Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang masyarakatnya memiliki angka penggunaan internet paling tinggi dan cenderung mengalami peningkatan setiap tahun nya. Berkembang pesatnya fenomena YouTuber  di Indonesia ini membuat profesi ini banyak diminati oleh kalangan pada era digitalisasi saat ini. Demikian dikatakan karena, penghasilan dari Youtuber yang didapat dari Youtube ini dikategorikan kedalam objek pajak penghasilan. Skripsi ini membahas dua  pokok permasalahan. Pertama mengenai Bagaimana pola kegiatan pengiklanan yang dilakukan oleh Google Adsense terhadap konten yang dimiliki oleh Youtuber? Dan kedua, Bagaimana skema pemungutan dan pemotongan pajak dari pendapatan dari hasil pengiklanan yang dilakukan oleh Google Adsense pada konten yang dimiliki oleh Youtuber?. Penelitian ini diakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pola kegiatan pengiklanan yang dilakukan Google Adsense terhadap konten yang dimiliki oleh Youtuber. Serta untuk mengetahui skema pemungutan dan pemotongan pajak dari pendapatan hasil pengiklanan yang dilakukan oleh Google Adsense pada konten yang dimiliki Youtuber. Pada hasil dari penelitian ini akan menunjukkan bahwa pengaturan pajak mengenai kegiatan pengiklanan yang dilakukan oleh Google Adsense pada akun Youtuber ini disamakan dengan pengiklanan yang dillakukan pada umumnya.

---

Indonesia is one of the countries with the highest internet usage rates and tends to increase every year. The rapid development of  the Youtuber phenomenon in Indonesia has made this proffesion in great demand by the people in the current digitalization era. As stated because, the income from Youtuber obtained from Youtube is categorized into the object of income tax. This thesis discusses two main issues. First abaout the pattern of advertising activities carried out by Google Adsense on the content owned by Youtuber? And second, how is the colletion scheme and tax deduction from revenue from the advertising done by Google Adsense on the content that owned by Youtuber. This research was carried out using normative juridical methods. The purpose of this study was to determine the pattern of advertising activities carried out by Google Adsense on the content owned by Youtuber. And to find out the collection scheme and withholding tax from advertising revenue made by Google Adsense on content owned by coutuber. The results of this study will show that the tax regulation regarding advertising activities carried out by Google Adsense on a Youtuber account is likened to advertising that is done in general."

"Google AdSense telah memberlakukan klausula perjanjian yang menyalahgunakan posisi dominannya berdasarkan Case AT.40411 di Uni Eropa. Skripsi ini membahas mengenai tindakan penyalahgunaan posisi dominan dengan memberlakukan klausula khusus dalam perjanjian yang dilakukan oleh Google AdSense dalam Case AT.40411 Google v Eruopean Commission ditinjau dari hukum persaingan usaha di Uni Eropa dan Indonesia, serta penerapan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang dapat dilakukan oleh KPPU terhadap potensi penyalahgunaan posisi Dominan oleh Google AdSense Indonesia melalui pemberlakuan klausula khusus dalam peranjian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kasus penyalahgunaan posisi dominan yang telah terjadi dalam European Commission Case AT.40411 jika ditinjau dari Hukum Persaingan Usaha di Eropa dan Indonesia, serta menganalisis upaya yang dapat dilakukan oleh KPPU dalam menerapkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 terhadap potensi penyalahgunaan posisi dominan oleh Google Indonesia melalui pemberlakuan klausula khusus dalam perjanjian. Penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan studi pustaka yuridis normatif. Dalam penerapan Treaty on the Functioning of the European Union dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, tindakan yang Google lakukan telah termasuk sebagai penyalahgunaan posisi dominan, baik jika ditinjau dari hukum persaingan usaha di Uni Eropa, mau pun di Indonesia. Terdapat pula potensi atas terjadinya kasus serupa yang di Indonesia yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Dalam hal ini, KPPU perlu untuk melakukan pengawasan dan penggalian informasi kepada Google Indonesia, dan jika terdapat pelanggaran yang serupa, KPPU dapat mengenakan sanksi kepada Google Indonesia karena tindakannya yang telah melanggar Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.

---

Google AdSense has imposed a treaty clause abusing its dominant position under Case AT.40411 in the European Union. This thesis discusses the abuse of dominant position by imposing a special clause in the agreement made by Google AdSense in Case AT.40411 Google v Europe Commission in terms of business competition law in the European Union and Indonesia, as well as the application of Law no. 5 Year of 1999 which can be carried out by the KPPU against the potential abuse of the Dominant position by Google AdSense Indonesia through the application of a special clause in the agreement. This study aims to analyze cases of abuse of dominant position that has occurred in the European Commission Case AT.40411 when viewed from the Business Competition Law in Europe and Indonesia, as well as to analyze the efforts that can be made by KPPU in implementing Law no. 5 Year of 1999 on the potential abuse of dominant position by Google Indonesia through the implementation of a special clause in the agreement. This research is research that uses a normative juridical literature study. In the application of the Treaty on the Functioning of the European Union and Law no. 5 Year of 1999, the actions taken by Google have included abuse of their dominant position, both from the perspective of business competition law in the European Union and Indonesia. There is also the potential for a similar case to occur in Indonesia which can be categorized as a violation of Law no. 5 Year of 1999. In this case, KPPU needs to supervise and extract information on Google Indonesia, and if there is a similar violation, KPPU may impose sanctions on Google Indonesia for its actions that have violated Law no. 5 Year of 1999."

"ABSTRAKPerkembangan teknologi telah membawa perubahan terhadap teknik pemasaran yaitu dengan menggunakan media sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pengenaan pajak penghasilan atas social media influencer selebgram dalam kegiatan endorsement serta upaya dalam meingkatkan penerimaan pajaknya. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif. Tujuan penelitian ini bersifat deskriptif . Hasil penelitian menunjukan bahwa penghasilan selebgram atau pekerja seni memiliki potensi perpajakan yang besar. Penerapan PPh atas penghasilan selebgram dapat mengikuti ketentuan perpajakan untuk pekerja seni yang telah diatur oleh pemerintah. DJP berupaya meningkatkan penerimaan pajak penghasilan atas selebgram dengan memperbaharui basis data, sosialisasi dan melakukan pengawasan dengan penegakan hukum. DJP perlu memberikan penegasan mengenai ketentuan perpajakan atas penghasilan selebgram sehingga dapat memberikan kesamaan perlakuan pajak dengan kegiatan artis konvensional dan menutup celah-celah pajak yang banyak dimanfaatkan melalui kegiatan secara online.

---

ABSTRACTTechnological development has changed marketing technique by using social media. This research describes the imposition of income tax for social media influencer selebgram in endorsement activities and the efforts to increasing tax revenue. This research approach is qualitative approach. Descriptive is the research purpose. Research result indicate that the income of selebgram or artist has great tax potential. Implementationof income tax on the income of selebgram may follow the taxtation provision for artist that have been regulated by the government. DJP undertake to increase the income tax revenue of selebgram by updating the data base, socializing and monitoring by law enforcement. DJP needs to provide affirmation of the tax policy for income of selebgram so that it can provide the same tax treatment with the activities of conventional artists and close the gap of taxes that are widely used through online activities."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran umum penerapan pajak terhadap layanan Google dengan Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan sifat deskriptif dan pendekatan konseptual. Sumber hukum primer diperoleh dan dikumpulkan pada penelitian ini dengan menggunakan pencarian, aktivitas inventarisis dan juga kajian terkait legalitas serta studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha PMSE luar negeri dapat dikenakan pajak penghasilan di Indonesia jika telah memenuhi ketentuan yang berlaku dalam Undang- Undang No. 2 Tahun 2020, Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta peraturan perundang-undangan terkait dengan pengenaan subjek pajak terhadap pajak penghasilan. Pelaksanaan pengenaan pajak penghasilan terhadap pelaku usaha PMSE luar negeri dalam hal ini adalah Google, walaupun kantor pusatnya berada diluar Indonesia tetap akan dikenakan pajak penghasilan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang baru. Pengenaan pajak terhadap perusahaan Google dapat dilakukan dengan adanya peraturan perundang-undangan yang baru dari didalam Undang-Undang Cipta Kerja Pasal 111 (perubahan pada pasal 2 ayat (4) UU PPh). Dengan peraturan perundang-undangan tersebut, maka pihak Google tidak bisa menolak atau mengemplang pajak kepada Pemerintah Indonesia dan wajib membayar kewajiban sebagai Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) seperti yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan.

---

This research aims to determine the general description of tax implementation on Google services with Permanent Establishment in Indonesia. The research method used is normative law with descriptive type and conceptual approach. The primary legal sources are obtained and gathered in this research by using search, inventory activities as well as studies related to legality and literature study. The research results showed that the foreign e-commerce business actors may be subject to income tax in Indonesia if already fulfilled the applicable requirements on Law No. 2 of 2020, Law No. 11 of 2020 regarding Job Creation and laws and regulations related to imposition of tax subjects on income tax. The implementation of tax imposition of income tax on foreign e-commerce business actors in this case Google, although the head office is outside Indonesia will still be subjected to income tax based on the new laws and regulations. The tax imposition on Google company can be conducted by the presence of new laws and regulations from inside the Job Creation Law Article 111 (changes on Article 2 paragraph (4) Income Tax Law). With the laws and regulations, Google cannot refuse or evade taxes to Indonesian Government and required to pay the obligation as Overseas Taxpayer as stated in the laws and regulations."

"Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak. Pemerintah memberikan berbagai kemudahan terhadap pengusaha kecil diharapkan dapat meringankan para pelaku usaha. Kemudian timbul permasalahan kepatuhan pajak yang masih menjadi salah satu masalah besar bagi pengusaha kecil. Masih banyak dari mereka yang lalai dengan kewajiban pajak. Oleh karena itu penulis membahas mengenai pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan dan penegakan hukum terhadap pengusaha kecil. Pemungutan pajak penghasilan terhadap pengusaha kecil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan terhadap pengusaha kecil dilakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan terhadap pengusaha kecil dipengaruhi oleh faktor hukumnya sendiri, faktor aparatur penegak hukum, dan faktor fasilitasnya. Kendala-kendala yang dialami dalam pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan terhadap pengusaha kecil adalah (a) kurangnya kesadaran atau kepatuhan dari Wajib Pajak untuk membayar pajak yang diakibatkan oleh kurangnya informasi dan pengetahuan dari Wajib Pajak; (b) adanya Wajib Pajak yang melakukan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) dengan tidak benar; (c) kendala pelaporan; (d) kendala pencatatan; (e) kendala pembukuan. Penegakan hukum yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan melakukan: (a) pengawasan terhadap para pengusaha kecil; (b) melakukan pemeriksaan; (c) melakukan penagihan; (d) Melakukan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak.

---

Income Tax (PPh) is a tax imposed on individuals or entities on income received or earned in one tax year. The government provides various facilities for small entrepreneurs that are expected to alleviate business actors. The problem of tax compliance then arises, which is still one of the big problems related to small entrepreneurs. A significant number of them are negligent with tax obligations. Therefore, the author discusses the implementation of income tax collection and law enforcement against small entrepreneurs. Income tax collection on small entrepreneurs is based on Government Regulation Number 23 of 2018 concerning Income Tax on Income from Business Received or Obtained by Taxpayers who have a certain gross circulation and Law Number 7 of 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations (HPP Law). The implementation of income tax collection on small entrepreneurs is carried out in accordance with applicable tax regulations. The obstacles experienced in the implementation of income tax collection on small entrepreneurs are (a) lack of awareness or compliance of taxpayers to pay taxes due to lack of information and knowledge of taxpayers; (b) taxpayers who submit tax returns incorrectly; (c) reporting constraints; (d) recording constraints; (e) bookkeeping constraints. Law enforcements carried out to overcome these obstacles include: (a) supervision of small entrepreneurs; (b) conducting audits; (c) conducting tax payment billing; (d) increasing taxpayer compliance."

"Co-working space atau kantor bersama merupakan kategori tempat kerja yang ditujukan untuk aktivitas pekerja profesional yang menyediakan fasilitas esensial untuk menunjang pekerjaan atau kegiatan berusaha. Pada tahun 2020, terjadi peningkatan jumlah co-working space secara global tidak terkecuali Indonesia. Namun, hingga saat ini, peraturan di Indonesia masih belum sepenuhnya mengakomodir penggunaan co- working space. Hal ini mengakibatkan banyak perusahaan penyedia co-working space yang memiliki izin usaha yang berbeda-beda. Meskipun telah ada Surat Edaran DKI Jakarta dan PMK Tahun 2017 yang memberikan izin dan definisi terhadap penggunaan co-working space, akan tetapi mengenai peraturan lanjutan terkait perpajakan dan klasifikasi co-working space masih belum diatur lebih lanjut. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana klasifikasi co-working space pada sistem perpajakan dan pengenaan pajak penghasilan atas co-working space. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis-normatif dengan data diperoleh melalui studi dokumen peraturan perundang-undangan, literatur dan wawancara. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kegiatan usaha co-working space belum diatur lebih lanjut pada Klasifikasi Lapangan Usaha dan penghasilan dari sewa menyewa co-working space dapat dikenakan PPh Pasal 4 ayat (2). Adapun mengenai jasa alamat bisnis dan jasa manajemen atas co-working space dapat dikenakan PPh Pasal 23 berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tentang Pajak Penghasilan.

---

Co-working spaces, or shared offices, represent a category of workplaces designed for professional worker activities, providing essential facilities to support work or entrepreneurial endeavors. In 2020, there was an increase in the number of co-working spaces globally, including Indonesia. However, Indonesian regulations have not fully accommodated the use of co-working spaces. This has resulted in many co-working space providers having different types of business licenses. Although there are the Surat Edaran DKI Jakarta and the PMK 2017, which provide permits and definitions for the use of co-working space, further regulations related to taxation and classification of co- working spaces have not yet been elaborated. This study aims to identify how co- working spaces are classified in the tax system and the imposition of income tax on co- working spaces. The method used in this study is juridical-normative with data obtained through the study of legal regulations, literature, and interviews. The conclusion of this study is that business activities of co-working spaces are not yet further regulated in the Business Field Classification and the income from leasing co-working spaces can be subject to income tax under Article 4 paragraph (2). Furthermore, business address services and management services for co-working spaces can be subject to income tax under Article 23, based on the provisions of Law Number 36 concerning Income Tax."

"ABSTRAKTesis ini membahas status suatu perusahaan yang tidak berdomisili di Indonesia namunhadir dan mendapatkan penghasilan dari Indonesia melalui situs web miliknya menurutUU PPh dan Tax Treaty antara Indonesia dan Swiss. Penelitian ini dilakukan terhadapstatus Rapidshare, suatu perusahaan yang tidak berdomisili di wilayah Indonesia, yangmenjalankan usaha pemberian jasa penyimpanan data hanya melalui situs webRapidshare.com sesuai dengan Pasal 2 ayat (5) UU PPh; serta pengenaan Pajak atasPenghasilan yang diterima situs web Rapidshare.com dari pemberian jasa yang tidakdiberikan secara fisik di Indonesia menurut Pasal 26 ayat (1) UU PPh dan Pasal 7 ayat (1)Tax Treaty antara Indonesia dan Swiss. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatifdan tipologi penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kehadiran suatuperusahaan yang berdomisili di luar wilayah Indonesia melalui situs web hanya dapatdikategorikan sebagai Bentuk Usaha Tetap apabila memenuhi ketentuan dalam Pasal 2ayat (5) UU PPh; oleh karena itu kehadiran Rapidshare melalui situs web Rapidshare.comdi Indonesia bukan merupakan Bentuk Usaha Tetap. Adapun pengenaan PajakPenghasilan yang diterima oleh Rapidshare yang merupakan Wajib Pajak Badan LuarNegeri tidak hanya mengacu pada Pasal 26 UU PPh namun harus memperhatikan TaxTreaty yang ada khususnya Pasal 7 ayat (1) yang ternyata hak pengenaan PajakPenghasilannya ada di negara domisilinya, yaitu Swiss

---

ABSTRACTThis thesis describes the status of a company that is not domiciled in Indonesia butattends and earns income from Indonesia through its own web site according to theIncome Tax Act and the Tax Treaty between Indonesia and Switzerland. This researchwas conducted on RapidShare status, a company that is not domiciled in the territory ofIndonesia, who runs a business providing data storage services only through a web sitenamed Rapidshare.com accordance with Article 2 paragraph (5) Income Tax Act, as wellas the imposition of tax on income received by the web site Rapidshare.com from theservices that are not given physically in Indonesia according to Article 26 paragraph (1)Income Tax Act and Article 7 paragraph (1) Tax Treaty between Indonesia andSwitzerland. This research is a normative law and typology of qualitative research. Theresearch result shows that the presence of a company domiciled outside Indonesiathrough a web site can only be categorized as a Form of Permanent Establishment if itcomplies with the provisions in Article 2 paragraph (5) Income Tax Act, therefore,Rapidshare presence through web sites in Indonesia through Rapidshare.com is not aForm of Permanent Establishment. The imposition of the Income Tax which is receivedby RapidShare as Foreign Taxpayer does not only refer to Article 26 of the Income TaxAct, but must also consider the existing of Tax Treaty, particularly Article 7 paragraph(1) which turns out that the imposition of its income tax is in the domiciled country,Swizerland"

"Produsen emas batangan merupakan salah satu yang ditunjuk sebagai pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan emas batangan di dalam negeri sebagaimana diatur dalam PMK 107/PMK.010/2015. Penelitian ini menganalisis permasalahan proses formulasi kebijakan pemungutan PPh Pasal 22 atas penjualan emas batangan oleh produsen emas batangan. Pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Kebijakan pemungutan PPh Pasal 22 atas penjualan emas batangan oleh produsen emas batangan bertujuan untuk mengamankan penerimaan negara. Proses formulasi kebijakan ini tidak sesuai dengan tahap-tahap kebijakan publik berdasarkan teori model rasional kebijakan publik Patton-Saurcki.

---

Gold bullion producers is one designated as the collector of Article 22 Income Tax on the sale of gold bullion in the country as it is stated in PMK 107 PMK 010 2015. This study analyzed the problem of policy formulation process of Income Tax Article 22 on the sale of gold bullion by gold bullion producers. This study used qualitative approach with descriptive research Article 22 Income Tax Policies on the sale of gold bullion by gold bullion producer aims to secure nation's revenue The policy formulation process does not comply with public policy stage based on Pattton Saurcki theoretical model of rational public policy."

"Penelitian ini mengangkat permasalahan latar belakang dan proses formulasi kebijakan pemungutan PPh Pasal 22 oleh industri farmasi serta kesiapan industri farmasi sebagai pemungut PPh Pasal 22. Pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang kebijakan pemungutan PPh Pasal 22 oleh industri farmasi yaitu melaksanakan amanat undang-undang, memperluas jangkauan pengawasan distributor farmasi, dan meningkatkan penerimaan negara. Proses formulasi kebijakan ini telah memenuhi tahap-tahap kebijakan publik yang sesuai. Kesiapan industri farmasi atas adanya kebijakan pemungutan PPh Pasal 22 oleh industri farmasi ini secara umum sudah siap dan paham akan kebijakan tersebut.

---

The issues of this under thesis are the background and the formulation process of the income tax article 22 collection policy by the pharmaceutical industry, and the readiness of pharmaceutical industry as the collector of this income tax article 22. The research approach is qualitative to the type of descriptive research. The result showed that the background of the government formulated income tax article 22 collection policy by the pharmaceutical industry, to carry out the mandate of the law, extending the range surveillance of pharmaceutical distributors, and increase state revenues. The formulation process of the policy has met the requirements of the stages of public policy. The readiness of the pharmaceutical industry as the collector of this income tax article 22, in general has been prepared enough and the pharmaceutical industry has been aware of the policy so that it can be implemented properly."

"High Net Wealth Individual (HNWI) menjadi sasaran pemerintah untuk meningkatkan sumber penerimaan pajak. Pendirian unit khusus dilakukan untuk mengoptimalkan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) atas HNWI. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan strategi, mengindentifikasi masalah dan menganalisis peluang terkait optimalisasi pemungutan PPh atas Wajib Pajak (WP) HNWIdi Kantor Pelayanan Pajak WP Besar Empat. Penelitianmenggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam sebagai teknik pengumpulan data. Strategi yang dilakukan berupa kerja sama dengan lembaga lain, membentuk sistem informasi dan membangun kepercayaan dengan WP. Masalah utama yang dihadapi adalah terbatasnya jumlah WP, intensitas pergantian konsultan pajak, pemisahan pengelolaan WP HNWI, dan pencarian aset WP yang sulit. Peluang diperoleh dari pertumbuhan populasi dan aset HNWI dan terbukanya data WP melalui kasus Panama Papers.

---

High Net Wealth Indivudual (HNWI)was targeted by government to raise tax revenue resources. Special Tax Unit was established to optimalize the income tax collection on HNWI. This research is aimed to describe strategies, obstacles, and opportunities in optimilizing income tax collection on HNWI by Large Taxpayer Office (LTO) IV. This research was conducted with qualitative approach and in-depth interview as data collection method. As the result, the strategies are cooperate with some institutions, establish an information system, and build tax payer trust. The obstacles are the limititation of HNWI taxpayer amount, dynamic change of tax consultant, separation of HNWI tax collection, and difficulties in tracking HNWI asset. The opportunitiesare the increase of HNWI population and asset and the exposure of taxpayer data by Panama Papers case."