Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pembangunan kota dan penataan kumuh kota berjalan paralel. Penataan kawasan kumuh kota memang tidak dapat dihindari dalam upaya pembangunan, namun bukan berarti keharusan upaya pembangunan mereduksi bahkan mendiskriminasi kepentingan pihak terdampak. Penataan kawasan kumuh kota tanpa perspektif pihak terdampak akan mengakibatkan ketidakadilan. Penelitian ini membahas mengenai perempuan pekerja di kawasan kumuh kota di Kelurahan Bukit Duri, Kota Jakarta Selatan, dalam dialektika penataan kawasan kumuh kota, sebagai pihak terdampak yang memiliki kepentingan mempertahankan hak asasinya untuk bekerja. Pemerintah pelaksana kebijakan tidak akomodatif dan inklusif terhadap kepentingan perempuan pekerja terdampak. Selain itu, kepentingan perempuan pekerja terdampak tidak tampak ke permukaan karena nilai-nilai patriarki masih kental hadir di tengah masyarakat terdampak. Penulis menggali pengalaman para perempuan pekerja berhadapan dengan penataan kawasan kumuh kota melalui wawancara mendalam dengan mereka, kemudian menganalisisnya menggunakan perspektif keadilan gender, dengan didukung teori-teori urban feminisme, kosmopolitan feminisme, dan hak atas kota.

---

Development and slums upgrading in cities are running in parallel. Urban slums upgrading is indeed unavoidable as part of development, but the its necessity nature could not be the basis to reduce or even discriminate the interests of affected parties. Without the perspective of the affected parties, urban slums upgrading will result in injustice. This study discusses women workers in in Bukit Duri Subdistrict urban slum, South Jakarta City, in the dialectics of urban slum upgrading conflicts, as the affected parties with interest in safeguarding their human rights to work. Governments implementation of the slum upgrading policy was not accommodative and inclusive to the interests of affected women workers. In addition, the interests of affected women workers do not emerge due to the presence of patriarchal values in the affected community. The author explores the experience of women workers facing urban slums upgrading through in-depth interviews with them, then analyzes through gender justice perspective, with emphasize on urban feminism theories, cosmopolitan feminism, and rights to the city."

"Penelitian dilatarbelakangi oleh kondisi masyarakat di Kota Bekasi yang masih miskin, sementara itu masyarakat Kota Bekasi yang sebagian besar beragama Islam. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Bekasi memberlakukan Perda Kota Bekasi No. 02 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Zakat. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis efektifitas penerapan Perda Kota Bekasi No. 02 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Zakat terhadap PNS di Kota Bekasi. Penulis menggunakan metode penelitian sosiologis yuridis dengan studi kepustakaan dan wawancara di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Perda Pengelolaan Zakat di Kota Bekasi belum sepenuhnya berjalan secara efektif. Hal ini dikarenakan masyarakat Kota Bekasi sebagian besar beragama Islam namun belum memahami mengenai pengelolaan zakat serta kewajiban mereka untuk menunaikannya. Pada hakekatnya, Perda Pengelolaan Zakat ini merupakan cara untuk menjembatani antara kewajiban umat islam di Kota Bekasi untuk menunaikan zakat, dengan kondisi masyarakat Kota Bekasi yang masih berada di bawah garis kemiskinan sehingga diperlukan adanya Perda Pengelolaan Zakat di Kota Bekasi. "

"Perempuan, sebagai salah satu bagian dari masyarakat yang tinggal di permukiman kumuh perkotaan seringkali tidak disadari bahwa perempuan tidaklah hanya mengemban peran sebagai seseorang yang mengurus dalam rumah, melainkan tiga (triple role) yakni peran reproduktif yaitu melahirkan dan membesarkan anak; peran produktif yaitu sebagai pencari nafkah tambahan; dan peran sosial dan kemasyarakatan (community management) (Moser: 1988; 1993, dikutip dalam Miraftab, 1995). Dari kondisi keuangan dan tempat tinggal, membentuk peran dan kegiatan perempuan yang kemudian berpengaruh kembali terhadap bentuk ruang yang dilakukan perempuan untuk menjalankan kegiatan sehari-harinya. Namun, seringkali hal ini tidak terperhatikan, dan kepentingan perempuan menjadi dikesampingkan. Padahal perempuan ini juga turut menghadapi tantangan yang sering melanda permukiman kumuh, seperti penggusuran dan relokasi. Penulisan ilmiah ini pun mengacu pada pengungkapan kegiatan sehari-hari perempuan yang bertempat tinggal di permukiman kumuh, peran, serta ruang berkegiatannya. Hal ini kemudian dikaitkan dengan penggusuran, dan pendapat perempuan-perempuan ini terhadap penggusuran. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara kepada perempuanperempuan yang bertempat tinggal di permukiman kumuh. Kajian teori juga dilakukan untuk menjadi dasar analisis terhadap studi kasus. Melalui metode pengumpulan data yang dilakukan, penulis bisa mendapatkan data untuk kemudian dianalisis dan bertemu dengan kesimpulan sesuai dengan tujuan penulisan.

---

Women, as part of the society that lives in the city slums, often did not get much attention that they are not only have role as someone that caring the house and family, but actually have triple role. The triple role is reproductive role, the childbearing and rearing responsibilities; productive role, as primary or secondary income-earners; and social role in community management (Moser, 1988; 1993, citated in Miraftab, 1995). Economic and settlement condition make women have their role and activity. This affected their own space to do all their activity. But this is often being missed and women's needs is being forgotten. Whereas, this women also faces many challenge in slums, like eviction and relocation. This writting then pointing to express the role and daily activity of women in slums, and also their space of activity. Then, it will be analised with a challenge in slums like eviction and with women's opinion about it. Observation had been done with some of interview with some women that live is slums. Literature study had been done too, to be the base of case study analysis. With the data research method, writter can get data that can be analised to become a conclusion."

"ABSTRAKPada tahun-tahun terakhir ini, angka partisipasi angkatan kerja perempuan meningkat. Peningkatan partisipasi perempuan tersebut menunjukkan kecenderungan peningkatan peran perempuan dalam aktivitas ekonomi dan pembangunan. Peran perempuan dalam bidang ketenagakerjaan telah ditetapkan pila dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara tahun 1998.Seiring dengan meningkatnya angkatan kerja perempuan, ada hal penting yang memerlukan perhatian, yaitu masalah perlindungan terhadap tenaga kerja perempuan, terutama buruh perempuan pabrik. Perlindungan terhadap pekerja perempuan tidak hanya menyangkut perlindungan fisik (penciptaan kondisi kerja yang baik, lingkungan, jaminan kesehatan), tetapi juga termasuk perlindungan atas hak-hak perempuan untuk memperoleh perlakuan yang lama dengan pekerja laki-laki seperti kesempatan kerja, memilih profesi, pemberian gaji, dan tunjangan. Perlindungan tersebut diarahkan kepada peningkatan harkat dan martabat pekerja. Perlindungan terhadap pekerja dirasakan masih kurang, hal tersebut terlihat dari banyaknya aksi mogok para pekerja dan pelanggaran hak-hak dasar perempuan serta lemahnya pengawasan terhadap perusahaan. Perlindungan terhadap buruh perempuan bukan persoalan jenis kelamin, tetapi menyangkut hak asasi, maka hak dasar perempuan harus dilindungi. Akan tetapi, kenyataannya peraturan yang seharusnya menjadi pelindung bagi hak-hak perempuan justru memberi peluang bagi terjadinya pelanggaran hak. Pengingkaran dan pelanggaran perlindungan terhadap hak-hak buruh perempuan merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Dengan demikian, perlindungan kepada buruh perempuan belum sesuai dengan hak asasi manusia. Sehubungan dengan hal itu terlihat bahwa pelaksanaan peraturan-peraturan pun belum terlaksana dengan baik karena peraturan yang ada belum dapat dilaksanakan secara efektif bagi perlindungan terhadap buruh perempuan."

"Hak pekerja harian di Indonesia belum menerima perlindungan hukum secara maksimal dari pada pekerja harian di Singapura. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia perlu bekerja. Salah satu opsi dalam bekerja yang dapat dipilih adalah bekerja secara harian. Pekerja yang bekerja secara harian disebut pekerja harian. Pada praktiknya di Indonesia, pekerja harian masih sering tidak memperoleh haknya. Hal ini berbeda dengan pekerja harian di Singapura. Singapura yang merupakan salah satu negara terkemuka di Asia telah mengkategorikan pekerja yang memiliki karakteristik mirip dengan pekerja harian sebagai pekerja paruh waktu. Hak-hak pekerja harian di Singapura telah secara jelas diatur dalam undang-undang dan hampir memiliki hak yang sama seperti pekerja tetap. Oleh karena itu, tulisan ini menjelaskan lebih dalam tentang perlindungan hukum hak pekerja harian di Indonesia dan di Singapura, serta menganalisis lebih dalam terkait persamaan dan perbedaan perlindungan hukum bagi hak pekerja harian di Indonesia dan Singapura, sehingga pembaca dapat menemukan keunggulan perlindungan hukum hak yang dimiliki oleh Singapura. Selain itu, tulisan ini juga membahas tentang kemungkinan penerapan perlindungan hukum hak pekerja harian di Indonesia berdasarkan unsur-unsur yang diatur di Singapura dan masalah yang akan timbul jika terjadi penerapan ini. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal dengan mengumpulkan dan mengkaji sumber kepustakaan atau data sekunder.  Setelah data terkumpul, data tersebut diolah dan dianalisis dengan metode deskriptif analitis, artinya data akan dikelompokkan sesuai dengan aspek yang diteliti, kemudian ditarik kesimpulan, dan diuraikan secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa perlindungan hukum bagi hak pekerja harian di Indonesia dan Singapura memiliki keunggulannya masing-masing. Jika ditunjau dengan teori perlindungan hukum, hukum ketenagakerjaan di Singapura lebih memberikan perhatian pada pekerja harian dibandingkan di Indonesia. Hal ini dibuktikan dari hak upah lembur, cuti, dan sistem jaminan sosial di Singapura yang lebih memberikan apresiasi terhadap kinerja pekerja.

---

The rights of daily workers in Indonesia have not received the maximum legal protection compared to daily workers in Singapore. To fulfill their daily needs, humans need to work. One of the work options that can be chosen is working daily. Workers who work daily are called casual workers. In practice in Indonesia, daily workers often do not receive their rights. This is different from daily workers in Singapore. Singapore, which is one of the leading countries in Asia, has categorized workers who have characteristics similar to daily workers as part-time workers. The rights of casual workers in Singapore are clearly regulated in law and have almost the same rights as permanent workers. Therefore, this article explains in more depth the legal protection of the rights of daily workers in Indonesia and Singapore, as well as analyzing further the similarities and differences in legal protection for the rights of daily workers in Indonesia and Singapore, so that readers can discover the advantages of legal protection of rights that owned by Singapore. Apart from that, this article also discusses the possibility of implementing the law to protect the rights of daily workers in Indonesia based on the elements regulated in Singapore and the problems that will arise if this implementation occurs. This article was prepared using doctrinal research methods by collecting and reviewing library sources or secondary data. After the data is collected, the data is processed and analyzed using the analytical descriptive method, meaning that the data will be collected according to the aspects studied, then conclusions will be drawn and described descriptively. Based on the research results, it can be seen that legal protection for the rights of daily workers in Indonesia and Singapore has its own advantages. If we look at the theory of legal protection, employment law in Singapore pays more attention to daily workers than in Indonesia. This is realized from the rights to overtime pay, leave, and the social security system in Singapore which provides greater appreciation for worker performance."

"Hak pekerja perempuan, terkhusus dalam hal cuti melahirkan (maternity leave), adalah salah satu bagian yang penting dalam perlindungan hak asasi manusia. Tetapi pengaturan mengenai cuti melahirkan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi implementasi, jangka waktu, maupun substansi hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai kelemahan dalam pengaturan hukum terkait dengan hak cuti melahirkan bagi pekerja perempuan untuk memperkuat mengenai perlindungan hak pekerja perempuan. Hasil penelitian telah menunjukkan bahwa pengaturan cuti melahirkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan belum sepenuhnya memberikan jaminan perlindungan yang optimal, terutama mengenai durasi cuti, pemberian upah, dan mekanisme pengajuan. Penelitian ini menyertakan studi komparasi dengan negara Swedia dan Yunani. Dalam penelitian ini memberikan reformulasi mengenai pengaturan cuti melahirkan yang didalamnya mengenai durasi cuti, pemberian hak istimewa, dan pemberian upah secara penuh. Dengan adanya reformulasi ini, diharapkan tercipta sistem hukum yang lebih inklusif dan mendukung adanya keseimbangan produktivitas antara tenaga kerja perempuan dan kebutuhan akan perlindungan reproduksi.

---

The rights of women workers, especially in terms of maternity leave, are an important part of protecting human rights. However, regulations regarding maternity leave in Indonesia still face various challenges, both in terms of implementation, time period and legal substance. This research aims to analyze weaknesses in legal regulations related to maternity leave rights for female workers to strengthen the protection of female workers rights. The research results have shown that the maternity leave regulations in Law Number 13 of 2003 concerning Employment do not fully guarantee optimal protection, especially regarding the duration of leave, payment of wages and application mechanisms. This research includes a comparative study with Swedia and Yunani. This research provides a reformulation regarding the regulation of maternity leave, which includes the duration of leave, granting privileges, and providing full wages. With this reformulation, it is hoped that a legal system will be created that is more inclusive and supports a balance in productivity between women’s workforce and the need for reproductive protection."

"Penelitian ini akan berperspektif Feminisme Siber, yang mengupayakan pemberdayaan perempuan di ruang digital untuk melawan budaya patriarki dalam pemanfaatan teknologi, Salah satunya Kekerasan Seksual Berbasis Gender yang difasilitasi teknologi yaitu, Deepfake Pornografi sebagai hasil rekayasa terhadap citra seseorang yang digabungkan dengan wajah atau tubuh orang lain untuk menciptakan konten porno berbentuk gambar dan atau video palsu yang baru. Penelitian ini melihat bahwa Deepfake Pornografi dioperasikan oleh mayoritas laki-laki yang memposisikan perempuan sebagai target pengancaman untuk mengontrol dan berkuasa atas korban. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam memposisikan dan memberikan perlindungan terhadap korban. Mengingat, Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dirumuskan dengan Pasal-Pasal yang lebih berperspektif pada pengalaman korban dan gender. Penelitian ini juga ingin menunjukkan pada penanganan kasus Deepfake Pornografi, beberapa Aparat Penegak Hukum memilih untuk tetap menggunakan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan alasan belum memahami mekanisme pelaksanaan dan belum mendapat sosialisasi materi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kurangnya literasi pada Aparat Penegak Hukum menyebabkan pemahaman yang multitafsir, bias gender dan objektivikasi tubuh perempuan pada penanganan kasus Kekerasan Seksual Berbasis Gender Online dapat berpotensi mere-viktimisasi dan mengkriminalisasi korban melalui pengunaan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan demikian, Feminisme Siber hadir sebagai perjuangan gerakan feminis di ruang digital dalam menyediakan ruang aman bagi perempuan untuk berkembang, berpartisipasi, berkontribusi dan untuk melawan budaya patriarki dan dominasi laki-laki dalam pemanfaatan Teknologi Informasi dengan mengutamakan pengalaman perempuan sebagai korban untuk sistem hukum yang lebih berperspektif gender.

---

This research will take the perspective of Cyberfeminism, which seeks to empower women in the digital space to fight patriarchal culture in the use of technology, one of which is Gender-Based Sexual Violence which is facilitated by technology, namely, Deepfake Pornography as a result of engineering a person's image combined with another person's face or body to creating pornographic content in the form of new fake images and/or videos. This research sees that Deepfake Pornography is operated by the majority of men who position women as targets of threats to control and have power over the victims. This research aims to see how Law no. 12 of 2022 concerning Crime of Sexual Violence and Law no. 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions in positioning and providing protection for victims. Bearing in mind, Law no. 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence, formulated with articles that have a greater perspective on the victim's experience and gender. This research also wants to show that in handling Deepfake Pornography cases, several Law Enforcement Officials choose to continue using Law no. 19 of 2016 Information and Electronic Transactions on the grounds that they do not understand the implementation mechanism and have not received socialization on the material on the Law no. 12 of 2022. Lack of literacy among Law Enforcement Officials causes multiple interpretations, gender bias and the objectification of women's bodies in handling cases of Online Gender-Based Sexual Violence which can potentially re-victimize and criminalize victims through the use of the Law on Information and Electronic Transactions. Thus, Cyberfeminism is present as the struggle of the feminist movement in the digital space in providing a safe space for women to develop, participate, contribute and to fight patriarchal culture and male domination in the use of Information Technology by prioritizing women's experiences as victims for a legal system that has a more gender perspective. "

"Tesis ini membahas konsep hak kebebasan beragama dalam Islam ditinjau dari perspektif perlindungan negara dan hak asasi manusia universal. Implementasi kebebasan beragama dalam Islam masih memiliki permasalahan yang belum tuntas. Berdasarkan perspektif Piagam Madinah, Islam dapat memberikan perlindungan kebebasan beragama dan memberikan hak-hak non-muslim. Namun, dalam praktiknya, di beberapa negara Islam dewasa ini, yang sering terjadi justru berbagai penyimpangan yang mengaburkan makna serta semangat yang dikandung dalam Piagam Madinah. Beberapa negara Islam saat ini masih memformalisasi dan merumuskan penerapan syariah dalam ruang publik. Negara menjadi tidak bersikap netral terhadap semua doktrin keagamaan dan selalu berusaha menerapkan prinsip-prinsip syariah sebagai kebijakan atau perundang-undangan negara. Hal ini juga tercermin dalam Deklarasi Kairo yang memberikan legitimasi kepada negara-negara Islam untuk tetap mempertahankan dan menjalankan doktrin berbasis syariah yang lebih menekankan perlindungan agama daripada memberikan perlindungan hak fundamental dalam kebebasan beragama. Oleh karena itu, perlunya doktrin pemisahan agama dan negara yang bertujuan agar negara lebih independen dan diharapkan dapat memberikan perlindungan organ-organ dan institusi-institusi negara terhadap penyalahgunaan kekuasaan atas nama agama. Hak kebebasan beragama hanya bisa direalisasikan dalam kerangka kerja negara yang konstitusional dan demokratis didasarkan oleh semangat yang dianut hak asasi manusia universal.

---

The thesis discusses the concept of religious freedom in the perspective of state protection and universal human rights. The implementation of religious freedom in Islam still has unresolved issues. Based on the perspective of the Madinah Charter, Islam can provide protection of freedom of religion and give the rights of non-Muslims. Nowadays, however, in practice, in some Islamic countries, there is actually a variety of aberrations that obscures the meaning and spirit of the Madinah Charter. In some Muslim countries, the formalization and formulation of syariah are still implemented in the public sphere. State does not remain neutral toward all religious doctrines and always strives to apply the principles of syariah as a policy or state legislation. This is also reflected in the Cairo Declaration that gives legitimacy to Muslim countries to maintain and run a syariah-based doctrine that emphasizes the protection of religion rather than the protection of the fundamental rights of freedom of religion. Therefore, the need for the doctrine of separation of religion and state is intended to make state more independent and is expected to provide protection of the organs and institutions of the state against the abuse of power in the name of religion. Right to freedom of religion can only be realized within the framework of the constitutional and democratic state based on the spirit of universal human rights."