Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKMonetary policy is always a dynamic attribute on commodity prices in the economy. This article examines the empirical relationship between monetary policy and commodity price by employing a vector auto-regression (VAR) Model to show its response in the case of Pakistan. In this paper, the research philosophy is employed based on Positivism with Deductive approach to recognizing the response of monetary policy shocks on commodity price. Recently, low-interest rates and excessive liquidity play a dynamic role in affecting the prices of the commodities market. Furthermore, the impact of monetary policy rate show significant result and seems to be huge in the economy of Pakistan massively. Besides, there is a stable relationship between monetary policy instrument and commodity prices even though the current financial crisis."

"This paper examines international causes of South Korean dramatic political changes and the assompanying shift in national policy priorities during the early 1960s...."

"Rumusan kawasan industri dalam Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1996 tentang kawasan industri adalah sebagai tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki ijin usaha kawasan industri. Ditinjau dari segi penataan ruang, resiko lingkungan, kepastian tempat usaha, penyediaan prasarana dan sarana penunjang, prosedur dan waktu penyelesaian perijinan, keamanan, dan lain sebagainya, mendirikan industri di kawasan industri lebih menguntungkan daripada berlokasi industri di luar kawasan industri. Segala kemudahan yang disiapkan di kawasan industri diharapkan dapat mempermudah pembangunan dan pengendalian industri, pihak industri dapat memperkecil ongkos investasi maupun operasinya, serta dengan terkelompoknya industri di satu kawasan diharapkan dapat mempermudah upaya pengelolaannya dan pengendalian dampak pencemaran yang diakibatkan oleh aktifitas industri yang berlangsung.Mengingat tujuan kebijakan pengembangan kawasan industri adalah untuk memberikan kemudahan bagi kegiatan industri di kawasan industri dalam rangka mendorong kegiatan industri untuk berlokasi di kawasan industri, sementara pada perkembangannya terjadi penurunan tingkat pemanfaatan lahan di kawasan industri dan terjadi peningkatan pemanfaatan lahan di luar kawasan industri, seperti halnya yang terjadi di Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat. Hal tersebut mencerminkan tidak berhasilnya implementasi kebijakan, yang ditunjukkan dengan adanya gap antara harapan dan kenyataan kebijakan pengembangan kawasan industri.Hasil analisis terhadap lima faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengembangan kawasan industri, yaitu jenis manfaat yang diterima oleh target groups, perubahan yang diinginkan dari kebijakan, sumber daya, komunikasi, serta kondisi sosial, politik dan ekonomi menunjukkan adanya hambatan-hambatan, baik yang berasal dari isi kebijakannya maupun pada implementasi kebijakannya. Mengingat kebijakan pengembangan kawasan industri ditujukan untuk menjadikan kawasan industri sebagai alat untuk penciptaan iklim usaha yang baik, pengaturan tata ruang, jaminan lingkungan hidup, pengembangan wilayah, serta sebagai investasi fasilitas umum (bukan profit making/real estate), maka perlu pengaturan yang jelas dan rinci mengenai instansi yang terkait, tugas dan tanggung jawabnya dalam pengembangan kawasan industri, pemberian kemudahan dan fasilitas khusus dalam pengembangan kawasan industri, dan sosialisasi mengenai arti penting investasi bagi pertumbuhan ekonomi negara untuk mendapat dukungan masyarakat menjaga keamanan dan ketertiban di kawasan industri.

---

Industrial area formulation as stated in Presidential Decree Number 41 Year of 1996 regarding industrial area is a center of industrial activities equipped with infrastructure and facility that are developed and organized by the industrial area's company that has been obtained the business license of industrial area From the point of view of space arrangement facet, environment risk, business place certainty, provision of supporting infrastructure and facility, procedure and license of accomplishment time, security, and so on, establishing industry in industrial area is more advantageous than outside industrial area. All eases prepared in industrial area expected to ease the industrial development and controlling, industry party can reduce investment and operational fee, industrial grouping in a area is expected to ease the efforts of organization and controlling pollution impact that is caused by going on industrial activity.Considering the aim of industrial area development policy is to ease industrial activity in industrial area in order to support industrial activity to locate in an industrial area, meanwhile during development progress there is a decline in the extent of area utilization and conversely, and increase in area utilization outside industrial area, just like what happens at Bekasi Regency, West Java Province. That reflects unsuccessful policy implementation, as shown by the gap between expectation and reality in policy of industrial area development.The analysis outcome on five factors that influence policy implementation of industrial area development, is kinds of benefit accepted by the group target, desired changes from the policy, resources, condition of social, politic and economy, and communication show obstacles that come either from the policy content of policy implementation. Considering the policy of industrial area development aims to make industrial area as a medium for creation of good business climate, space arrangement, living environment guarantee, area expansion, and as investment facility for public (not for profit making/real estate), then clear and detailed regulations regarding related institutions is needed, its duties and responsibilities in developing industrial area, giving ease and special facility in developing industrial area and socialization regarding the essence of investment for the growth of country economy in order to get support from the society in maintaining security and orderliness in industrial area."

"[ABSTRACTThis paper investigated whether fiscal policy, especially government investmentexpenditure in Indonesia, depends on changes in the economic business cycle andwhether its impact is significant on economic growth. This paper analyzed therelationship between government investment expenditure and output gap using anordinary least squares (OLS) regression covering three periods of study (1980?1996, 2001?2014, and 1980?2014). In general, the result showed governmentinvestment expenditure tended to be acyclical. This study also evaluated theimpact of the changes in government investment expenditure on gross domesticproduct (GDP) using a vector autoregression (VAR) approach. The resultsrevealed government investment expenditure did not have a significant impact oneconomic growth.

---

ABSTRAKTesis ini bertujuan untuk menganalisis apakah arah kebijakan fiskal, khususnyapengeluaran pemerintah, dipengaruhi perubahan siklus ekonomi dan berdampaksignifikan terhadap pertumbuhan ekonomi atau tidak. Studi ini membahashubungan antara pengeluaran investasi pemerintah dan output gap menggunakanmodel regresi ordinary least squares (OLS) yang meliputi tiga periode observasi(1980?1996, 2001, dan 1980?2014). Secara umum, hasil analisis menunjukkanbahwa pengeluaran investasi pemerintah cenderung mengarah acyclical (netral).Selain itu, paper ini juga menganalisis dampak perubahan pengeluaran investasipemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menggunakan model vectorautoregression (VAR). Hasilnya menunjukkan bahwa pengeluaran investasipemerintah tidak berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi;Tesis ini bertujuan untuk menganalisis apakah arah kebijakan fiskal, khususnyapengeluaran pemerintah, dipengaruhi perubahan siklus ekonomi dan berdampaksignifikan terhadap pertumbuhan ekonomi atau tidak. Studi ini membahashubungan antara pengeluaran investasi pemerintah dan output gap menggunakanmodel regresi ordinary least squares (OLS) yang meliputi tiga periode observasi(1980?1996, 2001, dan 1980?2014). Secara umum, hasil analisis menunjukkanbahwa pengeluaran investasi pemerintah cenderung mengarah acyclical (netral).Selain itu, paper ini juga menganalisis dampak perubahan pengeluaran investasipemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menggunakan model vectorautoregression (VAR). Hasilnya menunjukkan bahwa pengeluaran investasipemerintah tidak berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi;Tesis ini bertujuan untuk menganalisis apakah arah kebijakan fiskal, khususnyapengeluaran pemerintah, dipengaruhi perubahan siklus ekonomi dan berdampaksignifikan terhadap pertumbuhan ekonomi atau tidak. Studi ini membahashubungan antara pengeluaran investasi pemerintah dan output gap menggunakanmodel regresi ordinary least squares (OLS) yang meliputi tiga periode observasi(1980?1996, 2001, dan 1980?2014). Secara umum, hasil analisis menunjukkanbahwa pengeluaran investasi pemerintah cenderung mengarah acyclical (netral).Selain itu, paper ini juga menganalisis dampak perubahan pengeluaran investasipemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menggunakan model vectorautoregression (VAR). Hasilnya menunjukkan bahwa pengeluaran investasipemerintah tidak berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi;Tesis ini bertujuan untuk menganalisis apakah arah kebijakan fiskal, khususnyapengeluaran pemerintah, dipengaruhi perubahan siklus ekonomi dan berdampaksignifikan terhadap pertumbuhan ekonomi atau tidak. Studi ini membahashubungan antara pengeluaran investasi pemerintah dan output gap menggunakanmodel regresi ordinary least squares (OLS) yang meliputi tiga periode observasi(1980?1996, 2001, dan 1980?2014). Secara umum, hasil analisis menunjukkanbahwa pengeluaran investasi pemerintah cenderung mengarah acyclical (netral).Selain itu, paper ini juga menganalisis dampak perubahan pengeluaran investasipemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menggunakan model vectorautoregression (VAR). Hasilnya menunjukkan bahwa pengeluaran investasipemerintah tidak berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, Tesis ini bertujuan untuk menganalisis apakah arah kebijakan fiskal, khususnyapengeluaran pemerintah, dipengaruhi perubahan siklus ekonomi dan berdampaksignifikan terhadap pertumbuhan ekonomi atau tidak. Studi ini membahashubungan antara pengeluaran investasi pemerintah dan output gap menggunakanmodel regresi ordinary least squares (OLS) yang meliputi tiga periode observasi(1980–1996, 2001, dan 1980–2014). Secara umum, hasil analisis menunjukkanbahwa pengeluaran investasi pemerintah cenderung mengarah acyclical (netral).Selain itu, paper ini juga menganalisis dampak perubahan pengeluaran investasipemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menggunakan model vectorautoregression (VAR). Hasilnya menunjukkan bahwa pengeluaran investasipemerintah tidak berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi]"

"ABSTRACTUsing a combination of vulnerability and resilience frameworks, this paper examines governance challenges and strategies to coastal and water-related resilience in two indonesian cities. It compares the methods that local governments have used to engage different stakeholders and enact various policy solutions, in order to understand how multi-scalar elements of governance influence vulnerability and adaptive capacity to water related hazards."

"Sampai saat ini telah banyak penelitian yang dilakukan untuk mengetahui aSampai saat ini telah banyak penelitian yang dilakukan untuk mengetahui hubungan antara ketimpangan dan pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, penelitian-penelitian tersebut hanya menghubungkan ketimpangan dan pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan. Penelitian tesebut tidak memasukkan faktor lain seperti kelompok kelas menengah yang mempunyai peranan penting, terutama peran secara ekonomi dimana kelompok ini merupakan konsumen potensial untuk berbagai barang dan jasa. Secara khusus, untuk kasus di Indonesia, belum ada penelitian yang memasukkan kelompok kelas menengah sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Berlandaskan pada alasan tersebut serta pentingnya peranan kelompok kelas menengah, tesis ini mencoba untuk berkontribusi dengan memasukkan kelas menengah sebagai salah satu peubah dalam meneliti hubungan antara ketimpangan dan pertumbuhan ekonomi. Dengan menggunakan data panel dari 31 provinsi di Indonesia dari tahun 2005 sampai 2010, tesis ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara ketimpangan dan pertumbuhan ekonomi serta hubungan antara kelas menengah dan pertumbuhan ekonomi antar provinsi di Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, tesis ini mengaplikasikan pooled OLS, fixed effect panel data model dan dynamic panel data model.Berdasarkan pada hasil dari dynamic panel model sebagai model utama dalam tesis ini, diketahui bahwa terdapat hubungan positif antara ketimpangan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dimana semakin tinggi ketimpangan pendapatan dapat menyebabkan semakin tingginya pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, hasil lain menunjukkan bahwa kelas menengah tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Selain itu, hasil dari penelitian ini juga mendukung hasil penelitian sebelumnya bahwa jumlah penduduk yang besar akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, hasil dari penelitian ini perlu diperhatikan karena sensitivitas dari pemilihan jumlah lag dan spesifikasi model yang digunakan dalam dynamic panel data modeltersebut hanya menghubungkan ketimpangan dan pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan. Penelitian tesebut tidak memasukkan faktor lain seperti kelompok kelas menengah yang mempunyai peranan penting, terutama peran secara ekonomi dimana kelompok ini merupakan konsumen potensial untuk berbagai barang dan jasa. Secara khusus, untuk kasus di Indonesia, belum ada penelitian yang memasukkan kelompok kelas menengah sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Berlandaskan pada alasan tersebut serta pentingnya peranan kelompok kelas menengah, tesis ini mencoba untuk berkontribusi dengan memasukkan kelas menengah sebagai salah satu peubah dalam meneliti hubungan antara ketimpangan dan pertumbuhan ekonomi. Dengan menggunakan data panel dari 31 provinsi di Indonesia dari tahun 2005 sampai 2010, tesis ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara ketimpangan dan pertumbuhan ekonomi serta hubungan antara kelas menengah dan pertumbuhan ekonomi antar provinsi di Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, tesis ini mengaplikasikan pooled OLS, fixed effect panel data model dan dynamic panel data model.

---

There have been numerous studies conducted to investigate the link between inequality and economic growth. However, typically, these studies only relate inequality and economic growth to poverty. They do not consider another factor, such as the middle class which has vital roles, especially economic roles where for example it can be potential consumers for goods and services. Especially in the case of Indonesia, there is no study that takes into account the middle class as one of determinants of economic growth. Considering this lack of study and potentially important role of the middle class, this paper tries to contribute by including the size of the middle class as one of variables while examining the inequality-growth relationship. By utilizing a panel data set from 31 provinces in Indonesia covering the years 2005 to 2010, this paper aims to examine the link between inequality and economic growth as well as between the middle class and growth across provinces in Indonesia. To meet these objectives, pooled OLS, fixed effect panel data model and dynamic panel data model are applied.

Based on a dynamic panel model which is the main specification on which this paper relies, the results show that there is a positive relationship between inequality and economic growth in Indonesia, implying higher level inequality can lead to higher economic growth. On the other hand, the result does not indicate that the middle class has an effect on economic growth in Indonesia. In addition, the result also supports the empirical evidence that a large population can be detrimental for achieving higher economic growth. Nevertheless, these results must be treated with caution due to the sensitivity of the results to choice of lag length and model specification in dynamic panel data model."