Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pentingnya konsep penegakan hukum penuh yang dilakukan oleh penyelidik atau penyidik kejahatan pencurian sebagai tindak pidana utama yang diikuti dengan pemeriksaan kejahatan penadahan sebagai tindak lanjut. Pemeriksaan kejahatan penadahan merupakan upaya Penegakan Hukum yang bertujuan agar barang yang dicuri dapat ditemukan dan dikembalikan kepada korbannya sehingga masyarakat sebagai korban dapat dipulihkan keadaannya. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan pengamatan terhadap metode kerja yang dilakukan oleh penyidik dan penyelidik, dilanjutkan dengan melakukan wawancara terhadap 15 Orang personil Satuan Reserse Kriminal serta dengan kasubnit dan kanit Operasional. Penelitian juga dilakukan dengan melakukan telaahan dokumen dan berkas penyidikan serta melakukan pendalaman terhadap kasus-kasus pencurian dan penadahan yang ditangani.Penelitian ini menggunakan teori penegakan hukum, teori integritas, teori keadilan, konsep peran dan fungsi kepolisian serta konsep untuk mendapatkan dan mengembalikan barang hasil curian. Teori-teori tersebut sebagai pisau analisa untuk melihat lebih dalam penyelidikan dan penyidikan kasus pencurian dan penadahan. Data yang ditemukan jumlah pengungkakpan kasus pencurian di Satreskrim Polrestro Jakarta Selatan pada tahun 2017-2018 masih sangat kecil, begitupun juga dengan pengungkapan kasus penadahan. Sesuai dengan teori penegakan hukum, terdapat aspek-aspek yang mempengaruhi yaitu : hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat dan kebudayaan. Penyidik Satuan Reskrim Polrestro Jaksel juga menghadapi permasalahan baik dari internal yaitu ketiadaan aturan internal dan terbatasnya sarana prasarana serta secara eksternal yaitu problem operasional dilapangan.Kesimpulan penyidik Satuan Reserse Kriminal Polrestro Jakarta Selatan belum dapat melakukan penegakan hukum secara penuh sehingga belum dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas Polri, sebagaimana digariskan dalam program Promoter Polri. Sehingga rekomendasi penelitian adalah mengembangkan sistem penyidikan yang berbasis teknologi informasi yang bertujuan untuk meningkatkan pengawasan dan deteksi adanya penyelewengan kewenangan dalam proses penyidikan kasus pencurian dan penadahan.

---

The aims of this reasearch is to explain how importance an full law enforcement concept carried out by investigators as the main crime followed by fancing as a second crime. Criminal investigation is a kind of activity to find out the stuff and we can give it back to the victim, so that the stuff can be recovered. This research is carried out by observing the methods used by the investigators, followed by interviewing 15 investigator Criminal Investigation Unit include chief of criminal sub unit and chief of operational unit. This research also done by studying investigation document and adjust deeper investigation for theft cases.This research uses law enforcement theory, integrity theory, the theory of justice, concept of police role and function, and concept of obtaining and returning swag. These theories are used as knives analysis to the reach deeper investigation for theft and fancing cases In fact based on the data, the number of reveled theft in south Jakarta metropolitan police resort at the period 2017-2018 shows us a minimum number. This condition also happen for the fancing cases. according to the theory of law enforcement, there are affected by : law, law enforcement officers, the facilities and infrastructure, society and culture. Criminal investigator of south Jakarta metropolitan police resort also investigator also faces problem both from internal, no internal rules and the minimum facilities as an internal factor also known as an operational problem.We can conclude that the application at law enforcement especially in CID is unable to work properly, it is equal with the increase of trust building for Police integrity best on INP programe (PROMOTER). The recomendation of this research is to developing investigation system based on technology information as the purpose to increase detection and control in the procedure at handling theft and fancing."

"Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji pengaruh kompetensi, kualitas kehidupan kerja, dan kinerja penyelesaian perkara pada Satuan Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Tujuan penelitian ini bersifat eksplanatory untuk menguji dan menganalisis pengaruh kompetensi terhadap kualitas kehidupan kerja; menguji dan menganalisis pengaruh kompetensi terhadap kinerja penyelesaian perkara; menguji dan menganalisis pengaruh kualitas kehidupan kerja terhadap kinerja penyelesaian perkara; serta menguji dan menganalisis pengaruh kompetensi terhadap kinerja penyelesaian perkara melalui kualitas kehidupan kerja sebagai variabel mediasi.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian campuran dengan jenis sequential explanatory design dimana tahap pertama penelitian menggunakan metode kuantitatif dan dilanjutkan tahap kedua yaitu dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode survei dimana jumlah responden dalam penelitian ini terdiri dari 113 anggota Satuan Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Pengambilan sampel dengan menggunakan metode sampel jenuh dimana seluruh populasi dijadikan sampel dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada responden untuk selanjutnya dianalisis menggunakan software analisis SEM AMOS 22 untuk mengetahui pengaruh antar variabel. Skala Likert dalam pengukuran kuisioner menggunakan 1-5 skala. Penelitian kualitatif dibangun berdasarkan hasil awal data kuantitatif untuk membuktikan, memperdalam dan memperluas data kuantitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa keseluruhan hipotesis yang diusulkan dapat diterima. Adapun faktor-faktor yang berpengaruh secara signifikan positif yaitu kompetensi terhadap kualitas kehidupan kerja; kompetensi terhadap kinerja penyelesaian perkara; kualitas kehidupan kerja terhadap kinerja penyelesaian perkara; dan kompetensi terhadap kinerja penyelesaian perkara melalui kualitas kehidupan kerja yang artinya kualitas kehidupan kerja mampu menjadi variabel intervening antara kompetensi terhadap kinerja penyelesaian perkara.

---

The research is conducted in order to examine the effect of competency, quality of work life, and performance in crime clearance at Criminal Investigation Department of South Jakarta Metropolitan Police Resort. This is an explanatory research aiming to examine and analyse the effect of competency on the quality of work life; the effect of competency on the performance in crime clearance; the effect of quality of work life on the performance in crime clearance; and the effect of competency on the performance in crime clearance through the quality of work life as an intervening variable.

The methods of the research is mixed, called sequential explanatory design, in which the first stage of the research employs the quantitative approach and the second stage employs the qualitative approach. The quantitative research using survey methods has 113 respondents who are the members of South Jakarta Metropolitan Police Resort Criminal Investigation Department. Samples are taken using the saturated sample method where the entire population is sampled in the study. Data is collected through distributing questionnaires to respondents. Then, the data is analysed using SEM AMOS 22 analysis software in order to determine the effect between variables. The Likert scale in measuring the questionnaire uses the 1-5 scale. The Qualitative research is built on the initial results of the quantitative data to prove, deepen and expand the quantitative data.

The results of the study indicate that the overall hypothesis proposed can be accepted. The factors that have a significantly positive effect are competency on the quality of work life; competency on the performance in crime clearance; quality of work life on the performance in crime clearance; and competency on the performance in crime clearance through the quality of work life, which means that the quality of work life can be an intervening variable between competency and performance in crime clearance"

"Tesis ini tentang Pelaksanaan Diversi Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Selatan. Diversi diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan pelaksanaannya dijelaskan dalam Surat Telegram KAPOLRI No. Pol : STR/395/VI/2008 tanggal 9 Juni 2008. Unit PPA Satuan Reserse Kriminal Polres Metropolitan Jakarta Selatan memiliki kewajiban dalam melaksanakan diversi sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut. Pada pelaksanaannya, masih banyak berbagai masalah dalam proses diversi bagi anak yang berhadapan dengan hukum terutama pada anak sebagai pelaku tindak pidana. Adapun permasalahan utama dari penelitian ini adalah Bagaimana implementasi proses diversi dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak di Satuan Reserse Kriminal Polres Metropolitan Jakarta Selatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan manajerial yuridis. Metode yang digunakan untuk pengumpulan data, yaitu dengan melakukan pengamatan, pengamatan terlibat, wawancara berpedoman, kajian pustaka, pemeriksaan dokumen dan audio. Dari hasil penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa Kepolisian Resort Jakarta Selatan pada umumnya telah menjalankan dengan baik program diversi bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana. Kapolres Metro Jakarta Selatan memiliki program-program dan kebijakan khusus bagi anggotanya dalam pelaksanaan diversi tersebut. Salah satu kebijakannya adalah menekankan kepada anggotanya untuk mengutamakan diversi terhadap pelaku tindak pidana dalam usia anak. Selain itu juga pada penanganan kasus yang melibatkan anak, Polres Metro Jakarta Selatan selalu melakukan kordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dan berkepentingan dengan kasus tersebut seperti keluarga korban, keluarga pelaku serta organisasi yang eksis terhadap perlindungan dan pendampingan anak. Pada Unit PPA Polres Metro Jakarta Selatan sebagai ujung tombak pelaksanaan diversi, dalam pengambilan keputusan pemberian diversi pada kasus yang melibatkan anak selalu berkordinasi dengan instansi terkait seperti P2TP2A dan KPAI. Selain itu juga Unit PPA Polres Jakarta Selatan aktif dalam program-program yang dilaksanakan rekan kerjanya dalam rangka peningkatan kemampuan anggotanya dalam menangani kasus anak.

---

This thesis on the Implementation of Child Diversion For Dealing With Crime Laws For Actors In Criminal Investigation Unit South Jakarta Metro Police. Diversion regulated in Law Number 11 of 2012 on the Criminal Justice System Child and its implementation are described in the Letter No. Telegram Chief National Police. Pol: STR/395/VI/2008 dated June 9, 2008. PPA Unit Criminal Investigation Unit South Jakarta Metropolitan Police have a duty to carry out the diversion in accordance with the legislation. In practice, there are still many problems in the process of diversion for children in conflict with the law, especially in children as criminals. The main problem of this research is How the implementation of diversion in the settlement process criminal child Metropolitan Police Criminal Investigation Unit South Jakarta by Act No. 11 of 2012 on the Criminal Justice System Children. In this study, the authors used qualitative methods with juridical managerial approach. The method used for data collection, namely the observation, participant observation, guided interviews, literature review, examination of documents and audio.

From the research conducted, it was found that the South Jakarta Police Resort in general has been running fine diversion programs for children in conflict with the law as a criminal. South Jakarta Metro Police have a program-specific policies and programs for its members in the implementation of the diversion. One of the policies is stressed to its members to give priority to criminal diversion in the age of the child. In addition, the handling of cases involving children, South Jakarta Metro Police always coordinated with related parties and interest in the case such as the family of the victim, offender families and organizations that exist for the protection and assistance of children. In the PPA Unit South Jakarta Metro Police as spearheading the implementation of diversion, the decision granting diversion in cases involving children always coordinate with relevant agencies such as P2TP2A and KPAI. In addition, the South Jakarta Police Unit PPA active in programs conducted colleagues in order to improve the ability of its members in dealing with cases of child."

"Tesis ini mengangkat permasalahan pemanfaatan Teknologi Informasi melalui sarana internet dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SPZHP) kepada pelapor oleh penyidik Dit Reskrimum Polda Metro Jaya. Pemanfaatan Teknologi Informasi dengan sistem jaringan website http://www.resktimwn.metrQ.1;0lri.go.id merupakan salah satu upaya Direktorat Resérse Kriminai Urnum Polda Metro Jaya untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyidikan perkara yang ditanganinya, sehingga diharapkan akan te1jadi komtmikasi antara penyidik yang menangani perkara dengan pelapor. Fokus penelitian ini mengenai pengelolaan Teknologi Informasi oleh penyidik Dit Reskrimum Polda Metro Jaya dalam menyampaikan SPZHP kepada pelapor, alasan pernanfaatan teknologi informasi melalui .saluran internet dalam menyampaikan SPZHP kepada pelapor, kendala penyidik dalam memanfaatkan teknologi informasi dan harapan dari pelapor kepada penyidik Ditreskrimum dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk menyampaikan SPZHP. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatifl Pendekatan kualitatif ini digunakan oleh peneliti memperoleh pemahaman dan gambaran/deskripsi secara mendetail tentang pemanfaatan teknologi informasi oleh penyidik Dit Resklimum Polda Metro Jaya dalam menyampaikan SPQHP kepada pelapor sebagai suatu sasaran dalam penelitian ini. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa penyampaian SPZHP kepada pelapor melalui website http://www.reskrimum.metro.polri.go.id oleh penyidik Dit Reskrimum Polda Metro Jaya cukup bermanfaat, namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan adanya kendala, khususnya terkait dcngan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (Penyidik Dit Reskrimum) dan dalam operasionalisasinya belum terdukung oleh anggaran dalam DIPA. Rekomendasi dari penelitian ini adalah perlunya pembinaan terhadap Penyidik Dit Reskrimum Polda Metro Jaya sebagai ujung tombak pelaksanaan tugas kepolisian yang berhubungan langsung dengan masyarakat dalam penyelenggaraan penyampaian SPZHP kepada pelapor dengan memanfaatkau teknologi informasi melalui jaringan internet dan dukungan anggaran dalam operasionalisasinya.

---

The thesis discusses about problems concerning the use of information technology through the Intemet in delivering letters of informing the progress of investigation (SPZHP) to complainants by investigators of Jakarta Metropolitan Regional Police Command. The usage of information technology through http://www.reskrimnum,metro.polri.go.id is a new effort implemented by the Criminal Investigation Department of General Crime Directorate (Dit Reskrimum) in order to realize the transparency and accountability in investigating cases. It is expected by using such technology, there will be a good communication between investigators and complainants.

The thesis focuses on the management of information technology held by investigators of Jakarta Metropolitan Regional Police Command in delivering SP2HP to complainants, reasons of using information technology through the Internet in delivering SP2HP to complainants, investigators? obstacles in using information technology and the expectation of complainants to the investigators of Dit Reslcrimum in using information technology in delivering SPZI-IP.

The research employs qualitative approach. Such approach is employed by researchers in order to gain an understanding and detailed description about the use of information technology by the investigators of Ditreskrimum in delivering SPZHP to complainants as the targets of this research.

The results of the research reveal that the delivery of SPZHP to the complainants through http://www.reskrimnum,metro.polri.go.id by the investigators of Ditreskrimum of Jakarta Metropolitan Regional Police Command has some advantages. In fact, there are still some problems, especially those are related tothe quality and quantity of human resources. Moreover, the implementation of such program has not been supported by official budget from the government (DIPA).

The research recommends that there is a necessity to guide the investigators involved in the program as the spearhead in implementing police duties that are directly related to community in organizing the delivery of SPZHP to the complainants through the Internet. In addition, it goes without saying that such program needs support in a form of oficial budget."

"

 

Reserse Kriminal (Reskrim) merupakan salah satu fungsi yang dimiliki oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melaksanakan tugas penegakan hukum meliputi penyelidikan, penyidikan dan koordinasi serta melakukan pengawasan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang lebih dikenal dengan PPNS.Kapolri menyatakan bahwa banyak keluhan dari masyarakat ihwal kinerja bidang reserse di kepolisian.Polda Bali merupakan salah satu Polda Tipe A, Polresta Denpasar merupakan salah satu polres yang memiliki tingkat kriminalitas tinggi dari Polres di seluruh wilayah Bali. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pelaksanaan merit systemdalam penempatan jabatan di Satuan Reserse Kriminal Polresta Denpasar serta faktor-faktor yang menghambat. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan dari penempatan jabatan Penyidik Pembantu di Satuan Reserse Kriminal yang dilaksanakan oleh Polresta Denpasar menunjukkan secara umum tidak sepenuhnya berdasarkan prinsip-prinsip merit system. Ketidaksesuaian prinsip terjadi yaitu pemilihan kandidat belum mengacu kepada kualifikasi kandidat atau masih kuatnya diskresi pimpinan, tidak adanya tahapan wawancara terhadap kandidat Penyidik Pembantu, Sidang Dewan Pertimbangan Karier yang dilaksanakan oleh Polresta Denpasar tidak melibatkan Kasatfung selaku Pembina Fungsi, dan tidak adanya tahapan Test narkoba ataupun kesehatan.Namun demikian, Polresta Denpasar secara garis besar dalam pelaksanaan penempatan jabatan Penyidik Pembantu sudah mengikuti Peraturan Kapolri. Selain itu, adapun faktor-faktor penghambat diterapkannya merit system secara menyeluruh adalah hambatan administratif, hambatan politik dan budaya, dan hambatan teknis.

 

---

 

Criminal Investigation (Reskrim) is one of the functions possessed by the Republic of Indonesia National Police which carry out law enforcement duties including investigations, investigations and coordination as well as supervising Civil Servant Investigators better known as PPNS. The National Police Chief stated that many complaints from the public regarding the performance of the detective sector in the police. Bali Police is one of the type A Regional Police. Denpasar Police is one of the police stations that has a high crime rate from the Police in all regions of Bali. The purpose of this study was to analyze the implementation of the merit system in the placement of positions in the Denpasar Police Criminal Investigation Unit and the inhibiting factors. Based on the results of the study, the implementation of the placement of the position of Assistant Investigator in the Criminal Investigation Unit conducted by the Denpasar Police Department generally shows that it is not entirely based on the principles of merit system. Principle mismatch occurs, namely the selection of candidates does not refer to the candidate`s qualifications or the leadership`s strong discretion, there is no interview stage for the Candidate Investigator candidate, the Career Advisory Council Session held by the Denpasar Police does not involve Kasatfung as the Functional Advisor, and there are no stages of drug testing or health test. However, Denpasar Police in general in the implementation of the position of Assistant Investigator has followed the Chief of Police Regulation. In addition, as for the inhibiting factors the implementation of merit systems as a whole is administrative barriers, political and cultural barriers, and technical barriers.

 

"

"Sistem Teknologi informasi yang semakin maju ditambah dengan keberadaan internet yang kini menjadi sistem komunikasi global, yang membuat semua orang di seluruh dunia dapat bertemu dan berbicara tentang hampir semua hal. Sayangnya, tidak semua orang menggunakan internet untuk tujuan yang baik. Ada banyak orang yang menggunakan jejaring sosial untuk melakukan aksi kejahatan, seperti kejahatan cyber crime dalam bentuk rekayasa sosial (social engineering). social engineering memungkinkan peretas jahat untuk mendapatkan akses tidak sah ke jaringan organisasi, akun pengguna dan email, database, perangkat pintar, dan elektronik, seperti laptop, webcam pribadi, dan sensor, termasuk konektivitas jaringan yang memungkinkan semua objek ini bertukar data. Peretas ini menggunakan berbagai metode untuk melakukan serangan social engineering. kompleksitas teknis sistem informasi yang digunakan dalam mencari, memeriksa, dan menganalisis data transaksi yang relevan membutuhkan waktu dan keahlian teknis yang memadai dalam pengumpulan bukti yang kuat untuk mendukung Pengungkapan kasus social engineering, yang melibatkan analisis mendalam terhadap data transaksi bank yang terkait dengan serangan tersebut. Proses ini dapat memakan waktu, terutama jika ada banyak transaksi yang perlu ditelusuri dan dianalisis.Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Jenis data dikelompokan menjadi dua kategori, primer dan sekunder. Tehnik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi, terhadap Persoalan yang meliputi upaya yang dilakukan oleh Polri dalam membangun kerjasama dengan sektor perbankan guna meningkatkan pengungkapan kasus social engineering di wilayah hukum Polres Cimahi.Belum adanya kerjasama antara Polri dan perbankan membuat penanganan kasus social engineering yang terjadi di Polres Cimahi menjadi sangat kompleks. sehingga penting bagi Polri melakukan kerjasama tertulis dan mengikat dengan sektor perbankan guna meningkatkan pengungkapan kasus social engineering di wilayah hukum Polres cimahi.

---

The increasingly advanced information technology system coupled with the existence of the internet has now become a global communication system, which allows everyone throughout the world to meet and talk about almost anything. Unfortunately, not everyone uses the internet for good purposes. There are many people who use social networks to commit crimes, such as cyber crimes in the form of social engineering. social engineering allows malicious hackers to gain unauthorized access to organizational networks, user and email accounts, databases, smart devices, and electronics, such as laptops, personal webcams, and sensors, including the network connectivity that allows these objects to exchange data. These hackers use various methods to carry out social engineering attacks. The technical complexity of the information systems used in searching, examining and analyzing relevant transaction data requires sufficient time and technical expertise in gathering strong evidence to support the disclosure of social engineering cases, which involves in-depth analysis of bank transaction data related to the attack. This process can take time, especially if there are many transactions that need to be tracked and analyzed.

This research was conducted using a qualitative approach with descriptive methods. Data types are grouped into two categories, primary and secondary. Data collection techniques were carried out by means of observation, interviews, documentation, on issues which included efforts made by the National Police to build cooperation with the banking sector to increase disclosure of social engineering cases in the jurisdiction of the Cimahi Police.

The lack of cooperation between the National Police and banks has made handling social engineering cases that occurred at the Cimahi Police very complex. So it is important for the National Police to carry out written and binding cooperation with the banking sector to increase disclosure of social engineering cases in the Cimahi Police jurisdiction."

"

Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan upaya pencegahan kejahatan terhadap pencurian barang inflight service milik PT X. Penelitian ini merupakan hasil dari studi kasus terhadap tindak pencurian barang inflight service milik PT X oleh pegawai perusahaan. PT X merupakan maskapai penerbangan termuka di Indonesia yang memberikan layanan penumpang melalui penyediaan barang inflight service. Fenomena tindak pencurian oleh pegawai terhadap barang inflight service mengindikasikan bahwa terdapat kelalaian dalam pelaksanaan upaya pencegahan kejahatan oleh aktor pencegah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui teknik wawancara mendalam kepada anggota Unit Corporate Security PT X dan Divisi Security PT W selaku anak perusahaan di bidang pengelolaan barang inflight service. Selain itu, dilakukan observasi langsung dan pengumpulan data sekunder. Analisis data menggunakan pendekatan pencegahan kejahatan situasional oleh Clarke, serta modifikasinya pada kejahatan kerah putih oleh Benson dan Madensen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kelemahan dalam upaya pencegahan kejahatan yang sudah dilaksanakan oleh PT X. Hasil penelitian menekankan pada rekomendasi strategi pencegahan kejahatan yang lebih baik, serta meningkatkan kinerja dari aktor pencegah dengan harapan bahwa pencurian barang inflight service milik PT X dapat dicegah di kemudian hari.

 

---

This thesis discusses the crime prevention strategies against theft of PT X's inflight service goods. This research is the result of a case study of employee theft involving inflight service goods owned by PT X. PT X is the leading airline in Indonesia which provides passenger services through the use of inflight service goods. By the occurrence of employee theft involving inflight service goods, there definitely is negligence in the implementation of crime prevention measures by crime-preventing actors. This study uses qualitative approach with in-depth interview technique, the interviews were held towards staffs of the Corporate Security Unit from PT X and the Security Division from PT W as the company’s subsidiary regarding inflight services goods management. In addition, direct observation and secondary data were also carried out. The data analysis used Clarke's situational crime prevention approach, as well as modifications by Benson and Madensen incorporating elements of white-collar crime. The results showed that there were several weaknesses in the crime prevention measures that had been implemented by PT X. Thus, recommendations for crime prevention strategies are given to better and improve the performance of crime-prevention actors, with the hope that the theft of PT X's inflight service goods can be prevented in the future.

 

"

"Penelitian diawali permasalahan meningkatnya jumlah tawuran anak pada periode tahun 2019 s.d. 2021, padahal Polres Metro Jakarta Selatan telah melakukan berbagai pencegahan, sehingga diperlukan predictive policing yang dikembangkan dengan mengedepankan Harkamtibmas. Tujuan penelitian ini untuk menggambarkan tawuran di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Selatan, mengidentifikasi korelasi yang menjadi faktor mempengaruhi pencegahan tawuran kurang efektif, dan mengungkapkan pencegahan kejahatan tawuran anak melalui pelaksanaan predictive policing. Penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif, tipe penelitian studi kasus, teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, studi dokumen dan observasi, dan teknik analisis data dengan cara mereduksi, sajian dan verfikasi data. Hasil temuan penelitian diketahui bahwa: Pertama, ditinjau dari teori aktualisasi penyimpangan diketahui bahwa anak melakukan tawuran di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Selatan diawali dari permasalahan individu dan ikutan-ikutan.  Kedua, faktor yang mempengaruhi kurang efektifnya pencegahan tawuran anak dari internal adalah SDM, sarana, anggaran, dan metode sistem kerja, sedangkan dari eksternal adalah kerja sama/kemitraan, motif dan modus pelaku tawuran, masyarakat, geografi dan demografi. Ketiga, pencegahan tawuran anak oleh Polres Metro Jakarta Selatan ditinjau dari teori predictive policing, maka belum sesuai atau tidak optimal dalam memprediksi. Kesimpulan penelitian ini, yaitu: Pertama, tawuran pada tahun 2019 s.d. 2021 menunjukan bahwa pencegahan tawuran oleh Polres Metro Jakarta Selatan tidak terlalu berpengaruh karena terjadi peningkatan setiap tahunnya. Kedua, faktor-faktor yang menyebabkan pencegahan tawuran kurang efektif karena memiliki kelemahan seperti kuantitas SDM, kurangnya kompetensi personil (skill, knowledge, dan attituted), kurang sinergitas internal dengan Satintelam, kuantitas sarana, metode kerja, dan minimnya anggaran. Kendalanya dari eksternal adalah kerja sama dengan Polri, TNI, Pemda, tokoh setempat dan sekolah, motif dan modus pelaku tawuran berkembang, masyarakat fanatik SARA dan gampang terhasut, geografi terlalu luas dan demografi terlalu banyak. Ketiga, pencegahan tawuran anak melalui pelaksanaan predictive policing tidak dilaksanakan secara optimal karena tidak memanfaatkan data karakteristik anak sebagai pelaku tawuran baik itu usia, berapa kali melakukan tawuran, tingkat sekolah, dan nama sekolah. Polres Metro Jakarta Selatan hanya mengandalkan data lokasi dan waktu rawan terjadinya tawuran dan menggunakan beberapa strategi dengan melaksanakan beberapa kegiatan preemtif dan preventif.

---

The research began with the problem of increasing the number of child fights in the 2019 to 2019 period. 2021, even though the South Jakarta Metro Police have taken various precautions, so predictive policing is needed which is developed by prioritizing Harkamtibmas. The purpose of this study is to describe brawls in the jurisdiction of the South Jakarta Metro Police, identify correlations that are factors that influence brawl prevention to be less effective, and reveal the prevention of child brawl crimes through the implementation of predictive policing. The research uses qualitative research, case study research, data collection techniques using interviews, document studies and observation, and data analysis techniques by reducing, presenting and verifying data. The research findings show that: First, in terms of the actualization theory of deviation, it is known that children commit brawls in the jurisdiction of the South Jakarta Metro Police starting from individual problems and joining them. Second, internal factors that influence the ineffectiveness of preventing child brawls are human resources, facilities, budgets, and work system methods, while externally are cooperation/partnerships, motives and modes of brawlers, society, geography and demography. Third, the prevention of child brawls by the South Jakarta Metro Police in terms of predictive policing theory is not appropriate or optimal in predicting. The conclusions of this study are: First, brawls in 2019 to. The 2021 directive that the prevention of brawls by the South Jakarta Metro Police will not have much effect because there is an increase every year. Second, the factors that make fighting fights less effective because they have weaknesses such as the quantity of human resources, lack of personnel competence (skills, knowledge, and attitudes), lack of internal synergy with Satintelam, quantity of facilities, work methods, and minimal prices. The external constraints are cooperation with the National Police, TNI, local government, local leaders and schools, the motives and modes of brawl actors are growing, the community is fanatic and easily incited, the geography is too broad and the demographics are too many. Third, prevention of child brawls through the implementation of predictive policing is not carried out optimally because it does not take advantage of the characteristics of children as brawlers, be it age, number of times they have brawls, school level, and school name. The South Jakarta Metro Police only relies on data on locations and times when brawls are prone to occur and uses several strategies by carrying out several pre-emptive and preventive activities."

"ABSTRAKTesis ini mengkaji masalah interaksi dan perlakuan petugas penyidik terhadap tersangka pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas penyidik (Polri) pada satuan reserse Polwiltabes Surabaya, khususnya yang dilakukan oleh petugas penyidik yang tergabung dalam unit kejahatan kekerasan.Kajian dalam tesis ini mencoba mengangkat dua hal pokok, yaitu tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi proses interaksi dan perlakuan petugas penyidik terhadap tersangka pelaku tindak pidana khususnya dalam proses pemeriksaan, sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan proses pemeriksaan yang dilakukan. Adapun faktor-faktor tersebut adalahPertama, adanya faktor-faktor yang mernpengaruhi secara positif terhadap interaksi dan perlakuan yang dilakukan oleh petugas penyidik, sehingga proses pemeriksaan yang dilakukan sesuai dengan proses hukum yang layak dan benar. Adapun faktor-faktor tersebut ialah : 1) Adanya kesamaan nilai, tekad dan semangat dari setiap petugas penyidik untuk dapat memberantas setiap pelaku tindak pidana, khususnya terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan serta adanya motivasi dan kesamaan pandang tentang pentingnya arti keamanan dan ketertiban. ( 2 -) Adanya sikap disiplin, kepatuhan dan tanggung jawab dari setiap petugas penyidik unit kejahatan kekerasan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Kedua faktor tersebut menjadi pendorong bagi petugas penyidik untuk melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya, dalam arti bahwa petugas penyidik dapat melakukan proses pemeriksaan sesuai dengan proses hukum yang layak dan benar.Kedua, Adanya faktor-faktor yang secara negatif berpengaruh terhadap penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki oleh petugas penyidik, sehingga akan mempengaruhi pula terhadap proses interaksi dan perlakuan petugas penyidik dalam proses pemeriksaan yang dilakukan, akibatnya proses pemeriksaan yang dilakukan tidak sesuai dengan proses hukum yang layak dan benar. Adapun faktor-faktor tersebut adalah :(1) Kurangnya pemahaman dan penguasaan terhadap tehnik dan metode pemeriksaan yang dimiliki oleh petugas penyidik;(2) Rendahnya derajad kepekaan ( sensitivitas ) petugas penyidik dan(3) Adanya dampak negatif dari struktur organisasi satuan reserse yang ada saat ini.Kurangnya pemahaman dan penguasaan terhadap tehnik dan metode pemeriksaan yang dimiliki oleh petugas penyidik. Di dalam melaksanakan pemeriksaan, tehnik dan metode pemeriksaan merupakan sarana bagi petugas penyidik untuk dapat melakukan hubungan dan komunikasi dengan tersangka pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa. Dengan tidak dikuasainya tehnik dan metode pemeriksaan dengan baik, maka proses pemeriksaan yang dilakukan akan menjurus kepada pemeriksaan yang hanya mendasarkan kepada kesewenang-wenangan atau pemeriksaan yang berdasarkan kepada kekuasaan petugas belaka. Oleh karena itu, untuk dapat mewujudkan pemeriksaan yang baik dan benar, maka perlu meningkatkan pemahaman dan penguasaan terhadap tehnik dan metode pemeriksaan yang dimiiiki oleh petugas penyidik dengan memberi kesempatan kepada mereka ( petugas penyidik ) yang belum mengikuti pendidikan kejuruan reserse untuk mengikuti pendidikan kejuruan atau melakukan sosialisasi secara intensif dan berkesinambungan tentang peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pelaksanaan tugasnya.Rendahnya derajad kepekaan ( sensitivitas) dari petugas penyidik. Apabila petugas penyidik tidak lagi memiliki kepekaan terhadap perubahan sikap masyarakatnya maupun terhadap penggunaan kekerasan yang dilakukan dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap tersangka pelaku tindak pidana yang diperiksa, maka dalam melaksanakan proses pemeriksaan tersebut mereka akan cenderung untuk melakukan penyimpangan-penyimpangan atau penyalahgunaan terhadap kewenangan atau kekuasaan yang mereka miliki. Penyimpangan atau penyalahgunaan kekuasaan tersebut dapat berupa kekerasan fisik, ancaman kekerasan, sehingga membuat tersangka merasa takut atau bahkan penyimpangan atau penyalahgunaan terhadap pelanggaran hak-hak azasi tersangka. Akibatnya proses pemeriksaan yang mereka lakukan disamping tidak profesional, juga tidak akan sesuai dengan proses hukum yang layak dan benar, karena keterangan, pengakuan atau kejelasan tentang terjadinya tindak pidana yang didapat petugas pemeriksa dari tersangka ( yang diperiksa ) tersebut adalah keterangan atau pengakuan yang terpaksa diberikan, sehingga tidak dapat dijamin kebenarannya.Adanya dampak negatif dari struktur organisasi satuan reserse yang ada saat ini. Organisasi adalah merupakan wadah atau tempat untuk meyelenggarakan berbagai kegiatan dengan penggambaran yang jelas tentang herarkhi kedudukan, jabatan serta saluran wewenang dan pertanggungan jawab. Akan tetapi didalam struktur organisasi satserse Polwiltabes yang ada saat ini justru memiliki dua unit yang mempunyai kegiatan yang nyaris hampir sama, akibatnya keberadaan dua unit tersebut mendorong timbulnya rasa kecewa atau mendorong terjadinya konflik-konflik diantara anggotanya. Dengan timbulnya konflik-konflik dan rasa kecewa diantara para petugas penyidik tersebut, maka akan mendorong pula dilakukannya penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan yang mereka ( petugas penyidik ) dimiliki. Dengan demikian, maka struktur organisasi satserse yang ada saat ini justru merupakan penghambat terlaksananya proses pemeriksaan yang sesuai dengan proses hukum yang layak dan benar."

"Skripsi ini membahas tentang pengaruh budaya organisasi dan kepemimpinan dan kinerja pada anggota Satuan Reserse Kriminal Polres Depok. Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian mendapatkan hasil bahwa budaya organisasi pada anggota Satuan Reserse Kriminal Polres Depok cenderung kuat, sedangkan kepemimpinan, dan kinerja cenderung tinggi. Selain itu, penelitian ini mendapati adanya hubungan yang cukup dan positif antara variabel budaya organisasi dengan variabel kinerja, dan ada hubungan yang kuat dan positif antara variabel kepemimpinan dengan kinerja.

---

This research is explaining about the influence of organizational culture and leadership to employee performance in members of Criminal Investigation Unit in Depok local police. The research was designed as a quantitative research. The results of the research are that the organizational culture, leadership, and employee performance in the Criminal Investigation Unit in Depok Local Police are tent to be high. Besides, this research found out that there was a moderate and positive relationship between organizational culture and employee performance, and there was a strong and positive relationship between leadership and employee performance."