Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"AbstrakPasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UUOJK), maka terdapat 2 (dua) buah undang-undang yang mengatur tentang penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen. Pertama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), dan kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UUOJK). Tulisan ini akan membahas dan menganalis penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yuridis dogmatis. Dalam akhir tulisan disampaikan beberapa kesimpulan tentang penyelesaian sengketa konsumen berdasarkan UUOJK atau berdasarkan UUPK"

"AbstrakNovum merupakan salah satu alasan dalam melakukan Peninjauan Kembali. Kadang dalam satu hal, ada persinggungan antara dua pengadilan. Dalam penulisan dicoba mengupas mengenai persinggungan antara Novum dalam perkara perdata dan perkara sengketa tata usaha negara. Titik taut mana yang lebih berlaku dipakai mengenai jangka waktu dalam pengajuan perkara masalah Amdal dalam sengketa tata usaha negara. Tunduk pada ketentuan hukum perdata (Hukum Lingkungan) atau dalam Hukum Acara PTUN. Penulisan ini dimulai dengan perbandingan pendekatan melalui pembuktian yang dikenal dalam perkara perdata dan dalam sengketa tata usaha negara yang akhirnya dikaitkan dengan mekanisme pengajuan novum. Penulisan ini dimaksudkan agar ada kepastian hukum dalam pengajuan novum bila ada dua titik taut tersebut."

"AbstrakLembaga Quasi Non Governmental Organization atau yang biasa disebut sebagai Quango belum terlalu terdengar dalam khasanah lembaga negara di Indonesia. Namun bukan berarti lembaga tersebut tidak ada. Artikel ini mencoba mengulas mengenai keberadaan lembaga Quasi Non Governmental Organization (Quango) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, dalam hal ini adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Di dalam artikel ini dijelaskan mengenai pengertian Quango beserta dengan karakteristiknya dari berbagai negara. Kemudian, artikel ini juga mengkaji bahwa berdasarkan karakteristik Quango tersebut, MUI dapat diklasifikasikan sebagai salah satu Quango yang ada di Indonesia. Artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan studi pustaka mengenai Quango dan pelaksanaannya di berbagai negara di dunia."

"The presence of application-based taxis such as Grabcar and Gocar is a challenge for conventional taxis. Its existence can be reduced to conventional taxi company turnover. On March 22, 2016 thousands of conventional taxi drivers held a demonstration against the existence of online taxis, because online taxis were declared in violation of the Traffic Law and consequently the streets in Jakarta were chaotic. The existence of online taxis cannot be avoided any more, due to technological developments. Online taxis provide benefits and convenience for passengers in ordering and the rates are cheaper than conventional taxi rates. Anyone who has a cellphone and downloads the application, can order the online taxi and pick him up at the place where the passenger booked it. Therefore, the Government through the Ministry of Transportation issued Ministerial Regulation No. 32/2016 which recognizes the existence of online taxis in Indonesia and this Ministerial Regulation is revised through Ministerial Regulation No. 26/2017 and revised again to become Ministerial Regulation No. 108/2017."

"AbstrakNovum merupakan salah satu alasan dalam melakukan Peninjauan Kembali. Kadang dalam satu hal, ada persinggungan antara dua pengadilan. Dalam penulisan dicoba mengupas mengenai persinggungan antara Novum dalam perkara perdata dan perkara sengketa tata usaha negara. Titik taut mana yang lebih berlaku dipakai mengenai jangka waktu dalam pengajuan perkara masalah Amdal dalam sengketa tata usaha negara. Tunduk pada ketentuan hukum perdata (Hukum Lingkungan) atau dalam Hukum Acara PTUN. Penulisan ini dimulai dengan perbandingan pendekatan melalui pembuktian yang dikenal dalam perkara perdata dan dalam sengketa tata usaha negara yang akhirnya dikaitkan dengan mekanisme pengajuan novum. Penulisan ini dimaksudkan agar ada kepastian hukum dalam pengajuan novum bila ada dua titik taut tersebut."

"AbstrakPotensi sumber daya alam Indonesia khususnya pada sektor pertambangan membuat Indonesia menjadi buruan para investor asing, salah satunya PT. Freeport Indonesia. Freeport beroperasi di Indonesia berdasarkan Kontrak Karya (KK) yang ditandatangani pada tahun 1967. Dalam KK, seluruh urusan manajemen dan operasional diserahkan kepada penambang. Negara tidak memiliki kontrol sama sekali atas kegiatan operasional perusahaan. Negara hanya memperoleh royalty yang besarnya ditentukan dalam KK tersebut. Perusahaan tambang pemegang KK yang ingin mengekspor mineral olahan (konsentrat) harus melepas status KK menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), dan membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (konsentrat). Pasal 97 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta peraturan pelaksanaannya mengatur tentang hal-hal yang wajib dimuat dalam IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus), salah satunya adalah divestasi saham."

"AbstrakDalam susunan ketatanegaraan Indonesia DPD menjadi lembaga perwakilanyang mengemban tugas untuk mengakomodir kepentingan daerah dalamkeputusan politik. Keberadaannya yang sangat penting ternyata tidak diiringidengan semangat pengaturan yang tegas dalam peraturan perundang-undangandi Indonesia. Hal ini terlihat dari kedudukan dan fungsi DPD yang lebih lemahdibandingkan dengan DPR. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentangSusunan, Kedudukan dan Fungsi MPR, DPR, DPD dan DPRD yangmerupakan perubahan terbaru dari undang-undang Susduk sebelumnya punternyata tidak dapat menjawab kebutuhan akan pengaturan yang lebihsignifikan mengenai fungsi perwakilan DPD sendiri. Kajian ini menggunakanmetode hukum normatif dan dilakukan secara kualitatif (qualitative research)dengan menganalisis peraturan perundang-undangan dan literatur hukumlainnya untuk menjelaskan pentingnya dan betapa signifikannya fungsiperwakilan dari DPD terhadap keberlangsungan kemajuan daerah di Indonesia"

"Latar belakang. Trikloroetilen merupakan bahan kimia yang masih digunakan di industri sampai dengan saat ini. Pajanan terhadap trikloroetilen dipercaya dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan. Tujuan dari laporan kasus berbasis bukti ini adalah untuk memberi bukti adanya risiko terjadinya karsinoma ginjal pada pekerja dengan pajanan trikloroetilen.Metode. Pencarian literature dilakukan melalui Pubmed dan Google Scholar dengan kriteria inklusi jenis literature adalah RCT dan ulasan sistematis, kelompok yang diteliti adalah pekerja dengan pajanan trikoloetilen dari pekerjaan. Artikel yang ditemukan kemudian dievaluasi kritis dengan menggunakan kriteria The Oxford Center for Evidence-based Medicine.Hasil. Berdasarkan kriteria pencarian ditemukan tiga artikel yaitu artikel meta-analisis yang telah diproses secara sistematik dan kuantitatif oleh Scott, et al. yang menyatakan bahwa adanya hubungan sebab-akibat yang kuat antara pajanan trikloroetilen dengan terjadinya karsinoma ginjal dengan ringaksan risiko relatif (RRm) dari 15 studi adalah 1.27 (95% CI: 1.13-1.43). Artikel yang kedua merupakan studi kohort retrospektif yang dilakukan oleh Henschler, et al. menemukan bahwa terjadi peningkatan risiko karsinoma ginjal akibat pajanan trikloroetilen dibandingkan dengan kelompok kontrol maupun pada populasi umum dengan rasio insiden terstandarisasi sebesar 7.97 (95% CI: 2.59-18.59). Artikel yang terakhir merupakan suatu studi kasus-kontrol yang dilakukan di Perancis (Arve Valley) oleh Charbotel, et al. yang menemukan bahwa merokok meningkatkan risiko terjadinya karsinoma ginjal pada pekerja yang terpajan trikloroetilen dengan OR 3.27 (95% CI:1.48-7.19).Kesimpulan dan saran. Pajanan trikloroetilen dapat menyebabkan terjadinya karsinoma ginjal yang risikonya dipengaruhi oleh dosis pajanan serta faktor risiko lainnya seperti merokok. Pengendalian risiko perlu dilakukan secara berkesinambungan untuk industri yang menggunakan trikloroetilen dalam proses produksinya.

---

Background. Trichloroethylene is a chemical that is still used in the industry today. Exposure to trichlorethylene is believed to cause various health problems. The purpose of this evidence-based case report is to provide evidence of the risk of kidney carcinoma in workers with trichlorethylene exposure.Method. Literature searches carried out through Pubmed and Google Scholar with literature type inclusion criteria were RCTs and systematic reviews, the groups studied were workers with tricholoethylene exposure from work. Articles found are then critically evaluated using the Oxford Center for Evidence-based Medicine criteria.Results. Based on the search criteria found three articles, namely article meta-analysis that has been processed systematically and quantitatively by Scott, et al. which states that there is a strong causal relationship between exposure to trichlorethylene and the occurrence of renal carcinoma with a relative risk (RRm) of 15 studies is 1.27 (95% CI: 1.13-1.43). The second article is a retrospective cohort study conducted by Henschler, et al. found that there was an increased risk of renal carcinoma due to trichlorethylene exposure compared to the control group and in the general population with a standardized incidence ratio of 7.97 (95% CI: 2.59-18.59). The last article is a case-control study conducted in France (Arve Valley) by Charbotel, et al. who found that smoking increased the risk of kidney carcinoma in workers exposed to trichlorethylene at OR 3.27 (95% CI: 1.48-7.19).Conclusions and recommendations. Trichloroethylene exposure can cause kidney carcinoma, the risk of which is affected by exposure doses and other risk factors such as smoking. Risk control needs to be carried out continuously for industries that use trichlorethylene in their production processes."

"AbstrakPenelitian ini adalah penelitian yuridis normative yang bersifat perskriptif dengan maksud memberikan solusi terhadap permasalahan Ormas di Indonesia. Tulisan ini akan mengkaji Konstitutionalitas undang-undang no 16 tahun 2017 tentang penetapan Pasal 61 dan 62 Perppu Nomor 2 Tahun 2017 yang mengatur tentang Pembubaran Ormas ditinjau dari UUD 1945 dan Konsep Negara Hukum. Sebagai hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pasal 61 dan 62 undang-undang no 16 tahun 2017 tentang penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk membubarkan Ormas secara sepihak adalah Inkonstitutional karena bertentangan dengan Pasal 1 ayat 3 Tentang Indonesia sebagai Negara Hukum dan Pasal 28 E ayat 3 tentang kebebasan berserikat. Perlu adanya revisi terhadap undang-undang no 16 tahun 2017 tentang penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 dengan tetap memberikan kewenangan kepada Badan Peradilan dalam memutuskan pembubaran Ormas."