Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini secara empiris menguji apakah peningkatan kekuatan pasar akan mendorong penurunan efisiensi biaya perbankan Indonesia baik pada tingkat industri maupun individu. Dengan menggunakan data panel bank umum konvensional, periode tahun 2010-2017, hasil pengujian mendukung hipotesis di tingkat industri. Dengan kata lain bank di Indonesia secara umum berperilaku quiet life. Pada kelompok bank dominan, pengaruh kekuatan pasar lebih kuat dibandingkan dengan kelompok bank bukan dominan. Sementara, pada kelompok bank milik pemerintah pengaruh kekuatan pasar tidak berbeda dengan kelompok bank bukan milik pemerintah.

---

ABSTRACTThis study empirically tests the negative impact of market power on cost efficiency in the Indonesian banking industry by distinguishing groups with dominant and state-owned status. Using panel data on conventional commercial bank for the period 2010-2017, the results of the study support the hypothesis. It is found that market power is more impactful towards dominant banks compared to non-dominant banks. While in between state-owned banks and non-state-owned banks, market power has the same impact towards both."

"Data perbankan menunjukkan bahwa trend perbankan di Indonesia mulai melihat pendapatan pendapatan selain bunga, khususnya fee based income. Hal ini membawa konsekuensi apakah akan menambah jumlah pendapatan bank secara total dan mengurangi risiko rentabilitas dengan semakin beragamnya jenis keuntungan, yang memerlukan kajian mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pendapatan selain bunga, khususnya fee based income terhadap risiko rentabilitas bank umum konvensional di Indonesia. Objek penelitian adalah seluruh bank umum konvensional yang dikelompokan berdasarkan kepemilikan atas dasar pengelompokan yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan dibagi menjadi tiga periodisasi data, yaitu sebelum krisis keuangan tahun 2004-2006, saat terjadinya krisis keuangan global tahun 2007-2009, dan pasca krisis keuangan tahun 2010-2013. Faktor-faktor yang diuji pengaruhnya adalah fee based income, pendapatan selain bunga, standar deviasi Return On Asset, standar deviasi Return on Equity dan standar deviasi Biaya Operasional/Pendapatan Operasional. Penelitian dilakukan dengan menggunakan model panel heterogen dan metode regresi linier berganda, menggunakan data time series secara bulanan selama periode 10 (sepuluh) tahun yaitu tahun 2004 - 2013. Uji regresi menunjukan pengaruh fee based income dan pendapatan selain bunga terhadap risiko rentabilitas berbeda-beda untuk masing-masing kelompok bank dan periode waktu yang berbeda. Alternatif pendapatan selain bunga seperti fee based income, pada saat krisis, hanya kelompok Bank Campuran dan BPD yang berpengaruh signifikan menekan risiko rentabilitas. Dengan demikian selama krisis, kelompok Bank Asing, Bank Persero dan BUSN Devisa yang dominan kontribusi fee based-nya, ternyata tidak berkontribusi mengurangi risiko rentabilitas. Adapun pada BUSN Non Devisa juga menunjukkan hasil uji hipotesis ditolak.

---

Banking data shows that the trend of banking in Indonesia began to look into non interest income rather than interest income, especially fee-based income. This may result in an increase of banks? total revenue and decrease of rentability risk due to various type of profit, which require in-depth review. This research was aimed at studying the influence of non-interest income, in particular fee based income, toward the rentability risk conventional bank in Indonesia.

The research object were all commercial conventional banks, classified based on ownership as per Bank Indonesia classification, and divided into 3 (three) data periods, namely prior to financial crises (2004-2006), during the financial crises (2007-2009), and post financial crises (2010-2013). The factors that were being examined are feebased income, non-interest income, standard deviation of Return on Asset, standard deviation of Return on Equity, and standard deviation of Operational Cost/Operational Revenue. The estimation model was conducted using heterogeneous panel and mulitple regression analysis, and the date that were being utilised are monthly time series data for the period of last ten years (2004-2013).

Regression test showed that the influence of increases in fee based income and non-interest income was different for each category of banks within different time periods. During the crises, non-interest income alternatives, such as fee-based income, only significant in reducing rentability risks on regional banks and banks owned jointly by foreign and domestic parties. Thus, during the period of crises, banks whose fee-based income was dominant, such as foreign-owned banks, government-owned banks and banks conducting foreign-exchange activities, did not experience reduced rentability risk. As for the banks that did not conduct foreign exchange activities, the results of the hypothesis testing is rejected."

"ABSTRAKIndustri perbankan Indonesia saat ini masih dalam kondisi yang belum efisien dilihat dari tingginya tingkat suku bunga dimana salah satu penyebab utamanya diduga karena rendahnya tingkat kompetisi. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis tingkat kompetisi industri perbankan Indonesia selama periode 2005 ndash; 2014 dengan mengaplikasikan model baru yaitu profit elasticity model atau Boone Indicator yang mampu mengukur tingkat kompetisi berdasarkan efisiensi. Bank yang lebih efisien, yaitu bank dengan biaya marginal yang lebih kecil, akan menguasai pangsa pasar yang lebih besar atau tingkat keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan dengan bank yang kurang efisien. Efek ini akan semakin besar manakala industri perbankannya semakin kompetitif.Hasil penelitian ini menujukkan bahwa tingkat kompetisi indutri perbankan Indonesia mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Berdasarkan ukuran efisiensi, kelompok bank besar adalah yang paling efisien akan tetapi justru mempunyai tingkat kompetisi yang paling rendah dibandingkan dengan kelompok bank sedang dan bank kecil. Berdasarkan kepemilikan, Bank Persero dan Bank Umum Swasta Nasional BUSN adalah dua kelompok bank paling efisien dimana kelompok Bank Persero relatif lebih efisien dibandingkan kelompok BUSN. Namun demikian apabila dilihat dari hasil pengukuran tingkat kompetisinya Bank Persero justru lebih rendah dari BUSN.Pada industri perbankan Indonesia tidak terjadi transfer efisiensi dalam bentuk tingkat harga output atau suku bunga kredit yang lebih murah. Kelompok bank yang lebih efisien lebih memilih untuk menikmati tingkat keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan dengan mentransfer sebagian keunggulan efisiensinya. Hal ini terlihat dari tingkat suku bunga kredit kelompok bank yang lebih efisien tidak berbeda secara signifikan dibandingkan kelompok bank yang kurang efisien.

---

ABSTRACTIndonesian banking industry is currently in the inefficient condition viewed from the high interest rate in which one of its main causes is supposedly the low competition level. This research was conducted to analyze competition level in Indonesian banking industry during from 2005 to 2014 by applying a new model, Profit Elasticity Model or Boone Indicator. This model measures the competition level based on its efficiency. More efficient bank which has smaller marginal cost, will lead market share and profit that are higher than less efficient bank. This effect will be greater when the banking industry is more competitive.This research shows the result that the competition level in Indonesian banking industry decreases from year to year. Based on the efficiency measure, large sized bank group is the most efficient, but it actually has the lowest competition level compared with medium sized and small sized bank groups. Based on the ownership, Stated Owned Bank and National Private Commercial Bank are the most efficient bank groups in which Stated Owned Bank group is relatively more efficient than National Private Commercial Bank group. However, viewed from the result of measurement on its competition level, Stated Owned Bank is actually lower than National Private Commercial Bank.In Indonesian banking industry, there is no efficiency transfer in form of output price level or cheaper lending interest rate. More efficient bank group prefers benefiting higher profit over transferring some of its efficiency superiorities. It is shown by lending interest rate of more efficient bank group is not significantly different from the less efficient bank group."

"[ABSTRAKPenelitian ini mengukur keterkaitan antara perbankan di Indonesia denganperbankan di Asia Tenggara, Asia, Emerging Market, dan Dunia. Denganmenggunkan pendekatan marginal expected shortfall (MES), yang diperkenalkanBrownless dan Engle (2012), analisis dilakukan terhadap saham 9 bank di Indonesiadan indeks saham perbankan setiap kawasan yang diambil dari Datastream selamaperiode 2004-2014. Hasil menunjukan perbankan di Indonesia bersifat independenterhadap shock dari sistem perbankan di kawasan lain. Estimasi MES menunjukankrisis yang terjadi pada perbankan di Indonesia memiliki dampak yang jauh lebihbesar terhadap bank-bank di Indonesia, dibaningankan apabila terjadi krisis padaperbankan di Asia Tenggara, Asia, Emerging Market, dan Dunia yang dampaknyarelatif kecil.

---

ABSTRACTThis study analyze the interconnectedness among Indonesia banking industry andbanking industry in South East Asia, Asia, Emerging market, and World. Usingmarginal expected shortfall (MES) approach, which introduced by Brownless andEngle 2012, analysis conducted on stock of 9 banks and banking stock index ineach region that taken from Datastream during 2004-2014. The result show thatIndonesia banking system is relatively independent to shock in other region bankingsystems. The MES estimation results indicate crisis in Indonesian banking systemhas large impact to banks in Indonesia, compared if crisis experienced in SouthEast Asian, Emerging Market, Asian, and World banking system that haverelatively small impact, This study analyze the interconnectedness among Indonesia banking industry andbanking industry in South East Asia, Asia, Emerging market, and World. Usingmarginal expected shortfall (MES) approach, which introduced by Brownless andEngle 2012, analysis conducted on stock of 9 banks and banking stock index ineach region that taken from Datastream during 2004-2014. The result show thatIndonesia banking system is relatively independent to shock in other region bankingsystems. The MES estimation results indicate crisis in Indonesian banking systemhas large impact to banks in Indonesia, compared if crisis experienced in SouthEast Asian, Emerging Market, Asian, and World banking system that haverelatively small impact]"

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat efisiensi Bank Umum Konvensional yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan intermediasi, produksi dan profit. Penelitian ini membagi bank-bank umum konvensional berdasarkan kepemilikannya dan menggunakan analisis non-parametrik Data Envelopment Analysis (DEA) untuk menganalisis tingkat efisiensi bank, Penelitian ini melakukan uji Kruskal Wallis untuk mengetahui apakah ada perbedaan efisiensi pada kepemilikan bank. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum, ketiga pendekatan di atas menghasilkan nilai efisiensi yang berbeda-beda. Selain itu, nilai efisiensi untuk setiap kategori kepemilikan juga menghasilkan nilai yang berbeda-beda.

---

The objective of this study is to analyze the efficiency score of commercial banks which are listed in Indonesian Stock Exchange (IDX) by using three approaches: intermediation, production and profit approach. This study divides banks according to the banks? ownership and measures the banks? efficiency score by using Data Envelopment Analysis (DEA). This research also used Kruskal Wallis test in finding the difference of efficiency in banks? ownership. The results found that, generally, the three approaches reveal different efficiency scores. In addition, the efficiency score is also different for each ownership categories."

"Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengawas perbankan dan pembuat kebijakan di bidang jasa keuangan, mengeluarkan POJK Nomor 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum menggantikan PBI 9/16/PBI/2007 Tentang Jumlah Modal Inti Minimum Bank Umum. POJK tersebut diantaranya mengatur ketentuan mengenai Modal Inti Minimum Bank Pembangunan Daerah (BPD) paling sedikit Rp 3.000.000.000.000,00 dan untuk pemenuhan modal inti tersebut paling lambat pada 31 Desember 2024. Kebijakan ini menjadi isu besar bagi bank-bank milik pemerintah daerah di Indonesia. Hingga saat ini masih terdapat 11 (sebelas) Bank Pembangunan Daerah dengan modal inti berada di bawah Rp. 3.000.000.000.000,00 diantaranya adalah Bank Pembangunan Daerah Jambi. Saat ini modal Inti yang dimiliki oleh Bank Pembangunan Daerah Jambi sebesar Rp1.753.964.000.000,00. Modal inti tersebut masih jauh dari ketentuan yang ditetapkan oleh OJK. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah upaya BPD dalam memenuhi ketentuan modal inti minimum dan akibat hukumnya apabila ketentuan tersebut tidak terpenuhi. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu doktrinal dengan tipologi deskriptif analisis. Dari hasil penelitian ini diketahui upaya yang dapat dilakukan manajemen BPD dalam mengupayakan pemenuhan modal inti bank, dengan skema penambahan modal disetor dari pemegang saham existing, melakukan skema merger, konsolidasi, akuisisi dan pembentukan kelompok usaha bank (KUB). Adapun akibat hukum bagi BPD apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut yaitu pemberian surat teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha dan jaringan kantor, perubahan kelas bank menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR), self-liquidation dan penilaian kembali pihak utama. Saran yang diberikan kepada BPD yang belum memenuhi ketentuan modal inti agar segera menentukan rencana tindak yang akan dilakukan sesuai dengan kondisi banknya saat ini dan kepada BPD Jambi agar dapat mempertimbangkan skema merger, akuisisi, konsolidasi, dan pembentukan KUB sebagai upaya alternatif yang dapat dipilih mengingat jangka waktu pemenuhan modal inti minimum ini sudah semakin dekat.

---

The Financial Service Authority, that acts as a banking supervisor and policy maker in financial service, issued a PJOK Number 12/POJK.03/2020 concerning the Consolidation of Commercial Banks to replace PBI 9/16/PBI/2007 concerning the Total of Minimum Core Capital of Commercial Banks. POJK includes stipulation about the Minimum Core Capital of Regional Development Banks (BPD) of at least IDR 3,000,000,000,000.00 and to fulfill this core capital no later than December 31, 2024. This policy becomes a big issue for regional banks that are owned by the government. Until today, there are still 11 (eleven) Regional Development Banks (BPD) with the core capital under Rp. 3,000,000,000,000.00, one of which is Jambi Regional Development Bank. As for now, the core capital owned by Jambi Regional Development Bank is Rp1,753,964,000,000.00. The core capital is still far from the provisions stipulated by OJK. There are also issues raised in this study, that is the BPD's efforts in meeting the requirement of minimum core capital and the legal consequences if these stipulations are not met. A normative juridical with a descriptive analysis was implemented as the method of this study. Based on the result of the study, it was found that what the BPD management could do was finding a way to complete the bank's core capital in a form of adding paid- in capital from existing shares, doing merger scheme, consolidation, acquisition, and forming a Bank Business Community (KUB). As for the legal consequences for BPD, if they do not comply with these provisions in a form of written warnings, the they will be getting a restriction of business activities and office networks, a change of bank class to Bank Perkreditan Rakyat (BPR), self-liquidation, and also a reassessment. It is suggested that BPD that has not yet met the requirement of the core capital should immediately determine a plan of an action that can be done in accordance with the current condition of the bank. As for BPD Jambi, it is suggested that the institution should consider merger scheme, acquisition, consolidation, and forming KUB as the alternatives solution to be chosen as the time for completing minimum core capital is getting closer."