Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini menjelaskan mengenai pembagian kewenangan dalam pelaksanaan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh di daerah sesuai dengan UU No. 1 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kawasan Permukiman dan dibandingkan dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kewenangan Pemerintah Pusat diwujudkan dalam program penanganan kumuh yaitu Kota Tanpa Kumuh, sedangkan kewenangan Pemerintah Daerah adalah menyiapkan dokumen pendukung kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat. Namun dalam hal pengaturan kedepannya, pembagian kewenangan antara pemerintah Pusat, Pemerintah daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kedepannya tidak berdasarkan pada luasan kumuh, tetapi disesuaikan kepada kebutuhan dari daerah itu sendiri.

---

This thesis describes about the division of authority in the implementation of improving the quality of a residential slums in the region in accordance with law no. 1 in 2011 about the development of a residential and compared with law no. 23 years 2014 on regional government. This research using methods juridical empirical. The result showed that central government authority embodied in the program of slum such city without slum, while governance regions supporting prepare their activities implemented by the central government. But in terms of the future, the division of authority of the central government, provincial government, and local governments city district future not based on the slum space, but adjusted to the needs of the itself."

"ABSTRAKKajian ini mencoba melihat dampak dari peningkatan kualitas permukiman kumuh terhadap penurunan kejadian banjir dan bencana tanah di tingkat desa di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan perbedaan-dalam-perbedaan (DID) pada model regresi logit, penelitian ini menganalisis pengaruh kebijakan dana desa di 24.343 desa di Indonesia selama periode 2006-2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah diterapkannya kebijakan dana desa, peluang terjadinya bencana pada kelompok perlakuan yaitu desa yang memiliki tingkat permukiman kumuh yang relatif tinggi adalah 0,761 kali lebih rendah dibandingkan dengan kelompok kontrol yaitu desa yang memiliki tingkat permukiman yang relatif rendah. tingkat permukiman kumuh dengan tingkat signifikansi 1%. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan dan atau peningkatan kualitas infrastruktur di perdesaan kumuh berpengaruh signifikan terhadap penurunan kejadian bencana.ABSTRACTThis study tries to see the impact of improving the quality of slum settlements on reducing the incidence of floods and land disasters at the village level in Indonesia. Using the difference-in-difference (DID) approach in the logit regression model, this study analyzes the effect of village fund policies in 24,343 villages in Indonesia during the 2006-2018 period. The results showed that after the implementation of the village fund policy, the chances of a disaster occurring in the treatment group, namely villages that had relatively high slum settlement rates, were 0.761 times lower than the control group, namely villages that had relatively low settlement rates. slum settlement level with a significance level of 1%. This shows that the development and or improvement of infrastructure quality in slum villages has a significant effect on reducing the incidence of disasters."

"ABSTRAKKeberhasilan perbaikan prasarana permukiman kumuh seringkali digunakan sebagai salah satu tolok ukur keberhasilan suatu negara dalam mensejahterakan rakyatnya. Oleh karena itu tujuan perbaikan prasarana permukiman kumuh adalah mengubah permukiman kumuh menjadi wilayah yang nyaman bagi penghuninya. Artinya menjadi lingkungan permukiman yang teratur dan sehat.Masalah permukiman yang dihadapi, khususnya di kota-kota besar di Indonesia antara lain adalah kelayakan lingkungan, kebetahan, kepadatan dan lain-lainnya termasuk masalah kesenjangan pertumbuhan penduduk yang pesat dengan lahan yang tidak pernah bertambah.Pendekatan pembangunan untuk memecahkan masalah permukiman kumuh dilakukan pemerintah melalui Program Perbaikan Kampung (KIP) yang pada dasarnya dititikberatkan pada pembangunan fisik. Sehubungan dengan itu, program ini dikritik karena dianggap kurang peka dan kurang menyentuh aspek sosial budaya masyarakat yang menempati permukiman kumuh tersebut.Berkenaan dengan itu maka dalam penelitian ini yang menjadi pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut:Faktor-faktor lokal dan spesifik apa saja yang mempengaruhi timbulnya permukiman kumuh? Perubahan lingkungan lokal dan spesifik apa saja yang dapat menimbulkan peningkatan kualitas hidup? Apakah program perbaikan permukiman kumuh oleh pemerintah sudah meningkatkan kualitas hidup masyarakat?Untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut, maka penelitian dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: Mengetahui kedudukan manusia di dalam lingkungan sebagai dasar untuk menentukan pola hubungan perbaikan prasarana permukiman dengan peningkatan kualitas hidup penghuninya. Menentukan lokasi penelitian untuk menguji kebenaran pendugaan yang mempengaruhi keberhasilan perbaikan prasarana permukiman kumuh Kelurahan Bandarharjo dan Kelurahan Tanjung Mas sebagai lokasi penelitian.Tahap selanjutnya adalah mendatangi lokasi untuk bersosialisasi dengan kehidupan masyarakat pemukiman kumuh yang diteliti, untuk menggali berbagai informasi yang diperlukan.Tahap pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara lisan dengan memberi informasi yang dapat dipercaya, responden penelitian ditetapkan sebanyak 200 orang, masing-masing 100 orang di Kelurahan Bandarharja dan 100 orang di Tanjung Mas. Pemilihan sampel (responden) dilakukan secara random sampling.Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif, dengan metode descriptive analysis. Tahap terakhir adalah menginterpretasikan data dan mengambil kesimpulan dari analisis kualitatif.Berdasarkan analisis kualitatif, dapat disimpulkan bahwa: 1. Faktor-faktor yang mempengaruhi permukiman kumuh adalah kondisi fisik yaitu jalan, drainase, air minumdan sanitasi yang dibangun oleh pemerintah maupun melalui swadaya masyarakat belum dapat memperbaiki kondisi lingkungan karena adanya pasang laut atau rob yang datang tidak menentu. Status rumah yang ditempati pada umumnya milik sendiri tetapi status tanah milik pemerintah/BUMN yang belum dimanfaatkan. Kondisi sosial ekonomi yaitu tingkat pendidikan yang rendah dan jumlah penghasilan yang relatif kecil dan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan hidup keluarga sehari-hari juga merupakan faktor yang menyebabkan terjadinya permukiman kumuh. 2. Faktor-faktor perubahan yang dapat menimbulkan peningkatan kualitas hidup adalah perbaikan kondisi fisik yaitu pembuatan tanggul sepanjang bantaran sungai atas bantuan pemerintah. Hal ini untuk mencegah banjir pada musim kemarau karena adanya pasang laut atau rob. Kondisi sosial ekonomi yang dapat menimbulkan perubahan kualitas hidup adalah bila status tanah yang ditempati oleh warga dapat dimiliki warga dengan cara mengangsur. Karena dengan demikian setiap warga akan berusaha memperbaiki rumahnya tanpa adanya keraguan atau kekhawatiran warga terhadap kemungkinan pembongkaran/penggusuran. Faktor lain adalah peningkatan pendidikan warga yang sebagian besar hanya tamat Sekolah Dasar dan tidak tamat SD. dan sanitasi yang dibangun oleh pemerintah maupun melalui swadaya masyarakat belum dapat memperbaiki kondisi lingkungan karena adanya pasang laut atau rob yang datang tidak menentu. Status rumah yang ditempati pada umumnya milik sendiri tetapi status tanah milik pemerintah/BUMN yang belum dimanfaatkan_ Kondisi sosial ekonomi yaitu tingkat pendidikan yang rendah dan jumlah penghasilan yang relatif kecil dan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan hidup keluarga sehari'-hari juga merupakan faktor yang menyebabkan terjadinya permukiman kumuh. 3. Program pemerintah untuk memperbaiki permukiman kumuh dengan KIP masih belum berhasil. Bantuan yang didapat oleh warga relatif masih sangat sedikit apabila dibandingkan dengan kebutuhan yang diperlukan untuk memperbaiki rumahnya. Perbaikan kondisi fisik seperti jalan, drainase terasa kurang memadai akibat adanya banjir rob atau pasang taut. Partisipasi warga terhadap KIP kurang mendapat tanggapan sebagaimana mestinya akibat terbatasnya waktu warga. Hal ini terjadi karena sebagian besar warga bekerja sebagai pedagang atau buruh.

---

ABSTRACT

The success of the improvement of the slum area facility often to be used as one of the parameter to evaluate a country in the national wealthy programme. For, the aim of the government slum area improvement programme are to change the slum area into a welfare area.

The main problem of the environment feasibility, psychological, density aspects and others include the fast population growth problem. With limitad land area.

The Revitalization of slum area by the government through Kampung Improvement Programme (KIP) and Integrated Development City Programme basically more concentrated on the phsycal development. This programme in critized because they are reachless in social and cultural aspect of the people.

The research questions is as follow:

What kinds of local and spesific factors which influence of the born of the slum areas?

What kinds of the environmental aspects can influence the increase of the life quality?

Is the government slum area improvement programmme can increase the quality of life of the people?

The research process is as follow:

To know the subordination of the people is the environment as basic to formulate the pattern between the improvement of the public resettlement facility and the quality of life improvement.

To determine the research location to examine the examination of the hypothesis; Subdistrict Bandarharjo and Subdistrict Tanjung Mas as research location.

To communicate with the society life in the slum area to get the informations.

Primer Data collection through interview and the research respondent is 200 people, 100 in the Subdistrict Bandarhajo and Tanjung Mas. The sampling method is random sampling.

The analizing method as qualitative. With descriptive method analysis.

At the final was interpretation of the data and summarizing of the result qualitative analysis.

Conclusions:

1. Factors that influenced the slum area are physical condition such as road, drainage, drink water and sanitation. The effort of government and community on physical development are not success yet because the rob that often comes. The house status is community right but the land it self belong to the state or government own company. The other factors are the low social economic condition such as low education level and low income level.

2. Factors that can changes and promote the quality of life are revitalization of physical condition. For this purposes, the government builds the instalation to cover the flood and rob. Social economic condition can change the quality of life. The lope of the community to buy land which they lived, so they can improve their house without fear and worry.

3. The government programme for revitalization of slum area through Kampung Improvement Programme are not successfully. The government aid for community are relatively smale compared with the community need for the house improvement. Revitalization of physical condition such as road, drainage are not succesfully because flood and rob. The community participation toward Kampung Improvement Programme failed by the limited time most of- them are small merchant or worker."

"Permukiman kumuh muncul ketika masyarakat tidak dapat mengakses tempat tinggal yang layak huni dan tidak memiliki kemampuan untuk membeli rumah ataupun melakukan pemeliharaan terhadap bangunan yang mereka tempati. Dalam rangka mengatasi permasalahan terkait dengan permukiman kumuh, pemerintah melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) melakukan penataan kawasan yang bertujuan meningkatkan kualitas permukiman kumuh menjadi lebih baik. Hal tersebut mendorong dilakukannya penelitian yang bertujuan untuk menganalisis kinerja DPRKP dalam melakukan penataan kawasan permukiman kumuh di DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan teori kinerja organisasi yang terdiri dari lima indikator yaitu macro efficiency, micro efficiency, equality, happiness, dan capabilities. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan mixed methods melalui survei dan wawancara mendalam. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kinerja DPRKP DKI Jakarta dalam melakukan penataan kawasan permukiman kumuh masuk ke dalam kinerja kategori baik. Namun, terkait anggaran, alternatif pembiayaan dan koordinasi dengan dinas lain terkait penataan kawasan permukiman kumuh masih harus diperbaiki dan evaluasi kembali.

---

Slum settlements arise when people cannot access a decent place to live in and do not have the ability to buy a house or carry out maintenance of the building they occupy. In order to overcome problems related to slum settlements, the government through the Office of Public Housing and Settlement Areas (DPRKP) carried out regional arrangements aimed at improving the quality of slum settlements for the better. This prompted the conduct of research aimed at analyzing the performance of the DPRKP in structuring slum areas in DKI Jakarta. This study uses the theory of organizational performance which consists of five indicators, namely macro efficiency, micro efficiency, equality, happiness, and capabilities. Researchers used mixed methods collection techniques through surveys and in-depth interviews. The research findings show that the performance of the DKI Jakarta DPRKP in structuring slum areas falls into the good category of performance. However, regarding the budget, alternative financing and coordination with other agencies related to structuring slum areas, they still need to be repaired and re-evaluated."

"Satu hal yang terpenting dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Di Indonesia, salah satu urusan pemerintahan serentak diserahkan ke daerah pedalaman kerangka penyelenggaraan otonomi daerah adalah bidang administrasi kependudukan. Kewenangan penanganan masalah kependudukan diatur dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 juga dalam UU No. 24 Tahun 2003 Jo. UU No. 23 Tahun 2006.Kewenangan dalam penunjukan pejabat struktural di sektor kependudukan di daerah berdasarkan revisi undang-undang administrasi kependudukan dimiliki secara mutlak oleh pemerintah pusat. Menteri Dalam Negeri kemudian membuat mekanismenya lebih detail dengan dikeluarkannya Permendagri No. 76 Tahun 2015.Hal ini menimbulkan berbagai permasalahan di daerah yang banyak mengepalai daerah melakukan proses pengangkatan pejabat struktural yang tidak sesuai dengan norma-norma tersebut menghasilkan pelayanan administrasi kematian terhalang. metode penulisan yang digunakan dalam penulisan ini bersifat yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan materi literatur dan wawancara. Solusi terkait masalah pengangkatan pejabat struktural yang tidak sesuai dengan Permendagri No. 76 Tahun 2015 adalah memberikan surat peringatan kepada kepala daerah untuk membatalkan keputusan ini dan di beberapa area ditambahkandengan sanksi penghentian jaringan. Oleh karena itu perlu ditinjau kembali mengenai peraturan tentang administrasi kependudukan, apakah kewenangan ini diperlukan dimiliki sepenuhnya oleh pemerintah pusat yang pelaksanaannya di daerah dilaksanakan secara dekonsentrasi melalui instansi vertikal atau kembalinya kewenangan daerah dalam mengangkat pejabat secara struktural

---

One of the most important things in implementing regional autonomy is the division of authority between the central and regional governments. In Indonesia, one of the governmental affairs that is simultaneously transferred to the interior areas in the framework of implementing regional autonomy is the field of population administration. The authority to handle population problems is regulated in Law No. 23/2014 as well as in Law No. 24 of 2003 Jo. UU no. 23 of 2006. The central government has absolute authority to appoint structural officials in the population sector in the regions based on the revision of the population administration law. The Minister of Home Affairs then made the mechanism more detailed with the issuance of Permendagri No. 76 of 2015. This raises various problems in the regions where many head the regions carry out the process of appointing structural officials who are not in accordance with these norms resulting in obstructed death administration services. The writing method used in this writing is normative juridical with a qualitative approach and uses literature and interview materials. Solutions related to the problem of appointing structural officials that are inconsistent with Permendagri No. 76 of 2015 is to provide a warning letter to the regional head to overturn this decision and in several areas it was added with network termination sanctions. Therefore it is necessary to revisit the regulations regarding population administration, whether this authority is required to be fully owned by the central government whose implementation in the regions is carried out in a deconcentrated manner through vertical agencies or the return of regional authority in appointing officials structurally."

"ABSTRAKPengawasan obat di apotek merupakan bagian dari urusan pemerintahan konkuren yang dibagi antara Pemerintah Pusat, daerah Provinsi, dan daerah Kabupaten/Kota. Penyelenggaraan pemerintahan di daerah dilakukan dengan tiga asas yakni desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Dalam pembagian kewenangan pengawasan obat di apotek, adanya persinggungan antara kewenangan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah yang berpotensi menghambat efektivitas pengawasan obat. Tulisan ini mengangkat permasalahan hubungan kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pengawasan obat di apotek dan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan obat di apotek. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian disajikan dalam bentuk preskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengawasan obat di apotek seharusnya diselenggarakan dengan asas dekonsentrasi dengan tetap menempatkan kewenangan BPOM sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap obat di apotek. Oleh karena itu, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek perlu direvisi dengan menegaskan bahwa wewenang pengawasan obat merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, yakni BPOM. Sedangkan, Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengawasan terhadap izin apotek dan penyelenggaraan kegiatan di apotek yang tidak beririsan dengan kewenangan BPOM.

---

ABSTRACTDrugs control in pharmacies is part of concurrent governmental affairs that are divided between the Central Government, the Provincial Region, and the Regency/City Region. The implementation of governance in the regions is carried out with three principles namely decentralization, deconcentration, and co-administration. In the distribution of drug control authority at the pharmacy, there is a conflict between the authority of the Central Government and the Regional Government which has the potential to hamper the effectiveness of drug control. This research raises the issue of the relationship between the authority of the Central Government and Local Governments in drug control in pharmacies and the efforts are made to improve the effectiveness of drug control in pharmacies. The research method used in this study is juridical-normative research through the statutory approach and the conceptual approach. The research results are presented in a prescriptive-analytical form. The results showed that drug control in pharmacies should be carried out with the principle of deconcentration while giving the authority of BPOM as an institution authorized to conduct drug control in pharmacies. Therefore, Regulation of the Minister of Health Number 73 Year 2016 concerning Pharmaceutical Service Standards in Pharmacy and Minister of Health Regulation Number 9 Year 2017 on Pharmacy needs to be revised by emphasizing that the authority of drug control is the authority of the Central Government, in this case is BPOM. Meanwhile, the Local Government has the authority to supervise the permit for pharmacies and supervise the activities in pharmacies that are not the authority of BPOM."

"Konsolidasi tanah perkotaan (KTP) di berbagai kota dan ibukota negara dunia sudah banyak berhasil dilaksanakan, namun hingga kini di Kota Jakarta masih belum terealisasi. Salah satu faktor penentu berhasilnya penetapan lokasi berawal dari adanya kesediaan, minat awal dan kesepakatan masyarakat. Sasaran utama KTP di wilayah perkotaan adalah dalam rangka peremajaan permukiman kumuh. Salah satu lokasi permukiman kumuh berat yang terdapat di Wilayah DKI Jakarta adalah RW 014 Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah masyarakat perkotaan di Jakarta, khususnya masyarakat yang bertempat tinggal pada kawasan permukiman kumuh berat di RW 014 Kelurahan Kebon Melati bersedia untuk menerima program KTP, berapa besar prosentase yang bersedia dan tidak bersedia, variabel-variabel apa saja yang berpengaruh dan apakah adanya jaminan mendapatkan satuan unit rumah susun, relokasi dan ganti rugi biaya relokasi berpengaruh positif terhadap kesediaan masyarakat untuk menerima program konsolidasi tanah perkotaan (dalam bentuk rencana pembangunan rumah susun).Penelitian ini menggunakan pendekatan survei dengan menggunakan kuesioner yang berasal dari 100 sampel responden. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif dan analisis regeresi berganda model logit untuk mengetahui variabel-variabel yang diduga berpengaruh terhadap kesediaan masyarakat untuk menerima program konsolidasi tanah perkotaan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesediaan masyarakat untuk ikut program KTP cukup tinggi, yakni sebesar 64%. Adapun variabel-variabel yang signifikan berpengaruh adalah umur, jenis kelamin, pekerjaan, asal daerah, jumlah keluarga, luas tanah, jumlah lantai bangunan, lama tinggal, umur bangunan, jumlah kamar, adanya jaminan mendapatkan SHMRSS dan adanya jaminan ganti rugi biaya relokasi.Untuk mendapatkan tingkat kesediaan yang lebih tinggi, perlu dilakukan berbagai upaya (misal kegiatan sosialisasi) yang lebih baik oleh pemerintah. Selain itu, pelaksanaan program KTP dalam bentuk rencana pembangunan rumah susun perlu pendekatan paradigma baru sehingga dapat dilaksanakan dan tepat sasaran.

---

Urban land consolidation (ULC/KTP) in various cities and the capital of the world countries have successfully implemented many, but until now in Jakarta is yet to be realized. One key success factor in determining of the location came from willingness, initial interest and agreement society. The main target KTP in the urban areas in order to rejuvenate the slums. One of the locations that are heavy slums in Jakarta area is RW 014 Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Central Jakarta Administration City.The purpose of this study was to determine whether the urban community in Jakarta, especially people living in slum areas heavy in RW 014 Kelurahan Kebon Melati willing to accept the KTP program, how much percentage are willing and not willing, what are the variables that influential and whether the guarantee of getting the apartment unit, relocation and compensation costs relocation a positive effect on people's willingness to accept urban land consolidation program (in the form of public housing development plan).This study uses a survey approach using a questionnaire derived from the 100 sample respondents. The analysis used is descriptive analysis and qualitative analysis regeression multiple logit models to determine the variables that influence thought on people's willingness to accept urban land consolidation program.The results showed that the level of people's willingness to participate in the KTP program it is pretty high, which amounted to 64%. The variables that significantly influence are age, gender, occupation, region of origin, family size, land area, number of floors of the building, length of stay, age of building, number of rooms, the guarantee and the guarantee of getting SHMRSS and compensation relocation costs.To get a higher level of willingness, to do various efforts (eg. socialization) better government. In addition, the implementation of KTP program in the form of public housing development plans need to approach a new paradigm that can be implemented and on target."

"Di Provinsi DKI Jakarta khususnya kota madya Jakarta Timur masih banyak Permukiman kumuh dan ilegal termasuk dalam katogori terkumuh di tingkat DKI Jakarta. Dalam upaya penanganan pembangunan perumahan dan permukiman Pemerintah Propinsi DKI Jakarta telah melaksanakan beberapa kegiatan antara lain melalui Penataan lingkungan Perumahan dan Permukiman. Dalam Perbaikan lingkungan dengan penekanan pada 3 aspek yaitu aspek sosial, ekonomi dan fisik lingkungan.Untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana permukiman di suatu kawasan perlu koordinasi dan sinkronisasi antar unit terkait sesuai bidangnya serta peran aktip dari masyarakat. Permasalahan yang sering timbul dalam pelaksanaan kegiatan adalah kurangnya koordinasi dan sinkronisasi yang dapat menimbulkan risiko yang akan mempengaruhi tercapainya target yang ditentukan yaitu mutu, waktu dan biaya. Tujuan Tesis ini adalah mendapatkan metode pendekatan manajemen proyek dan penerapan manajemen risiko yang terstruktur akan bermanfaat untuk mengetahui risiko risiko yang berpengaruh terhadap kinerja mutu proyek, sehingga dapat mengatasi dampak, penyebab dan tindakan yang diperlukan. Tahapan dalam penyusunan tesis ini adalah menetapkan Sasaran,Identifikasi faktor- faktor risiko, analisa risiko, evaluasi risiko dan memberi tanggapan dan perlakuan atas risiko, memantau dan mengkaji ulang, komunikasi dan konsultansi dan tahapan terakhir menyusun dokumentasi. Untuk mengetahui faktor risiko dilakukan secara kualitatif dengan menganalisa data persepsi dari kuesioner dan analisa risiko secara kuantitatif terhadap variabel risiko data diolah dengan dibantu oleh SPSS versi 13. Dengan mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan dalam mengelola risiko yang ada diharapkan kinerja mutu dalam Penataan lingkungan Perumahan Permukiman kumuh di Provinsi DKI Jakarta akan semakin baik.

---

In DKI Jakarta province, particularly East Jakarta municipality, there are still many slum and illegal settlement area and labeled as the dirtiest in the level of DKI Jakarta. In order to manage the settlement development, the DKI Jakarta administration had conducted some activities, among others, slum settlement arrangement. In the improvement of the environment, the highlight was shed into 3 aspects, social, economy and physical environment. In fulfilling the need of facility and infrastructure of settlement in an area, coordination and synchronization are needed among related units in accordance with the respective field and active participation of people. The coordination and synchronization may cause risk that will afffect the target achievement defined, they area, quality, time and cost.

The purpose of this thesis is to get structured project management approaching method and risk management application that will be beneficial to recognize the risks affecting the project quality performance, in turn, it may overcome the impact, cause and action needed. The phase of this thesis composition is to define objective, risk factor identification, risk analyses, risk evaluation and providing responses and handling to the risk, observing and reviewing, communication and consultation from the last phase of document composition. In recognizing the risk factor, the qualitative way is performed to the risk variable, the data was processed by SPSS version 13. Knowing what action should be done in managing the existing risks, it is expected that the quality performance in the slum settlement area in DKI Jakarta will get better."

"Tujuan dari studi potong lintang ini adalah untuk membandingkan konsumsi pangan wanita usia reproduktif (19-49 tahun) yang gemuk dan normal di daerah Kebon Melati, Mangga Dua Selatan dan Pegangsaan yang termasuk daerah kumuh di Jakarta Pusat. Asupan energi total, karbohidrat dan protein jumlahnya lebih tinggi secara signifikan pada wanita yang gemuk sedangkan pada asupan protein dan densitas energi tidak ditemukan perbedaan yang signifikan. Selain itu ditemukan juga dua pola pangan yang secara subyektif diberi nama: pola "lebih sehat" dan pola "kurang sehat". Namun demikian tidak dapat disimpulkan mana di antara kedua pola tersebut yang menjadi pola konsumsi pada wanita yang gemuk dan normal karena tidak ditemukan hubungan antara antara pola konsumsi pangan dengan status kegemukan. Dalam studi ini juga ditemukan bahwa hubungan antara asupan energi dan status kegemukan tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor individu lainnya.

---

The objective of this cross sectional study was to compare food consumption among obese and normal women of reproductive age (19-49 years) in Kebon Melati, Mangga Dua Selatan and Pegangsaan as representative of urban slum areas in Central Jakarta. Energy, carbohydrate and fat intakes in obese women were significantly higher, while protein intake and energy density were not statistically significant. Two dietary patterns were also found, subjectively named: the "more healthy" pattern and the "less healthy" pattern, but it cannot be concluded which of the dietary patterns characterized the diets of obese and normal women since there was no significant association between the dietary patterns and obesity status. This study also found that association of energy intake and obesity was not influenced by other factors."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai bagaimana kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia terhadap perlindungan dan pengelolaan terumbu karang ditinjau dari peraturan perundang-undangan. Selanjutnya skripsi ini juga membahas mengenai kasus perusakan terumbu karang di Indonesia yaitu kasus perusakan terumbu karang di Raja Ampat oleh Kapal MV Caledonian Sky serta bagaimana penegakan hukum dari kasus tersebut. Tujuan dari skripsi ini adalah mengetahui hubungan tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah dalam perlindungan terumbu karang di Indonesia serta mengetahui penegakkan hukum terhadap perusakan terumbu karang di Indonesia. Metode penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis normatif. Hubungan kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap pengelolaan terumbu karang didasarkan kepada urusan konkuren UU Pemda. Akan tetapi terdapat hambatan yaitu tidak adanya kewenangan pemerintah kabupaten/kota terhadap pengelolaan wilayah pesisir. Penegakkan hukum terhadap kasus perusakan terumbu karang berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 yaitu penegakan hukum administrasi, perdata, dan pidana. penegakan hukum administratif cara penghentian kegiatan, pembongkaran, penyitaan, dan pencabutan izin. Penegakan pidana tersebut terbagi atas sanksi pidana penjara dan sanksi pidana denda. hukum perdata dapat dilakukan melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan melalui pengadilan.

---

ABSTRACTThis thesis discusses how the authority of the Central and Regional Governments in Indonesia towards the protection and management of coral reefs is viewed from the laws and regulations. Furthermore, this paper also discusses the case of coral reef destruction in Indonesia, namely the case of destruction of coral reefs in Raja Ampat by the MV Caledonian Sky Ship and how the law enforcement of the case. The purpose of this paper is to find out the relationship between the responsibilities of the central government and the regions in protecting coral reefs in Indonesia and to know the law enforcement on the destruction of coral reefs in Indonesia. The research method in this paper is normative juridical. The relationship between the authority of the Central Government and the Regional Government towards coral reef management is based on the concurrent affairs of the Regional Government Law. However, there are obstacles, namely the absence of district/city government authority over the management of coastal areas. Law enforcement for cases of coral reef destruction based on Law No. 32 of 2009, namely the enforcement of administrative, civil and criminal law. administrative law enforcement on how to terminate activities, demolition, confiscation and revocation of licenses. The criminal enforcement is divided into imprisonment sanctions and fine criminal sanctions. Civil law can be done through settlement of disputes outside the court and through the court."