Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"AbstrakThis research was conducted with legal research methods that can be revealed how the law was perceived and implemented by the community through research Juridical Sociological including reviewing legal issue s as an integral part of the community or research approach which emphasizes the legal aspects with regard to the subject to be discussed, is associated with the fact in the field. The purpose of this study was to determine the extent of the influence and the role of parents in caring and educating children through parenting models that cause juvenile delinquency, as well as the effortsthe parents role in the juvenile delinquency reduction. Object of this study includes elementary school students and junior high school students as well as High School of state or private school at four Regency or City in West Sumatra. The Results of research shows that the influence of parents parenting models to juvenile delinquency is very influential. The role of parents is very necessary in the prevention of juvenile delinquency by changing the model of parenting applied."

"AbstrakPasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UUOJK), maka terdapat 2 (dua) buah undang-undang yang mengatur tentang penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen. Pertama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), dan kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UUOJK). Tulisan ini akan membahas dan menganalis penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yuridis dogmatis. Dalam akhir tulisan disampaikan beberapa kesimpulan tentang penyelesaian sengketa konsumen berdasarkan UUOJK atau berdasarkan UUPK"

"AbstrakPerkembangan yang terjadi saat ini, banyak terjadi sengketa-sengketa pertanahan yang bersifat vertikal maupun horizontal. Permasalahan mengenai pertanahan yang terjadi sering disebabkan akibat salim klaim penguasaan hak atas tanah. Sengketa tanah yang dimaksudkan adalah sengketa perdata tentang tanah. Mewujudkan win-win solution dalam penyelesaian sengketa perdata tentang tanah relatif sulit dapat terwujud, apabila penyelesaiannya diselesaikan melalui sidang peradilan (litigation). Pilihan hukum (choice of law) yang dapat dipilih untuk memperoleh dan mewujudkan win-win solution dalam menyelesaikan sengketa perdata tentang tanah tentunya adalah melalui alternative dispute resolution. dengan cara negosiasi, mediasi dan konsiliasi. Dalam rangka penyelesaian sengketa perdata tentang tanah diselesaikan melalui alternative dispute resolution, maka penyelesaiannya tidak dapat mengabaikan asas-asas hukum yang berlaku mengenai perjanjian, yaitu asas kebebasan berkontrak, asas itikad baik, asas konsensualisme, asas pacta sunt servanda dan asas personalitas"

"AbstrakNovum merupakan salah satu alasan dalam melakukan Peninjauan Kembali. Kadang dalam satu hal, ada persinggungan antara dua pengadilan. Dalam penulisan dicoba mengupas mengenai persinggungan antara Novum dalam perkara perdata dan perkara sengketa tata usaha negara. Titik taut mana yang lebih berlaku dipakai mengenai jangka waktu dalam pengajuan perkara masalah Amdal dalam sengketa tata usaha negara. Tunduk pada ketentuan hukum perdata (Hukum Lingkungan) atau dalam Hukum Acara PTUN. Penulisan ini dimulai dengan perbandingan pendekatan melalui pembuktian yang dikenal dalam perkara perdata dan dalam sengketa tata usaha negara yang akhirnya dikaitkan dengan mekanisme pengajuan novum. Penulisan ini dimaksudkan agar ada kepastian hukum dalam pengajuan novum bila ada dua titik taut tersebut."

"AbstrakBy the development of the airlines industry in Indonesia today, international lease finance from all around the world (lessor) puthigher trustto airline business in Indonesia. In reality many airlines company (lessee) is bankrupt, because of the inability to pay his debt to the lessor. Based on the Irrevocable Deregistration and Export Request Authorization (IDERA) in the Cape Town Convention, if the airlines company had been bankrupt and could not pay the debt of finance leasing, the aircrafts must bereturned to the finance leasing. In contrary, there is disparities with Bankruptcy and Suspension of Payments Act No.7 in 2004 in Indonesia, so we need to harmonize the regulation between Bankruptcy Law and Leasing Rule in Indonesia with International Regulation to create the legal certainty to both companies"

"AbstrakLembaga Quasi Non Governmental Organization atau yang biasa disebut sebagai Quango belum terlalu terdengar dalam khasanah lembaga negara di Indonesia. Namun bukan berarti lembaga tersebut tidak ada. Artikel ini mencoba mengulas mengenai keberadaan lembaga Quasi Non Governmental Organization (Quango) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, dalam hal ini adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Di dalam artikel ini dijelaskan mengenai pengertian Quango beserta dengan karakteristiknya dari berbagai negara. Kemudian, artikel ini juga mengkaji bahwa berdasarkan karakteristik Quango tersebut, MUI dapat diklasifikasikan sebagai salah satu Quango yang ada di Indonesia. Artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan studi pustaka mengenai Quango dan pelaksanaannya di berbagai negara di dunia."

"AbstrakArticle 7 paragraph (1) of Law No. 1 Year 1974 on Marriage determines marriage permitted if the man is 19 years old and female 16 years old. The age limit of marriage for 16-year-old women is considered an early age and is a problem. Child marriage in this paper is a marriage performed by men and women under the age of 18 years. It is able to cause divorce and obstruction of education. In addition to article 7 paragraph (1), child marriage is also due to pregnancy due to free sex (zina) of teenagers. According to Islamic Law, zina is an out-of-wedlock marriage committed deliberately and consciously by man and woman with their individual willingness, likes, without coercion. How is the protection of Article 7 paragraph (1) on child marriage and women under18 years old who commit zina in terms of Islamic Law? The method of research is normative-juridical and descriptive-qualitative, apply the theory ofmaqashid al sharia and neo receptio a contrario theory"

"The presence of application-based taxis such as Grabcar and Gocar is a challenge for conventional taxis. Its existence can be reduced to conventional taxi company turnover. On March 22, 2016 thousands of conventional taxi drivers held a demonstration against the existence of online taxis, because online taxis were declared in violation of the Traffic Law and consequently the streets in Jakarta were chaotic. The existence of online taxis cannot be avoided any more, due to technological developments. Online taxis provide benefits and convenience for passengers in ordering and the rates are cheaper than conventional taxi rates. Anyone who has a cellphone and downloads the application, can order the online taxi and pick him up at the place where the passenger booked it. Therefore, the Government through the Ministry of Transportation issued Ministerial Regulation No. 32/2016 which recognizes the existence of online taxis in Indonesia and this Ministerial Regulation is revised through Ministerial Regulation No. 26/2017 and revised again to become Ministerial Regulation No. 108/2017."

"Artikel ini membahas mengenai seberapa besar kepentingan untuk diadakannya amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat atau yang dikenal dengan UU Persaingan Usaha. Sejak berlaku effektif tahun 2000, Undang-Undang Persaingan Usaha telah banyak member manfaat pada perkembangan perekonomian Indonesia. Namun demikian, terdapat juga banyak kritikan baik dari akademisi, praktisi maupun dari komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha akan berbagai kekurangan yang ada dalam UU tersebut. Penelitian ini termasuk penelitian normative atau kepustakaan dengan menggunakan data sekunder. Disamping itu merupakan penelitian lapangan melalui wawancara dan diskusi terfokus dengan pemangku kepentingan. Hasil penelitian menemukan adanya kepentingan yang sangat mendesak bagi amandemen UU No. 5 tahun 1999."