Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini berisi analisis tentang bagaimana wajib pajak merespon perubahan ketentuan perpajakan, khususnya pajak penghasilan. Penelitian ini menggunakan data Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan periode 2006-2012 untuk menjelaskan perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha sehubungan dengan perubahan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 menggunakan metode bunching. Penelitian ini menemukan adanya perilaku bunching pada titik batas pertama, yaitu pada batasan penghasilan yang dikenakan tarif pajak terendah. Disamping itu, penelitian ini juga menemukan bahwa Wajib Pajak di Indonesia menunjukkan perilaku yang unik. Terdapat resistensi wajib pajak dalam melaporkan penghasilan meskipun batasan tarif pajak paling rendah berubah. Juga, terdapat perilaku bunching yang unik di atas batasan penghasilan yang dikenakan tarif pajak penghasilan sebesar 10% yang mengindikasikan penghindaran pajak.

---

Income tax reforms generally constitute some changes in marginal tax rates and its income thresholds which often lead to a higher tax liability. Taxpayers may respond to these changes differently, mainly by trying to lower their tax payments. Selfemployed individuals have a greater incentive to strategically adjust to a lower income declaration. Using administrative tax data, this paper examines the reaction of self-employed taxpayers to the 2008 Indonesian Income Tax Reform using bunching analysis. Beside a clear evidence on bunching around the first kink point, our empirical findings suggest that Indonesia exhibits special cases. We find an inertia of pre-reform bunching around the first kink point in later years as well as an extraordinary bunching above the first kink point in the post-reform periods."

"Penelitian ini membahas mengenai analisis formulasi kebijakan pajak pengecualian pengenaan pajak penghasilan atas dividen luar negeri yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi. Pengecualian pengenaan pajak penghasilan atas dividen luar negeri bagi wajib pajak orang pribadi yang terjadi akibat pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 mengindikasikan terjadinya pergeseran sistem pajak Indonesia yang semula menganut sistem pajak worldwide menjadi sistem pajak semi teritorial. Pengeleminasian pajak penghasilan atas dividen merupakan salah satu kebijakan yang cukup krusial mengingat proporsi penerimaan pajak Indonesia masih mengandalkan dari sektor pajak penghasilan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Kebijakan ini belum sepenuhnya melalui tahapan proses formulasi kebijakan akibat tidak ditemukannya alternatif kebijakan masalah. Kebijakan pengecualian dividen dari luar negeri yang diterima oleh wajib pajak pribadi dilatarbelakangi oleh kondisi laju pertumbuhan perekonomian Indonesia bergerak lamban yang disebabkan oleh daya saing Indonesia yang dinilai rendah, terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi secara global, kurang meratanya pertumbuhan ekonomi antar daerah di Indonesia, kurang optimalnya kapasitas produksi nasional yang disebabkan oleh kurang berkembangnya industri manufaktur, permasalahan efektifitas reformasi birokrasi serta tata kelola data yang dinilai masih kurang baik, sehingga menghambat kemudahan dalam berusaha (ease of doing business).

---

This study discusses to analyze the formulation tax policy of exemption from the imposition of income tax on foreign dividends received by individual taxpayers. The exemption of income tax on foreign dividends for individual taxpayers that occurred as a result of the ratification of Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 indicates a shift in the Indonesian tax system which originally adhered to the worldwide tax system to a semi-territorial tax system. Elimination of income tax on dividends is one of the most crucial policies considering the proportion of Indonesia's tax revenue still relies on the income tax sector. This research is a descriptive qualitative research. This policy has not yet fully gone through the stages of the policy formulation process due to the absence of alternative policy problems. The policy of exemption from foreign dividends received by private taxpayers is motivated by the condition of Indonesia’s slow pace of economic growth due to Indonesia’s low competitiveness, global economic slowdown, uneven economic growth among regions in Indonesia, less than optimal capacity. National production caused by the lack of development of the manufacturing industry, problems in the effectiveness of bureaucratic reform and data management which are considered to be still not good, thus hampering the ease of doing business. However, this policy still needs to be reviewed considering the self-assessment system adopted by the Indonesian tax system and improvements in the administration side in terms of supporting regulations regarding investment provisions made outside of financial institutions to avoid tax evasion loopholes and tax disputes."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis modus penghindaran pajak Wajib Pajak Orang Pribadi WP OP atas penghasilan dan kepemilikan aset di negara tax haven dengan melakukan studi kasus di Direktorat Jenderal Pajak DJP . Penelitian dilakukan dengan wawancara terhadap para praktisi di DJP yang membidangi sektor Orang Pribadi dan membahas tiga kasus tentang penghasilan capital gain atas transaksi pengalihan saham, deemed dividend, penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dan kepemilikan aset di negara tax haven. Kesimpulan dari penelitian ini adalah DJP telah melakukan tahapan identifikasi data sampai dengan tindak lanjut untuk penggalian potensi pajak atas penghasilan dan kepemilikan aset di negara tax haven secara efektif dengan memanfaatkan berbagai sumber data eksternal yang relevan.

---

The purpose of this research is to analyze individual tax evasion for income and asset ownership in tax haven country by conducting case study in Directorate General of Taxes DGT. This research is conducted by interviewing some individual tax experts in DGT and had discussed three cases like capital gain from stock acquisition, deemed dividend, remuneration and asset ownership in tax haven country. It is concluded that DGT analysis has efficiently conducted from data identification to follow up prrocess by utilizing and maximizing some relevant external data sources. "

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Pajak Penghasilan atas penghasilan Wajib Pajak yang memiliki peredaran usaha tertentu pada kegiatan usaha petani tembakau di Kabupaten Temanggung serta hambatan dalam penerapannya. Penulis memilih Kabupaten Temanggung sebagai lokasi penelitian karena merupakan salah satu kabupaten penghasil tembakau terbesar di Indonesia. Kebijakan Pajak Penghasilan yang dibahas dalam penelitian adalah Pajak Penghasilan final bagi Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Usaha tertentu yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa dalam implementasi kebijakan terdapat empat faktor yang menentukan keberhasilan dari kebijakan sebagaimana konsep implementasi kebijakan menurut Edward III yaitu meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap, dan struktur birokrasi dalam mencapai tujuan dari kebijakan ini. Hambatan dalam implementasi kebijakan ini berupa faktor sumber daya manusia, kurangnya komunikasi, dan posisi tawar menawar petani tembakau yang lemah dalam menentukan harga tembakau.

---

This study aims to analyse the implementation of income tax on tobacco farmer business activities to taxpayers who have certain turnover in the regency of Temanggung along with the obstacles in its application. The author chose Temanggung Regency as the research location because it is one of the largest tobacco producing in Indonesia The Income Tax Policy discussed in the study is the final income tax for Taxpayers who have certain turnover regulated in Government Regulation Number 23 of 2018 concerning Income Tax on income from businesses received or obtained by taxpayers who have certain turnover. The research method used is qualitative with in-depth interview data collection techniques and literature studies. The results of this study are there are four factors that determine the success of the policy as Edward IIIs conception of policy implementation includes communication, resources, disposition, and bureaucratic structure in achieving the objectives of this policy. Obstacles in the implementation of this policy are in the form of human resources, lack of communication, and weak bargaining position of tobacco farmers in determining tobacco prices."

"Skripsi ini membahas implikasi pengenaan kebijakan diferensiasi tarif pajak penghasilan bagi karyawan yang tidak mempunyai NPWP. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan diferensiasi tarif pajak penghasilan tidak didasari teori yang kuat. Hukum materiil dengan hukum formal bercampur karena unsur sanksi yang seharusnya terdapat dalam Undang-undang KUP, terdapat dalam tarif Undang-undang Pajak Penghasilan. Pemberlakuan diferensiasi tarif pajak penghasilan bertentangan dengan prinsip ability to pay. Bagi karyawan yang mempunyai penghasilan yang sama besarnya mendapat perlakuan yang berbeda. Hal ini menimbulkan ketidak adilan horizontal. Hendaknya dalam menaikkan penerimaan negara pemerintah hendaknya mengeluarkan kebijakan dengan tidak mengorbankan keadilan bagi masyarakat.

---

The focus of this study is implication of outcome differential tariff income tax policy for employee who don't have Tax Payer Number. This research is qualitative research with descriptive design. The result of this research showed that the goverment policy on Differential tariff income tax didn't have strong theory based. Material law with formal law is mixed because there is penalty element that should have been included in general rule tax law in fact included in income tax law.

The aplication of differential tariff is against with the ability to pay principle. For employee who has same income get different treatment. This situation makes horizontal disequity. In raising country income government should made new policy which don't sacrifice people's equity."

"Skripsi ini membahas mengenai dasar pengenaan pajak atas penghasilan bukan pegawai yang diteliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis latar belakang disamakannya tarif dasar pengenaan atas penghasilan bukan pegawai, menganalisis dasar acuan yang dilakukan Dirjen Pajak atas penentuan besarnya dasar pengenaan pajak atas penghasilan bukan pegawai sebesar 50%, serta menggambarkan dampak yang timbul karena peraturan ini.Hasil penelitian menunjukan bahwa latar belakang disamakannya tarif dasar pengenaan atas penghasilan bukan pegawai dikarenakan permasalahan yang sama di lapangan antara tenaga ahli dengan non-tenaga ahli. Disamakannya tarif dasar pengenaan atas penghasilan wajib pajak menimbulkan kesederhanaan administrasi pemotongan tanpa mengurangi penerimaan negara.

---

This paper discusses the tax base on rather non-employee’s income. This study aims to analyze the background of equalling the basic rate on income rather than the imposition of an employee, reference is made to analyze the basis for determining the tax amount on income tax base is non-employee by 50%, as well as describe the impacts that arise because of this rule.

The results showed that the background of equalling the basic rate on income rather than the imposition of an employee due to similar problems in the field between experts and non-experts. The equalization of the basic rate income tax payers imposition of administrative simplicity lead to cuts without reducing state revenues"

"Laporan magang ini berisi evaluasi prosedur audit atas pajak penghasilan badan SA ACE yang merupakan wajib pajak di Timor Leste. Prosedur audit yang dibahas merupakan rekalkulasi, yaitu menghitung kembali pajak penghasilan badan yang telah dibuat oleh klien. Evaluasi dilakukan untuk menilai apakah proses rekalkulasi yang dilakukan oleh KAP FLA sudah tepat. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan antara tahapan rekalkulasi dengan aturan perpajakan yang berlaku. Hasil evaluasi menyimpulkan bahwa seluruh proses rekalkulasi pajak penghasilan badan yang dilakukan oleh KAP FLA sudah tepat. Selain itu, laporan magang ini juga berisikan refleksi diri selama penulis menjadi pemagang di KAP FLA.

---

This internship report evaluates the audit procedures of SA ACE corporate income tax, who is a taxpayer in Timor Leste. The discussed auditing procedure is recalculation, which involves recalculating the corporate income tax prepared by the client. The evaluation was to determine the correctness of the recalculation process done by KAP FLA. The assessment was made by comparing the recalculation stages with the applicable taxation rules. The evaluation results concluded that all recalculation processes conducted by KAP FLA were comply to the regulation. Additionally, this report includes the author’s self-reflection during their internship at KAP FLA."

"High Net Wealth Individual (HNWI) menjadi sasaran pemerintah untuk meningkatkan sumber penerimaan pajak. Pendirian unit khusus dilakukan untuk mengoptimalkan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) atas HNWI. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan strategi, mengindentifikasi masalah dan menganalisis peluang terkait optimalisasi pemungutan PPh atas Wajib Pajak (WP) HNWIdi Kantor Pelayanan Pajak WP Besar Empat. Penelitianmenggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam sebagai teknik pengumpulan data. Strategi yang dilakukan berupa kerja sama dengan lembaga lain, membentuk sistem informasi dan membangun kepercayaan dengan WP. Masalah utama yang dihadapi adalah terbatasnya jumlah WP, intensitas pergantian konsultan pajak, pemisahan pengelolaan WP HNWI, dan pencarian aset WP yang sulit. Peluang diperoleh dari pertumbuhan populasi dan aset HNWI dan terbukanya data WP melalui kasus Panama Papers.

---

High Net Wealth Indivudual (HNWI)was targeted by government to raise tax revenue resources. Special Tax Unit was established to optimalize the income tax collection on HNWI. This research is aimed to describe strategies, obstacles, and opportunities in optimilizing income tax collection on HNWI by Large Taxpayer Office (LTO) IV. This research was conducted with qualitative approach and in-depth interview as data collection method. As the result, the strategies are cooperate with some institutions, establish an information system, and build tax payer trust. The obstacles are the limititation of HNWI taxpayer amount, dynamic change of tax consultant, separation of HNWI tax collection, and difficulties in tracking HNWI asset. The opportunitiesare the increase of HNWI population and asset and the exposure of taxpayer data by Panama Papers case."

"Tujuan penelitian ini adalah mengkaji batasan dan konsep taxpayers friendly dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 tabun 1983 tentang Pajak Penghasilan (selanjutnya disebut UU PPh 2008). Penelitian ini adalah penelitian kualilalif deskriptif karena berpijak pada penjelasan dan argumentasi nonmatematis dan nonstatistik dengan mengadakan klasifikasi, penilaian standar norma, hubungan dan kedudukan suatu unsur dengan unsur lain. UU PPh 2008 memberikan perlakuan yang lebih adil kepada wajib pajak, kesederhanaan dalam penerapan kebijakan pajak penghasilan, kepastian hukum dan netralitas. Selain itu, UU PPh 2008 memberikan banyak insentif, antara lain pernbebasan objek pajak, perluasan biaya pengurang penghasilan bruto, pengurangan dan penyederhanaan tarif dan berbagai stimulus untuk investasi dan dunia usaha. Berdasarkan penelitian, UU PPh 2008 terbukti telah mencerminkan kriteria utama yang terkandung dalam konsep taxpayers friendly, yaltu keseimbangan antara hak dan kewajiban wajib pajak, Kriteria umum adalah keadilan, kesederhanaan, kepastian dan netralitas sedangkan kriteria khususnya dalam UU PPh 2008 adalah pengurangan beban wajib pajak melalui kenaikan Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP), penerapan reward and punishment yang seimbang dan mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Dengan penerapan konsep taxpayers friendly dalam UU PPh 2008 diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga penerimaan pajak dalam jangka panjang pun juga meningkat. Keberadaan UU PPh 2008 juga diharapkan dapat meningkatkan daya saing Indonesia di antara negara-negara ASEAN dalam hal kebijakan perpajakan atas penghasilan. Penelitian ini menyarankan perlunya edukasi dan sosialisasi UU PPh 2008 dengan terencana dan dikelola dengan baik agar diketahui dan dipahami masyarakat luas dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Penelitian ini juga menyarankan perlunya kontinuitas pengembangan konsep taxpayers friendly dan implementasinya dalam tiap undang-undang perpajakan Indonesia untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dalam jangka panjang.

---

"

"Terjadinya dualisme peraturan antara Pemerintah Daerah Provinsi Aceh dengan Pemerintah Pusat ada pada aturan perlakuan zakat di dalam pajak penghasilan. Muncul beberapa pandangan dari wajib pajak terkait terjadinya dualisme peraturan ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi wajib pajak orang pribadi di Provinsi Aceh terkait perlakuan zakat sebagai kredit pajak penghasilan berdasarkan peraturan daerah dan untuk menganalisis alasan belum diterapkannya perlakuan zakat sebagai kredit pajak penghasilan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui kuesioner dan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa berdasarkan persepsi wajib pajak orang pribadi di Provinsi Aceh belum setuju apabila aturan zakat sebagai kredit pajak penghasilan diterapkan.

---

The dualism regulation between the Provincial Government of Aceh and the Central Government is on the rules of zakat treatment in income tax. There are some views of the taxpayer regarding these dualism. This study aims to analyze the perception of individual taxpayers in the Province of Aceh related to the zakat treatment as income tax credit based on local regulations and to analyze the reasons for not applying zakat treatment as income tax credit. This research uses descriptive quantitative method with data collection through questionnaire and in-depth interview. The result of this research is that based on perception of individual taxpayer in Aceh Province is not yet agree if zakat treatment as income tax credit applied."