Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi yang terjadi di PT Pegadaian(Persero) pada tahun 2011 hingga 2018. Proses perubahan bentuk kelembagaan dariPERUM ke Perseroan Terbatas merupakan babak baru bagi PT Pegadaian (Persero)menuju transformasi kelembagaan yang berdaya saing. Mengingat dengan disahkannyaUU POJK NO 31 tahun 2016 yang menandai berakhirnya monopoli industri gadai dantumbuhnya industri jasa keuangan yang semakin inklusif, sehingga eksistensipertumbuhan perusahaan mengalami ancaman yang serius. Transformasi merupakangagasan besar yang dipilih PT Pegadaian (Persero) dalam membingkai, menyusun,merevitalisasi, dan memperbaharui konsep bisnis perusahaan kedepan.. Penelitian inimenggunakan pendekatan penelitian kualitatif Studi Kasus. Pengumpulan datadilakukan dengan wawancara mendalam dengan divisi terkait, observasi lapangan,dokumentasi data dan studi literatur. Teknik analisa data pada penelitian inimenggunakan pendekatan content analysis. Hasil penelitian menemukan bahwa prosesrenewal dalam studi kasus ini menghasilkan business model baru

---

ABSTRACTThis study aims to analyse the transformation happened in PT Pegadaian (A statedownedcompany) during period of 2011-2018. This changing process from the form ofstate-owned company is conducted for the purpose of transforming the company intocompetitive era. With the legalisation of UU POJK No.31.2016. This Study uses aqualitative research with the approach of Case Study. Data Collection is conducted byin-depth interviews with related divisions. Data analysis techniques in this study usedcontent analysis approach. The result of the study found that the renewal process in thiscase study resulted in a new business model"

"

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi yang terjadi di PT Pegadaian (Persero) pada tahun 2011 hingga 2018. Proses perubahan bentuk kelembagaan dari PERUM  ke Perseroan Terbatas merupakan babak baru bagi PT Pegadaian (Persero) menuju transformasi kelembagaan yang berdaya saing. Mengingat dengan disahkannya UU POJK NO 31 tahun 2016 yang menandai berakhirnya monopoli industri gadai dan tumbuhnya industri jasa keuangan yang semakin inklusif, sehingga eksistensi pertumbuhan perusahaan mengalami ancaman yang serius. Transformasi merupakan gagasan besar yang dipilih PT Pegadaian (Persero) dalam membingkai, menyusun, merevitalisasi, dan memperbaharui konsep bisnis perusahaan kedepan.. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif Studi Kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dengan divisi terkait, observasi lapangan, dokumentasi data dan studi literatur. Teknik analisa data pada penelitian ini menggunakan pendekatan content analysis. Hasil penelitian menemukan bahwa proses renewal dalam studi kasus ini menghasilkan business model baru.

 

---

This study aims to analyse the transformation happened in PT Pegadaian (A stated-owned company) during period of 2011-2018. This changing process from the form of state-owned company is conducted for the purpose of transforming the company into competitive era. With the legalisation of UU POJK No.31.2016. This Study uses a qualitative research with the approach of Case Study. Data Collection is conducted by in-depth interviews with related divisions. Data analysis techniques in this study used content analysis approach. The result of the study found that the renewal process in this case study resulted in a new business model

 

"

"Era perdagangan babas mengharuskan Pemerintah Republik Indonesia untuk bertindak lebih profesional dalam menjalankan roda pemerintahan dan menjauhkan dirt dart kepentingan individu atau kelompok tertentu, termasuk di dalamnya dalam rangka menjalankan roda perekonomian. Melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pemerintah berusaha untuk menjadi penggerak sekaligus sebagai contoh yang baik bagi rakyatnya dalam melakukan kegiatan bisnis. semi mengejar keuntungan yang sebesarbesarnya, Pemerintah memilih model perseroan terbatas sebagai kendaraan dalam menjalankan usahanya yang diimplementasikan dalam bentuk BUNN Persero.BUMN Persero sebagai badan hukum memiliki hak dan tanggung jawab pribaoi sebagaimana telah diatur dalam doktrin-daktrin perseroan terbatas, UU Perseroan Terbatas dan UU Badan Usaha Milik Negara. Untuk menunjang cita-cita luhur menjadi penggerak perekonomian yang baik, pemerintah berusaha senantiasa mengikuti aturan-aturan yang baik dan benar dalam menjalankan kegiatan usahanya, salah satunya adalah dengan mengimplementasikan doktrin pengelolaan perusahaan yang baik (good corporate governance) dalam BUN Persero. Doktrin tersebut menentukan langkah-langkah yang harus ditempuh demi menciptakan ikliin usaha yang baik.Namun di Indonesia seringkali pandangan mengenai kepentingan negara seolah merupakan alasan pembenar untuk menempuh jalan apapun, termasuk di dalamnya jalan yang melanggar asas-asas yang sebelumnya dijunjung tinggi dan dijadikan acuan. Urusan negara, urusan perusahaan dan korupsi semakin lama semakin dicampuradukkan pengertiannya sehingga menimbulkan kekacauan sistem peradilan dan iklim usaha di tanah air yang senyata nyatanya telah mengakibatkan kesimpangsiuran dalam putusan pengadilan.

---

Free-trade era requires the government of the Republic of Indonesia to act more professionally and distance itself from individual and group interest, especially in economic matters. The government hopes to utilize state owned enterprise to drive the economy and to act as a good model for other domestic enterprises. For greater profits, the government has chosen a limited company model as a vehicle to run its business organization in the form of limited state owned company (BUMN Persero).

State owned limited enterprise as a legal entity has its own rights and obligation as specified by limited liability company doctrine, law of Limited Liability Company and law of the State Owned Enterprise. The government in order to fulfill its role as economic driver always attempts to abide by the regulations such as implementing the principles of good corporate governance in the state owned limited enterprise. Such doctrine determines measures that need to be taken in order to ensure favorable business climate.

Nevertheless in Indonesia, state interest frequently is being used as a reason to justify measures that violate sound legal doctrines. For example, misunderstanding in regard to public and private realm of law, as well as incorrect interpretation of the definition of corruption has led to confusion in upholding the law."

"ABSTRAKKapailitan bukan suatu hal yang baru, karena menurut para sejarawan kepailitan sudah ada sejak abad ke-5 SM. Membahas mengenai kepailitan khsusunya di Indonesia tidak terlepas dari campur tangan para penjajah yang menerapkan peraturan mengenai hal tersebut. Dijajahnya Indonesia oleh Belanda 3,5 abad meninggalkan beberapa warisan hukum. Salah satunya mengenai hukum kepailitan. Saat ini pengaturan kepailitan di Indonesia diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pada tahun 2019 ini, PT.Kertas Leces yang notabennya adalah sebuah BUMN berbentuk persero dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga sampai pada tingkat akhir yaitu peninjauan kembali. Kasus ini merupakan kali pertama dalam sejarah suatu BUMN dinyatakan pailit. Terhadap suatu BUMN berbentuk persero berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, terhadap BUMN berbentuk Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Mengenai eksekusi harta pailit suatu BUMN berbentuk persero yang identik dengan perseroan terbatas tidak terdapat kekhususan yang dalam arti sama dengan perseroan terbatas lainnya kecuali terdapat aset pemerintah yang dipinjamkan (belum dipindah tangankan) kepada suatu BUMN yang tidak dapat dimasukan dalam boedel pailit sehingga tidak dapat dieksekusi."

"[ABSTRAKPenelitian tesis ini ditujukan untuk memahami batasan tanggung jawab Negara sebagai badan hukum publik sekaligus sebagai badan hukum privat, dalam menjalankan aktivitasnya. Ketika Negara melakukan penyertaan Modal dalam suatu BUMN Persero dalam bentuk kepemilikan saham, baik seluruhnya atau sebagian, maka pada prinsipnya posisi Negara adalah sebagai pemegang saham. Dalam penelitian ini dibahas mengenai bagaimana pembatasan tanggung jawab Negara dalam kasus kepailitan BUMN Persero, dikaitkan dengan Three Keywords Theory, dan upaya apa saja yang dapat dilakukan oleh Negara terhadap potensi kerugian yang dianggap sebagai risiko keuangan negara atau risiko fiskal dalam suatu kepailitan BUMN Persero. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif dengan analisis data secara kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan terhadap kekayaan Negara yang dipisahkan pada perusahaan Negara (BUMN Persero), maka segala bentuk penguasaan, risiko, dan tata kelola beralih kepada BUMN Persero. Konsekuensi hukumnya, terhadap risiko bisnis yang bakal muncul dalam pengelolaan BUMN Persero pada prinsipnya merupakan risiko bisnis, dan bukan risiko keuangan negara.Dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan tanggung jawab Negara dalam kasus kepailitan BUMN Persero, apabila ditinjau berdasarkan Three Keywords Theory dan teori pendukung lainnya, hanya sebatas pada jumlah kekayaan negara yang sudah dipisahkan dari APBN dan disetor sebagai modal BUMN Persero. Sebagai langkah antisipasi adanya potensi kerugian terhadap risiko bisnis, maka dalam kedudukannya sebagai pemegang saham, Negara dapat mengawasi dan turut serta berpartisipasi dalam penerapan prinsip good corporate governance (GCG) dalam BUMN Persero. Sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang saham dalam suatu perseroan, berdasarkan pengelolaan prinsip perusahaan yang sehat, maka Negara dapat meminta pertanggungjawaban hukum kepada Direksi atau bahkan melakukan upaya hukum melalui lembaga peradilan.

---

ABSTRACTThis thesis survey is aimed to understand the limitation of responsibility of a State as public legal entity as well as private legal entity in running it’s activities. Whenever a State conduct equity capital in a BUMN Persero in the form of shares ownership, either partially or entirely ownwership, therefore in this case the country functions as share holder. Matters analyzed in this research is how is the responsibility limitation of a country State-Owned Enterprise (BUMN Persero) bankruptcy case related to Three Keywords Theory. And what efforts can be conducted over loss potential which is recognized as state financial risks or fiscal risks in BUMN Persero bankruptcy. The methode of this research is juridical normative with qualitative analysis.The result of this research shows than the assets separated from State-Owned Enterprise (BUMN Persero), every occuring responsibility, risks and management shifted to BUMN Persero. And the legal consequencies againts business risks principly a private risks, and will not be state financial risks.Overviewed from the above mentioned Three Keywords Theory and other supporting theories, the responsibility of a country in State-Owned Enterprise (BUMN Persero) bankruptcy case, only on the side of the sum of state assets that is already separated from National APBN (National Budget) and being cashed as BUMN Persero capital. In anticipating the posibility of beeing lost by the private risks, the government will also watch and evaluate and involves in implementing good corporate government in BUMN Persero. As legal responsibility, the State can request the boards of directors the report of responsibility. And furthermore, the State (Government) can imply Court legal efforts.;This thesis survey is aimed to understand the limitation of responsibility of a State as public legal entity as well as private legal entity in running it’s activities. Whenever a State conduct equity capital in a BUMN Persero in the form of shares ownership, either partially or entirely ownwership, therefore in this case the country functions as share holder. Matters analyzed in this research is how is the responsibility limitation of a country State-Owned Enterprise (BUMN Persero) bankruptcy case related to Three Keywords Theory. And what efforts can be conducted over loss potential which is recognized as state financial risks or fiscal risks in BUMN Persero bankruptcy. The methode of this research is juridical normative with qualitative analysis.The result of this research shows than the assets separated from State-Owned Enterprise (BUMN Persero), every occuring responsibility, risks and management shifted to BUMN Persero. And the legal consequencies againts business risks principly a private risks, and will not be state financial risks.Overviewed from the above mentioned Three Keywords Theory and other supporting theories, the responsibility of a country in State-Owned Enterprise (BUMN Persero) bankruptcy case, only on the side of the sum of state assets that is already separated from National APBN (National Budget) and being cashed as BUMN Persero capital. In anticipating the posibility of beeing lost by the private risks, the government will also watch and evaluate and involves in implementing good corporate government in BUMN Persero. As legal responsibility, the State can request the boards of directors the report of responsibility. And furthermore, the State (Government) can imply Court legal efforts., This thesis survey is aimed to understand the limitation of responsibility of a State as public legal entity as well as private legal entity in running it’s activities. Whenever a State conduct equity capital in a BUMN Persero in the form of shares ownership, either partially or entirely ownwership, therefore in this case the country functions as share holder. Matters analyzed in this research is how is the responsibility limitation of a country State-Owned Enterprise (BUMN Persero) bankruptcy case related to Three Keywords Theory. And what efforts can be conducted over loss potential which is recognized as state financial risks or fiscal risks in BUMN Persero bankruptcy. The methode of this research is juridical normative with qualitative analysis.The result of this research shows than the assets separated from State-Owned Enterprise (BUMN Persero), every occuring responsibility, risks and management shifted to BUMN Persero. And the legal consequencies againts business risks principly a private risks, and will not be state financial risks.Overviewed from the above mentioned Three Keywords Theory and other supporting theories, the responsibility of a country in State-Owned Enterprise (BUMN Persero) bankruptcy case, only on the side of the sum of state assets that is already separated from National APBN (National Budget) and being cashed as BUMN Persero capital. In anticipating the posibility of beeing lost by the private risks, the government will also watch and evaluate and involves in implementing good corporate government in BUMN Persero. As legal responsibility, the State can request the boards of directors the report of responsibility. And furthermore, the State (Government) can imply Court legal efforts.]"

"Penelitian ini membahas mengenai penyertaan modal negara khususnya yang berbentuk barang milik negara kepada PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan mengenai peralihan kekayaan badan usaha dari Djawatan Kereta Api sampai PT KAI. Dalam penyelenggaraan kegiatan perkeretaapian selama ini masih terdapat beberapa barang milik negara berbentuk tanah atau bangunan yang belum disertakan melalui Peraturan Pemerintah. Selain itu perubahan bentuk dari Perusahaan Jawatan (Perjan) ke Perusahaan Umum (Perum) tidak otomatis mengalihkan kekayaan PT KAI karena Perjan merupakan badan hukum publik sedangkan Perum merupakan badan hukum privat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif dengan mengaitkan Peraturan Pemerintah tentang perubahan bentuk Perusahaan Kereta Api dan Penyertaan Modal Negara pada PT Kereta Api dengan teori keuangan negara dan pemisahan kekayaan negara. Penyertaan modal negara kepada Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk barang milik negara wajib melalui mekanisme Pemindahtanganan barang milik negara dan wajib dimuat di dalam Peraturan Pemerintah agar penyertaan modal negara sah secara hukum. Langkah yang harus dilakukan adalah Kementerian Perhubungan harus melakukan penertiban barang milik negara terhadap aset yang belum beralih ke PT KAI, sedangkan bagi PT KAI harus meminta dilakukannya penyertaan modal negara terhadap aset yang belum jelas statusnya melalui Peraturan Pemerintah.

---

This thesis mainly discuss how the inclusion of state capital, especially in the form of state-owned property to PT Kereta Api Indonesia or PT KAI and about the goods switchover since Djawatan Kereta Api to PT KAI. That being said, there are some state-owned property in the form of land and buildings that are still not being

switched over. Moreover, the change of shape from Perusahaan Jawatan or Perjan to Perusahaan Umum or Perum does not automatically transfer the asset to PT KAI because Perjan is a public legal entity, while Perum is a private public legal entity.

This thesis use normative juridical method by analyzing the rules about the change of shape of the Railway Company and state capital inclusion on PT KAI to theories

about state finance and the separation of state goods. The inclusion of state capital in the form of goods towards the state-owned company must be done through a

transfer mechanism of state-owned properties and need to be written in a government regulation to make those inclusion legally acclaimed. The Ministry of Transportation need to audit all of the state-owned properties that are yet to be transferred to PT KAI, while PT KAI must be pushing for a government regulation

which includes state capital towards unidentified assets."

"Focus penelitian ini adalah untuk menganlisa empat portofolio bisnis yang dikelola PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) yaitu Bisnis Ferry Komersial, Bisnis Ferry Keperintisan, Bisnis Pelabuhan Ferry dan Bisnis Usaha Aneka. Tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi dan merekomendasikan strategi level korporasi yang sesuai yang dapat diimplementasikan oleh perusahaan dengan tujuan meningkatkan nilai perusahaan. Strategi level korporasi merupakan hal yang mendasar karena menyangkut keseluruhan tujuan dan ruang lingkup organisasi, bagaimana nilai akan ditambahkan kepada bagian-bagian perusahaan yang berbeda dan akhirnya menciptakan nilai bagi pemegang saham. Penelitan ini dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif-studi kasus dimana data diperoleh dari wawancara dengan manajemen korporasi dan manajer unit bisnis, laporan-laporan perusahaan, referensi buku, jurnal ilmiah dan materi publikasi lainnya. Konsep utama dalam analisis penelitian berdasarkan kerangka Corporate Parenting dari Goold, Campbell & Alexander (1994), Strategi Level Korporasi dari Coulter (2002) and Restrukturisasi dari Hill & Jones (2002). Analisis portofolio dengan kerangka Corporate Parenting mengidentifikasi tingkat kesesuaian antara kebutuhan unit bisnis dengan keahlian yang dimiliki perusahaan induk yang akan berdampak pada pembentukan nilai perusahaan atau penghancuran nilai perusahaan. Berdasarkan hasil analisis, Bisnis Ferry Komersial dan Bisnis Pelabuhan berada di wilayah Heartland dan strategi level korporasi terbaik adalah melalui Strategi Pertumbuhan, sementara Bisnis Ferry Keperintisan dan Usaha Aneka Jasa masing-masing berada di wilayah Value Trap dan Edge of Heartland dimana strategi terbaik adalah dengan Strategi Restrukturisasi. Namun, penelitian ini tidak secara lebih jauh mendiskusikan tentang strategi level bisnis untuk setiap unit bisnis dan bagaimana pelaksanaan strateginya. Terakhir, pendekatan penelitian yang sama perlu dilakukan untuk subjek perusahaan yang berbeda khusunya pada Badan Usaha Milik Negara.

---

The focus of this research is to analyze four business portfolio managed by PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) which are Commercial Ferry, Pioneer Ferry, Port Business and Auxiliary Business. The main objective is to identify and recommend suitable corporate level strategy that might be implemented by corporation in order to enhance value. Corporate level strategy is very fundamental because it concerns with overall purpose and scope of an organization, how value will be added to different part of the organization and finally create shareholder value.

The research was performed with qualititave-case study research where data collected from interview with corporate management and business unit manager, company?s reports, reference books, journal and publication.The main concept in research analysis is base on Corporate Parenting Framework of Goold, Campbell & Alexander (1994), Corporate Level Strategy of Coulter (2002) and Restructuring from Hill & Jones (2002). Portfolio analysis using Corporate Parenting Framework is identifying the level of fitness between business unit needs and corporate parent skills that will affect corporate?s value creating or value destroying.

Based on analysis, Commercial Ferry and Port Business are in Heartland area which best corporate strategy is Growth, while Pioneer Ferry and Auxiliary Business is each in Value Trap and Edge of Heartland area which best strategy is Restructuring. However this research does not further discuss about business level strategy for each business and it implementation. Lastly, same approach of research is need to be conducted to another subject of corporate parenting strategy especially for stated-owned company."

"Tulisan ini menganalisis terkait dengan inkonsistensi atau diferensiasi pendapat hakim terkait dengan putusan-putusan atas Permohonan Kepailitan BUMN (Persero). Penulisan atas Tesis ini disusun dengan menggunakan metode penelitian Yuridis-Normatif. BUMN (Persero) merupakan salah satu bentuk BUMN di Indonesia yang terbagi atas saham dengan minimal kepemilikan 51% oleh negara. Penyertaan modal oleh negara kepada BUMN (Persero) berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, sehingga pertanggungjawaban pengelolaannya menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Maka dari itu, regulasi dan ketentuan dalam BUMN (Persero) mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Adapun ketika BUMN (Persero) mengalami permasalahan keuangan dan berakhir menghadapi Kepailitan, timbul permasalahan mengenai status keuangan BUMN (Persero) maupun legalitas pihak yang dapat mengajukan Permohonan Kepailitan. Hingga saat ini belum ada pengaturan yang jelas terkait dengan entitas keuangan BUMN (Persero) dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Apabila mengacu pada Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengakibatkan muncul perbedaan konsepsi dalam memahami bisa atau tidaknya  BUMN (Persero) dinyatakan pailit.

---

This thesis analyzes the inconsistency of judges' verdict regarding Bankruptcy of State-Owned Enterprises. The thesis is using the Juridical-Normative research method. State-Owned Enterprises in Indonesia has a minimum of 51% ownership by the government. The state's capital injection into State-Owned Enterprises comes from separated state wealth, and therefore, its management accountability adheres to the principles of good corporate governance. Hence, regulations and provisions within State-Owned Enterprises follow the stipulations in Limited Liability Companies regulation. When State-Owned Enterprises face financial issues leading to bankruptcy, challenges arise concerning the financial status and the legality of parties eligible to file for bankruptcy. There is no clear regulation regarding the financial entities of State-Owned Enterprises in State’s Finance regulation. Referring to the State’s Treasury regulation is still not clear in differing conceptions in understanding whether a legal entity such as State-Owned Enterprises can be declared bankrupt or not."

"Tulisan ini menganalisis bagaimana penerapan permohonan PKPU dalam kasus kepailitan PT Merpati Airlines sebagai Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk persero dan menjalankan penugasan khusus berupa public service obligation sekaligus membandingkan pengaturan mengenai permohonan PKPU pada Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik di negara lain, yakni Amerika dan India. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian Yuridis normatif dengan melakukan analisis permasalahan berdasarkan aturan perundang-undangan yang berkaitan. Aturan mengenai  kewenangan pemohon kepailitan dan PKPU bagi BUMN sebenarnya telah diatur dalam pasal 2 ayat (5) UU No.37 Tahun 2004  tentang  kepailitan dan PKPU. Pasal tersebut menyatakan bahwa hanya Menteri Keuangan yang  memiliki legal standing dalam mengajukan permohonan kepailitan dan PKPU terhadap BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik. Frasa kepentingan publik yang hanya dikaitkan dengan jumlah komposisi modal negara dan saham dapat menimbulkan permasalahan. Terlebih pada Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Persero dan menjalankan public service obligation, karena berdasar pasal tersebut Permohonan kepailitan dan PKPU atas BUMN persero tidak berlaku aturan khusus dan dapat dimohonkan oleh debitor dan kreditor. Sedangkan, di negara Amerika dan India terdapat aturan pengecualian terhadap  Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik Arti sektor Perkeretaapian dan ketenagalistrikan  di mana atas BUMN tersebut dianggap sebagai bagian dari pemerintahan bukan sekedar BUMN saja, sehingga atas BUMN di kedua negara tersebut proses penyelesaian yang dapat dipilih hanyalah reorganisasi bukan likuidasi. Secara singkat, indikator mengenai BUMN yang bergerak untuk kepentingan publik dalam pengaturan perundang-undangan  bagi kepailitan BUMN di Indonesia kurang spesifik. Oleh karena itu, perlu  dilakukan penambahan indikator atau aturan pengecualian terhadap BUMN yang menjalankan kepentingan publik Sebagai upaya perlindungan terhadap public service obligation yang dijalankannya mengigat dahsyatnya akibat hukum dari kepailtan itu sendiri.

---

This thesis analyzes how the PKPU application is implemented in the bankruptcy case of PT Merpati Airlines as a State-Owned Enterprise in the form of a limited liability company and carries out special principles in the form of public service obligations, as well as comparing the regulations regarding PKPU applications in State-Owned Enterprises in other countries, America and India. This thesis using normative juridical research methods by analyzing problems based on relevant laws and regulations. The rules regarding permits for bankruptcy and PKPU applications for BUMN are actually regulated in article 2 paragraph (5) of  Law No. 37 of 2004 concerning bankruptcy and PKPU. This article states that only the Minister of Finance has the legal standing to submit bankruptcy and PKPU petitions against SOEs that operate in the public interest sector. The phrase public interest which is only linked to the composition of state capital and shares can cause problems. Moreover, for State-Owned Enterprises which are in the form of Persero and carry out public service obligations, because based on this article, bankruptcy and PKPU applications for state-owned companies do not apply special rules and can be requested by debtors and creditors. Meanwhile, in America and India, the government orders sending to State-Owned Enterprises which operate in the field of public interest. The meaning of the railway and electricity sectors is that these SOEs are considered part of the government, so that the SOEsin these two countries have a clear resolution process that can be selected is only reorganization, not liquidation. In short, indicators regarding BUMN operating in the public interest in the regulation of regulations for BUMN bankruptcy in Indonesia are less specific. Therefore, it is necessary to add indicators or regulations for BUMN that carry out public interests as an effort to protect the public service obligations they carry out considering the enormity of the legal consequences of bankruptcy itself."

"Tesis ini menjelaskan kendala-kendala yang dialami Kurator dalam eksekusi aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berbentuk Persero (BUMN Persero) dalam kepailitan di Indonesia. Penelitian ini menitikberatkan pada upaya Kurator dalam mengatasi permasalahan tersebut melalui pendekatan yuridis empiris, karena penelitian ini menemukan adanya disinkronisasi peraturan tentang kepailitan BUMN, yaitu antara UU Kepailitan dengan undang-undang lainnya, serta poin-poin dalam UU Kepailitan itu sendiri. Contoh yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah PT Kertas Leces (Persero) yang sudah terlanjur pailit dan mengalami penyitaan atas harta pailitnya. Selain itu, Penulis akan menggunakan pengaturan eksekusi kepailitan BUMN dari negara lain untuk menjadikan bahan analisa Penulis perihal perbandingan pengimplementasiannya dengan kasus hukum tersebut di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 2 (dua) tahap eksekusi aset – i) pengelolaan; dan ii) penyelesaian aset pailit. Namun masih terdapat kendala, baik internal maupun eksternal, dengan campur tangan pemerintah yang cukup besar. eksekusinya upaya Kurator untuk mengatasi kendala kepailitan BUMN Persero dengan mengirimkan surat kepada seluruh instansi terkait, menginventarisasi aset dan dokumen legal milik BUMN PT Persero (seperti halnya dalam kasus PT Kertas Leces (Persero)) yang dibutuhkan dalam proses aset dalam kepailitan.

---

This thesis describes the obstacles experienced by Curators in the execution of assets of State-Owned Enterprises (BUMN) in the form of Corporation (BUMN Persero) in bankruptcy in Indonesia. This study focuses on the Curators’ efforts to overcome these problems by using an empirical juridical approach, because this research finds a desynchronization of regulations regarding the bankruptcy of BUMN, namely between the Bankruptcy Law and other laws, as well as points in the Bankruptcy Law itself. An example that can be taken in this research is PT Kertas Leces (Persero) which is already bankrupt and has experienced confiscation of its bankrupt assets. In addition, the Author will use the bankrupt State-Owned Enterprise execution arrangements from other countries to make the Author’s analysis material as comparison of its implementation with the legal case in Indonesia. The results show that there are 2 (two) stages of asset execution, namely: i) management; and ii) settlement of bankrupt assets. However, there are still obstacles occurred, both internal and external aspects related with considerable government intervention. Execution of the Curator’s effort to overcome the constraints of the bankruptcy of BUMN Persero by sending letters to all relevant agencies, inventorying assets and legal documents belonging to BUMN Persero (as in the case of PT Kertas Leces (Persero) which are needed in the process of assets in bankruptcy."