Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini menjelaskan tentang masih minimnya perpustakaan ramah disabilitas. Perpustakaan seharusnya bisa meningkatkan layanan kepada penyandang disabilitas. Apalagi teknologi sudah semakin maju. Berbagai alat dan inovasi untuk membantu penyandang disabilitas kian hari semakin berkembang. Dibutuhkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya untuk mewujudkannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemerintah dan masyarakat menjadi dua faktor utama dalam penciptaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Ketersediaan teknologi akan mempermudah penyandang disabilitas dalam menemukan informasi sehingga informasi bisa diakses oleh siapapun."

"Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari evaluasi layanan perpustakaan bagi penyandang disabilitas di Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sleman. Terdapat tiga komponen standar layanan yang dikeluarkan oleh IFLA(International Federation of Library and Information) yaitu akses fisik, format media, layanan, dan komputer. Berdasarkantiga komponen tersebut, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sleman memiliki braille corner untuk pengguna disabilitas tunanetra. Namun, keberadaan braille di perpustakaan belum dimanfaatkan secara maksimal oleh pengguna. Temuan penelitian ini adalah belum optimalnya pengelolaan layanan braille corner Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sleman, pengelola perpustakaan perlu menyelenggarakan kegiatan sosialisasi agar braille corner dapat dimanfaatkan secara maksimal sesuai dengan kebutuhan informasi dikalangan masyarakat disabilitas tunanetra. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data adalah wawancara dan observasi."

"Adanya peraturan terkait penyandang disabilitas yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas membuat pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus memperhatikan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas salah satunya dalam bidang ketenagakerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program pengembangan tenaga kerja penyandang disabilitas di Kota Semarang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni menggunakan pendekatan post-positivist. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui metode wawancara mendalam dan studi literatur. Adapun teknik pengolahan data dalam penelitian ini bersifat kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan implementasi program pengembangan tenaga kerja penyandang disabilitas telah dilakukan Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang melalui Program Peningkatan Produktivitas bagi Masyarakat. Dalam pelaksanaan program berdasarkan aspek pengorganisasian, interpretasi, penerapan atau aplikasi, kesesuaian antara program dengan pemanfaat, kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, dan kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana, terdapat dua aspek yang belum terpunuhi yaitu interpretasi dan kesesuaian antara program dengan pemanfaat. Terdapat hambatan dalam pelaksanaan program ini yaitu keterbatasn anggaran. Saran yang diberikan agar Pemerintah Kota Semarang dapat mengatasi hambatan yang ada dalam implementasi program.

---

The existence of regulations related to persons with disabilities namely Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities makes the central government and regional governments must pay attention to the fulfillment of the rights for persons with disabilities, one of which is in the field of employment. This study aims to analyze the implementation of development programs for workers with disabilities in the city of Semarang. The method used in this study is to use a post-positivist approach. The data in this study were obtained through in-depth interviews and literature studies. The data processing techniques in this study are qualitative. The results of this study indicate that the implementation of the workforce development program for people with disabilities has been carried out by the Semarang City Manpower Office through the Productivity Improvement Program for the Community. In the implementation of programs based on aspects of organizing, interpreting, implementing or applying, the appropriateness of the program with the beneficiaries, the appropriateness of the program with the implementing organization, and the suitability between the beneficiary groups and the implementing organization, there are two aspects that have not been fulfilled, namely interpretation and appropriateness of the program with the beneficiaries. There are obstacles in the implementation of this program, namely budget constraints. Suggestions are given so that the Semarang City Government can overcome the obstacles that exist in the implementation of the program."

"Dalam proses penyebarluasan dan partisipasi masyarakat, belum benar-benar melibatkan Penyandang Disabilitas. Hal ini terkait pembuatan Peraturan Perundang-Undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011. Pengesahan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menuai pro dan kontra. Kritik terhadap Undang-Undang ini menyasar pada aspek formil dan materiil. Selain soal substansi yang kontroversial dan penggunaan perspektif yang tidak seimbang dalam memandang permasalahan dan merumuskan solusi, minimnya pelibatan publik, terkhusus golongan masyarakat Penyandang Disabilitas juga menjadi sasaran kritik atas proses pembentukan Undang-Undang ini. Proses penyebarluasan dan keikutsertaan partisipasi masyarakat seharusnya merata kepada setiap kelompok, termasuk kelompok Penyandang Disabilitas di dalamnya. Hal ini dikarenakan, sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan penerapan prinsip-prinsip Convention on the Rights of Person with Disabilities, berbicara mengenai pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas dalam proses penyebarluasan dan partisipasi masyarakat pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Konvensi ini sendiri merupakan konvensi yang memuat kedaulatan atas penyandang disabilitas guna menunjukkan kesunggukan atas perlindungan terhadap hak mereka, memastikan semua penyandang disabilitas dapat menikmati semua hak dasar manusia dan kebebasan yang fundamental.

---

Regarding the dissemination and public participation process, Persons with Disabilities have not been involved. It is related to the making of Legislation, which includes the stages of planning, preparation, discussion, ratification or stipulation, and promulgation as stipulated in Law No. 12 of 2011. The ratification of Law Number 11 of 2020 on Job Creation has drawn pros and cons. Criticism of this law targets the formal and material aspects. Apart from the controversial substance and the use of unbalanced perspectives in looking at problems and formulating solutions, the lack of public involvement, especially for people with disabilities, has also become a target of criticism for forming this Law. The process of dissemination and participation of public participation should be evenly distributed to every group, including people with disabilities. It is because, under the mandate of Law No. 12 of 201 concerning the Formation of Legislation and the application of the principles of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, it talks about the fulfillment of the rights of Persons with Disabilities in the process of dissemination and public participation in the formation of Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation. This convention contains sovereignty over persons with disabilities to show seriousness about protecting their rights, ensuring that all persons with disabilities can enjoy all basic human rights and fundamental freedoms."

"Penelitian ini dilatarbelakangi adanya sikap negatif terhadap penyandang disabilitas yang menghambat partisipasi dan integrasi sosial penyandang disabilitas di masyarakat; dan adanya lembaga keswadayaan di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah bernama Rumah Inklusif yang bergiat mendorong terwujudnya masyarakat inklusif melalui program dan kegiatannya. Urgensi penelitian ini untuk mengkaji peran Rumah Inklusif dalam mengatasi hambatan sikap yang dihadapi penyandang disabilitas di Kebumen dari perspektif kesejahteraan sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan deskriptif. Penelitian dilakukan dalam rentang waktu dari bulan Juni 2023 sampai Juni 2024, dengan pengumpulan data melalui studi dokumentasi, observasi, dan wawancara pada lima informan yang terpilih secara purposive sampling. Penelitian ini menggunakan konsep peran kerja masyarakat/pelaku perubahan yang dikelompokan ke dalam empat golongan yaitu peran fasilitatif, peran edukasi, peran representasi, dan peran teknis. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa hambatan sikap yang dihadapi oleh informan penyandang disabilitas yaitu: (a) sikap negatif keluarga yang meliputi: sikap penolakan dan kesulitan menerima; sikap pengabaian dan kurangnya dukungan emosional; kurangnya sikap dan kesadaran keluarga yang memiliki anak tuli untuk belajar bahasa isyarat; (b) sikap negatif masyarakat yaitu adanya stigma bahwa penyandang disabilitas adalah seseorang kotor dan menjijikan. Peran Rumah Inklusif dalam mengatasi hambatan sikap yang dihadapi penyandang disabilitas tersebut yaitu berupa: (a) peran fasilitatif yang meliputi: semangat sosial yaitu dengan memotivasi, menggerakan, dan mendorong penyandang disabilitas dan keluarga untuk aktif dalam komunitas/lembaga guna membangun jaringan untuk mendorong keberdayaan; fasilitasi kelompok yaitu dengan memfasilitasi berbagai tindakan kelompok, diantaranya diskusi untuk berbagi pengetahuan dan mencari solusi untuk tantangan yang tengah dihadapi, dan mewadahi teman-teman anggota komunitas untuk mengembangkan keterampilan dan berkarya; pemanfaatan berbagai keterampilan dan sumber daya yaitu dengan merangsang perkembangan ekonomi dengan memaksimalkan potensi teman-teman anggota komunitas dalam kegiatan wirausaha di Rumah Inklusif; peran dukungan yaitu dengan selalu memberikan dorongan dan menyediakan diri apabila teman-teman anggota komunitas perlu membicarakan sesuatu atau mendiskusikan masalah yang tengah dihadapi; (b) peran edukasi yang meliputi: peningkatan kesadaran yaitu dengan membangun kesadaran keluarga untuk mengajak anak penyandang disabilitas bersosialisasi dan dan menghilangkan stigma serta rasa malu, membangun mental positif penyandang disabilitas melalui pengembangan keterampilan dan karya, membangun kesadaran inklusif dalam masyarakat; pelatihan yaitu membantu teman-teman anggota komunitas menciptakan sebuah karya, dan membantu merespon kebutuhan teman-teman tuli dalam mengatasi hambatan komunikasi melalui pelatihan bahasa isyarat.

---

This research is motivated by the presence of negative attitudes toward people with disabilities, which hinder their social participation and integration in society. It also considers the existence of a self-help organization in Kebumen, Central Java, named Rumah Inklusif, which actively promotes the realization of an inclusive society through its programs and activities. The urgency of this research is to examine the role of Rumah Inklusif in overcoming attitudinal barriers faced by people with disabilities in Kebumen from a social welfare perspective. This study employs a qualitative approach with a descriptive aim. The research was conducted from June 2023 to June 2024, with data collection through documentation studies, observations, and interviews with five informants selected by purposive sampling. This study uses the concept of community work/change agent roles, categorized into four groups: facilitative role, educative role, representative role, and technical role. The research findings reveal that the attitudinal barriers faced by disabled informants are: (a) negative family attitudes, including rejection and difficulty in acceptance; neglect and lack of emotional support; and a lack of attitude and awareness among families with deaf children to learn sign language; (b) negative societal attitudes, including the stigma that people with disabilities are dirty and disgusting. The roles of Rumah Inklusif in overcoming these attitudinal barriers include: (a) facilitative role, encompassing social motivation by encouraging, moving, and motivating people with disabilities and their families to be active in the community/organization to build networks and empowerment; group facilitation by facilitating various group actions, including discussions to share knowledge and find solutions to challenges faced, and providing a platform for community members to develop skills and create; utilizing various skills and resources by stimulating economic development by maximizing the potential of community members in entrepreneurial activities at Rumah Inklusif; support role by always providing encouragement and making themselves available when community members need to talk or discuss problems they are facing; (b) educational role, including raising awareness by building family awareness to encourage disabled children to socialize and eliminate stigma and shame, building a positive mentality for people with disabilities through skill development and creation, fostering inclusive awareness in society; training by helping community members create a work and responding to the needs of deaf friends in overcoming communication barriers through sign language training."

"[ABSTRAKPenelitian membahas implementasi kebijakan rehabilitasi sosial penyandangdisabilitas mental melalui UILS di Tebet, Jakarta. Metode penelitian ini adalahkualitatif, dengan fokus penelitian pada proses pelaksanaan rehabilitasi sosial bagipenyandang disabilitas mental, peran stakeholder dalam pelaksanaan UILS, sertamengetahui tantangan dalam pelaksanaannya. Informan kunci sebanyak 14 orangyang merupakan berbagai perwakilan dari pemerintah, penyelenggara pelayanan,dan PDM penerima manfaat, dengan berbagai variasi latar belakang gangguan.Hasil penelitian menunjukan bahwa rehabilitasi melalui UILS dapat berjalandengan baik dan memberikan manfaat terhadap penyandang disabilitas mental dankeluarga, namun kualitasnya perlu dikembangkan. Kekuatan terletak padakerjasama dan koordinasi antar stakeholder. Tantangan dalam pengembangannyamenyangkut sumber daya SDM pelaksana, informasi, dan jaringan.

---

ABSTRACTThis research discusses the implementation of social rehabilitation for Peoplewith Mental Disability (PwMD), through the UILS Tebet, Jakarta. The methodused was qualitative analysis, which focuses on the implementation process ofsocial rehabilitation for PwMD. The study describes roles of various stakeholdersinvolved in the services, and the constraints faced in implementing rehabilitativeprocess. The key informants in this research are 14 persons, who have beeninvolved in the UILS. They are representing various stakeholders such asgovernment representatives, UILS staff members, and the beneficiaries. Theresearch shows that social rehabilitation through the UILS is workable and givebenefit for PwMD and theirs family, yet it could be further improved. The strengthof services laid on coordination and cooperation among various stakeholders.Meanwhile, the constraints related to various factors, including: humanresources, information, and networking., This research discusses the implementation of social rehabilitation for Peoplewith Mental Disability (PwMD), through the UILS Tebet, Jakarta. The methodused was qualitative analysis, which focuses on the implementation process ofsocial rehabilitation for PwMD. The study describes roles of various stakeholdersinvolved in the services, and the constraints faced in implementing rehabilitativeprocess. The key informants in this research are 14 persons, who have beeninvolved in the UILS. They are representing various stakeholders such asgovernment representatives, UILS staff members, and the beneficiaries. Theresearch shows that social rehabilitation through the UILS is workable and givebenefit for PwMD and theirs family, yet it could be further improved. The strengthof services laid on coordination and cooperation among various stakeholders.Meanwhile, the constraints related to various factors, including: humanresources, information, and networking.]"

"Berbagai fakta penelitian mengenai komunikasi nonverbal mengungkapkan betapa komunikasi ini memegang peranan penting dalam sebuah proses komunikasi. Kekuatannya mampu mebgubah citra/image sebuah perpustakaan. Komunikasi nonverbal merupakan hal yang sangat penting dalam mencapai keberhasilan dalam layanan prima. Tulisan ini menjabarkan berbagai jenis komunikasi nonverbal yang berlangsung di perpustakaan. Dalam keseharian kegiatan pustakawan yang berinteraksi dengan pemustaka setidaknya ada 10 macam bentuk komunikasi nonverbal yaitu bahsa tubuh, ruang, surat, aroma dan musik, waktu, dokumen perpustakaan, alat bantu pelayanan perpustakaan, nada dan volume suara dan wilayah. Pada bagian akhir tulisan ini, disampaikan beberapa metode atau cara untuk memperbaiki komunikasi nonverbal."

"ABSTRACTPenyandang disabilitas merupakan bagian dari warga negara yang memiliki hak yang sama dengan yang lainnya. Tulisan ini mengungkap bagaimana penyandang disabilitas mendapat Iayanan sosial dari pendamping berbasis masyarakat sehingga dapat menjalankan partisipasi sosialnya dengan baik menuju kemandirian. Jenis penelitian berupa kajian kualitatif, mengenai peran pendamping disabilitas berbasis masyarakat di Kota Bandung, Jawa Barat. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, melalui informen yaitu pendamping disabilitas berbasis masyarakat (Pekerja Sosial Masyarakat). Hasil penelitian menemukan bahwa pendamping berbasis masyarakat menjalankan tugas dengan dasar pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diterapkan dalam melakukanpendampingan. Penyandang disabilitas ringan yang didampingi sudah dapat menghasilkan karya bernilai komersial dan dapat menghasilkan uang, membuat disabilitas dapat mandiri dalam hidupnya. Kemandirian penyandang disabilitas tidak Iepas dari peran pendamping dan pemerintah melalui dinas sosial. Perlunya pembinaan berkelanjutan pada pendamping khususnya yang berbasis masyarakat agar mereka dapat makin meningkatkan keterampilan dalam mendampingi penyandang disabilitas dengan berdasarkan sikap kerelawanan."

"Pada tahun 2016, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meluncurkan Transjakarta Cares sebagai layanan khusus bagi penyandang disabilitas dalam mengakses layanan Transjakarta. Layanan Transjakarta Cares merupakan salah satu wujud pemenuhan aksesibilitas pada transportasi di DKI Jakarta yang dikenal masih sangat minim (LBH Jakarta, 2015). Meski begitu, dalam pelaksanaannya, layanan Transjakarta Cares justru menerima keluhan dari para penyandang disabilitas mengenai sulitnya mendapat kesempatan layanan Transjakarta Cares. Adapun penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akses layanan Transjakarta Cares bagi penyandang disabilitas di Provinsi DKI Jakarta dengan mengadopsi teori akses yang dikemukakan Peters et al. (2008). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif, yaitu wawancara mendalam kepada berbagai stakeholder terkait, seperti pemerintah daerah setempat, PT Transjakarta, serta individu maupun komunitas disabilitas sebagai data primer; observasi langsung pada proses layanan Transjakarta Cares; dan studi pustaka sebagai data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan terdapat berbagai isu kompleks pada membuat tidak terpenuhinya 8 dari 12 indikator yang diukur, yaitu indikator keterjangkauan jarak fisik, indikator ketersediaan armada, indikator ketersediaan alat pendukung, indikator ketersediaan panduan layanan; indikator konsekuensi ekonomi bagi pengguna layanan, indikator konsekuensi ekonomi bagi penyedia layanan; serta indikator penerimaan atas pelayanan Contact Center dan indikator karakteristik layanan. Dengan berbagai permasalahan tersebut, tata kelola operasional, kapasitas sumber daya, kerangka kebijakan ekonomi hingga cakupan dari layanan Transjakarta Cares menjadi sangat perlu ditingkatkan.

 

---

In 2016, DKI Jakarta Provincial Government has launched Transjakarta Cares as a special service for people with disabilities in accessing Transjakarta services. Transjakarta Cares service act as the fulfillment of accessibility to transportation in DKI Jakarta which is known to be very minimal (LBH Jakarta, 2015). Nevertheless, in its implementation, the Transjakarta Cares service received complaints from people with disabilities regarding the difficulty of getting access to the Transjakarta Cares services. This thesis analyzes the access of Transjakarta Cares services for people with disabilities in DKI Jakarta Province by adopting the theory of access proposed by Peters et al. (2008). The research approach used is post-positivist. The data collection techniques used are in-depth interviews conducted with various key stakeholders, including local governments, PT  Transjakarta, and individuals and community disabilities as the primary data, as well as direct observation of the Transjakarta Cares service process and literature study as the secondary data. The results of this study show that the complex issues found greatly affect the failure of 8 of the 12 measured indicators, namely physical distance affordability indicators, fleet availability indicators, availability of supporting equipment indicators, the availability of service guidance indicators, economic consequences for service users indicator, economic consequences for service providers indicator, and acceptance indicator for Contact Center services, and service characteristics indicators. With the forenamed problems, operational governance, resource capacity, and economic policy frameworks to the scope of Transjakarta Cares services need improvement. 

"

"Penelitian ini bertujuan untuk: (l) menganalisis pengaruh pemanfaatan teknologi inforrnasi yang terdiri dari autornasi perpustakaan dan layanan digital terhadap kualitas pelayanan pada Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. (2) mengetahui variabel yang paling dominan dan signifikan berpengaruh terhadap kualitas pelayanan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan menggunakan metode wawancara, observasi, kuisoner dan telaah dokumen yang digunakan sebagai teknik pengumpulan data Hasil Penelitian menunjukkan terdapat pengaruh positifyang signifikan antara variabel otomasi perpustakaan dan layanan digital dengan variabel kualitas pelayanan pemustaka. Diperoleh nilai korelasi 0,605 berarti tingkat korelasi otomasi perpustakaan dengan kualitas pelayanan pemustaka pada taraf kuat, sementara korelasi antara layanan digital dengan kualitas pelayanan pemustaka 0,461 berarti tingkat korelasi layanan digital dengan kualitas pelayanan pemustaka pada tarafyang sedang. Koefisien Determinasi adalah 0,633. artinya 63,30% variasi dari kualitas pelayanan pemustaka dapat dijelaskan oleh variasi dari variabel bebas, yaitu otomasi perpustakaan dan layanan digital. Sedangkan sisanya 36,70% dijelaskan oleh sebab-sebab lain."