Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Latar belakang. Trikloroetilen merupakan bahan kimia yang masih digunakan di industri sampai dengan saat ini. Pajanan terhadap trikloroetilen dipercaya dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan. Tujuan dari laporan kasus berbasis bukti ini adalah untuk memberi bukti adanya risiko terjadinya karsinoma ginjal pada pekerja dengan pajanan trikloroetilen.Metode. Pencarian literature dilakukan melalui Pubmed dan Google Scholar dengan kriteria inklusi jenis literature adalah RCT dan ulasan sistematis, kelompok yang diteliti adalah pekerja dengan pajanan trikoloetilen dari pekerjaan. Artikel yang ditemukan kemudian dievaluasi kritis dengan menggunakan kriteria The Oxford Center for Evidence-based Medicine.Hasil. Berdasarkan kriteria pencarian ditemukan tiga artikel yaitu artikel meta-analisis yang telah diproses secara sistematik dan kuantitatif oleh Scott, et al. yang menyatakan bahwa adanya hubungan sebab-akibat yang kuat antara pajanan trikloroetilen dengan terjadinya karsinoma ginjal dengan ringaksan risiko relatif (RRm) dari 15 studi adalah 1.27 (95% CI: 1.13-1.43). Artikel yang kedua merupakan studi kohort retrospektif yang dilakukan oleh Henschler, et al. menemukan bahwa terjadi peningkatan risiko karsinoma ginjal akibat pajanan trikloroetilen dibandingkan dengan kelompok kontrol maupun pada populasi umum dengan rasio insiden terstandarisasi sebesar 7.97 (95% CI: 2.59-18.59). Artikel yang terakhir merupakan suatu studi kasus-kontrol yang dilakukan di Perancis (Arve Valley) oleh Charbotel, et al. yang menemukan bahwa merokok meningkatkan risiko terjadinya karsinoma ginjal pada pekerja yang terpajan trikloroetilen dengan OR 3.27 (95% CI:1.48-7.19).Kesimpulan dan saran. Pajanan trikloroetilen dapat menyebabkan terjadinya karsinoma ginjal yang risikonya dipengaruhi oleh dosis pajanan serta faktor risiko lainnya seperti merokok. Pengendalian risiko perlu dilakukan secara berkesinambungan untuk industri yang menggunakan trikloroetilen dalam proses produksinya.

---

Background. Trichloroethylene is a chemical that is still used in the industry today. Exposure to trichlorethylene is believed to cause various health problems. The purpose of this evidence-based case report is to provide evidence of the risk of kidney carcinoma in workers with trichlorethylene exposure.Method. Literature searches carried out through Pubmed and Google Scholar with literature type inclusion criteria were RCTs and systematic reviews, the groups studied were workers with tricholoethylene exposure from work. Articles found are then critically evaluated using the Oxford Center for Evidence-based Medicine criteria.Results. Based on the search criteria found three articles, namely article meta-analysis that has been processed systematically and quantitatively by Scott, et al. which states that there is a strong causal relationship between exposure to trichlorethylene and the occurrence of renal carcinoma with a relative risk (RRm) of 15 studies is 1.27 (95% CI: 1.13-1.43). The second article is a retrospective cohort study conducted by Henschler, et al. found that there was an increased risk of renal carcinoma due to trichlorethylene exposure compared to the control group and in the general population with a standardized incidence ratio of 7.97 (95% CI: 2.59-18.59). The last article is a case-control study conducted in France (Arve Valley) by Charbotel, et al. who found that smoking increased the risk of kidney carcinoma in workers exposed to trichlorethylene at OR 3.27 (95% CI: 1.48-7.19).Conclusions and recommendations. Trichloroethylene exposure can cause kidney carcinoma, the risk of which is affected by exposure doses and other risk factors such as smoking. Risk control needs to be carried out continuously for industries that use trichlorethylene in their production processes."

"Latar belakang: Trikloroetilen merupakan bahan kimia yang masih digunakan di industri sampai dengan saat ini. Pajanan terhadap trikloroetilen dipercaya dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan. Tujuan dari laporan kasus berbasis bukti ini adalah untuk memberi bukti adanya risiko terjadinya karsinoma ginjal pada pekerja dengan pajanan trikloroetilen. Metode: Pencarian literature dilakukan melalui Pubmed dan Google Scholar dengan kriteria inklusi jenis literature adalah RCT dan ulasan sistematis, kelompok yang diteliti adalah pekerja dengan pajanan trikoloetilen dari pekerjaan. Artikel yang ditemukan kemudian dievaluasi kritis dengan menggunakan kriteria The Oxford Center for Evidence-based Medicine. Hasil: Berdasarkan kriteria pencarian ditemukan tiga artikel yaitu artikel meta-analisis yang telah diproses secara sistematik dan kuantitatif oleh Scott, et al. yang menyatakan bahwa adanya hubungan sebab-akibat yang kuat antara pajanan trikloroetilen dengan terjadinya karsinoma ginjal dengan ringaksan risiko relatif (RRm) dari 15 studi adalah 1.27 (95% CI: 1.13-1.43). Artikel yang kedua merupakan studi kohort retrospektif yang dilakukan oleh Henschler, et al. menemukan bahwa terjadi peningkatan risiko karsinoma ginjal akibat pajanan trikloroetilen dibandingkan dengan kelompok kontrol maupun pada populasi umum dengan rasio insiden terstandarisasi sebesar 7.97 (95% CI: 2.59-18.59). Artikel yang terakhir merupakan suatu studi kasus-kontrol yang dilakukan di Perancis (Arve Valley) oleh Charbotel, et al. yang menemukan bahwa merokok meningkatkan risiko terjadinya karsinoma ginjal pada pekerja yang terpajan trikloroetilen dengan OR 3.27 (95% CI:1.48-7.19). Kesimpulan dan saran: Pajanan trikloroetilen dapat menyebabkan terjadinya karsinoma ginjal yang risikonya dipengaruhi oleh dosis pajanan serta faktor risiko lainnya seperti merokok. Pengendalian risiko perlu dilakukan secara berkesinambungan untuk industri yang menggunakan trikloroetilen dalam proses produksinya. Background: Trichloroethylene is a chemical that is still used in the industry today. Exposure to trichlorethylene is believed to cause various health problems. The purpose of this evidence-based case report is to provide evidence of the risk of kidney carcinoma in workers with trichlorethylene exposure. Method: Literature searches carried out through Pubmed and Google Scholar with literature type inclusion criteria were RCTs and systematic reviews, the groups studied were workers with tricholoethylene exposure from work. Articles found are then critically evaluated using the Oxford Center for Evidence-based Medicine criteria. Results: Based on the search criteria found three articles, namely article meta-analysis that has been processed systematically and quantitatively by Scott, et al. which states that there is a strong causal relationship between exposure to trichlorethylene and the occurrence of renal carcinoma with a relative risk (RRm) of 15 studies is 1.27 (95% CI: 1.13-1.43). The second article is a retrospective cohort study conducted by Henschler, et al. found that there was an increased risk of renal carcinoma due to trichlorethylene exposure compared to the control group and in the general population with a standardized incidence ratio of 7.97 (95% CI: 2.59-18.59). The last article is a case-control study conducted in France (Arve Valley) by Charbotel, et al. who found that smoking increased the risk of kidney carcinoma in workers exposed to trichlorethylene at OR 3.27 (95% CI: 1.48-7.19). Conclusions and recommendations: Trichloroethylene exposure can cause kidney carcinoma, the risk of which is affected by exposure doses and other risk factors such as smoking. Risk control needs to be carried out continuously for industries that use trichlorethylene in their production processes."

"AbstrakPutusan MA No.22 P/HAM/2018 telah membatalkan Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 karena bertentangan dengan UU Nomor 18 Tahun 2003. Namun terdapat beberapa implementasi dan ketentuan UU yang menunjukkan urgensi dari fungsi paralegal. Urgensi dari fungsi paralegal tersebut ditunjukkan dari masih tingginya kasus KDRT yang disebabkan oleh berbagai aspek kehidupan dan terdapatnya UU PKDRT dan Konvensi segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang mengamanatkan perlunya fungsi relawan pendamping untuk menangani permasalahan KDRT. Disamping itu terbukti bahwa fungsi pekerja sosial di bawah naungan lembaga perlindungan anak di daerah efektif menangani kekerasan terhadap anak dan terdapatnya amanat Konvensi Hak Anak dan UU No.35 Tahun 2004 untuk melindungi anak yang berhadapan dengan hukum dengan menyediakan pekerja sosial. Kemudian Terdapat amanat dari Pasal 28 UUD 1945, Konvensi ILO Nomor 87, dan Konvensi ILO Nomor 98 yang memberikan jaminan kepada buruh untuk membentuk serikat buruh dalam menangani perselisihan hubungan industrial."

"AbstrakReformasi telah melahirkan amandemen UUD 1945, salah satu hasilamandemen ke 3 UUD 1945 adalah lahirnya Komisi Yudisial (KY).Kedudukan Komisi Yudisial ini sangat penting, sehingga secara strukturalkedudukannya diposisikan sederajat dengan Mahkamah Agung dan MahkamahKonstitusi. Namun, secara fungsional, perannya bersifat penunjang (auxiliary)terhadap lembaga kekuasaan kehakiman. Komisi ini hanya berurusan denganpersoalan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim, bukan denganlembaga peradilan atau lembaga kekuasaan kehakiman secara institusional.Selain itu Komisi Yudisial juga tidak terlibat dalam hal organisasi, personalia,administrasi dan keuangan para hakim. Hal ini berbeda dengan Komisi Yudisialyang ada di negara Eropa. Kedepan Komisi Yudisial Indonesia perlumengadopsi atau meniru Komisi Yudisial yang ada di Eropa dan disesuaikandengan sistem peradilan Indonesia."

"AbstrakSalah satu perdebatan yang sudah berlangsung lama dan belum selesai adalah terkait dengan hubungan antara agama dan negara. Terdapat dua pendapat umum mengenai hal ini, yakni yang memisahkan antara agama dan kehidupan bernegara dan sebaliknya berpendapat bahwa agama merupakan bagian tidak terpisahkan dalam kehidupan bernegara. Salah satu cara untuk melihat bagaimana hubungan antara Tuhan dan agama dengan negara dapat dilihat dalam konstitusi negara tersebut, apakah konstitusi tersebut mengatur Tuhan dan agama atau tidak. Setelah itu dapat ditemukan bagaimana pengaruh Konstitusi Berketuhanan pada praktik ketatanegaraan di Indonesia dan juga perbandingannya dengan beberapa konstitusi negara lain serta pengaruhnya dalam praktik ketatanegaraan dalam negara tersebut."

"AbstrakJudicial Pardon di Indonesia merupakan hasil dari studi perbandingan dengan beberapa negara yakni konsep yang telah dipraktekkan di Belanda, Yunani, Portugal dan Uzbekistan. Penulis mencoba untuk menemukan sistem hukum apa yang mendasari konsep Judicial Pardon yang diterapkan di beberapa negara serta bagaimana konsep judicial pardon yang paling sesuai dengan Sistem Hukum di Indonesia. Tulisan ini didasarkan pada penelitian yuridis normatif dengan Pendekatan Historis (Historical approach), pendekatan Perbandingan (Comparative approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Saat ini hukum pidananya juga di pengaruhi oleh sistem hukum Anglo saxon. Menjawab permasalahan kedua lebih tepat ketika memasukkan konsepsi Islam dan juga Peradilan adat dalam perumusannya, dimana harus ada perumusan yang jelas mengenai tindak pidana apa saja yang bisa diberikan pemaafan oleh hakim, sehingga kepastian hukumnya terjamin serta menformulasikan dalam RKUHAP menjadi salah satu jenis putusan yang dapat diberikan oleh hakim atas pemaafan hakim yakni putusan salah tanpa pidana (a guilty verdict without punishment)."

"AbstrakTindak pidana oleh korporasi adalah tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang korporasi. Sanksi pidana yang dapat dikenakan berupa pidana denda dan pidana tambahan lainnya yang diatur undang-undang termasuk pembubaran atau pencabutan izin usaha. Sebagai lembaga keuangan yang berbasis kepercayaan, jika bank melakukan tindak pidana maka dampak yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana tersebut tidak hanya merugikan bank itu sendiri, merusak reputasi bank namun juga merugikan masyarakat nasabah penyimpan dana dan pihak lain yang bertugas menyelenggarakan resolusi bank. Melihat pada dampaknya, penerapan tanggungjawaban pidana korporasi kepada bank harus dilakukan secara hati-hati dan selektif. Jika menimpa pada bank berskala besar dan sistemik, dampaknya bisa multi efek."

"AbstrakPerkembangan yang terjadi saat ini, banyak terjadi sengketa-sengketa pertanahan yang bersifat vertikal maupun horizontal. Permasalahan mengenai pertanahan yang terjadi sering disebabkan akibat salim klaim penguasaan hak atas tanah. Sengketa tanah yang dimaksudkan adalah sengketa perdata tentang tanah. Mewujudkan win-win solution dalam penyelesaian sengketa perdata tentang tanah relatif sulit dapat terwujud, apabila penyelesaiannya diselesaikan melalui sidang peradilan (litigation). Pilihan hukum (choice of law) yang dapat dipilih untuk memperoleh dan mewujudkan win-win solution dalam menyelesaikan sengketa perdata tentang tanah tentunya adalah melalui alternative dispute resolution. dengan cara negosiasi, mediasi dan konsiliasi. Dalam rangka penyelesaian sengketa perdata tentang tanah diselesaikan melalui alternative dispute resolution, maka penyelesaiannya tidak dapat mengabaikan asas-asas hukum yang berlaku mengenai perjanjian, yaitu asas kebebasan berkontrak, asas itikad baik, asas konsensualisme, asas pacta sunt servanda dan asas personalitas"

"AbstrakTulisan ini membahas mengenai perbandingan antara pengaturan perlindunganhukum terhadap invensi di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)dalam hal ini adalah perangkat lunak (software) khususnya paten. HukumPaten Jepang secara eksplisit mengatur perangkat lunak (software) sebagaisubjek yang dapat dipatenkan. Sedangkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014tentang Hak Cipta menyatakan bahwa software masih bisa dilindungi jikasudah ada perlindungan Paten dari negara asal. Menggunakan studiperbandingan tulisan ini dapat menjadi salah satu referensi dalam perlindunganhukum untuk menjawab perkembangan teknologi informasi dan komunikasiyang kian cepat."