Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan layanan telekomunikasi berupa layanan suara, internet, dan komunikasi data berdampak kepada peningkatan kebutuhan akan layanan seluler. Selain digunakan untuk hal-hal yang positif bagi kehidupan masyarakat, layanan seluler juga menjadi sarana untuk melakukan tindak kejahatan seperti terorisme, penyebaran berita bohong, penipuan, dan kejahatan lainnya. Permasalahan ini tentunya harus segera diselesaikan oleh pengambil kebijakan dalam rangka menjaga keamanan negara serta melindungi masyarakat dari tindak kejahatan menggunakan sarana jaringan bergerak seluler. Dalam penelitian ini akan dilakukan proses evaluasi kondisi fraud SIMbox pasca penerapan kebijakan registrasi pelanggan seluler prabayar di Indonesia. Dalam melakukan analisa dampak kebijakan registrasi pelanggan seluler prabayar terhadap fraud SIMbox, digunakan analisa statistik Korelasi Pearson Product Moment. Dari hasil analisa akan diketahui sejauh mana kebijakan registrasi pelanggan seluler prabayar berdampak kepada berkurangnya penyalahgunaan sim card seluler prabayar dalam hal ini fraud SIMbox. Untuk melengkapi hasil analisis dilakukan dengan benchmarking dengan regulasi registrasi pelanggan seluler prabayar di negara Malaysia dan Singapura. Hasil penelitan ini menyimpulkan bahwa kebijakan registrasi prabayar memiliki korelasi yang signifikan terhadap kejahatan fraud SIMbox, kebijakan ini memberikan kontribusi sebesar 29,38% terhadap turunnya aktivitas fraud SIMbox. Dari hasil evaluasi yang telah dilakukan, regulasi registrasi pelanggan seluler prabayar harus segera direvisi untuk meningkatkan jaminan keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam menggunakan layanan telekomunikasi.

---

Increasing public demand for telecommunication services consist of voice, internet and data communication services related to the increased need for cellular services. Besides being used for positive activities, cellular services are also a means to commit a crime such as terrorism, spreading hoax, fraud, and other crimes. This problem must be immediately resolved by policy makers in order to protect the public from crime act using cellular mobile networks. In this research the SIMbox fraud case evaluation process will be carried out after the implementation of the prepaid cellular customer registration policy in Indonesia. In analyzing the impact of prepaid cellular customer registration policy on SIMbox fraud, Pearson Product Moment Correlation statistical analysis is used. From the results of the analysis will be known how the regulation of prepaid cellular customer registration has an impact on the reduction of misuse of prepaid cellular sim cards in this case SIMbox fraud. To complete the results of the analysis are conducted by benchmarking with the regulation of prepaid cellular customer registration in Malaysia and Singapore. The results of this study concluded that the prepaid registration policy has a significant correlation to SIMbox fraud crime, this policy contributed 29.38% to the decreased SIMbox fraud activity. From the results of evaluations that have been made, the prepaid cellular customer registration regulations must be immediately revised to improve the security and comfort of the public in using telecommunications services."

"Perkembangan perekonomian Indonesia di era globalisasi menuntut perkembangan pabrik-pabrik, gedung-gedung, serta perumahan baru dimana pembangunannya membutuhkan energi kelistrikan yang cukup besar, sebagai akibatnya maka kondisi suplai daya Perusahaan Listrik Negara (PLN) ikut tertekan. Sementara itu, pembangunan Pembangkit Listrik baru memakan waktu yang cukup lama, sehingga daya PLN pun menjadi defisit. Untuk itu awal januari 2008, PLN meluncurkan suatu produk baru, untuk para pelanggan listrik berdaya di bawah 10.000 Watt yang dinamakan Listrik PraBayar. Listrik PraBayar ini merupakan suatu solusi untuk menjawab defisitnya daya ketenagalistrikan, dimana pelanggan dapat mengendalikan sendiri dana pengeluaran dan secara otomatis dapat menghemat listrik. Tetapi perjalanan Listrik PraBayar tidak terlalu mulus, karena terdapat pro dan kontra di masyarakat.Untuk itu perlu dilakukan penelitian untuk sistem Listrik PraBayar, dimana nanti akan diukur nilai ekspektasi pelanggan dan persepsi pelanggan terhadap Listrik PraBayar dengan menggunakan metode SERVQUAL. Pengumpulan data dilakukan menggunakan form kuesioner. Pengumpulan data primer maupun sekunder dilakukan untuk mendukung penentuan variabel-variabel yang berpengaruh terhadap ekspektasi dan persepsi pelanggan. Dengan demikian, terdapat lima dimensi utama yang disusun sesuai urutan tingkat kepentingan relatifnya Metode SERVQUAL didasarkan pada asumsi bahwa konsumen membandingkan kinerja jasa pada atribut-atribut relevan dengan standar ideal/sempurna untuk masing-masing atribut jasa. Hasil menunjukkan bahwa pelanggan merasa cukup puas dengan pelayanan yang diberikan oleh PLN berdasarkan perolehan Weighted SERVQUAL Score pada UPJ Mustika Jaya, UPJ Babelan, UPJ Bantar Gebang, UPJ Bekasi Kota, UPJ Cibitung, UPJ Cikarang, UPJ LemahAbang, UPJ Medan Satria dan UPJ Tambun masing-masing adalah -0.34, -0.59, -0.66, -0.63, -0.81, -0.70, -0.75, -0.49, -0.73. Atribut pelayanan yang perlu diperbaiki adalah berhubungan dengan waktu pelayanan, fasilitas fisik, dan SDM.

---

The development of the economy in the globalization demanded the factories, buildings, and new housing where the construction need more energy power , as an impact, power supply of State Electricity Company (PLN) is become underpressure. Meanwhile, development of new power plant take a long time, and electrical resources PLN become deficit. For the beginning of January 2008, PLN launched a new product, to customers which the power limits is less than 10.000 Watt which is called PrePaid Electricity. Prepaid Electricity is a solution to answer deficit power of electricity, where a customer can control his own funds and automatically can save power of electricity. But, Prepaid Electricity is not going too well, because there is a pro and contra in the society.

So, it may need necessary to research the Prepaid Electricity System which will be measured the expectations and perceptions of customers using SERVQUAL methods. Gathering data using questionnaire form. Gathering primary and secondary data is need to support deciding influential variables on customers expectations and perceptions. There is five main dimension mounted in place based on important relative levels. methods SERVQUAL methods based on the assumption that consumers to compare the performance of service in relevant attributes with ideal standard for each services attributes. The result indicates that customers are satisfied with the service given by PLN based on the Weighted SERVQUAL Score in UPJ Mustika Jaya, UPJ Babelan, UPJ Bantar Gebang, UPJ Bekasi Kota, UPJ Cibitung, UPJ Cikarang, UPJ LemahAbang, UPJ Medan Satria and UPJ Tambun each is -0.34, -0.59, -0.66, -0.63, -0.81, -0.70, -0.75, -0.49, -0.73. The service attributes need to improve is associated with service time, physical facilities, and human resources."

"ABSTRAKPasar layanan seluler di Indonesia saat ini telah memasuki masa jenuh. Maka, fokus perusahaan penyedia layanan seluler berubah dari memperoleh pelanggan baru menjadi mempertahankan pelanggannya terutama yang pra bayar agar tidak berpindah ke perusahaan pesaing. Penelitian ini bertujuan membuat model klasifikasi dan mengetahui karakteristik pelanggan pra bayar yang berpotensi untuk berhenti berlangganan. Dengan penggunaan algoritma CART untuk mengklasifikasi 7302 data pelanggan pra bayar suatu perusahaan penyedia layanan seluler, didapatkan akurasi model sebesar 90.5%. Hasil menunjukkan bahwa model layak untuk diterapkan dan karakteristik pelanggan dapat diketahui dari empat variabel yaitu lama di perusahaan, segmen, perubahan biaya SMS, dan perubahan biaya panggilan

---

ABSTRACTThe cellular market is becoming saturated in Indonesia. Thus, provider companies’ focus is shifted from acquiring new subscribers to retaining their subscribers, especially prepaid, so that they will not move to the company’s competitor. The purpose of this study is to make a classification model and know the characteristics of prepaid subscribers who have the potential to churn. Using CART algorithm for classifying 7302 data of prepaid subscribers in a provider company, the model has an accuracy of 90.5%. Result shows that the model is feasible to be applied and the characteristics of the subscribers can be known from four variables: length of stay, segment, change of SMS fees, and change of calling fees"

"Sambungan Langsung Internasional (SLI) merupakan salah satu layanan TELKOM berbasiskan akses clear channel maupun Voice over IP (VoIP). Dalam menjalankan bisnis ini, TELKOM menghadapi Grey Operator yang melakukan praktek ilegal by passing trafik incoming internasional call tanpa melalui jalur penyelenggara jasa internasional resmi yang disebut Fraud SIMBOX. Selain berdampak terhadap penurunan pendapatan TELKOM, SIMBOX juga memberikan image layanan kurang baik bagi operator karena rendahnya kualitas layanan. TELKOM telah melakukan upaya mitigasi dengan mengimplementasikan sistem deteksi fraud trafik SIMBOX.Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil deteksi trafik fraud dan menjaga kualitas layanan TELKOM. Penelitian ini mendesain sistem deteksi fraud SIMBOX yang telah ada menjadi sistem deteksi yang dinamis dengan menambahkan algoritma kontrol dinamis dan disimulasikan menggunakan pendekatan simulasi Matlab. Sistem yang dinamis sangat diperlukan karena adanya berbagai profil aliran trafik fraud yang selalu berubah dan tidak bisa diprediksi.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa deteksi fraud SIMBOX mampu ditingkatkan sampai 5000% dan menambah potensi pendapatan sampai Rp 2 milyar per bulan. Dengan demikian sistem dinamis deteksi fraud SIMBOX akan memberikan hasil deteksi yang lebih besar dari sistem sebelumnya.

---

International Direct Dialing (IDD) is one of the interconnection services owned by TELKOM that is based on clear channel access and Voice over IP (VoIP). In running this business, TELKOM is facing Grey Operators that are doing illegal practice by passing incoming international call traffic without going through the official routes for international service operators, which is known as Fraud SIMBOX. In addition to contributing in TELKOM's revenue decline, SIMBOX also gives negative image for operators because it results in low quality services. TELKOM has taken a mitigation action by implementating fraud traffic SYMBOX detection system.

This research aims to increase the number of the fraud traffic detection and to mantain TELKOM?S service quality. This research involves designing the existing fraud traffic SIMBOX detection system to become a dynamic detection system by adding dynamic control algorithm and simulated with Matlab simulation approach. The dynamic system is indispensable because there are various everchanging and unpredictable fraud traffic profiles.

The results of this research indicate that the fraud traffic SIMBOX detection can be increased by 5000% and increase potential revenue to Rp 2 billion per month. Thus, the dynamic fraud traffic SIMBOX detection system will provide greater detection results than the previous system."

"ABSTRACTBenfords Law telah banyak digunakan sebagai salah satu alat analisis risiko dalam mendeteksi kemungkinan terjadinya fraud. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji apakah metode uji Benfords Law dapat digunakan sebagai metode alternatif dalam mengidentifikasi obyek audit yang terindikasi melakukan fraud. Perusahaan yang diperiksa oleh penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan dalam lingkup Audit Umum selama periode 2016 yang memiliki waktu transaksi pada periode 2014-2015 dan merupakan Importir Umum dan Importir Produsen yang memiliki lebih dari 1.000 transaksi dalam satu periode audit. Data set dibagi menjadi data set Nilai Pabean dan data set Total Pungutan untuk setiap sampel. Hasil uji Benfords Law menunjukkan bahwa perusahaan yang tidak lolos uji Second Digits pada salah satu dari Nilai Pabean ataupun Total Pungutan dan tidak lolos pada uji First Two Digits baik pada Nilai Pabean maupun pada Total Pungutan memiliki kecenderungan untuk mendapatkan nilai tagihan audit yang lebih rendah daripada perusahaan yang lolos dalam uji Second Digits di Nilai Pabean maupun Total Pungutan tetapi tidak lolos uji First Two Digits baik pada Nilai Pabean maupun pada Total Pungutan. Penelitian ini bertujuan membantu Auditor DJBC dalam meringkas waktu yang diperlukan untuk menentukan obyek audit yang terindikasi melakukan fraud di bidang kepabeanan. Pemeriksaan dalam pelaksanaan audit yang sebelumnya menggunakan analisis mitigasi risiko dan penentuan Nilai Pabean dengan menggunakan enam metode yang dilakukan secara berjenjang juga dapat lebih diefektifkan dengan melihat hasil uji Benfords Law yang sebelumnya telah dilakukan pada saat penentuan obyek audit.

---

ABSTRACTBenfords Law has been widely used as one of risk analysis tools in detecting the possibility of fraud. The purpose of this study is to examine whether Benfords Law test method can be used as a complementary alternative method in identifying audit objects that are indicated to fraud. The companies examined by the study are companies within the scope of the General Audit during the period 2016 which have transaction time in the period of 2014-2015 and are General Importer and Manufacturer Importer having more than 1,000 transactions in one audit period. The data set are divided into data set of Customs Value and data set of Total Charges for each sample. Benfords Law test results show that companies that did not pass the Second Digit test on any of the Customs Value or Total Charges and did not pass the First-Two Digit test on either the Customs Value or the Total Charges have a tendency to get a lower audit findings value than companies that passed Second Digit test in Customs Value or Total Charges but did not pass First-Two Digit test either at Customs Value or at Total Charges. This study aims to assist DGCE Auditor in summarizing the time required to determine the audit object indicated to conduct fraud in the field of customs.Examination in previous audit implementation using risk mitigation analysis and customs value determination by using six methods conducted in stages can also be more effective by looking at Benford's Law test results that have been previously done at the time of determination of audit object."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai manajemen krisis Public Relations yang dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam menyikapi berita bohong (hoaks) yang beredar terkait dengan kebijakan registrasi ulang kartu prabayar dengan periode penelitian bulan Oktober hingga November 2017. Hoaks yang tersebar diantaranya adalah tentang akan adanya penyalahgunaan data, penggunaan nama ibu kandung saat registrasi, dan mempunyai tujuan politik. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi manajemen krisis yang dilakukan Kemkominfo dalam menyikapi berita bohong yang beredar terkait dengan kebijakan registrasi ulang kartu prabayar. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan bersifat deskriptif. Hasil penelitian adalah Kemkominfo bersikap aktif dalam menangani krisis karena mereka langsung melakukan diskusi dengan pihak yang terkait dan langsung klarifikasi melalui berbagai media. Lalu, humas Kemkominfo belum sepenuhnya melaksanakan konsep-konsep teoritis dalam menangani krisis seperti tidak membuat batasan isu beserta dampaknya dan tidak memposisikan citra perusahaan.

---

ABSTRACTThis thesis discuss about Public Relations crisis management strategy which have been implemented by Ministry of Communication and Information to respond about hoaxes related to the re-registration of prepaid cards policy with a research period from October until November 2017. The hoaxes are about data misuse, use of biological mothers name when registering the cards, and have political goals. The goal of this research is to analyze the Public Relations crisis management strategies which have been implemented by Ministry of Communication and Information to respond about hoaxes related to the re-registration of prepaid cards policy. This research uses qualitative and descriptive approach. This research found that the Ministry of Communication and Information were active in handling the crisis because they immediately held discussions with the parties concerned and do clarification through various media. Then, Public Relations of Ministry Communication and Information has not fully implemented theoretical concepts in dealing with crises such as limit the issues and impacts, and not positioning the company image. "

"Fraud adalah bentuk ketidaknormalan pola penggunaan layanan telekomunikasi yang menyebabkan kerugian pada operator [1]. Dengan berkembangnya layanan telekomunikasi, fraud pun berkembang ke arah layanan data dari yang tadinya layanan tradisional seperti suara, SMS, roaming internasional. Penelitian ini mengambil studi kasus di PT XYZ dimana selama ini, metode penanganan fraud dilakukan dengan berbasis teknologi. Metode ini memiliki kelemahan yaitu tidak bisa mendeteksi semua kasus fraud dan waktu yang diperlukan semakin lama. Oleh karena itu, perlu dikembangkan suatu prosedur penanggulangan fraud yang lebih efektif dan efisien. Penanganan fraud perlu dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan data dari bagian marketing dan keuangan sebagai bagian dari rantai nilai penciptaan produk layanan data. Dalam pengolahan data yang berukuran sangat besar, digunakan metode data mining menggunakan perangkat lunak Rapidminer. Dengan metode data mining dan definisi fraud baru, didapat data bahwa sebesar 45,5 % pelanggan paket data termasuk kategori fraud. Dari data tersebut dapat diusulkan suatu strategi layanan data baru yang lebih terkendali dengan membatasi penggunaan data pelanggan paket. Sedangkan untuk pelanggan harian, dideteksi jumlah pelanggan fraud sebesar 119% dibandingkan dengan metode lama. Dengan demikian terbukti bahwa metode baru ini mampu meningkatkan kinerja pengendalian fraud pada layanan data di operator seluler.

---

Fraud is an abnormality behavior of telecommunication service that cause loss to operator [1]. With the growing of telecommunication service, fraud also occur on data service compare to previous traditional service such as voice, SMS or international roaming.

This research takes case study at PT XYZ which already implement data service fraud management. This method has weakness on its ability to detect all fraud case and detection time. Therefore, need to develop more effective and efficient fraud management method. Fraud management need to involve data from marketing and finance function as part of value chain on product creation to get holistic approach. This research using data mining approach using free software Rapidminer to process big data.

Data mining method and new fraud definition resulted 45,5 % subscriber included on fraud category. That data suggested a new data service strategy that more controllable by limiting usage of package subscriber. For daily subscriber, detected that fraud subscriber is 119% compare with old method. It is proven that new method can improve performance of fraud control at data service on celluler operator."

"Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh Badan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan telah mulai dilaksanakan dari 1 Program Asuransi Kesehatan di Indonesia Januari 2014. Pelaksanaan program asuransi nasional menemukan risiko. Risiko kejadian fraud (kecurangan) di Indonesia sangat tinggi tetapi masih sulit untuk mengidentifikasi risiko kejadian fraud. Hal tersebut didukung oleh kurangnya kesadaran semua pihak baik dari pasien, provider dan perusahaan asuransi walaupun tindakan tersebut sangat terasa adanya. Penipuan kesehatan merupakan ancaman serius bagi seluruh dunia, yang menyebabkan penyalahgunaan keuangan sumber daya yang langka dan dampak negatif pada akses kesehatan, infrastruktur, dan determinan sosial kesehatan. Penipuan kesehatan dikaitkan dengan meningkatnya biaya kesehatan yang terjadi di Amerika Serikat. Penelitian ini untuk menganalisis tentang pengaruh dimensi fraud triangle dalam kebijakan pencegahan fraud terhadap program Jaminan Kesehatan Nasional yang merupakan alasan untuk penipuankesehatan.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Tehnik pengumpulan data berupa pedoman wawancara, alat perekam, arsip tertulis dan dokumen. Hasil penelitian mendapatkan analisis tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi terhadap risiko kejadian fraud dan menyajikan contoh bagaimana kebijakan telah berdampak di RSUP Nasional DR Cipto Mangunkusumo. Tesis ini kemudian akan memberikan saran tentang bagaimana mencegah penipuan kesehatan masa depan untuk mengurangi pengeluaran kesehatan dan penggunaan sumber daya untuk kepentingan RSUP Nasional DR Cipto Mangunkusumo.

---

The National Health Insurance (JKN) held by the Social Security Agency (BPJS) Health has started to be implemented from 1 Indonesia's Health Insurance Program in January 2014. The implementation of a national insurance program found the risk. The risk of occurrence of fraud (fraud) in Indonesia is very high but it is still difficult to identify fraud risk events. This is supported by the lack of awareness of all parties, both from patients, providers and insurance companies although such actions are felt presence.

Health fraud is a serious threat to the entire world, which led to financial abuse of scarce resources and the negative impact on access to health care, infrastructure, and social determinants of health. Health fraud associated with increased health care costs in the United States.

This study was to analyze the influence of the dimensions of the fraud triangle in fraud prevention policies towards the National Health Insurance program which is the reason for health fraud. This study used a qualitative approach. Data collection techniques such as interview guides, recorders, written records and documents.

The results of a study reported stress analysis, opportunity, and rationalization of the risk of fraud incident and presents examples of how policy has an impact on the National Hospital Dr. Cipto Mangunkusumo. This thesis will then provide advice on how to prevent future fraudulent health to reduce health spending and use of resources for the benefit of the National Hospital Dr. Cipto Mangunkusumo"

"Bank XYZ sebagai salah satu bank BUKU III memiliki jenis produk dan aktivitas bisnis yang besar diikuti oleh risiko fraud yang besar. Kejadian fraud pada bank XYZ selama 5 tahun terakhir cenderung meningkat dan dapat berdampak buruk bagi reputasi dan kegiatan operasionalnya. Atas kejadian tersebut, penelitian ini akan berfokus pada evaluasi penerapan strategi anti fraud dan evaluasi efektivitas secara mendalam pada penerapan strategi anti fraud yang belum maksimal. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan menggunakan pendekatan studi kasus dengan metode pengumpulan data melalui studi dokumen dan wawancara serta analisisnya menggunakan kriteria sesuai peraturan OJK yang berlaku. Penerapan strategi anti fraud pada bank XYZ sudah memenuhi kriteria yang ditentukan. Penelitian ini menghasilkan rekomendasi mengenai perlu adanya pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut terhadap tindakan fraud dilaksanakan oleh divisi SKAI untuk memaksimalkan hasil evaluasi terhadap fraud yang terjadi dan menggunakan kerangka fraud diamond dalam melakukan identifikasi penyebab tindakan fraud.

---

Bank XYZ categorized as a BUKU III bank has a large variety of products and business activities followed by a large risk of fraud. Fraud incidents at Bank XYZ over the last 5 years tend to increase and potentially have a negative impact on its reputation and operational activities. Due to these incidents, this research will focus on evaluating the implementation of anti-fraud strategies as well as in-depth evaluating effectiveness of the implementation that have not been maximized. This research conducted in qualitative methods and took a case study approach with data collection methods through both document studies and interviews, whilst the analysis adopted criteria according to applicable OJK regulations. The implementation of the anti-fraud strategy at Bank XYZ has met the specified criteria according to POJK. This research resulted in recommendations regarding the necessity for monitoring, evaluation and follow-up of fraud implementation carried out by the SKAI division to maximize evaluation result on fraud occurred and using fraud diamond framework to identify the motivation of fraud act."