Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKBerdasarkan keputusan menteri keuangan nomor 974/KMK.o1/2016 tentang implementasi inisiatif strategis program reformasi birokrasi dan transpormasi kelembagaan kementerian keuangan mengatur bahwa salah satu tema sentral dalam inisiatif strategis program reformasi kelembagaan adalah pengembangan sumber daya manusia Kementerian keuangan melalui Corpu. Badan Pendidikan dan pelatihan Keuangan (BPPK) sebagai motor penggerak utama dalam implementasi strategi tersebut. Strategi Kemenku Corpu bertujuan mewujudkan pembelajaran, pengelolaan pengetahuan, dan penerapan nilai yang link dan match dengan target kinerja institusi."

"Skripsi ini membahas tentang Sensus Pajak Nasional Tahap 1 yang dilakukan di Kanwil DJP Jakarta Pusat, yang merupakan Kanwil Terbesar di Jakarta. Sensus Pajak Nasional tahap 1 ini dilakukan pada bulan Oktober sampai Desember 2011. Adapaun tempat yang dilakukan sensus yaitu pada gedung- gedung bertingkat dan pusat perbelanjaan. Dalam skripsi ini akan dianalisis bagaimana pelaksanaan sensus ini di Kanwil DJP Jakarta Pusat, apakah telah sesuai dengan SOP. Serta untuk mengananlisis dampak sensus terhadap jumlah wajib pajak terdaftar, dan seberapa efektif sensus pajak ini.

---

This mini thesis discusses the National Tax Census conducted in Phase 1 Regional Tax Office in Central Jakarta, which is the Largest Regional Office in Jakarta. National Tax Census first phase was conducted in October through December 2011. As for first phaase of census is conducted on high-rise buildings and shopping malls. In this mini thesis will analyze how the implementation of the census in the Regional TaxOffice of Central Jakarta DJP, whether in accordance with the SOP. And to analyze census impact on the number of registered taxpayers, and how effective this tax census."

"Penelitian ini membahas bagaimana penerapan dari program Pengampunan Pajak pada Kanwil DJP Jakarta Selatan II apakah penerapan tersebut sudah sesuai dengna peraturan yang berlaku. Selain itu juga bertujuan untuk meneliti bagaimana hasil dari penerapan program Pengampunan Pajak apakah hasil yang diperoleh telah sesuai dengan usaha yang dikerjakan serta target penerapan tersebut. Program Pengampunan Pajak dilaksanakan mulai 1 Juli 2016 sampai dengan 31 Maret 2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan telah dilakukan sesuai dengan aturan yang ada, akan tetapi target program tersebut belum tercapai pada Kanwil DJP Jakarta Selatan II. Hambatan dalam penerapan berasal dari faktor internal dan faktor eksternal menjadi salah satu hal yang mempengaruhi pencapaian target.

---

This research discusses how the application of the Tax Amnesty program in Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II whether the application is in accordance with the applicable regulations. It also aims to examine how the results of the application of the Tax Amnsety program whether the results obtained have been in accordance with the work undertaken as well as the target of the implementation. Tax Amnesty Program was implemented from 1 July 2016 to 31 March 2017. The results show that the implementation has been done in accordance with existing rules, but the program target has not been achieved at the Kanwil DJP Jakarta Selatan II. Barriers to implementation comes from internal factors and external factors, became one of the things that affect the achievement of the targets."

"Penelitian ini membahas tentang efektifitas penyelesaian keberatan sesuai dengan program layanan unggulan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana efektifitas dalam penyelesaian keberatan dengan mengambil studi kasus pada Kanwil DJP Jakarta Pusat, serta permasalahan yang dihadapi dalam penyelesaian keberatan dari pihak wajib pajak maupun dari pihak penelaah keberatan.Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara mendalam dan studi pustaka. Analisa dilakukan dengan menggunakan indikator efektifitas organisasi yang menyelenggarakan pelayanan publik. analisa yang dilakukan mengacu pada tema penelitian ini. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penyelesaian keberatan sesuai dengan program layanan unggulan di kanwil DJP Jakarta Pusat belum efektif karena berdasarkan hasil penelitian masih terdapat kendala-kendala dalam proses penyelesaian keberatan. Saran yang diberikan oleh peneliti untuk mengatasi kendala dalam proses penyelesaian keberatan adalah dilakukan penyuluhan dan bimbingan secara intensif dengan cara mengundang wajib pajak kedalam forum terbuka tentang keberatan pajak serta membentuk aparat pajak yang akuntable dengan cara pemberian sanksi.

---

This study discusses the effectiveness of the program in accordance with the settlement of objections superior service. The purpose of this study to determine how the effectiveness of the settlement of objections by taking case study at the Regional Office of the DGT Central Jakarta, as well as the problems faced in resolving the objections of the taxpayer or of the reviewers' objections.

The approach used in this study is a qualitative descriptive research. Data collection techniques are in-depth interviews and literature. The analysis is done using organizational effectiveness indicators organizing public services. analysis conducted referring to the theme of this study.

The research concludes that the resolution of the objection in accordance with the superior service programs in local offices of DGT Central Jakarta has not been effective because based on the research results, there are still obstacles in the process of resolving the objection.

The advice given by researchers to overcome the obstacles in the process of resolving complaints is conducted intensive counseling and guidance by inviting taxpayers into an open forum on tax objections and form of tax officials accountable by way of sanctions."

"Rendahnya kepatuhan pajak dipengaruhi beberapa faktor salah satunya perilaku pembayar pajak, dibutuhkan peningkatan kepatuhan pajak melalui sosialisasi pajak. Penelitian ini membahas dasar pertimbangan, implementasi, dan sosialisasi pajak untuk guru Sekolah Menengah Atas dan Sederajat pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II ditinjau dari elemen pembentuk perilaku pembayar pajak. Pendekatan penelitian ini kualitatif, jenis deskriptif, teknik pengumpulan data dengan studi lapangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan terdapat beberapa dasar pertimbangan dilaksanakannya sosialisasi pajak untuk guru Sekolah Menengah Atas dan Sederajat. Implementasinya dipengaruhi content dan context of policy. Sosialisasi pajak tersebut menjadikan guru sebagai agen sosialisasi dan agen perubahan untuk menanamkan pengetahuan dan kesadaran pajak pada siswa, sebagai upaya menumbuhkan kepatuhan pajak sukarela siswa ketika menjadi Wajib Pajak.

---

The lowness of tax compliance is influence by several factor such as taxpayer's behavior. Tax socialization needed to improving tax compliance. This research discusses consideration, implementation, and tax socialization for Senior Secondary School or Equivalent teachers on Directorate General of Taxes Regional Office for West Java II review by the shaping elements that shape taxpayer's behaviour. This research using qualitative approach, descriptive type, with literature review and field research as a data collection techniques.

The result shows some of consideration on implementation of tax socialization. The implementation influence by policy content and policy context. This tax socialization creates teachers to be an agent of socialization and an agent of change to engraft tax knowledge and tax awareness for the students, as an eforts to build the voluntary tax compliance for students when become taxpayers."

"Salah satu harapan Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor: SE-O1/PJ.7/2003 tentang kebijakan pemeriksaan pajak adalah agar pelaksanaan pemeriksaan menjadi lebih efektif dan efisien. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah analisis laporan keuangan dengan menggunakan rasio keuangan dan konsep pertumbuhan cukup memadai dalam meyakinkan pemeriksa untuk memeriksa pos-pos pemeriksaan tertentu dan manakala diantara rasio keuangan dengan konsep pertumbuhan yang lebih sesuai digunakan sebagai alat bantu dalam melakukan pemeriksaan pajak.Penulis mencoba menganalisis laporan keuangan dengan menggunakan rasio keuangan, yakni: Debt Ratio, Debt-Equity Ratio, Times Interest Earned, Current Ratio, Quick Ratio, Gross Profit Margin, Operating Profit Margin, Net Profit Margin, Return on Assets, Return on Equity, Accounts Receivable Turnover, Average Collection Period, Inventory Turnover, Total Assets Turnover, dan konsep pertumbuhan (Sustainable Growth Rate).Hasil penelitian yang dilakukan pada studi kasus PT. XYZ menunjukkan bahwa analisis keuangan dengan menggunakan rasio keuangan dapat digunakan sebagai alat bantu pemeriksaan sedangkan konsep pertumbuhan tidak dapat digunakan karena konsep pertumbuhan tidak mempunyai pengaruh dalam pengambilan keputusan pemeriksaan pajak. Berdasarkan penelitian ini, penulis berkesimpulan rasio keuangan dapat memanfaatkan waktu pemeriksaan pajak yang terbatas."

"Endless economic crisis knocked over Indonesia since 1997 and causing many companies unable to pay for the obligation and creditor proposed it to be a bankrupt in Commercial Justice. This condition for Tax General Directorate (DJP) become separate problems, because to the number of Taxpayers which is bankrupt cause DJP losing of Taxpayer and un-billed for tax debt. In bankrupt case there is interesting matter needing careful attention, such as at PT XYZ it explained to why the defined tax debt is based on SKP and aggregated by a warrant are unpaid thoroughly instead state has preferential right to tax debt over tax defendant properties. DJP should conduct a law effort to appeal level through Supreme Court in order to billing tax debt. Therefore problem raised in this research is to describe how the implementation of preferential right by a country in paying of ta debt at bankrupt case of PT.XYZ and numerous barriers which become an insulator implementation of preferential right from country in paying of tax debt at bankrupt case of PT XYZ.Research method used is a descriptive with a qualitative approach. In solving case of PT XYZ case it is necessarily to apply Bankruptcy provisions so that research results are obtained and take no base account of tax provisions as an extra ordinary rules. Therefore PT XYZ?s preferential right has not run well in billing tax debt. This will caused of many obstacles turn to insulator as to know of DJP postponement in learning any bankruptcy of tax payer information also caused a long effort to bill, and the adjustment of preferential right in tax provisions is limited by time. The existency of curator?s role in paying tax debt of tax payer bankruptcy that has a consideration in sharing acquisition of debt sales, and tax provisions of preferential right clashes with workforce provisions of preferential right and during in billing tax payer should follow bankruptcy process so that will cause tax debt put into equation of common debt.By anticipating the bankruptcy of tax payer it is necessary for DJP to look in to information and cooperation through Memorandum Of Understanding (MoU) with Commercial Court in order to perform an instant billing. KPP shall notify curator of DJP?s position which have a preferential right against Tax Payer bankruptcy. In order to have a standing law force, a Supreme Court Jurisprudencial during in appealing case recommend to tax sector to be inserted into revision of Bankruptcy Provisions. Implementation of Chapter 41 verse (3) legislation number 4 year 2008 of Bankruptcy, has mentioned that the replacement of settlement of tax debt collection are beyond bankruptcy process paths. It is expected that government would provide a strict management in constructing provisions in which related to Tax Preferential Right, or of imbalance between Tax Provisions with other Legislations that should be reviewed."

"Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran atau sebelumnya disebut Pajak Pembangunan I, kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Dati II Bogor dinilai belum optimal, tahun 1997/1998 dan 1998/1999 masing-masing hanya sebesar 9,76% dan 8,98%. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak dan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran mengatur sistem dan prosedur pemungutan Pajak Hotel dan Restoran menggunakan sistem self assessment. Dalam pelaksanaan pemungutan pajak tersebut di Kabupaten Dati II Bogor masih menggunakan sistem official assessment, yaitu setiap triwulan diterbitkan SKPS dan SKPR, tentu diperlukan tenaga, waktu dan biaya begitu juga untuk pemeriksaan kepada wajib pajak dan setiap seminggu sekali dilakukan penghitungan dan penagihan kepada wajib pajak yang dilakukan oleh 20 orang petugas pajak dengan diberikan biaya perjalanan tetap sebulan sebesar Rp 100.000,-/per orang. Timbul pertanyaan mengapa Kabupaten Dati II Bogor tidak menggunakan sistem self assessment? Manakah yang lebih efisien dengan menggunakan sistem self assessment atau official assessment.Untuk menjawab pertanyaan tersebut, peneliti mencoba untuk menganalisis guna membuktikan suatu hipotesa bahwa sistem self assessment dalam pemungutan Pajak Hotel dan Restoran lebih efisien dibandingkan dengan sistem official assessment. Penelitian dilakukan dengan analisis utama dalam bidang administrasi perpajakan bersifat deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara. Sistim official-assessment dalam pemungutan pajak memberikan wewenang yang besar kepada petugas pajak karena besarnya pajak terhutang ditetapkan oleh petugas pajak dan wajib pajak hanya bersifat pasif, sedangkan sistem self assessment wajib pajak menetapkan pajak terhutang, menyetor dan melaporkan pajaknya sendiri, yang berarti bahwa assesment terhadap proses administrasi pajak akan berjalan secara otomatis. Hasil penelitian menunjukkan, melalui sistem self assessment akan lebih efisien dibandingkan dengan sistim official assessment. Diharapkan agar dalam pemungutan Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Dati II Bogor menggunakan sistem self assessment."

"Tax in a business company can be identified as a burden that must be minimized since it reduces the net profit of the company. A company's effort to maximize its profit is related to the effort to minimize the burden. One of methods to minimize tax burden is tax planning. That is what PT ABC aiming to do to diverse its business in property sector.Three subject matters are going to be discussed in this research. The first subject is analyzing tax planning which have been done by PT ABC for diverse its business in property sector. Second is explaining other methods of tax planning which can be alternatives chosen by PT ABC in order to diverse its business. And third is analyzing the effect of the tax planning which PT ABC has chosen to minimizes the tax burden effectively.This research uses the interpretive social science approach or also known as the qualitative approach. This research is descriptive, meaning that this research supposedly tries to describe social phenomenon by collecting data. Researcher has performed studies of regulations and literature such as tax laws and regulations, and other theoritical sources. Researcher also has performed field research in a company which is PT ABC, by interviewing the financial manager.This research has described PT ABC's tax planning for business diversification in property sector. The Tax planning that have been chosen by PT ABC are setting up a new corporation, avoiding land takeover from the owner to avoid Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, and splitting the price of land and buliding through selling contract mechanism to buyers. There are many alternatives of tax planning in order to diverse a business. The alternatives to do tax planning are, through setting up a new business form which are by setting up a new corporation or a joint operation, by choosing type of trade transactions, or as an investment which are lending loan (direct loan or back to back loan) or buying shares. Each alternative has positive and negative impacts concerning the tax planning. This research has analyze the most efficient tax expense by comparing the tax planning methods between PT ABC's Tax planning and other alternatives."

"Rendahnya motivasi patuh membayar pajak sudah menjadi fenomena umum di negara-negara berkembang seperti Indonesia, sehingga sering menyebabkan penerimaan pajak tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Rendahnya motivasi membayar pajak antara lain didorong oleh rendahnya pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan dan administrasi perpajakan yang kurang memadai sehingga menimbulkan citra buruk di masyarakat. Terkait dengan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan tentang peraturan perpajakan dan citra administrasi pajak dengan motivasi patuh membayar pajak pada pedagang PD Pasar Jaya.Penelitian menggunakan metode deskriptif dan korelasional dengan melibatkan 154 sampel (responden) yang diambil secara acak sederhana dari 255 populasi. Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner dan tes yang sebelumnya telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Data yang diperoleh dianalisis dengan rnenggunakan korelasi Spearman Rank dan t-test yang pengolahannya dilakukan dengan program SPSS versi 13.0.Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa scara umum wajib pajak PD Pasar Jaya mempersepsi baik mengenai citra administrasi pajak dan memiliki pengetahuan yang rendah tentang peraturan perpajakan, sementara mengenai motivasi patuh membayar pajak secara umum tergolong tinggi balk motivasi untuk melaporkan maupun menyeto: kan. Sementara itu, dari hasil pengujian hipotesis diketahui bahwa pengetahuan tentang peraturan perpajakan memiliki hubungan positif dan signifikan dengan motivasi patuh membayar pajak. Demikian pula dengan citra administrasi pajak juga memiliki hubungan positif dan signifikan dengan motivasi patuh membayar pajak. Dengan demikian dapat diketahui bahwa semakin tinggi pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan dan semakin baik citra administrasi pajak, maka semakin tinggi motivasi patuh membayar pajak.Dengan kondisi seperti itu, maka pengetahuan tentang peraturan perpajakan wajib pajak dan citra administrasi perpajakan perlu diperbaiki sebagai upaya untuk meningkatkan motivasi patuh membayar pajak. Upaya peningkatan pengetahuan antara lain dapat dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan kepada para pedagang secara rutin sesuai perkembangan atau perubahan peraturan perpajakan, sedangkan untuk perbaikan citra administrasi pajak harus dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan atas segenap aspek administrasi pajak.

---

The lack of motivation in paying tax has been universal phenomenon in developing countries like Indonesia, so that it makes target cannot be achieved. The lack of motivation in paying tax is caused by-several among others-the lack of knowledge in tax regulation among taxpayers and improper tax administration so that it creates bad image in society. Based on the argument, this research was aimed to examine the relationship between knowledge of tax regulation and tax administration image with motivation in taxpaying obedience among merchants at PD Pasar Jaya.

Descriptive and correlation method was used in this study. 154 respondents acquired by implementing simple random sampling technique were participated. Valid and reliable questionnaires then were examined using Spearman Rank and t -test assisted with SPPS ver. 13.G.

Descriptive analysis showed that generally, taxpayers at PD Pasar Jaya had good perception toward tax administration image and had low knowledge of tax regulations, whereas the motivation in taxpaying obedience generally high, both in motivation to report and pay. Moreover, hypotheses testing showed that the knowledge of tax regulations had a positive and significant relationship with motivation in taxpaying obedience. Tax administration image also had a positive and significant relationship with motivation in taxpaying obedience. So that it can be concluded that the higher taxpayers knowledge in tax regulation and the better tax administration image, the higher motivation in taxpaying obedience.

Based on the findings, knowledge of tax regulations and tax administration image should be improved to increase motivation in paying tax. The improvement can be done by giving information to merchants continuously in accordance with the development and changes of tax regulation. To increase tax administration image should be done as an integrated and sustainable toward tax administration aspects."