Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTThis study aims to examine the existence of counterproductive effects of Rice For Poor (Raskin) program on labor supply. The impact evaluation is done by a combination of Difference-in-Difference and Propensity Score Matching methods. The estimation results shown that Raskin has a significant impact on decreasing of households head working hours, especially on male. Based on these findings, it can be concluded that Raskin has a counterproductive effect on labor supply, but there is no evidence to say Raskin makes people lazy."

"Salah satu permasalahan yang muncul pada perusahaan rintisan di beberapa tahun terakhir adalah tingginya tingkat turnover intention. Diantara banyak faktor, salah satu faktor penyebab utama munculnya turnover intention adalah kurangnya career growth opportunity. Adapun bentuk penelitian ini terbagi menjadi dua studi, yaitu studi 1 merupakan penelitian kuantitatif korelasional antara variabel career growth opportunity dan turnover intention dengan 100 partisipan yang terlibat . Studi 1 bertujuan untuk melihat hubungan antar variabel di perusahaan rintisan X. Alat ukur yang digunakan adalah Turnover Intention - 6 Scale (TIS-6) dan Career Growth Scale. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik korelasi Pearson Product Moment. Hasil penelitian studi 1 menunjukkan bahwa adanya hubungan negatif yang signifikan antara career growth opportunity dengan turnover intention. Terdapat dua dimensi career growth opportunity yang menunjukkan korelasi negatif yang signifikan, yaitu career goals progress dan promotion speed sedangkan dimensi professional ability development dan salary growth tidak berkorelasi secara signifikan. Kemudian, dilanjutkan dengan studi 2 yaitu program intervensi dengan jenis penelitian eksperimen dan melibatkan 4 partisipan yang memiliki skor terendah pada studi 1. Studi 2 ini bertujuan untuk melihat adanya perbedaan sebelum dan sesudah diberikan perlakuan melalui career planning coaching. Hasil penelitian studi 2 dengan pemberian intervensi career planning coaching menunjukkan adanya perbedaan skor secara signifikan pada variabel turnover intention antara sebelum dan sesudah diberikan intervensi (p= 0.02, p<0.05). Artinya, program intervensi career planning coaching berpengaruh secara signifikan dalam menurunkan tingkat persepsi terhadap turnover intention

---

One of the problems that has arisen in startups in recent years is the high level of turnover intention. Among many factors, one of the main causes of turnover is a lack of career growth opportunities. The form of this research is divided into two studies, namely Study 1, which is a quantitative correlational study between career growth opportunity and turnover intention variables with 100 participants involved. Study 1 aims to look at the relationship between variables in Startup X. The measuring tools used are the Turnover Intention - 6 Scale (TIS-6) and the Career Growth Scale. The analysis technique used is the Pearson Product Moment correlation point. The results of Study 1 show that there is a significant negative relationship between career growth opportunities and turnover intention. There are two dimensions of career growth opportunity that show a significant negative correlation, namely career goal progress and promotion speed, while the dimensions of professional ability development and salary growth are not significantly correlated. Then proceed with study 2, which is an intervention program with the type of experimental research and involves 4 participants who had the lowest score in study 1. Study 2 aims to see if there are any differences before and after being given treatment through career planning coaching. The results of study 2 with the provision of career planning coaching interventions showed that there was a significant difference in scores on the turnover intention variable between before and after being given the intervention (p=0.02; p<0.05). This means that the career planning coaching program intervention has a significant effect on reducing perceptions of turnover intention."

"Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pengaruh karakteristik rumah tangga, karakteristik individu, faktor pekerjaan dan faktor tempat tinggal terhadap penawaran tenaga kerja usia muda dengan menggunakan data Susenas Triwulan III Tahun 2012. Unit analisisnya adalah tenaga kerja usia 15-24 tahun. Hasil regresi model Probit menunjukkan bahwa variabel jenis kelamin, pendidikan, status perkawinan, kesehatan, status kepala rumah tangga, pendapatan rumah tangga, dan tempat tinggal signifikan berpengaruh terhadap probabilitas bekerja. Selain itu, hasil regresi two-step Heckman menunjukkan variabel penghasilan/upah, jenis kelamin, pendidikan, status perkawinan, kesehatan, status kepala rumah tangga, pendapatan rumah tangga, lapangan pekerjaan dan tempat tinggal signifikan berpengaruh terhadap jam kerja tenaga kerja usia muda.

---

This research aims to study the effect of household characteristics, individual characteristics, employment and residence factors on youth labor supply using Susenas 2012. The respondents are young people aged 15-24 years old. Probit regression results of the model indicate that the variable gender, education, marital status, health, status of the household head, household income, and residence significantly affect the probability of working. In addition, the two-step Heckman regression results showed variable income/wages, gender, education, marital status, health, status of the household head, household income, employment and residence significantly affect working hours of youth employment."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai hak pekerja/buruh PT. Panen Lestari Internusa yang terkena pemutusan hubungan kerja. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian ini menemukan peranan-peranan hukum dalam mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja. Hukum mengatur dan membatasi alasan-alasan apa uang dapat menjadi dasar terjadinya pemutusan hubungan kerja. Pemberi kerja tidak dapat melakukan pemutusan hubungan kerja dengan semen-mena terhadap karyawannya sendiri. Pekerjaan sebagai hak setiap warga negara harus dilindungi oleh hukum. Pemutusan hubungan harus merupakan langkah terakhir dalam perselisihan hubungan kerja. Dan semua pihak wajib melakukan segala upaya untuk menyesuaikan perselisihan sebelum melakukan pemutusan hubungan kerja.ABSTRAKThe focus of this study is about labor right in PT. Panen Lestari Internusa that has been terminated from employment. This research found that law could act as an instrument to prevent termination of employment. Law controls and limits the reasons for termination employment. Employers can't easily terminate employment of their own employee. Job as a right for all citizens must be protected by the law. Termination of employment must be a last resort in settling employment disputes. All parties must do all possible efforts to settle a dispute before terminating employment."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang faktor penghambat dan pendukung keseteraanpemenuhan hak buruh perempuan di NV. STTC Pematangsiantar. Penelitian inimenggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasilpenelitian menunjukkan bahwa faktor penghambat pemenuhan hak buruhperempuan adalah pemahaman hak dan kewajiban, kontrol perusahaan, danlemahnya peran serikat buruh serta pemerintah. Faktor yang dapat mendukungnyayaitu peran strategis dari serikat buruh dan peran pemerintah

---

ABSTRACTThis thesis discusses the facilitating and impeding factors for fulfillment of femalelabor’s rights equality in NV. STTC Pematangsiantar. This research uses aqualitative approach and descriptive method. The result of this research showsthat the factors that impede the fulfillment of female labour’s rights are theunderstanding of rights and duties, the company’s control, and the insufficientroles of labor unions and the government. The facilitating factors include thestrategic role of labor unions and role of government"

"Program Kartu Prakerja merupakan inisiasi yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kompetensi/keterampilan kerja dan kewirausahaan. Semenjak berjalan dari tahun 2020, Prakerja terbukti menjadi solusi mengatasi pengangguran dan juga meningkatkan keterampilan melalui pelatihan yang diberikan dengan berbasis digital. Adanya isu pengangguran yang masih didominasi oleh lulusan pendidikan vokasi menjadi tantangan bagi Indonesia dalam menghasilkan lulusan yang siap kerja. Dengan demikian keberadaan program pelatihan Kartu Prakerja membuka peluang untuk mengakomodir para lulusan yang masih menganggur ataupun ingin meningkatkan keterampilan bekerja. Hasil analisis menemukan bahwa penerima Pelatihan Prakerja memiliki hubungan yang signifikan dalam meningkatkan partisipasi bekerja dan meningkatkan upah, dengan hasil yang secara spesifik lebih besar pada penerima berpendidikan vokasi dibandingkan dengan pendidikan umum dalam berpartisipasi kerja baik itu di sektor formal ataupun sebagai entrepreneur. Selain itu, ditemukan juga hubungan yang signifikan dalam meningkatkan upah terkhusus untuk penerima yang berpendidikan vokasi. Adanya faktor kemampuan transisi sekolah ke pekerjaan yang lebih baik bagi pendidikan vokasi dapat menjadi alasan tidak ditemukannya hubungan yang signifikan terhadap kenaikan upah pada penerima yang berpendidikan umum.

---

The Pre-Employment Card Program is an initiative implemented by the Indonesian government to improve work competencies/skills and entrepreneurship. Since running from 2020, the program has proven to be a solution to overcome unemployment and also improve skills through digitally-based training. The issue of unemployment, which is still dominated by vocational education graduates, is a challenge for Indonesia in producing graduates who are ready to work. Thus the existence of the Pre-Employment Card training program opens up opportunities to accommodate graduates who are still unemployed or want to improve their work skills. The results of the analysis found that Pre-Employment Training recipients have a significant relationship in increasing work participation and increasing wages, with results that are specifically greater for vocational education recipients compared to general education in participating in work either in the formal sector or as an entrepreneur. In addition, there is also a significant relationship in increasing wages specifically for vocational-educated recipients. The existence of a better school-to-work transition ability factor for vocational education could be the reason for the lack of a significant relationship to wage increases for general education recipients."

"Tugas akhir ini merupakan laporan kegiatan dalam upaya menyelesaikan persoalan dalam poses seleksi yang terjadi ada di KPK. KPK adalah suatu organisasi baru yang berdiri secara resmi pada tanggal 23 Desember 2003. Dan mempunyai visi serta misi utama yaitu memberantas korupsi di Indonesia.Sebagai suatu organisasi baru KPK membutuhkan sumber daya manusia untuk menjalankan seluruh kegiatan KPK. Karyawan KPK yang dibutuhkan dimulai dari jabatan deputi hingga karyawan dengan level yang lebih rendah.KPK memandang perlu adanya sebuah proses seleksi untuk mencari orang-orang yang berkompenten dan mempunyai integritas tinggi dalam hal pemberantasan korupsi di Indonesia.Sebagai suatu lembaga baru yang belum pernah melakukan suatu proses seleksi KPK menggunakan jasa konsultan sebagai pelaksanaannya. Akan tetapi proses seleksi itu kurang memenuhi keinginan KPK atau dengan kata lain kurang "pas", ada calon - calon yang kurang memenuhi syarat tetapi lolos untuk mengikuti wawancara akhir, ataupun ada calon yang seharusnya menjadi kandidat untuk jabatan A tetapi ditempatkan untuk menjadi kandidat pada jabatan B.Setelah melakukan penelitian, bagaimana hal itu dapat terjadi ditemukan lah bahwa proses seleksi di KPK terlalu lama dan panjang sehingga membuat para peserta dan juga pelaku wawancara menjadi jenuh, belum lagi tekanan-tekanan yang didapat baik secara internal maupun eksternaI. Membuat proses seleksi tidak menjadi menyenangkan dan kondusif.Untuk mengatasi hal itu penulis mencoba memberikan sebuah alternatif solusi baru, yaitu dengan memperpendek rangkaian proses seleksi di KPK dengan tidak melupakan hal-hal pokok yang harus dilakukan. Pada Tahap proses seleksi sebelumnya dibutuhkan sembilan tahapan dengan waktu hampir 3 bulan tetapi pada altematif solusi yang baru hanya dibutuhkan 7 tahapan saja dan waktu kurang lebih hanya 2 bulan saja.Diharapkan dengan adanya suatu proses seleksi yang baru ini KPK dapat lebih cepat mendapatkan dan menemukan orang-orang yang dicarinya untuk segera bekerja serta melaksanakan tugas KPK."

"Masalah pengangguran dan kebijakan ketenagakerjaan menjadi prioritas pemerintahan melalui kebijakan pemerintah yang berorientasi pada full employment yang diharapkan akan berdampak pada peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Konsep welfare to work (WTW) saat ini telah menjadi pembahasan sentral di banyak negara saat berbicara tentang isu pengangguran dan ketenagakerjaan. Model ini adalah salah satu oprasional dari pendekatan Active Labour Market Policy (ALMP) yang muncul sebagai kritik atas pendekatan lama yaitu Passive Labour Market Policy (PLMP). Untuk mengatasi hal tersebut maka perlu dikembangkan sebuah pendekatan yang secara jelas dan sistematis benar-benar mengantarkan para pencari kerja untuk dapat kembali bekerja. Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) melakukan identifikasi atas faktor-faktor penentu atas dukungan implementasi Program Kartu Prakerja; (2) Menyusun disain hubungan antar lembaga antar pemerintah pelaksana Program Kartu Prakerja dengan lembaga penyedia jasa swasta dan organisasi lokal; (3) Menyusun mekanisme insentif baik bagi pencari kerja maupun lembaga penyedia layanan WTW khususnya pada pencari kerja dari kelompok rentan; (4) Menyusun desain program peningkatan kapasitas dan profesioanalitas petugas penyedia pelayanan lapangan (frontliner-activation workers) 5) Memetakan persepsi kelompok terdampak atas keberadaan Program Kartu Prakerja di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Program Kartu Prakerja adalah suatu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah ditengah kondisi pandemi COVID-19 sebagai suatu social safety net dan untuk melatih serta meningkatkan kompetensi angkatan kerja menghadapi bonus demografi pada tahun 2030. Sosialisasi yang digunakan oleh pihak dinas secara intensif hanya dilakukan melalui satu platform media sosial (instagram). Selain itu, interaksi yang terjadi dalam akun tersebut dapat dikatakan sangat minim dan kurang efektif."

"Kepesertaan Atlet pada program jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan pekembangan yang relatif baru dan muncul bersamaan dengan berlakunya Pasal 100 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan yang menyatakan bahwa Olahragawan dan Pelaku Olahraga diberikan perlindungan jaminan sosial yang merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional. Tulisan ini menganalisis bagaimana penyelenggaraan kepesertaan tersebut oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atau BPJamsostek, menggunakan metode penelitian doktrinal dengan tujuan problem identification dan berbentuk preskriptif. Profesi atlet berhak mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan yang memadai, mengingat atlet memiliki potensi cedera yang tinggi selama beraktivitas, durasi karir yang cenderung singkat, dan adanya tantangan finansial saat memasuki masa pensiun. Dalam hal pelaksanaannya, BPJamsostek mengklasifikasikan profesi atlet dalam kategori peserta Pekerja Bukan Penerima Upah. Kategori ini dianggap kurang tepat bagi Atlet Pelatda DKI Jakarta, dikarenakan hubungan antara Atlet Pelatda DKI Jakarta dengan KONI Provinsi DKI Jakarta memenuhi unsur hubungan kerja, dan dapat disebut sebagai hubungan kerja. Sehingga Atlet Pelatda DKI Jakarta lebih pantas untuk dikategorikan sebagai “Pekerja Penerima Upah” dan memperoleh manfaat sesuai kategori tersebut. Pada tanggal 26 September 2023, KONI Provinsi DKI Jakarta menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan BPJamsostek. Kerja sama tersebut memiliki tujuan utama memenuhi amanat UU Keolahragaan yang mengharuskan negara memberikan dukungan program jaminan sosial ketenagakerjaan kepada para atlet. Akan tetapi, kerja sama tersebut masih memiliki beberapa kekurangan, diantaranya adalah belum adanya upaya sosialisasi terkait dengan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada atlet, beberapa atlet masih mendaftarkan diri mereka secara mandiri dalam jaminan sosial ketenagakerjaan, dan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan dipotong langsung dari honor bulanan atlet. Oleh karena itu, KONI DKI Jakarta perlu mengadakan sosialisasi dan melaksanakan kewajibannya sebagai pemberi kerja dengan memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada Atlet Pelatda DKI Jakarta.

---

The participation of athletes in the employment social security program is a relatively new development that emerged concurrently with the enactment of Article 100 of Law Number 11 of 2022 concerning Sports, which states that athletes and sports performers are entitled to social security protection as part of the National Social Security System. This paper analyzes how this participation is organized by the Employment Social Security Agency or BPJamsostek, using doctrinal research methods with the objectives of problem identification and prescriptive analysis. Athletes are entitled to adequate employment social security, considering their high potential for injuries during activities, relatively short career duration, and financial challenges upon entering retirement. In practice, BPJamsostek classifies the athlete profession under the category of Non- Wage Workers. This categorization is considered inappropriate for DKI Jakarta Regional Training Center Athletes (Pelatda) because the relationship between them and the Jakarta Provincial Sports Committee (KONI DKI Jakarta) fulfills the criteria of an employment relationship and can be considered as such. Therefore, DKI Jakarta Regional Training Center Athletes are more suitable to be categorized as "Wage Workers" and receive benefits accordingly. On September 26, 2023, KONI DKI Jakarta signed a Cooperation Agreement with BPJamsostek. The main objective of this collaboration is to fulfill the mandate of the Sports Law, which requires the state to support the employment social security program for athletes. However, this collaboration still has several shortcomings, including the lack of efforts to socialize employment social security to athletes, some athletes registering independently in the program, and the deduction of social security contributions directly from athletes' monthly honorariums. Therefore, KONI DKI Jakarta needs to conduct socialization and fulfill its obligations as an employer by providing employment social security protection to DKI Jakarta Regional Training Center Athletes."