Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDengan melakukan analisis statistik deskriptif dan pembentukan duamodel ekonometrika, studi ini membuktikan bahwa marginalisasiperempuan dalam pasar tenaga kerja Indonesia masih terjadi meskipunkualitas perempuan Indonesia dari tingkat pendidikan dan partisipasikerja makin meningkat. Fenomena marginalisasi perempuan ditandaidengan 1) kesenjangan upah akibat perbedaan gender yang makintinggi yakni upah yang diterima oleh pekerja perempuan lebih rendahdaripada pekerja laki laki untuk semua jenis pekerjaan, 2) peluang laki laki untuk bekerja jauh lebih tinggi daripada perempuan di pasar tenaga kerja Indonesia. Studi pustaka menyimpulkan bahwa kesenjangan upah akibat perbedaan gender bukan disebabkan persaingan di pasar tenaga kerja tetapi lebih disebabkan adanya anggapan bahwa perempuan yang bekerja adalah pencari nafkah sekunder dan pelengkap di rumah tangganya dan peran yang dapat dimainkan hanyalah perpanjangan peran domestiknya. Dengan demikian, akar masalah dari marginalisasi perempuan di pasar tenaga kerja adalah rendahnya kesadaran akan kesetaraan gender dan ini telah mengakar di Indonesia. "

"Besarnya daya serap tenaga kerja industri kreatif serta kontribusinya yang massif terhadap PDB menyebabkan pemerintah terus mendorong perkembangan industri kreatif. Namun pada kenyataannya para pekerja industri kreatif masih diliputi kerentanan dan mengalami beragam bentuk viktimisasi. Tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan data sekunder dari literatur ilmiah dan laporan yang diterbitkan oleh SINDIKASI. Hasilnya menemukan bahwa praktik pengaturan sistem kerja fleksibel yang dilakukan oleh pekerja industri kreatif pada masa Labor Market Flexibelity atau pasar tenaga kerja fleksibel dalam rezim neoliberalisme telah membuka ruang untuk dilakukannya praktik yang disebut flexploitation. Pemerintah yang secara tidak langsung abai untuk melindungi pekerja ini diidentifikasi menyebabkan viktimisasi struktural terhadap pekerja industri kreatif.

---

The large capacity of creative industry workers and their massive contribution to GDP causes the government to continue to encourage the development of creative industries. However, in reality creative industry workers are still vulnerable and experience various forms of victimization. This paper uses a qualitative approach by using secondary data from the scientific literature and reports published by SINDIKASI. The results found that the practice of regulating a flexible work system carried out by creative industry workers during the Labor Market Flexibility in the neoliberalism regime has opened up space for a practice called flexploitation. The government which indirectly neglects to protect these workers is identified as causing structural victimization of creative industry workers."

"ABSTRAKPertumbuhan pekerja perempuan dari tahun ke tahun meningkat secara tajam. Untuk memenuhi tuntutan target produksi perusahaan yang semakin tinggi, maka tidak sedikit pekerja perempuan dipekerjakan pada malam hari, seperti yang terjadi di PT. Ricky Putra Globalindo Tbk. Dalam hal ini, upaya perliindungan yang dilakukan oleh pemerintah dituangkan melalui regulasi yang m,emberiikan kewajiban bagi pengusaha untuk melakukan penyediaan makanan clan minumaan, penjagaan kesusilaan serta penyediaan transportasi, seperti yang tercantum dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dari Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP. 224/MEN/2003 tentang Kewajiban Pengusaha yang mempekerjakan Pekerja Buruh Perempuan Antara Pukul 23.00 Sampai Dengan 07.00, sebagai peraturan pelaksana dad Undang-Undang Nomor 13 Tabun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Lebih lanjut, upaya pemeari.ntah untuk mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundangundangan di bidang ketenagakerjaan tersebut juga dmwujudkan dengan pengawasan ketenagakerjaan yang dilakukar oleh Dinas Tenaga Keaafa dart Transmigrasi Kabupaten Bogor. Pada umumnya, PT. Ricky Putra Globalindo Tbk. turut berperan serta secara aktif dalarn memberikan perlindungan terhadap hak asasi pekerja perempuan, seperti tidak mempekerjakan pekerja perempuan yang berumuff kurang dad 18 (delapan betas) tahun, tidak mempekerjakan pekerja perempuan Nang hamil, tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan alasan nenikah, hamil dan melahirkan, memberikan istirahat atau cuff bald, hamil, melabirkan dan keguguran kandungan, serta memberikan kesempatan menyusui anak. Akan tetapi, pelaksanan waktu kerja malam bagi pekerja perempuan di PT- Ricky Putra Globalindln Tbk. tidak serta merta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang beiiaku. Berbagai penyimpangan hukum ditemukan sebagai akibat dari kendala yang dihadapi oleh perusahaan dalam penerapannya. Dalam hal ini, pengawasan ketenagakerjaan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor masih lemah, sehingga dapat menimbulkan terjadinya penyimpangan yang semakin luas, terutama yang dapat mengancam ketertiban dan ketenangan kerja dalam Hubungan Industrial Pancasila di perusahaan."

"ABSTRAKPertumbuhan pekerja perempuan dari tahun ke tahun meningkat secara tajam. Untuk memenuhi tuntutan target produksi perusahaan yang semakin tinggi, maka tidak sedikit pekerja perempuan dipekerjakan pada malam hari, seperti yang terjadi di PT. Ricky Putra Globalindo Tbk. Dalam hal ini, upaya perliindungan yang dilakukan oleh pemerintah dituangkan melalui regulasi yang m,emberiikan kewajiban bagi pengusaha untuk melakukan penyediaan makanan clan minumaan, penjagaan kesusilaan serta penyediaan transportasi, seperti yang tercantum dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dari Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP. 224/MEN/2003 tentang Kewajiban Pengusaha yang mempekerjakan Pekerja Buruh Perempuan Antara Pukul 23.00 Sampai Dengan 07.00, sebagai peraturan pelaksana dad Undang-Undang Nomor 13 Tabun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Lebih lanjut, upaya pemeari.ntah untuk mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundangundangan di bidang ketenagakerjaan tersebut juga dmwujudkan dengan pengawasan ketenagakerjaan yang dilakukar oleh Dinas Tenaga Keaafa dart Transmigrasi Kabupaten Bogor. Pada umumnya, PT. Ricky Putra Globalindo Tbk. turut berperan serta secara aktif dalarn memberikan perlindungan terhadap hak asasi pekerja perempuan, seperti tidak mempekerjakan pekerja perempuan yang berumuff kurang dad 18 (delapan betas) tahun, tidak mempekerjakan pekerja perempuan Nang hamil, tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan alasan nenikah, hamil dan melahirkan, memberikan istirahat atau cuff bald, hamil, melabirkan dan keguguran kandungan, serta memberikan kesempatan menyusui anak. Akan tetapi, pelaksanan waktu kerja malam bagi pekerja perempuan di PT- Ricky Putra Globalindln Tbk. tidak serta merta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang beiiaku. Berbagai penyimpangan hukum ditemukan sebagai akibat dari kendala yang dihadapi oleh perusahaan dalam penerapannya. Dalam hal ini, pengawasan ketenagakerjaan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor masih lemah, sehingga dapat menimbulkan terjadinya penyimpangan yang semakin luas, terutama yang dapat mengancam ketertiban dan ketenangan kerja dalam Hubungan Industrial Pancasila di perusahaan."

"Pendekatan “Gender dan Pembangunan” telah lama diupayakan guna inklusi partisipasi perempuan dalam ketenagakerjaan. Namun, TPAK Indonesia 2021 menunjukkan hanya 39,19% perempuan menempati pekerjaan sektor formal. Motivasi dan faktor determinan partisipasi kerja akan dikaji lebih lanjut oleh studi ini khususnya pada pekerjaan domestik yang diemban perempuan. Menggunakan dataset SUSENAS tahun 2019 hingga 2021, hasil penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan domestik yang diproksikan oleh jumlah balita bersifat negatif dan signifikan memengaruhi keputusan bekerja perempuan pada kedua sektor pekerjaan. Sementara, kehadiran disabilitas dan jumlah orang tua berusia lanjut tidak signifikan menjelaskan keputusan bekerja perempuan di sektor formal, namun menurunkan keputusan bekerja di sektor informal.

---

The Gender and Development approach has long been encouraged for women’s participation in employment. However, TPAK Indonesia 2021 shows that only 39.19% of women occupy formal employment. This study aims to assess the determinants of domestic work on the likelihood of women working decisions. Using the SUSENAS dataset from 2019 to 2021, the result shows that domestic work proxied by the number of children under five weakens the decision to work in both job sectors. However, disability and the number of elderly parents do not significantly explain women’s participation in formal employment but eliminate the decision to work in informal employment."

"Studi ini membahas bagaimana para pekerja muda dapat bersaing di dalam pasar tenaga kerja untuk mendapatkan pekerjaan. Namun terdapat permasalahan yang dialami oleh para pekerja muda ketika mulai memasuki pasar tenaga kerja, yaitu terdapat ketidaksetaraan akses yang mengancam mereka kepada menjadi pengangguran. Adanya ketidaksetaraan ini yang menyebabkan mereka tidak dapat bersaing secara optimal di dalam pasar tenaga kerja. Salah satu upaya yang dapat mereka lakukan adalah dengan membangun modal sosial. Dimana dengan membangun modal sosial dapat membantu pekerja muda untuk bersaing dalam pasar tenaga kerja. Terlebih lagi di era digital seperti sekarang terdapat platform sosial media seperti Linkedin yang dapat memungkinkan mereka untuk mebangun modal sosial secara digital. Dalam modal sosial digital ini terdapat aktan yang merupakan aktor manusia dan non-manusia yang menjadi salah satu aspek penting di dalamnya. Maka dari itu studi ini memiliki argumen bahwa untuk mengatasi kendala yang dihadapi oleh pekerja muda di dalam persaingan pasar tenaga kerja, mereka memerlukan modal sosial digital. Hasil temuan menunjukan bahwa modal sosial digital membantu para pekerja muda dalam menguatkan posisi mereka di dalam pasar tenaga kerja. Adanya peran manusia dan non-manusia di dalam platform Linkedin membantu mereka untuk mengakses berbagai sumber daya. Studi ini menggunakan metode kualitatif dimana akan menggali lebih dalam bagaimana proses para pekerja muda berinteraksi di dalam suatu jaringan di platform Linkedin untuk membentuk modal sosial yang nantinya dapat menguatkan posisi mereka di dalam pasar tenaga kerja. Proses pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode wawancara mendalam terhadap pekerja muda yang dengan rentang umur 20-24 tahun.

---

This study discusses how young workers can compete in the labor market for jobs. However, there are problems experienced by young workers when they enter the labor market, namely inequality of access that threatens them to become unemployed. This inequality causes them to not be able to compete optimally in the labor market. One of the efforts they can make is to build social capital. Building social capital can help young workers to compete in the labor market. Moreover, in the digital era like now there are social media platforms such as Linkedin that can allow them to build social capital digitally. In this digital social capital, there are actants which are human and non-human actors who are one of the important aspects in it. Therefore, this study argues that to overcome the obstacles faced by young workers in the competitive labor market, they need digital social capital. The findings show that digital social capital helps young workers strengthen their position in the labor market. The existence of human and non-human roles in the Linkedin platform helps them to access various resources. This study uses a qualitative method where it will dig deeper into how the process of young workers interacting in a network on the Linkedin platform to form social capital that can later strengthen their position in the labor market. The data collection process will be conducted using in-depth interviews with young workers aged 20-24 years old."

"The analytical view exploers in this paper represent the perspective of subsistent farmers in NTT Province when integrated with marketeconomy. It tries to explain why the subsistent community are so vulnerable to become migrant workers and uprooted from their land; itis also attempt to investigate the relation between economic policy on free labour market with death and torture received by migrant workers. While the victims, especially women and children, are publicized and attracted attention from mass media and also social media. However,the publication over the suffering of migrant workers from the margin of Indonesia such as NTT Province, does not get direct impact over the policy makers with the willingness to renew regulation to protect migrant workers. This paper focuses on investigating why the poor migrant women and children are being neglected by policy makers under the neoliberal order. It also tries to explain why the subsistent members are easily uprooted from their land and become migrantworkers during modernization. It also tries to answer why the are often in position as the losers or victims during globalization. Thehope that the State is able to protect the vulnerables is fading away under the domination of pro market policy. Children and women as thesilent victims are the evidence of absolute surrender of the subsistent community. State incapacity to protect the most vulnerable citizens is the evidence of the coming of new wave of neocolonialism. This is also a proof the modernization is also part of conquering when halfhearted modernization has placed them at the bottom of the pyramid of modernity which is vulnerable to be exploited without the ability tospeak and to be listened."

"Migrasi tenaga kerja sebagai sebuah proses bergender, dibangun di atas norma gender tradisional perempuan. Namun, perempuan pekerja migran, dengan segala tantangan yang mereka hadapi, bergerak menantang konstruksi gender tradisional untuk bertahan hidup. Belum banyak penelitian dalam studi migrasi tenaga kerja di Indonesia yang menggunakan perspektif gender untuk membongkar fenomena tersebut, dan bagaimana pemberdayaan dapat dicapai pada tahap pascamigrasi dan reintegrasi. Studi ini menganalisis berbagai tantangan yang dihadapi perempuan purna pekerja migran Indonesia (PMI) dalam proses reintegrasi di daerah asalnya setelah kembali dari luar negeri. Dengan menggunakan konsep performativitas gender oleh Judith Butler (1990) dan relasi gender, penelitian ini bertujuan untuk menguak bagaimana gender memengaruhi pengalaman migrasi perempuan, mulai dari keputusan awal untuk bermigrasi hingga pengalaman pascamigrasi. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya mempertimbangkan interseksionalitas gender dengan faktor-faktor lain seperti kelas, ras, dan etnis dalam memahami pengalaman migrasi secara holistik. Penelitian kualitatif ini menggunakan metode penelitian feminisme empiris dalam mengeksplorasi pengalaman perempuan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Tulisan ini berargumen bahwa manajemen sistem migrasi di Indonesia masih didasarkan pada pendekatan top-down yang mengutamakan kepentingan para pengambil keputusan elit dibandingkan kepentingan pekerja migran. Pendekatan tersebut telah menyebabkan marginalisasi pengalaman perempuan dan berlanjutnya diskriminasi berbasis gender, sehingga pendekatan yang lebih inklusif dan sensitif gender bersifat bottom-up diperlukan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh pekerja migran, khususnya perempuan, dalam berintegrasi kembali ke dalam komunitas mereka. Studi ini juga menyoroti bagaimana integrasi pendekatan top-down dan bottom-up dapat menghasilkan reintegrasi yang mampu melayani kepentingan seluruh lapisan aktor. Temuan penelitian ini mempunyai implikasi terhadap pengembangan kebijakan dan manajemen sistem migrasi tenaga kerja yang lebih inklusif dan sensitif gender di Indonesia, dan berkontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam mengenai studi migrasi yang kompleks dan beragam. Studi ini juga berkontribusi pada pengayaan literatur migrasi dan mengisi kesenjangan penelitian mengenai kepulangan dan reintegrasi.

---

Labor migration as a gendered process, builds on traditional female gender norms. However, female migrant workers, with all the challenges they face, challenge traditional gender constructions to survive. There has not been much research in the study of labor migration in Indonesia that uses a gender perspective to reveal this phenomenon, and how empowerment can be achieved at the post-migration and reintegration stages. This study examines the challenges faced by Indonesian female migrant workers in reintegrating into their communities after returning from abroad. Drawing on the concept of gender performativity by Judith Butler (1990) and gender relations, the research investigates how gender shapes the migration experience, from the initial decision to migrate to the post-migration experience. The study also highlights the importance of considering the intersectionality of gender with other factors such as class, race, and ethnicity in understanding the migration experience. This qualitative research utilizes empirical feminism method to explore the experiences of women to answer the research question. The study argues that the management of international labor migration in Indonesia is still based on a top-down approach that prioritizes the interests of elite decision-makers over those of migrant workers. This approach has led to the marginalization of women's experiences and the perpetuation of gender-based discrimination. The study suggests that a more inclusive and gender-sensitive approach is needed to address the challenges faced by migrant workers, particularly women, in reintegrating into their communities. The integration of top-down and bottom-up approaches can result in a more holistic and inclusive reintegration process that meets the needs of all stakeholders.The findings of this study have implications for the development of more inclusive and gender-sensitive migration policies in Indonesia, and contribute to a deeper understanding of the complex and multifaceted nature of migration. This study also contributes to the enrichment of the migration literature body and filling the research gap regarding return and reintegration."

"Outsourcing merupakan kegiatan yang saat ini menjadi suatu trend pada kalangan pelaku industri. Banyaknya perilaku yang menyimpang dalam pelaksanaan di organisasi-organisasi sejenis menyebabkan pemerintah hingga saat ini masih mencoba untuk terus menggodok peraturan mengenai outsourcing.Dalam skala ekonomis outsourcing memberikan banyak manfaat bagi perusahaan penggunanya, jika mampu dikelola dengan baik. Keuntungan dalam hal biaya-biaya, fleksibilitas, dan peningkatan kualitas merupakan hal-hal yang diharapkan pelanggan dengan melakukan outsourcing.

---

Outsourcing nowadays has become a global trend. It is apparent that many organizations in Indonesia today are making the decision to outsource. This activity however has created some controversies. The government has been crying to monitor and create on going rules to control outsourcing activities in Indonesia, as there was some misconduct that we can easily find in this activity.

Outsourcing has created benefits for its user from economic scale point of view. Through outsourcing, companies today have the ability to develop competitive strategies. Outsourcing has provided many businesses with the opportunity to harvest the benefits of cost reduction, improve qualities, increase its flexibilities, and other benefits that can improve the organization performance in achieving its goals.

"