Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Artikel ini bertujuan untuk merekonstruksi pertempuran Kursk sebagai titik balik Perang Dunia II di front timur. Sumber diperoleh dari beberapa surat perintah pertempuran yang diambil dari arsip Uni Soviet dan buku-buku sejarah. Artikel ini menggunakan metode sejarah untuk menjelaskan unsur kekuatan pasukan Uni Soviet, kepemimpinan dan strategi mereka dalam pertempuran melawan pasukan Jerman. Artikel ini menyimpulkan bahwa dengan kekuatan pasukan Uni Soviet yang besar dan kepemimpinan yang baik, pasukan Uni Soviet mampu bertahan dan menyerang balik pasukan Jerman dalam pertempuran Kursk.

---

This article aimed to reconstruct the battle of the Kursk as a turning point of World War II on the eastern front. Sources obtained fromsome of the order of battles taken from Soviet Union`s archives and some history books.  This article uses historical methodology to explain the element of Soviet Union`s forces, leaderships and their strategy in the fight against German forces. This article concludes that the massive forces of the Soviet Union and good leaderships are able to defend and counter-attack the German Forces on the eastern front."

"Representasi hegemoni dominasi kekuatan Inggris pada perang dunia kedua dapat direpresentasikan melalui teks-teks budaya populer seperti film perang Hollywood, Dunkirk (2017). Membahas film Dunkirk (2017) dengan buku yang berjudul Film as Social Practice oleh Graemer Turner dan buku Film Art Textual film analysis oleh David Bordwell dan Kristin Thompson sebagai kerangka pada penelitian ini, esai ini membuktikan bahwa ada beberapa pesan-pesan ideologi tertentu sebagaimana film tersebut memperlihatkan bendera Inggris dan Insignia sebagai lambang nasional dari tantara Inggris, bagaimana film tersebut menunjukkan superioritas tantara Inggris melebihi tantara Perancis, dan bagaimana representasi ambiguitas antara hirarki tentara Inggris dihasilkan dalam film ini. Penelitian ini menunjukkan bahwa memori Dunkirk digambarkan sebagai serangkaian aksi heroik pada layar lebar dan secara implisit mengabadikan supremasi dari kekuatan Inggris melalui elemen-elemen sinematografi pada Dunkirk (2017). Selain itu, dengan memasukkan kepercayaan ideologi berupa hegemoni kekuatan Inggris ke dalam budaya populer, Christopher Nolan bermaksud untuk menampilkan sejarah dari peristiwa Dunkirk menurut versi negaranya.

---

The representation of Hegemony of British power domination in World War II can be

represented through popular culture texts such as Hollywood war movies, Dunkirk (2017).

Examining Dunkirk (2017) with Graeme Turners book titled Film as Social Practice and

David Bordwell and Kristin Thompson books Film Art textual film analysis as the

frameworks of this research, this essay argues that there are some particular ideological

messages, such as how the film displays the British flag and insignia as the national symbol of

British army, how it shows British armys superiority over the French soldier, and how the

ambiguity between British soldiers hierarchy representation is generated in the film. This

research shows that the memory of Dunkirk is portrayed as a series of heroic actions on the

screen and implicitly perpetuates the British power supremacy through cinematography

elements in Dunkirk (2017). Moreover, by inserting ideological belief such as hegemony of

British power into popular culture, Christopher Nolan intends to show the history of Dunkirk

according to his own countrys version."

"Tulisan ini membahas praktik collaborationnisme yang terjadi di Prancis pada Perang Dunia II. Praktik tersebut dijalankan oleh kelompok-kelompok Prancis yang bekerja sama dengan Nazi Jerman pada periode Occupation 1940-1944. Tujuannya adalah untuk melihat sejarah pembentukan, aktor, dan kiprahnya. Metode yang dipakai adalah kualitatif melalui pemaparan deskriptif dengan menggunakan data-data kepustakaan. Penelitian menunjukkan bahwa collaborationnisme dilakukan dalam dua tingkat : politik dan militer. Politik kolaborasi dilakukan oleh para tokoh berhaluan kiri, namun selama Perang Dunia II berlangsung, mereka bergeser ke kanan ekstrem. Selain itu ditemukan pula bahwa mereka tidak bersandar sepenuhnya pada gagasan rasis dan antisemitis, sebagaimana hal tersebut menjadi haluan yang digariskan Nazi Jerman. Pada praktiknya mereka menjadikan gagasan antikapitalis dan antikomunis sebagai titik temu dan mendukung antisemitisme untuk meraup dukungan. Gagasan dan ambisi pribadi juga merupakan faktor pendorong pergeseran haluan tersebut.

---

This paper discusses collaborative practices that occurred in France during World War II. Those practices were carried out by French groups working alongside Nazi Germany in the Occupation period of 1940-1944. The focus is to describe the foundation, actors, and their involvement. The method used is qualitative with descriptive elaboration using bibliographical sources. The study shows that collaborationnisme is practiced within two levels : political and military. The politics of collaboration was carried out by left-leaning figures, but during World War II, they shifted to the extreme right. It also is found that they did not rely entirely on racist and antisemitic ideas, as this became the direction outlined by Nazi Germany. In practice, they make anticapitalist and anticommunist ideas a meeting point and support antisemitism to gain support. Personal ideas and ambitions are also factors driving this turnaround."

"Hubungan antara Jepang dan Republik Korea setelah Perang Dunia kedua banyak mengalami pasang surut. Setelah nota diplomatik kedua negara ditandatangani pada tahun 1965, 35 tahun kolonisasi Korea oleh Jepang selalu menjadi isu utama dalam setiap kerja sama kedua negara. Setelah Perang dunia kedua, Jepang dan Republik Korea berada pada blok Amerika Serikat. Jepang mampu keluar dari krisis akibat tidak adanya friksi dalam negeri. Sedangkan Republik Korea, lahir akibat konflik internal, yakni Perang Korea di tahun 1950-1953. Dalam bidang ekonomi, hubungan kedua negara lebih banyak diwamai gambaran pasang. Jepang membantu Republik Korea melalui IMF, memberi ODA, membantu modemisasi Republik Korea mela1ui keijasama teknik, serta membantu dunia usaha Re_publik Korea melalui PenanamanModal Asing (PMA). Sedangkan dalam bidang politik, kcrjasarna kedua negara lebih banyak diwamai oleh gambaran surut. Berbagai isu seperti, sengketa pulau Takeshima (Dokto, dalam bahasa Korea), kunjungan petinggi Jepang ke kuil Yasukuni, dan jugun ianfu mcrupakan sumber pemicu bagi buruknya hubungan kedua negara . • Jepang dan Republik Korea adalah dua negara yang bertetangga. Karena bertetangga, hubungan kedua negara seharusnya baik. Untuk dapat menjalin hubungan baik ini, kedua negara tidak saja harus berhubungan antar pemerintah, tapi juga harus an tar rakyat kedua negara.

---

The relationship between Japan and the Republic of Korea after the Second World War had many ups and downs. After the diplomatic notes of both countries were signed in 1965, 35 years of Korea's colonization by Japan has always been a major issue in any cooperation between_thc two countries. After the second world war, Japan and the Republic of Korea were in block the United States. Japan was able to get out of the crisis due to the lack of domestic friction. While the Republic ofKorea, born due to internal conflict, namely the Korean War in 1950- 1953. In the economic field, the relationship between the two countries is more colored by the tide picture. Japan assisted Republic of Kor_ea. through IM,F, gave ODA, assisted modernization of Republic of Korea through technical cooperation, and assisted business world Republic of Korea through Foreign Investment. While in the political field, cooperation between the two countries is mostly colored by the receding picture. Issues such as the Takeshima islaud dispute (Dokto, in Korean), Japanese high-rar~l(ing visits to the rasukuni shrine, and jugun ianfu are a source of trigger for bad relations between the two countries. Japan and the Republic of Korea are two neighboring countries. Because neighbors, relations between the two countries should be good. To be able to establish this good relationship, the two countries must not only intergovernmental relations, but also must be between the pecple of both countries."