Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Abstrak Educational organizations are public sector organizations, making transparency and accountability two important principles that must be reflected in their financial management. This requirement is enshrined in the Law of the Republic of Indonesia Number 12 of 2012 on University. Two factors that can potentially influence transparency and accountability of financial management are the presentation of financial report of the organization in question and accessibility to such statements. This research is intend to analyze the impact of financial report presentation and accessibility to financial reports on transparency and accountability of financial management of a state university in Malang City. Rate of returned and completed questionnaire is 100 percent, comprising of 252 questionnaires. Data analysis is conducted using multiple linear regression. There are two independent variables used in this research, namely the presentation of financial reports and accessibility to financial reports, and two independent variables, namely transparency and accountability of financial management. The result of this research indicates that the presentation of financial reports and accessibility to financial reports have a positive impact on transparency and accessibility in financial management. This in turn implies that the public would consider that financial management at the state university is accountable if its financial report is prepared in accordance with the applicable standards and easily accessed."

"Penelitian ini mengevaluasi akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan sekolah di tahun anggaran 2013 dari 10 sekolah dasar negeri di wilayah administrasi Jakarta selatan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa SDN di wilayah Administrasi Jakarta Selatan telah cukup akuntabel meskipun belum sempurna dalam pengelolaan keuangan sekolah terlihat dari pelaporan berkala yang telah disampaikan kepada pihak yang berwenang dan pertanggungjawaban atas kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sekolah masih belum transparan dalam pengelolaan keuangan sekolah. Dalam pelaksanaannya pengelolaan keuangan sekolah harus lebih meningkatkan partisipasi aktif dari komite sekolah dan orang tua murid dan membuka akses yang luas bagi stakeholder aktif untuk mengetahui pengelolaan keuangan sekolah.

---

This research evaluates the accountability and transparency of school financial management of budget year 2013 in 10 elementary public schools located in South Jakarta administrative region. The research shows that the elementary public schools in South Jakarta administrative region has been sufficiently accountable, but not perfect yet in the financial management, as reflected in their regular financial and activities reports that submitted to its authorities.

The research also shows that the schools are not transparent yet in the financial management. On the implementation, the school financial management must involve more active participation from school?s committee and the parents, and also open wider access for active stakeholders to understand the school financial management."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh rasio keuangan dan ukuran perusahaan terhadap peluang privatisasi BUMN selama periode tahun 2001-2004, dimana faktor-faktor tersebut meliputi Return on Equity, Return on Assets, Debt to Equity Ratio, dan Size.Daiam penelitian ini, metode ekonometrik yang digunakan adalah metode logit. Dimana di dalam model, hanya mempunyai satu variabel terlkat yaitu indikator satu-nol (privatisasi = 1 ; non-privatisasi = 0) dan empat variabel bebas. Dalam metode ini yang perlu diperhatikan adalah nilai kecenderungan (odd) koefisien dan tandanya sehingga dapat ditentukan probabilitas atau peluang privatisasi BUMN.Hasil penelitian menemukan bahwa Return on Equity, Return on Assets, dan Size berpengaruh signifikan terhadap peluang privatisasi BUMN-Tahlm 2001, ROA signifikan pada taraf signifikansi OL = 0.05, sedangkan Size signifikan pada taraf signifikansi a = 0.10. Tahun 2002, ROE signifikan pada taraf signifikansi a = 0.10, sedangkan Size signifikan pada taraf signifikan a = 0.05-Tahun 2003, ROA dan Size sama-sama signifikan pada taraf signifikan a = 0.10.Artinya adalah jika nilai dari setiap variabel tersebut mengalami kenaikan atau mengalami perubahan, misalnya sebanyak satu unit, maka akan meningkatkan, menurunkan, atau mempengaruhi peluang plivalisasi BUMN. Jika tanda koefisiennya positif akan meningkatkan atau mempengaruhi peluang privatisasi BUMN, sebaliknya jika tanda koefisiennya adalah negatif maka akan menurunkan atau mempengaruhi peluang privatisasi BUMN. Jumlah kenaikan maupun penurunan peluang privatisasi BUMN tersebut, diperoleh dengan Cara mengantilogkan nilai dari koefisien masing-masing variabel yang disebut nilai odd."

"Tujuan utama dari studi kasus ini adalah untuk menentukan pola restrukturisasi keuangan dan usaha yang tepat bagi PT XYZ, sehingga PT XYZ dapat berubah dari perusahaan yang kesulitan keuangan menjadi perusahaan yang dapat beroperasi secara normal dengan keuntungan dan pertumbuhan yang berkesinambungan. Data perusahaan serta data dan informasi dari luar perusahaan dianalisa menggunakan beberapa metoda dan tahapan. Disimpulkan bahwa restrukturisasi keuangan yang tepat untuk PT XYZ adalah dengan membagi 3 pinjaman terhutang, yaitu: sebesar 51% menjadi pinjaman yang diangsur selama 6 tahun, 24% menjadi "obligasi berseri I", dan 25% menjadi "obligasi berseri II". Obligasi berseri yang disebutkan di sini adalah obligasi yang tidak diperdagangkan di bursa, terdiri dari beberapa obligasi dengan jatuh tempo yang berbeda, yaitu mulai tahun kedua sampai dengan tahun kesepuluh. Obligasi berseri I dan obligasi berseri II berbeda dalam hal besarnya kupon. Dalam hal restrukturisasi usaha, direkomendasikan kepada PT XYZ untuk melakukan integrasi kebelakang (backward integration) dengan menawarkan sebagian sahamnya kepada satu-satunya pemasok bahan baku yang dimilikinya.

---

The main objective of this study is to determine the appropriate financial and business restructuring of PT XYZ, so that it can move PT XYZ from current financial distress condition to a normal operation with sustainable growth and profitability. The company?s and external supporting data and information were analyzed using some methods and steps. It is concluded that the appropriate financial restructuring for PT XYZ is to divide the existing loan outstanding to the 3 types of loan, which are:

51% of it as a 6 years installment loan,

24% of it as a "multi series bonds I", and

25% of it as a "multi series bonds II".

Multi series bonds that are mentioned here are private bonds, are not traded in the capital market, and consist of a several bonds with different year of maturity from year 2 to year 10. Multi series bond I and multi series bonds II are different in the coupon rate. In terms of the business strategy, it is recommended for PT XYZ to do a backward integration by offering part of its shares to its one and only raw material supplier."

"Reformasi keuangan negara mengamanatkan pentingnya good financial governance, salah satunya adalah penganggaran berbasis kinerja. Sistem penganggaran berbasis kinerja sangat memperhatikan keterkaitan antara pendanaan (input) dengan kinerja (output). Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah adanya inkonsistensi antara realisasi anggaran (92,86%) dengan capaian output (75%) dalam penerapan penganggaran berbasis kinerja di Kementerian Perindustrian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab permasalahan serta merumuskan strategi perbaikannya. Teori New Public Management (NPM) digunakan untuk melihat apakah penerapan penganggaran berbasis kinerja telah sesuai dengan karakteristik NPM, yang diukur dari capaian output dibandingkan realisasi anggaran. Pendekatan penelitian adalah kualitatif dengan metode single case study di Kementerian Perindustrian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa target yang ditetapkan tidak tepat sasaran dan anggaran tidak sepenuhnya fokus digunakan untuk mendukung output. Strategi perbaikan yang diusulkan adalah usulan perubahan target sasaran dan indikator kinerja (output) yang berorientasi outcome serta pengoptimalan peran pemantauan dan pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan di unit kerja. Dapat disimpulkan bahwa penerapan penganggaran berbasis kinerja di Kementerian Perindustrian belum berjalan maksimal dan belum memenuhi sepenuhnya karakteristik NPM sehingga belum dapat meningkatkan good financial governance.

---

Financial reform mandates the importance of good financial governance, one of which is performance budgeting. Performance budgeting system is very concerned about the relationship between funding (input) and performance (output). The main problem in this study is the inconsistency between budget realization (92.86%) and output achievements (75%) in performance budgeting implementation in the Indonesian Ministry of Industry. This study aims to analyze the causes of the problem and formulate improvement strategies. New Public Management (NPM) theory is used to see whether the implementation of performance budgeting is in accordance with the characteristics of the NPM, which is measured by the achievement of output compared to budget realization. The research approach is qualitative with a single case study method at the Indonesian Ministry of Industry. The results of the study indicate that some of the targets set are not right and the budget is not fully focused used to support outputs. Proposed improvement strategies are proposed change in targets and performance indicators (output) to outcome oriented as well as optimizing the role of monitoring and supervision in the implementation of activities in the work unit. It can be concluded that the implementation of performance-based budgeting in the Ministry of Industry has not run optimally and has not fully met the characteristics of the NPM so that it has not been able to improve good financial governance."

"Penelitian terdahulu menemukan bahwa hubungan negatif antara pendanaan internal dan pendanaan eksternal hanya terkonsentrasi pada perusahaan yang tidak memiliki hambatan keuangan (unconstrained firms). Hasil penelitian ini menunjukan hasil yang berbeda. Penelitian dilakukan dengan metode ordinary least square (OLS) menggunakan data panel, dan didapatkan hasil bahwa hubungan negatif berlaku tidak hanya pada perusahaan yang memiliki financial unconstrained namun juga pada perusahaan yang memiliki financial constrained. Hubungan negatif tersebut mendukung berlakunya praktik pecking order theory pada perusahaan non keuangan dan non utilitas di Indonesia. Hubungan negatif tersebut juga mengindikasikan adanya asymmetric information dan biaya pendanaan eksternal yang tinggi di Indonesia yang mengakibatkan terjadinya substitusi antara pendanaan internal dan pendanaan eksternal. Ukuran (total aset) dan umur (tahun IPO) perusahaan digunakan sebagai constraint criteria untuk mengidentifikasi hambatan keuangan yang dihadapi perusahaan. Hasil yang didapat menunjukan bahwa ukuran perusahaan menjadi dasar yang lebih jelas dan lebih konsisten dibandingkan dengan umur perusahaan dalam mengidentifikasi hambatan keuangan.

---

Recent studies find that the negative relation between internal and external financing is concentrated among unconstrained firms. This study shows a different result. This study use ordinary least square (OLS) method with panel data and find that a negative relation between internal and external financing is concentrated not only among unconstrained firms but also among constrained firms. This negative relation is interpreted as evidence supporting pecking order theory (POT) on non financial and non utilities firms in Indonesia. This negative relation also indicates asymmetric information and high external financing cost in Indonesia. Firm?s size (total asset) and age (year of IPO) are used as constraint criteria to identify financial constraint faced by firms. The result shows that firm's size is stronger and more consistent as constraint criteria compared to firm?s age. "

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menyusun alokasi anggaran yang dibutuhkan dalammenghasilkan output layanan KPPN dengan menerapkan sistem Activity-BasedBudgeting yang berlandaskan pada model Time-Driven Activity-Based Costing,serta untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi dalam Rencana Kerja Anggaranyang akan dihasilkan dengan menerapkan sistem ini. Penelitian dilakukan denganstudi kasus pada KPPN Bandung I sebagai unit instansi vertikal DitjenPerbendaharaan di wilayah Provinsi Jawa Barat.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif denganmengumpulkan data-data primer dan sekunder melalui wawancara dan observasilangsung pada objek penelitian, serta diperoleh dari database sistem informasimaupun pertinggal dokumen yang ada di KPPN Bandung I. Data-data yangdiperoleh kemudian diolah dan dianalisis sesuai dengan studi literatur mengenaipenerapan Activity-Based Budgeting System, khususnya di instansi pemerintahyang menjalankan kegiatan pelayanan kepada publik.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat kekurangan jumlahpegawai dalam menjalankan serangkaian aktivitas utama untuk menghasilkanoutput layanan sesuai dengan standar prosedur operasi yang telah ditetapkan danvolume output yang ditargetkan pada tahun 2014. Hal ini menyebabkan jumlahanggaran yang dibutuhkan pada tahun mendatang meningkat jumlahnya sebesar13,47% dari jumlah anggaran pada tahun 2013. Meskipun terdapat peningkatananggaran, namun Rencana Kerja Anggaran KPPN Bandung I tahun 2014 telahcukup efektif karena telah mencakup sebagian besar sasaran strategis yangditetapkan untuk KPPN dalam Peta Strategi dan Balanced Scorecard. Anggaranini juga akan lebih efisien, karena jumlah biaya yang dianggarkan benar-benardisesuaikan dengan kebutuhan kapasitas sumber daya dalam menjalankanaktivitas pelayanan kepada publik, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi KPPN.

---

ABSTRACTThe purpose of this study is to develop the required budget allocation ingenerating output of services of the State Treasury Office (STO) by implementingActivity-Based Budgeting System based on the model of Time-Driven Activity-Based Costing, as well as to determine the effectiveness and efficiency of theBudget Work Plan that will be generated by applying this system. The study wascarried out by conducting a case study on Bandung I STOs as a vertical institutionof Directorate General of Treasury in West Java region.The method used in this study is a qualitative method by collecting primary andsecondary data through interviews and direct observation on the research object,as well as retrieved from the information system?s database and documentsarchives at Bandung I STOs. The data obtained were then processed and analyzedin accordance with the study of literature on the implementation of Activity-BasedBudgeting System, especially in the government institutions running publicservice activities.The results of this study indicate that there is still a shortage of skilled employeesto run a series of major activities in generating output of services, in accordancewith the standard operating precedures defined and targeted output volume in2014. This shortage will cause the total budget needed in coming year increased innumber by 13,47% compared to the total budget in 2013. Although there is anincrease in budget, but the 2014 Budget Work Plan of Bandung I STOs have beenquite effective, because it has already included most of the strategic objectives setfor the STO in the Strategy Map and Balanced Scorecard. This budget will also bemore efficient, because the amount of budgeted costs completely customized tothe needs of resource capacity in carrying out activities of service to the public, inaccordance with the duties and functions of the State Treasury Office."

"ABSTRAKSaat ini, skema pensiun di Indonesia terus menghasilkan defisit keuanganyang terus meningkat. Dengan memproyeksikan tantangan yang ada, penelitianini bertujuan menganalisis peranan parametrical dan multipillar pension scheme reform dalam mengatasi defisit di masa yang akan datang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa parametrical pension scheme reform dapat mengurangi defisit tetapi tidak berhasil mengatasi tren defisit yang meningkat. Sementara itu, multipillar pension scheme reform dapat mengurangi defisit dan juga membalikkan trennya yang meningkat bergantung pada performa investasi. Jika dibandingkan dengan reformasi pensiun di Chili pada tahun 1981, multipillar reform juga mempunyai keunggulan dikala ketiadaan transitional cost"

"Demi mempercepat produksi minyak dan gas nasional, pengembangan proyek gas di Indonesia memiliki peran yang penting untuk dijalankan. Peningkatan harga minyak dunia merupakan suatu beban bagi Negara dalam subsidi bahan bakar untuk kebutuhan konsumsi kendaraan bermotor dan pembangkitan listrik. Disamping itu, pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran menjadi perhatian yang signifikan bagi Pemerintah. Oleh karena itu, Blok C yang memiliki potensi cadangan Minyak dan Gas, dimana Operatornya adalah EFG (Perusahaan Minyak International) untuk eksploitasi minyak dan PT XYZ (Perusahaan Minyak Nasional) untuk eksploitasi gas, terutama untuk lapangan unitisasi Blok C dan Blok PQR haruslah dikembangkan dengan segera untuk menyelesaikan permasalahan kekurangan energi nasional. Produksi gas akan mendukung industri kelistrikan dalam hal ini PT PLN dan juga mendukung perusahaan-perusahaan pupuk.Berdasarkan analisa, pengeluaran kapital (CAPEX) yang diperlukan dalam proyek pengembangan gas adalah sebesar US$ 3.065 juta dan pengeluaran operasional (OPEX) sebesar US$ 1.842 juta. Dengan model keekonomian yang dibangun berdasarkan aturan PSC Blok C, jika perhitungan keekonomian dilakukan dengan basis standalone maka hasilnya adalah proyek tidak layak untuk dijalankan. Namun dengan pendekatan basis total blok akan menghasilkan suatu proyek yang layak untuk dijalankan. PSC Blok C dibentuk dengan basis Blok bukan berdasarkan lapangan atau basis standalone. Kedua basis akan digunakan dalam perhitungan dan analisa. Analisa sensitivitas juga dilakukan untuk melihat dampak dari perubahan harga gas, angka CAPEX dan OPEX terhadap parameter keekonomian seperti NPV, IRR, PI dan PP. Analisa sensitivitas memperlihatkan bahwa perubahan harga gas akan memiliki dampak yang besar terhadap indikator keekonomian untuk NPV, IRR, PI dan PP.

---

In order to expedite the national Oil & Gas Production, the development of Gas Project in Indonesia has an important role to play. The increase of world oil price has become a burden to the State in the subsidy of fuel for vehicle consumption and also for electricity. On the other hand, economic growth and the reduction of unemployment give significant concern to the government. Therefore, the C Block which holds reserve not only of oil but also gas, of which the block is operated by EFG (an International Oil Company) for oil exploitation and PT XYZ (National Oil Company) for gas exploitation, particularly for the unitization of fields namely C Block and PQR block, has to be developed immediately in order to overcome the shortage in the national energy. The gas production will support the electricity industry in this case PT PLN and will also support fertilizer companies.Based on analysis, the capital expenditure needed for the Gas Development Project amounts to US$ 3,065 million and the operating expenditure amounts to US$ 1,842 million. With an economic model built based on C Block PSC term, if economic calculation is run on a standalone basis, the result would conclude not feasible and the project can not go further, but the total block approach would conclude that the project is feasible and can go further.The C Block PSC is constructed on a block basis rather than on field (Standalone) basis. Both basis will be used in the calculation and analysis. The sensitivity analysis is also being conducted to see the impact of change in Gas Price, CAPEX and OPEX value against economic parameters such as NPV, IRR, PI, PP The Sensitivity shows that the change in Gas Prices will mainly affect indicators for NPV, IRR, PI and PP as well."

"ABSTRAKTesis ini membahas pengawasan dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan negara yang bertujuan untuk meminimalisasi celah bagi para penyelenggara negara melakukan penyimpangan. Pengawasan dapat dilakukan melalui koordinasi antara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Koordinasi antara kedua lembaga tersebut dapat dilihat berdasarkan perbandingan antara jumlah pengaduan yang berasal dari masyarakat dengan informasi dari BPK dan sinergi antara Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK dengan kasus penyidikan KPK terkait pengadaan barang dan jasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah informasi terkait kasus yang memiliki indikasi korupsi lebih banyak berasal dari laporan pengaduan masyarakat dibandingkan informasi dari BPK dan telah terdapat sinergi antara LHP BPK dengan kasus penyidikan KPK. Berdasarkan hasil penelitian, diharapkan BPK dapat memberikan seluruh laporan hasil pemeriksaan setiap lembaga/kementerian negara dan pemerintah daerah yang mengindikasikan ketidakwajaran atas laporan keuangan, sehingga koordinasi antara BPK dan KPK lebih optimal dalam pengawasan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

---

ABSTRACTThis thesis explained about supervision in the accountability of state financial management that aims to minimize the opportunity of state official misconduct. The supervision can be conducted through coordination between Audit Commission (BPK in Indonesia) and Commission Eradication Corruption (KPK in Indonesia). Coordination between both of the institutions can be seen by comparison between amount of information from the community with information from BPK and the synergy between examination report from BPK with the KPK?s cases related to the procurement of goods and services. The research show that amount of information which indicated corruption related cases sourced more than information from the community compared with information from BPK and there have been synergies between examination report from BPK with the KPK?s cases. Based on the results of research, BPK is expected to provide all examination reports of each ministry or institution which have indication about misstatement on financial report, so coordination between BPK and KPK can be optimal in supervision of accountability state financial management."