Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini akan menguji secara empiris keberadaan ex ante moral hazard di pasar asuransi kesehatan di Indonesia terhadap pilihan gaya hidup seperti merokok dan obesitas. Tantangan utama dalam memahami masalah moral hazard adalah endogenitas. Keputusan tentang memiliki asuransi dan pilihan gaya hidup adalah berurutan, bukan serentak. Untuk mengatasi masalah ini, penelitian ini menggunakan analisis multivariate probit. Penelitian ini menggunakan tiga seri dari IFLS (Indonesian Family Life Survey) tahun 2000, 2007, dan 2014, karena ketiga seri ini memiliki informasi tentang perilaku merokok dan kondisi obesitas.Penelitian ini menemukan bukti keberadaan ex ante moral hazard di asuransi kesehatan untuk obesitas di tingkat kepala keluarga, tapi tidak untuk perilaku merokok. Regresi dari multivariate probit menunjukkan bahwa memiliki asuransi kesehatan meningkatkan kecenderungan untuk obeitas. Dengan menggunakan sampel yang lebih luas, termasuk semua anggota keluarga, tidak ditemukan bukti keberadaan ex ante moral hazard baik untuk perilaku merokok maupun untuk obesitas.

---

This paper will empirically examine the existence of ex ante moral hazard in health insurance in Indonesia with respect to lifestyle choices such as smoking and obesity. A key challenge in understanding the moral hazard problem is endogeneity. Decisions regarding having insurance and lifestyle choices are arguably sequential, not simultaneous. To address this problem, this paper uses a multivariate probit analysis. This paper uses three waves from the IFLS (Indonesian Family Life Survey) over 2000, 2007, and 2014, as these have information about insurance status, smoking behaviour, and obesity condition.

This paper finds evidence of the existence of ex ante moral hazard in health insurance for obesity of the head of household, but not for smoking. The multivariate probit regression shows that having health insurance increases the propensity of being obese. Using a wider sample, including all members of households, there is not sufficient evidence of the existence of ex ante moral hazard for either smoking or obesity."

"Penelitian ini memberikan kontribusi berupa studi empiris ex ante moral hazard pada Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia dengan melakukan analisis apakah kepemilikan Program JKN membuat individu menjadi tidak terlalu menjaga kondisi kesehatannya yang kemudian mendorong individu melakukan perilaku kesehatan berisiko. Penelitian ini mengestimasi hubungan antara kepemilikan Program JKN dan perilaku kesehatan berisiko dengan mengutilisasi data longitudinal IFLS4 dan IFLS5 sebanyak 14.767 observasi. Kami menemukan bahwa kepemilikan Program JKN memiliki hubungan negatif dengan aktivitas fisik dan hubungan positif dengan pengeluran rokok individu. Selanjutnya dengan menghitung efek marginal kami mendapatkan bahwa Program JKN mengurangi probabilitas individu untuk melakukan aktivitas fisik sebesar 2.7% dan juga mengurangi intensitas melakukan aktivitas fisik. Program JKN juga ditemukan meningkatkan pengeluran rokok individu yang perupakan perokok. Hasil analisis menyatakan bahwa terdapat indikasi terjadinya ex ante moral hazard pada Program JKN karena kepemilikan JKN meningkatkan probabilitas individu melakukan perilaku kesehatan berisiko. Hasil penelitian ini mengimplikasikan bahwa mungkin diperlukan mitigasi untuk mengatasi isu ini karena dapat mengurangi dampak positif dari Program JKN di Indonesia.

---

This paper contributes to the empirical evidence of ex ante moral hazard on the National Health Insurance System (NHIS) in Indonesia. It analyses whether participating in Indonesia National Health Insurance System (NHIS) called Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) lead individual to a less healthy lifestyle decisions and therefore encourage risky health behaviors. This paper estimate the relationship between individual JKN participation and risky health behavior by utilizing longitudinal data from IFLS4 and IFLS5 with 14,767 observations. We find that JKN participation has a negative relationship with physical activity and positive relationship with smoking spending. Furthermore, by calculating marginal effect we obtained that JKN participation reduce the probability of physical activity by 2.7% and also reduce the intensity of individual physical activity. For the smoker, JKN Participation is expected increase in their spending for smoking. The result indicate that there is an evidence of ex ante moral hazard from JKN participation since JKN participation lead individual to have a risky health behaviors. Our result provide implication that there is need to mitigate this issue since it might hamper the positive impact of JKN participation in the future."

"Adanya ex ante moral hazard (EAMH) dapat menyebabkan inefisiensi dan mengancam keberlanjutan program asuransi kesehatan yang dikembangkan oleh pemerintah Indonesia. Defisit dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan peningkatan jumlah perokok di Indonesia dapat menjadi indikasi adanya EAMH tersebut. Terdapat beberapa penelitian terkait EAMH, namun simpulannya masih belum konklusif mengenai adanya EAMH sebagai dampak kepemilikan asuransi kesehatan terhadap perilaku merokok individu. Panel Data IFLS gelombang 2, 3, 4, dan 5 digunakan pada penelitian ini sebagai sumber data. Dengan mengombinasikan/menggabungkan metode matching dan Difference-in-Differences (DiD) dalam mengeliminasi berbagai potensi bias, penelitian ini bertujuan untuk memperlihatkan dampak keikutsertaan subsidi asuransi kesehatan terhadap perubahan intensitas merokok penerima program subsidi premi asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin dan hampir miskin (Askeskin). Penelitian ini menyimpulkan bahwa secara umum kebijakan Askeskin tidak mengindikasikan adanya EAMH (ex ante moral hazard) dalam konteks perilaku merokok, namun pada subset data menunjukkan adanya indikasi EAMH pada meningkatnya pengeluaran merokok individu miskin perkotaan......The existence of ex ante moral hazard (EAMH) can cause inefficiency and threaten the sustainability of the health insurance program developed by the Indonesian government. The deficit in National Health Insurance (JKN) funds and the increase in the number of smokers in Indonesia can be an indication of the presence of EAMH. There are several studies related to EAMH, but the conclusions are still not conclusive regarding the existence of EAMH as an impact of health insurance ownership on individual smoking behavior. This study will use panel data provided by IFLS wave 2, 3, 4, and 5. By combining the matching and Difference-in-Differences (DiD) methods to eliminate various potential biases, this research aims to reveal the impact of participating in subsidized health insurance on changes in smoking intensity among beneficiaries of a government program that subsidizes health insurance premiums for individuals categorized as poor and near-poor (Askeskin). This research findings suggest that, overall, the Askeskin policy does not suggest the existence of EAMH (ex ante moral hazard) in relation to smoking behavior. Nevertheless, within a specific subset of the data, there are indications of EAMH linked to the rising smoking expenses among poor urban individuals."

"ABSTRAKIndonesia sebagai salah satu negara yang termasuk ke dalam BEPS Inclusive Framework diwajibkan untuk menjadikan Aksi BEPS no. 13 sebagai standar minimum. Bentuk komitmen Indonesia dalam memenuhi standar minimum tersebut adalah dengan menerbitkan PMK-213/2016. Di dalam salah satu pasal, yaitu pasal 3 ayat (1) PMK-213/2016 terdapat aturan baru mengenai keharusan menggunakan pendekatan ex-ante untuk Wajib Pajak yang berkewajiban menyelenggarakan dokumen lokal dan dokumen induk. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pendekatan ex-ante dalam pembuatan dokumentasi transfer pricing di Indonesia dengan merujuk teori Edwards III (1980) serta menganalisis implikasi pemeriksaan pajak di Indonesia yang menggunakan post audit terhadap implementasi kebijakan pendekatan ex-ante dalam pembuatan dokumentasi transfer pricing. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam, observasi langsung serta studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi kebijakan pendekatan ex-ante dalam pembuatan dokumentasi transfer pricing di Indonesia belum berjalan sesuai dengan teori Edwards III (1980). Dilihat dari keempat dimensi, yaitu dimensi komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi dan disposisi tidak ada satu dimensi pun yang telah sesuai dengan Teori Edwards III. Selain itu, penegakkan hukum pada kebijakan pendekatan ex-ante di Indonesia tidak berjalan optimal akibat pemeriksa pajak di Indonesia menggunakan post audit."

"Pengelolaan risiko akan meningkat karena proses integrasi dengan ekonomi dunia akibat globalisasi ekonomi dunia. Pengelolaan risiko mutlak dilakukan Indonesia untuk dapat meningkatkan "bargaining power" di pasaran dunia, yang dapat dilakukan melalui lindung nilai (hedging) di Bursa Berjangka. Dengan adanya rencana kegiatan perdagangan berjangka komoditi di Indonesia, memungkinkan kalangan dunia usaha di Indonesia, khususnya komoditi kopi robusta dan olein, untuk mengelola risiko akibat fluktuasi harga melalui pemanfaatan lindung nilai yang tersedia di pasar berjangka.Penelitian ini mencoba mengemukakan salah satu alternatif pengelolaan risiko fluktuasi harga melalui pemanfaatan lindung nilai. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif, yang mengungkap masalah-masalah yang berkaitan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara riset kepustakaan dan wawancara dengan nara sumber. Penelitian dilakukan dengan mengidentifikasi cara-cara untuk mengurangi risiko akibat globalisasi ekonomi dunia, identifikasi usaha pemerintah Indonesia membantu dunia usaha menghindari risiko fluktuasi harga yang merugikan,identfikasi dampak diperdagangkannya komoditi kopi dan Olein di bursa berjangka di Indonesia serta analisis ex-ante pemanfaatan lindung nilai (hedging) untuk komoditi kopi dan olein.Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perdagangan menyediakan mekanisme untuk mengelola risiko harga, dan peranan pemerintah Indonesia mewujudkan kegiatan perdagangan bejangka komoditi memungkinkan Indonesia untuk meningkatkan daya saing komoditi di pasaran dunia. Dengan akan diperdagangkannya komoditi kopi dan olein memberikan dampak bagi perekonomian Indonesia, namun berdasarkan hasil analisis ex-ante pemanfaatan lindung nilai, tidak selalu melakukan lindung nilai akan dapat menghilangkan atau mengurangi risiko fluktuasi harga.Dengan akan diperdagangkannya kontrak berjangka komoditi kopi robusta dan olein oleh PT. Bursa Berjangka Jakarta, beberapa saran yang penulis kemukakan adalah agar dipersiapkan kemampuan sumber daya manusia pihak-pihak yang terlibat dalam perdagangan berjangka, pemasyarakatan kegiatan perdagangan berjangka perlu dilaksanakan secara meluas, intensif dan terpadu, penertiban terhadap kegiatan perdagangan berjangka yang tidak memenuhi ketentuan hukum, dan untuk penelitian selanjutnya mengenai pemanfaatan lindung nilai disarankan dapat menggunakan analisa Game Theory."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang kemampuan Lembaga Penjamin Simpanan dalammenghadapi potensi risiko moral hazard terutama yang berhubungan denganpenyaluran kredit perbankan. Keberadaan suatu institusi penjaminan simpanandimanapun akan selalu diiringi oleh risiko moral hazard bank-bank anggotapenjaminan. Penelitian ini dibatasi hanya meneliti bank-bank perkreditan rakyatkarena menimbang selama berdiri hingga saat ini, (2005-2012) paparan terbesar LPSadalah disaat melikuidasi BPR. Risiko moral hazard tidak akan dapat dihilangkan,namun dapat ditekan. Salah satu parameter yang sangat berpengaruh dalam menjagatingkat risiko moral hazard agar tetap rendah dan berada pada batas toleransi yaitunilai maksimum simpanan yang dijamin (coverage limit). Tesis ini juga berusahameneliti parameter lain yang berpengaruh dengan memasukkan variabel-variabelmakroekonomi seperti pertumbuhan PDB, laju inflasi, suku bunga acuan BankIndonesia, suku bunga yang dijamin oleh LPS, dan perkembangan penyaluran danakredit pada BPR. Dalam perkembangan penyusunan tesis ini, dilakukan jugapengujian dalam mengukur risiko moral hazard yang berhubungan dengan kreditBPR secara kuantitatif dengan mengadopsi metode dalam pengukuran pencadanganklaim LPS yaitu pendekatan perhitungan value at risk CreditRisk+ dengan input databerasal dari data non performing loan (NPL) BPR selama tahun 2011 yang masihberada dalam proses maupun yang telah selesai proses likuidasinya oleh LPS.

---

AbstractThis research is to determine Indonesia Deposit Insurance Corporation (IDIC) abilityin order to encounter the impact of moral hazard risk in correlation with bank creditdisbursement. The existences of a deposit insurer institution everywhere will alwaysbe followed by the moral hazard risk of bank members. This study limited toscrutinize only rural banks because since the establishment (2005-2012) the IDIClargest exposure was when it liquidated rural banks. The risk of moral hazard cannotbe eliminated, but it can be suppressed. One of the robust parameter that veryimportant in maintaining the level of moral hazard risk in order to remain low and onthe threshold of tolerance is the maximum deposit coverage limit. This research alsoattempted to examine the other parameters that affect by asserted the macroeconomicvariables such as GDP growth, inflation rate, BI rate, deposit insurance rate, and thedevelopment of rural banks credit disbursement. Furthermore, this study also try tomeasured moral hazard risk in associated with rural banks credit failure quantitativelyby adopting the IDIC?s provision cover claim method using banking credit riskmeasurement approach (internal rating based). After further consideration,CreditRisk+ value at risk approach was chosen using input data from liquidated ruralbanks non performing loan (NPL) during 2011"

"ABSTRAKMenggunakan pemodelan permainan dan simulasi diagram pengaruh ditunjukkan bahwa BUMN yang menjalankan beban kebijakan Public Service Obligation yang diamanatkan Pemerintah mengalami masalah Soft Budget Constraint SBC dimana BUMN akan merenegosiasikan bujet setelah kontrak disepakati Selain dari shock eksogen yang berada di luar kuasa para aktor hal ini juga dapat disebabkan karena komitmen finansial Pemerintah terhadap keberlangsungan kebijakan tersebut selaku prinsipal dapat dieksploitasi oleh BUMN selaku agen suatu moral hazard terlebih karena prinsipal tidak memiliki informasi sempurna atas agen Pengurangan beban kebijakan kepemilikan informasi yang lebih banyak oleh prinsipal dapat mengurangi tingkat keparahan SBC.

---

ABSTRACT

Using game modelling and influence diagram simulation, it has been shown that State-Owned Enterprise (SOE) which has been mandated by the Government to deliver Public Service Obligation (a form of policy burden), will be subjected to the problem of Soft Budget Constraint (SBC), where the SOE will renegotiate its budget after a contract has been agreed. Aside from the exogenous shocks that are beyond the hands of involved actors, the SBC problem arises mainly from the Government?s principal financial commitment on the sustainability of the policy; this may be exploited by the SOE agent due to asymmetric information the principal has over the agent. Decrease of the policy burden, and more informations known to the principal, may help lessen the severity of the SBC problem."

"Ada dua tujuan yang ingin dilihat dalam penulisan tesis ini. Pertama, untuk melihat apakah terdapat indikasi moral hazard di bank umum syariah (batasan moral hazard adalah moral hazard tidak langsung, yaitu suatu kondisi dimana bank kurang berhati-hati dalam memberikan pembiayaan sehingga menimbulkan moral hazard di sisi debitur) dan untuk melihat apakah kebijakan pembiayaan di perbankan syariah dipengaruhi oleh sistem profit sharing. Data yang digunakan bersumber dari laporan keuangan publikasi bulanan bank umum syariah yaitu BSM dan BMI, pada periode Januari 2001 s.d Desember 2004. Hasil penelitian dengan metode Error Correction Model (ECM), dalam keseimbangan jangka panjang, peningkatan rasio alokasi pembiayaan murabahah terhadap pembiayaan musyarakah dan mudharabah meningkatkan rasio non performing financing, yang jika dikaitkan dengan hipotesis berarti terdapat indikasi moral hazard di sisi bank BMI. Indikasi moral hazard menunjukkan bank kurang berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan atau bank kurang melakukan monitoring. Hal ini sekaligus menunjukkan kelemahan dalam sistem operasional di bank syariah karena belum dapat meng-counter terjadinya moral hazard di sisi debitur. Dari basil pengujian dengan Uji Kausalitas Granger ditemukan bahwa rasio nisbah bagi basil antara bank dengan debitur menyebabkan rasio return namun tidak menyebabkan alokasi pembiayaan. Sebaliknya rasio alokasi pembiayaan menyebabkan rasio nisbah, bahkan untuk kasus BSM, rasio return juga mempengaruhi rasio nisbah. Gambaran ini menunjukkan bahwa rasio nisbah selain sebagai instrumen dalam perhitungan distribusi pendapatan jugs menjadi alat bagi bank syariah dalam menyesuaikan tingkat imbal hasil bank syariah dengan tingkat bunga di bank konvensional.

---

There are two purposes that want to be assessed in this thesis. The first purpose is to indicate whether the moral hazard problems are occurred in the Indonesian Sharia Bank (The moral hazard in this thesis is the Indirect Moral Hazard which is the negligence of bank in the financing process influencing the moral hazard problems of the debtor in the other side. The second purpose is to asses whether the financing policies in the Sharia Banking are influenced by profit sharing system. The data for assessing this thesis are acquired from the monthly financial reports published by Sharia Banks such as BSM and BMI from January 2001 to December 2004. The research based on the Error Correction Model in the long term shows that the increasing of allocation ratio of Murabahah to Musyarakah and Mudharabah results the increasing of non performing financing ratio. It indicates that the moral hazard problems are occurred in BMI. The moral hazard indication demonstrates that bank is both less careful in financing and less incentive in monitoring process. It also demonstrates the weakness of the Sharia bank's operational system in countering the debtor's moral hazard. The Granger Causality Test proves that profit sharing ratio (nisbah) between bank and debtor influences return ratio, however it does not influence financing allocation). On the other hand, financing allocation ratio influences nisbah ratio, furthermore in BSM case, return ratio influences nisbah ratio. This description shows that nisbah ratio is not only an instrument for calculating revenue/return distribution but also an instrument for Sharia bank in synchronizing profit sharing level with the interest rate in conventional bank."

"There are two purposes that want to be assessed in this study The _first purpose is to indicate whether the moral hazard problems are occurred in the Indonesian Sharia Bank (The moral hazard in this paper is the indirect Moral hazard which is the negligence of bank in the financing process influencing the moral hazard problems of the debtor in the other side. The second purpose is to assess whether the _financing policies in the Sharia Banking are influenced by profit sharing system, The data for assessing this paper are acquired from the monthly financial reports published by Sharia Banks such as BSM? and BMI from January 2001 to December 2004.

The research based on the Ever Correction Model in the long term shows that the increasing of allocation ratio of Murabahah to Musyarakah and Mudharabah results the increasing of non performing financing ratio. It indicates that the moral hazard problems are occurred in BML The moral hazard indication demonstrates that bank is both less careful in financing and less incentive in monitoring process. It also demonstrates the weakness of the Sharia bank's operational system in countering the debtor's moral hazard The Granger Causality Test proves that profit sharing ratio (nisbah) between bank and debtor influences return ratio, however it does not influence financing allocation). On the other hand _financing allocation ratio influences nisbah ratio, furthermore in BSM case, return ratio influences nisbah ratio. This description shows that nisbah ratio is not only an instrument for calculating revenue/return distribution but also an instrument for Sharia bank in synchronizing profit sharing level with the interest Vale in conventional bank."