Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan Negara Kesatuan Republik berdiri tidak lain untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Kekayaan alam yang sangat penting dan sangat strategis untuk mewujudkannya adalah tanah. Kebijakan pertanahan sudah memiliki landasan konstitusi yang baik mulai dari UUD 1945 dan Undang Undang (UU Pertanahan No 5, Tahun 1960), tetapi dijalankan di luar landasannya masuk ke dalam pasar yang sangat bebas dengan peranan negara yanglemah dan distortif. Akibatnya terjadi pemusatan dan kesenjangan pemilikan tanah yang tinggi (indeks Gini 0,64). Pemilik modal besar dapat dengan mudah menguasai tanah melalui desain kebijakan pasar pertanahan yang sangat bebas. Ketersediaan atau pasokan tanah bersifat kaku atau bahkan tetap sehingga tidak bisa mengimbangi permintaan tanah karena pertambahan penduduk (Ricardian Trap). Kesenjangan pasokan dan permintaan ini menimbulkan spekulasi yang intensif dimana pemilik modal dapat dengan mudah menguasai tanah dalam jumlah yang besar. Berdasarkan analisis tulisan ini, kebijakan pertanahan tidak bisa dijalankan di atas landasan pasar bebas tetapi menempatkan peran negara efektif untuk mengendalikan pemerataannya. "

"This work proposes a new approach to welfare: a social policy that goes beyond simple income maintenance to foster individual initiative and self-sufficiency. It argues for an asset-based policy that would create a system of saving incentives through individual development accounts"

"Sejak otonomi daerah dilaksanakan tahun 2001, banyak terbentuk Daerah Otonom Baru (DOB) sebagai hasil dari pemekaran daerah. Salah satu alasan suatu daerah dimekarkan adalah DOB hasil pemekaran dapat mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-nya) sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara pemekaran daerah, peningkatan APBD dan kesejahteraan masyarakat di daerah hasil pemekaran. Dengan menggunakan panel data regression model dan unit analisis DOB yang terbentuk tahun 2003 dan 2008, penelitian ini menunjukkan bahwa pemekaran memang membuat APBD per kapita DOB meningkat cukup besar, terutama setelah lima tahun pemekaran, baik pemekaran daerah yang terjadi pada tahun 2003 maupun tahun 2008. Namun, peningkatan APBD per kapita di DOB hasil pemekaran daerah tahun 2003 belum berhasil mengangkat kesejahteraan masyarakat di DOB. Sementara untuk pemekaran daerah tahun 2008, hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan APBD per kapita di DOB berasosisi positif dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat di DOB yang ada di daerah tertinggal, namun tidak demikian untuk daerah yang tidak tertinggal. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan bahwa jika persyaratan-persyaratannya dipenuhi, maka usulan pemekaran daerah untuk daerah tertinggal sebaiknya disetujui. Karena dengan dimekarkan, bukan hanya APBD per kapitanya yang meningkat, tetapi juga kesejahteraan masyarakatnya juga meningkat.

---

Since regional autonomy was implemented in 2001, many New Autonomous Regions (DOB) have been formed as a result of regional proliferation. One of the reasons for a region to be proliferated is that the new autonomous regions can manage its own Regional Income and Expenditure Budget (APBD). This study aims to analyze the relationship between regional proliferation, the increase in the Regional Income and Expenditure Budget (APBD) and the welfare of the community in the area resulting from the proliferation. By using panel data regression models and analysis units for new autonomous regions that were formed in 2003 and 2008, this study shows that proliferation has indeed made the APBD per capita of new autonomous regions increase considerably, especially after five years of proliferation, both regional proliferation that occurred in 2003 and 2008. However, the increase in the APBD per capita in the new autonomous regions from regional proliferation in 2003 has not succeeded in raising the welfare of the community in the new autonomous regions. Meanwhile, for regional proliferation in 2008, the results of the study show that the increase in APBD per capita in new autonomous regions has a positive assosiation with the increase in the welfare of the community new autonomous regions in underdeveloped regions, but not so for regions that are not underdeveloped. Therefore, this study suggests that if the requirements are met, then the proposed for regional proliferation in underdeveloped regions better be approved. Because with the regional proliferation, not only the APBD per capita increased, but also the welfare of the community also increased."

"Penegakan hukum terhadap anak yang mengemis, mengamen, berjualan asongan dan mengelap mobil di Jakarta Timur belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip Perlindungan Anak. Pemerintah DKI Jakarta perlu melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap instansi-instansi pemerintah yang menangani anak-anak ini. Perlu pula dikembangkan tindakan yang lebih baik bagi anak dalam bentuk non-institutional treatment yang terkoordinir dengan baik, sehingga pelaksanaan penegakan Ketertiban Umum di DKI Jakarta tidak lagi melanggar hak-hak anak.

---

Law enforcement on child beggars,buskers, hawkers and car wipers in East Jakarta is not fully in accordance with the Principles of Child Protection. Jakarta Local Government needs to do a closer scrutiny on the government agencies that handle these children. The Local Goverment should also develop better treatment for children in the form of a well-coordinated non-institutional treatment, so that the enforcement of Public Order in Jakarta is no longer infringe the rights of children."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak program bantuan sosial lansia khususnya program keluarga harapan (PKH) dan bantuan pangan non tunai (BPNT) terhadap kesejahteraan dengan proxy pengeluaran kesehatan lansia di Indonesia. Data yang digunakan adalah data Susenas Maret tahun 2020 dengan menggunakan metode ordinary least square. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa diantara kedua skema bantuan sosial bagi lansia, PKH memiliki pengaruh signifikan yang lebih besar dibanding BPNT. Peneliti juga melakukan uji robustness guna melihat pengaruh kedua program pada karakter wilayah dan individu. PKH memiliki nilai signifikan di daerah luar jawa sedangkan BPNT memiliki nilai signifikan di daerah jawa. Dari hasil uji karakter individu didapatkan hasil bahwa PKH berpengaruh signifikan pada lansia dengan pendapatan di bawah garis kemiskinan, dengan demikian program tersebut sudah tepat sasaran. Pemerintah perlu mengoptimalkan cakupan dan meningkatkan manfaat PKH dan BPNT melalui pemetaan karakteristik wilayah serta karakter individu melalui optimalisasi interopabilitas antar data.

---

This study aims to examine the impact of elderly social assistance programs, specifically the Family Hope Program (Program Keluarga Harapan-PKH) and the Non-Cash Food Assistance (Bantuan Pangan Non-Tunai-BPNT), on well-being using the proxy of elderly health expenditures in Indonesia. The data used is from the March 2020 National Socioeconomic Survey (Susenas) and analyzed using the ordinary least squares method. The results of this research show that among the two social assistance schemes for the elderly, PKH has a significantly greater influence compared to BPNT. The researchers also conducted robustness tests to observe the effects of both programs on regional and individual characteristics. PKH shows significant value in areas outside Java, while BPNT shows significant value in the Java region. From the results of the individual characteristics test, it is concluded that PKH significantly impacts the elderly with incomes below the poverty line, thus indicating that the program is effectively targeted. The government needs to optimize the coverage and enhance the benefits of PKH and BPNT by mapping the characteristics of regions and individuals through the optimization of data interoperability."

"Monitoring dan Evaluasi menjadi isu sentral khususnya bagi setiap badan hukum publik seperti BPJS Kesehatan yang melakukan kegiatan pengumpulan dana masyarakat seperti asuransi, dana pensiun dan jaminan sosial yang dapat ditengarai adanya penyimpangan dalam penyelenggaraannya. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan monitoring dan evaluasi terhadap BPJS Kesehatan yang sedang menjalankan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah dengan membentuk sebuah pengawas eksternal yaitu Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Monitoring dan evaluasi yang dilakukan DJSN dalam Program JKN beserta hambatan yang dialami saat melaksanakan monitoring dan evaluasi tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui pengumpulan data primer dan sekunder. Hasil penelitian menujukan bahwa pelaksanaan monitoring dan evaluasi DJSN telah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku secara aktif dan pasif. Ruang lingkup monitoring dan evaluasi meliputi regulasi, kepesertaan, iuran dan manfaat, pelayanan, keuangan dan kelembagaan dan organisasi. DJSN menghadapi sejumlah hambatan saat melaksanakan Monitoring dan Evaluasi dalam Program JKN baik dari segi SDM, anggaran, maupun regulasi yang ada.

---

Monitoring and Evaluation becomes a central issue in particular for any public legal entity such as BPJS Kesehatan that conducts collection of public funds such as insurance, pension fund and social security and can be inferred to have irregularities in its implementation. One of the government's efforts to realize the oversight of BPJS Kesehatan that is running the National Health Insurance Program (JKN) is to establish an external board namely Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN). This study aims to analyze the monitoring and evaluation conducted by DJSN toward BPJS Kesehatan in organizing JKN Program along with barriers encountered when carrying out the monitoring and evaluation. This research is conducted using qualitative approach through primary and secondary data collection. Results of research show that the monitoring and evaluation by DJSN has been implemented according to the aplicable regulation through active and passive. DJSN faces a number of obstacles when implementing monitoring and evaluating in JKN program in terms such as human resources, budget, and existing regulations."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk melihat dampak dari pembiayaan mikro terhadap usaha para penerimanya, sehingga secara spesifik akan mempengaruhi kemampuan mereka dalam menyekolahkan anak-anak yang mereka miliki. Penelitian ini menggunakan dua jenis pemodelan. Yang pertama adalah model yang melihat dampak dari pembiayaan mikro di Indonesia terhadap kemampuan para penerimanya dalam melanjutkan pendidikan anak dan/atau tanggungannya setelah jenjang wajib belajar, dan yang kedua adalah dampak dari pembiayaan mikro di Indonesia terhadap kemampuan para penerimanya dalam melanjutkan pendidikan anak dan/atau tanggungannya hingga jenjang perguruan tinggi. Penelitian ini menggunakan data primer dari 239 responden yang bersifat purposive. Hasil penelitian menunjukkan hanya terdapat 3 tiga variabel independen yang berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen pada kedua model, yaitu jenis kelamin, umur, dan waktu terakhir kali meminjam.

---

ABSTRACTThis study aims to examine the impact of microfinance on the business of the recipients, how it will specifically affect their ability to schooling their children. This research uses two kinds of modeling. The first is a model that sees the impact of microfinance in Indonesia on the ability of its recipients to continue their children 39s and or dependent s education to higher levels of compulsory education, and the second is the impact of microfinance in Indonesia on the ability of its recipients to continue their children 39s children 39s and or dependents education to college level. This study uses primary data from 239 purposive respondents. The result of the research shows that there are only 3 three variables which are very significant to the dependent variable in the second model, namely sex, age, and the last time of the loan. "

"In the begening of the 20 th century, the world witnessed the effort of socialism to figh against capitalism. Where victory belonged to capitalism, this battle has caused severe damage to the human beings....."