari aspek: Komunikasi; Sumber Daya; Disposisi; dan Struktur Organisasi. Temuan penelitian ini adalah bahwa Kebijakan pencegahan COVID19 yang tertuang pada Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial telah dapat disosialisasikan dan dikoordinasikan dengan baik di setiap panti. Aturan dalam bentuk perundang-undangan tidak ditemukan. Hasil penelitian menunjukan bahwa secara keseluruhan pelaksanaan kebijakan pencegahan COVID-19 di Panti Sosial Khusus Disabilitas Provinsi DKI Jakarta sudah baik. Namun dalam penanganannya memiliki tantangan tersendiri karena kondisi disabilitas WBS yang memiliki tingkat keparahan disabilitas berbeda-beda sehingga sulit untuk disiplin karena keterbatasan yang mereka miliki. WBS Penyandang Disabilitas mental dan intelektual sulit untuk disiplin dalam menggunakan masker, komunikasi secara personal dan peringatan yang dilakukan secara berulang menjadi solusi penerapan kepatuhan protokol Kesehatan. Rekomendasi lain adalah bahwa Penanganan COVID-19 harus dilakukan dengan kerja sama lintas sektor.

---

The Pandemic COVID-19 (Coronavirus Disease) which was firstly identified in the late 2019, has become humans’ problem globally. The rapid increase in the number of COVID-19 cases occurred requires immediate treatment. This virus easily spreads and infects anyone regardless of age, gender, and social status, including people with disabilities. Based on global data of 2019, it is estimated that 15% of the world's population has a disability. People with disabilities are more likely to have poor health. The situation of the COVID-19 pandemic is a concern, especially for people with disabilities who live in densely populated areas, in limited living space, closed places, and other residential limitations. The study was conducted to analyze the implementation of COVID-19 prevention policies at Social Institutions for People with Disabilities in the area of DKI Jakarta Province. The researchers analyzed the policy implementation process using the Edward III model, from 4 aspects namely communication; resources; disposition; and organizational structure. The COVID-19 prevention policy contained in the Circular issued by the Head of the Social Service can be properly socialized and coordinated in each nursing home. Rules in the form of legislation were not found. The results showed that the overall implementation of the COVID-19 prevention policy at the Social Institutions for Disabilities in DKI Jakarta Province was good. However, in handling it, it has its own challenges because residents of those institutions who have disabilities (WBS) have different levels of disability, making it difficult to discipline them because of their limitations. It is difficult to discipline WBS with mental and intellectual disabilities to use masks. It was found that personal communication and repeated warnings are solutions for implementing Health protocol. The handling of COVID-19 is carried out with cross-sectoral cooperation."

"Studi ini menjelaskan stagnasi advokasi yang dilakukan oleh kelompok disabilitas dalam mengarusutamakan perlindungan dan pemenuhan hak-hak orang dengan disabilitas. Proses advokasi ini bertujuan untuk memperjuangkan dan mewujudkan masyarakat inklusif di Provinsi Yogyakarta. Orang-orang dengan disabilitas mengalami eksklusi sosial selama beberapa dekade dan membuat mereka hidup dalam kemiskinan dan tereksklusikan dari berbagai layanan sosial. Eksklusi sosial yang dihadapi oleh para orang dengan disabilitas disebabkan oleh model medis, yang menempatkan mereka sebagai kelompok yang tidak berdaya dan selalu membutuhkan dukungan. Akibatnya, orang dengan disabilitas selalu dipandang sebagai warga negara kelas dua. Proses advokasi menuju gerakan disabilitas yang dipimpin oleh organisasi orang dengan disabilitas dilakukan untuk mengatasi hambatan ini. Model sosial disabilitas yang menempatkan disabilitas, bukan sebagai masalah individu tetapi lebih ke masalah sosial menjadi ide besar organisasi orang dengan disabilitas. Menurut model ini, seseorang menjadi disabel karena masyarakat yang membuat mereka menjadi orang dengan disabilitas. Karena itu, rekonstruksi pandangan ini menjadi tujuan utama kerja advokasi yang dilakukan oleh organisasi orang dengan disabilitas. Strategi dan taktik advokasi terutama dilakukan oleh organisasi orang dengan disabilitas hanya berfokus pada aspek struktural. Ada beberapa hasil kerja advokasi, namun, terdapat jalan panjang yang harus ditempuh. Organisasi orang dengan disabilitas masih berjuang untuk mengubah arti disabilitas. Pemerintah dan masyarakat masih menempatkan disabilitas sebagai warga negara yang kekurangan dan membuat orang dengan disabilitas belum mampu keluar dari hambatan budaya yang telah mengakar selama beberapa dekade. Oleh karena itu, model sosial yang direkomendasikan oleh penelitian ini adalah bekerja melalui pendekatan jalur ganda. Fokus jalur pertama untuk mengatasi hambatan pada struktur dan jalur kedua fokus untuk mengatasi hambatan di tingkat budaya.

---

This study explains the stagnation of advocacy conducted by disability groups in mainstreaming the protection and fulfillment of the rights of persons with disabilities. This advocacy process aims to fight for and realize an inclusive society in the Province of Yogyakarta. People with disabilities are experienced by social exclusion for decades and make them live in poverty and excluded from various social services. The social exclusion faced by people with disabilities is caused by the individual model, which put them as underpowered group and always need support. As a result, people with disabilities always seen as second-class citizen. Advocacy process toward disability movement which led by disabled people organisation is raised to overcome this barrier. A social model of disability that put disability, not an individual issue but more to the social issue become a big idea of the disabled organisation. According to this model, someone become disability because of society who make them disabled. Therefore, reconstruction of this view becomes the main objective of the advocacy works made by disabled people organisation. Advocacy strategies and tactics mainly conducted by disabled people organisation only focus on the structural. There are some results of the advocacy works, however, there still a long way to go. The disability organisation still struggle to change the meaning of disability. The government and society still put disability as a pitiful citizen and make people with disability have not been able to get out of the cultural barrier that has been rooted for decades. Therefore, a social model recommended by this research is to work through the twin tracks approach. The first track focus to overcome barriers at the structure and the second track focus to overcome barrier on the cultural level."

"Aksesibilitas merupakan hak dari penyandang disabilitas. Hak tersebut meliputi pemanfaatan fasilitas publik dan mendapatkan akomodasi yang layak, termasuk mendapatkan aksesibilitas layanan perpustakaan sebagaimana yang didapatkan oleh pemustaka non-disabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan mengevaluasi pelaksanaan dan faktor-faktor yang mempengaruhi layanan perpustakaan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah. Dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif, penelitian yang dilakukan di wilayah Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah ini mengamati layanan perpustakaan bagi penyandang disabilitas melalui variabel transformasi fungsi, fasilitas, dan sumber daya manusia perpustakaan. Pengumpulan data juga dilakukan melalui wawancara menggunakan panduan wawancara (interview guide). Untuk menganalisis data, digunakan metode Frekuensi Distribusi Relatif dan Analisis Tabulasi Silang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala internal dan eksternal mengakibatkan Perpustakaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah belum sepenuhnya berhasil mewujudkan aksesibilitas layanan perpustakaan bagi penyandang disabilitas. "

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alienasi atau keterasingan terhadap penyandang disabilitas yang digambarkan dalam manga Hidamari ga Kikoeru. Penulis mengggabungkan teori komponen alienasi atau keterasingan oleh Seeman (1975) dengan dua metode, yaitu analisis teks oleh Thwaites, et al. (2002) dan analisis film oleh Petrie dan Boggs (2012) dengan pendekatan sosiologi sastra oleh Endraswara (2004) untuk menganalisis komponen keterasingan yang muncul dalam manga Hidamari ga Kikoeru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manga Hidamari ga Kikoeru menggambarkan alienasi atau keterasingan dengan menonjolkan dua komponen yaitu isolasi sosial dan ketidakberdayaan.

---

This research aims to analyze how alienation towards disability person depicted in Hidamari ga Kikoeru manga. The author combines the theory of alienation by Seeman (1975) with two methods which are text analysis method by Thwaites, et al. (2002) and film analysis method by Petrie and Boggs (2012) with sociological approach of literature by Endraswara (2004) to analyze the components of alienation that appear in Hidamari ga Kikoeru manga. The results showed that there are two components that appeared in Hidamari ga Kikoeru manga: social isolation and powerlessness."

"ABSTRAKMinimnya Jumlah sekolah dan fasilitas pengelola sekolah yang tidak samaPendidikan inklusif di Kabupaten Bogor menghambat peluang bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas dan layak seperti itu diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009. Kondisi tersebut mendorong dilakukannya penelitian yang bertujuan untukmenjelaskan proses penerapan kebijakan pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas dengan menggunakan konsep implementasi kebijakan dari Stewart, Hedge dan Lester (2007) dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan di tingkat Sekolah Dasar di Kabupaten Bogor dengan mengacu pada teori EdwardsIII (1980). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah teknik pasca positivis Pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam, sekaligus observasi langsung studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas di tingkat SD di Kabupaten Bogor belum berjalan lancar karena sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Bogor belum melaksanakan kebijakan pendidikan inklusi secara sistematis karena tidak ada rencana kerja pengembangan pendidikan inklusif yang dapat menjadi arahan pelaksanaan dan pencapaian yang terukur. Berdasarkan analisis faktormempengaruhi implementasi kebijakan dapat dinyatakan belum dilaksanakan Nah karena ada berbagai kendala dari faktor yang diteliti yaitu belum pemahaman yang seragam dari para pelaku pelaksana tentang kebijakan yang dikelola; masih adanya labeling dalam implementasi kebijakan; kurangnya ketersediaan sumber sumber daya manusia, sumber daya informasi, fasilitas dan keuangan; dan komitmen rendah aktor pelaksana dalam melaksanakan kebijakan pendidikan inklusif.ABSTRACTThe minimum number of schools and school management facilities is not the same nclusive education in Bogor Regency hinders the opportunities for Children with Special Needs (ABK) to obtain quality and proper education as mandated in the Regulation of the Minister of National Education of the Republic of Indonesia Number 70 of 2009. These conditions encourage research aimed at describes the process of implementing an inclusive education policy for persons with disabilities using the concept of policy implementation from Stewart, Hedge and Lester (2007) and explains the factors that influence policy implementation at the primary school level in Bogor Regency by referring to Edwards' theory. III (1980). The research approach used is a post-positivist technique. Collecting qualitative data through in-depth interviews, and direct observation of literature studies. The results showed that the implementation of inclusive education policies for persons with disabilities at the primary school level in Bogor Regency has not been going well because until now the Bogor Regency Government has not implemented policies on inclusive education systematically because there is no work plan to develop inclusive education which can be the direction of implementation. and achievements. measurable. Based on factor analysis influencing policy implementation can be said to have not been implemented. Well, because there are various obstacles from the factors studied, namely the lack of a uniform understanding of the implementing actors regarding the policies to be managed; there is still labeling in policy implementation; lack of availability of human resources, information sources, facilities and finance; and the low commitment of implementing actors in implementing inclusive education policies."

"Skripsi ini adalah sebuah telaah filosofis mengenai diskursus tubuh difabel dalam kerangka pikir Maurice Merleau-Ponty. Persepsi dan ketubuhan menjadi pisau analisis yang tajam dalam mengkaji problem kemampuan dalam tubuh difabel. Label ketidakmampuan yang dimiliki oleh difabel merupakan bentuk marginalisasi tubuh minoritas. Dengan kerangka pikir milik Merleau-Ponty, tubuh mayoritas dengan kemampuan rata-rata akan ditolak sebagai tubuh yang paling sempurna dalam tindak mempersepsi dunia. Problem ketidakmampuan yang disandang oleh difabel beralih menjadi bentuk penerimaan terhadap keberagaman mempersepsi.

---

This thesis is an analysis of the philosophical discourse of the body with disabilities within the framework of Maurice Merleau-Ponty's thought. Perception and body in Merleau-Ponty's framework have become a sharp analysis to review the ability problems within disability people. Term 'dis-ability' in disability people often lead them to minority groups and rising discrimination. According to Merleau-Ponty's framework, a body with a major ability will be rejected as the most perfect body in the act of perceiving the world. Whereas the problem carried by disabled people's inability transform into having themselves perceiving the form of the diversity of acceptance."

"ABSTRAKPengasuh yang merawat individu yang memiliki tuna ganda kemungkinan akan mengalami stress yang dipengaruhi oleh karakteristik pengasuh dan individu yang diasuh. Pengasuh harus menggunakan mekanisme koping yang adaptif untukmengatasi stres agar perawatan yang tepat dapat diberikan kepada individu yangmemiliki tuna ganda. Penelitian ini bertujuan mengetahui hubungan karakteristikpengasuh dengan mekanisme koping pengasuh di Wisma Tuna Ganda Palsigunung. Penelitian ini menggunakan desain penelitian cross sectional. Sampel penelitian adalah pengasuh yang berjumlah 30 orang dengan menggunakan teknik total sampling. Hasil penelitian menunjukkan karakteristik (usia, jenis kelamin, status perkawinan, tingkat pendidikan, dan lama kerja) tidak memiliki hubungan yangsignifikan dengan mekanisme koping pengasuh. Mayoritas pengasuh menggunakan mekanisme koping maladaptif. Peneliti merekomendasikan kepada pihak Wisma Tuna Ganda Palsigunung untuk melanjutkan pertemuan rutin satu kali sebulan dalam kelompok yang kecil dan menggunakan metode yang berbeda setiap pertemuan, agar pengasuh dapat lebih terbuka mengenai masalah yang dihadapi kepada lingkungansekitar

---

ABSTRACTAs the caregivers of individuals who have multiple disabilities, stress may occur tomost of the caregivers that triggered by factors the individual that given care and thecharacteristic of the caregiver. Caregivers should use adaptive coping mechanisms tocope stress so that appropriate treatment can be given to individuals who havemultiple disabilities. This research aims to determine the relationship betweencaregivers characteristic and caregivers coping mechanism in Wisma Tuna GandaPalsigunung. The research using cross sectional study design. The research used totalsampling method and the total of the sample is 30 caregivers. The outcome of thisresearch showed that the characteristics (age, sex, marital status, educationalbackground, and length of employment), does not have a significant relation with thecoping mechanism that used by the caregiver. Majority of caregivers usingmaladaptive coping mechanism. Based on that outcome, it is highly recommended forTuna Ganda Palsigunung to continue a routine meeting once a month in a small grup every meeting, and using the different method every meeting. So that the caregivercan be more open about the problem to around."

"Penyandang Disabilitas Mental (PDM) Terlantar mengalami multineglect dalam bentuk keterlantaran fisik, mental, dan sosial berupa isolasi, stigma dan diskriminasi. Negara berkewajiban melindungi warga negaranya termasuk PDM terlantar dalam memperoleh hak dasar sehingga tidak mengalami kondisi yang lebih buruk berupa penyakit kronis, kekerasan, hingga kematian. Permensos RI No. 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada SPM Bidang Sosial di Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota mengatur tata cara pemenuhan layanan dasar bagi warga negara yang dilakukan berdasarkan kewenangan Pemerintah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian menyimpulkan bahwa tahapan SPM di PSBL HS III telah diimplementasikan mengacu pada regulasi yang berlaku. Perencanaan termasuk indikator SPM telah tertuang dalam dokumen RPJMD dan Renstra Dinas Sosial Prov. DKI Jakarta. Pada pengimplementasiannya ditemukan aspek komunikasi belum berjalan efektif, kebijakan SPM belum tersosialisasikan kepada pelaksana teknis, terdapat aspek fasilitas yang belum memenuhi standar SPM serta perlu peningkatan kuantitas & kualitas SDM. Aspek disposisi implementasi SPM mendapat dukungan berupa rencana pengembangan sarana yang aksesibel dan penambahan komponen layanan dasar bagi kebutuhan tertentu PDM. Terdapat beberapa kelemahan implementasi SPM yaitu data PDM belum terintegrasi dengan DTKS, perlunya SOP bagi PDM dengan konidisi tertentu, belum adanya Peraturan Gubernur terkait SPM bidang Sosial, dan belum terbentuknya Tim Penerapan SPM Provinsi.

---

Neglected Persons with Mental Disabilities (PDM) experience multineglect, in the forms of physical, mental and social neglect, such as isolation, stigma and discrimination. The state is obliged to protect its citizens including neglect persons with mental disabilities in obtaining basic rights to prevent worse conditions such as chronic diseases, exploitation, violence, and death. Social Ministerial Decree No. 9 of 2018 concerning Technical Standards for Basic Services in the Social Services (SPM) at the Provincial and Regency/City Regions, as a procedures for fullfiling basic services for citizens are conducted based on Government authority. The study was conducted through a qualitative descriptive approach. The study concludes that the SPM stages in PSBL HS III have been implemented referring to the regulations. Planning including SPM indicators has been contained in the RPJMD document and Dinas Sosial Prov. DKI Jakarta’s Strategic Plan. In its implementation, it was found that the communication aspect still ineffective, the SPM policy hasn’t been socialized to the technical implementer, there are aspects of the facility that do not meet SPM standards, needed to increase the quantity and quality of Social Welfare Human Resources. The SPM implementation disposition aspect has full support in the form of development on accessible infrastructure and the addition of basic service components for certain PDM needs. There are some weaknesses in the implementation of SPM, that the data hasn’t been integrated with DTKS, the need for SOP for PDM with certain conditions, Governor Regulations related to SPM in the social sector has not been formed, and the Provincial SPM Implementation Team has not yet been formed."