Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 165989 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Emir Falah Azhari
Penerapan Risk Sharing Agreement Sebagai Sistem Pendanaan Pemulihan Lingkungan Hidup pada Lahan Gambut di Indonesia = The Implementation of Risk Sharing Agreement as an Environmental Recovery Funding on Peatland in Indonesia
"ABSTRAK
Kebakaran hutan dan lahan gambut di Indonesia telah menyebabkan pencemaran dan perusakan lingkungan secara besar-besaran. Pemulihan yang terkontaminasi atau rusak
akibat dari peristiwa tersebut perlu dilakukan agar lingkungan dapat berfungsi seperti seharusnya. Namun, restorasi lingkungan ini tidak mudah untuk selesai. Untuk mengatasi masalah ini, Indonesia telah menerapkan sistem kompensasi lingkungan di lahan gambut menurut undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peraturan pelaksana. Undang-undang dan peraturan ini telah mengatur berbagai metode untuk mengumpulkan dana restorasi lingkungan, tetapi Hingga saat ini, penghimpunan dana untuk pemulihan lingkungan masih sangat minim bergantung pada tanggung jawab perdata. Namun, dana ini sulit untuk dikumpulkan karena jumlah besar dan proses pengadilan yang memakan waktu yang lama. Oleh karena itu, penelitian ini bermaksud memberikan alternatif pembiayaan pemulihan lingkungan melalui penerapan Risk Sharing Agreement. risiko
Sharing Agreement menawarkan mekanisme pembiayaan melalui sistem pool antara pelaku usaha dan pembayaran iuran yang dapat dilakukan secara ex ante bahkan ex post, serta pengawasan bersama antar anggotanya bisa diminimalisir risiko kebakaran hutan dan lahan. Dengan mekanisme Risk Sharing Kesepakatan yang ditawarkan diharapkan dapat menjadi alternatif baru bagi
menyediakan dana pemulihan lingkungan. Terutama di industri perkebunan plantation sawit yang selama ini menjadi pihak yang dianggap penyebabnya kebakaran hutan dan lahan. Metode penelitian dalam tulisan ini adalah yuridis-normatif dengan pendekatan konseptual dan komparatif.
ABSTRACT
Forest and peatland fires in Indonesia have caused massive environmental pollution and destruction. Contaminated or damaged recovery
consequences of these events need to be done so that the environment can function as it should. However, this environmental restoration is not easy to complete. To address this problem, Indonesia has implemented an environmental compensation system on peatlands according to Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management and implementing regulations. These laws and regulations have regulated various methods for collecting environmental restoration funds, but To date, the collection of funds for environmental restoration is still very minimal depending on civil liability. However, these funds are difficult to collect due to the large amounts and lengthy litigation processes. Therefore, this study intends to provide an alternative financing for environmental recovery through the application of a Risk Sharing Agreement. risk
The Sharing Agreement offers a financing mechanism through a pool system between business actors and payment of contributions that can be made ex ante and even ex post, as well as joint supervision between members to minimize the risk of forest and land fires. With the Risk Sharing mechanism, the agreement offered is expected to be a new alternative for
provide environmental restoration funds. Especially in the oil palm plantation industry, which has been considered the cause of forest and land fires. The research method in this paper is juridical-normative with a conceptual and comparative approach."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Jeremy Jordan
Penerapan asuransi lingkungan hidup pada pemanfaatan lahan gambut di sektor kehutanan = Application of environmental insurance to the peatland usage in the forestry sector
"ABSTRAK
Kebakaran hutan dan lahan terutama di lahan gambut yang sering terjadi di Indonesia memberikan dampak negatif yang sangat besar, baik bagi lingkungan hidup maupun bagi masyakat. Penegakan hukum perdata untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi terhadap kerugian lingkungan maupun bagi masyarakat harus bisa didapatkan. Penggunaan dasar pertanggungjawaban perdata melalui tanggungjawab mutlak bisa dilakukan bagi kegiatan dan/atau usaha yang berada didalam sebuah ekosistem gambut ataupun memiliki dampak terhadap ekosistem gambut. Namun dalam praktiknya belum tentu badan usaha pencemar/ perusak lingkungan tersebut dapat memenuhi kompensasi tersebut secara penuh karena terdapat permasalahan insolvensi. Asuransi lingkungan hidup mampu untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan mekanisme pengalihan risiko yang dilakukan. Keluarnya PP No. 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi memberikan jalan bagi penerapan asuransi lingkungan hidup di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan cara metode yuridis normatif dengan melihat bahan-bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat seperti ketentuan peraturan perundang-undangan.
ABSTRACT
Forest and land fires, especially on peatlands that often occur in Indonesia, have a huge negative impact both for the environment and for the community. The enforcement of civil law to obtain compensation for damages to the environment and for the community must be obtained. The basic use of civil liability through absolute responsibility can be made for activities and or businesses within a peat ecosystem or have an impact on the peat ecosystem. The basic use of civil liability through strict liability can be made for activities and or businesses within a peat ecosystem or have an impact on the peat ecosystem. In practice, however, it is not necessarily that the polluter can fulfill their compensation fully because there are insolvency problems. Environmental insurance is able to overcome these problems with the risk transfer mechanism. The issuance of PP no. 46 of 2017 on Economic Instruments provides a way for the implementation of environmental insurance in Indonesia. This research is conducted by means of normative juridical method by looking at legal materials that have binding legal force such as legislation."
[;, ]: 2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Risna Triandhari
Pengaruh penggabungan mata uang di Uni Eropa terhadap international risk sharing dan home bias
"ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penggabungan mata uang (currency union) yang terjadi di kawasan Uni eropa terhadap international risk sharing dan home bias di kawasan tersebut dan mekanisme yang digunakan dalam risk sharing di kawasan tersebut. Penelitian ini meneliti pada sebelas negara awal yang mengadopsi mata uang euro. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah data konsumsi di masing-maing negara dan output (GDP) di masing-masing negara yang dimulai dari tahun 1975 sampai 2004. Dalam international risk sharing terdapat mekanisme yang digunakan, terdapat dua mekanisme yaitu income smoothing dan consumption smoothing.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan terjadinya penggabungan mata uang mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan risk sharing dan home bias. Penggabungan mata uang dapat mendorong terjadinya international risk sharing ke arah yang lebih baik sehingga dapat mengurangi jumlah home bias. Apabila suatu kawasan terjadi international risk sharing maka, negara-negara di kawasan tersebut semakin terbuka ekonominya dan pergerakan modal antara negara semakin tinggi.
Mekanisme risk sharing yang digunakan melalui dua jalur yaitu income smoothing dan consumption smoothing. Dari dua mekanisme tersebut, mekanisme yang paling banyak digunakan adalah melalui income smoothing yaitu melalui adanya aliran dana dari luar negeri yang berasal dari investasi negara pada asset di luar negeri."
2008
T 27384
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Riani Muchlisa
Analisis dampak integrasi finansial terhadap international risk sharing pada negara asean 5 = Impact analysis of financial integration towards international risk sharing on asean 5 countries / Riani Muchlisa
"[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis derajat integrasi pada sektor keuangan dan
melihat dampaknya terhadap (international risk-sharing) IRS pada kawasan ASEAN-5.
Analisis derajat integrasi keuangan menggunakan pendekatan interest rate parity dengan real
interest money market rate, real deposit rate, real lending rate dan composite index return
sebagai variabel. Sedangkan pengujian IRS menggunakan pendekatan consumption risksharing
dengan variabel consumption per capita growth. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa integrasi keuangan di kawasan ini belum sempurna meskipun integrasi tersebut
mendorong terjadinya IRS sampai tingkat tertentu. Selain itu disimpulkan juga bahwa
hipotesa integrasi keuangan sebagai necessary condition untuk terjadinya IRS belum dapat
dibuktikan untuk kawasan ASEAN-5., This research aims to analyze the degree of financial integration and to see whether the
current degree of integration has helped ASEAN-5 to achieve international risk-sharing
(IRS). Degree of financial integration is measured by interest rate parity approach with real
interest money market rate, real deposit rate, real lending rate and composite index return as
variables. Meanwhile, IRS is tested using the consumption risk-sharing approach with
consumption per capita growth as the variable. Results indicate that the financial sector in
ASEAN-5 has not been fully integrated yet even though the current degree of integration has
contributed to achieve IRS in the region to a certain extent. Finally, the hypothesis that
suggests financial integration is the necessary condition for IRS has yet been proven.]"
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
S60508
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Panggabean, Bela Titis Gantika Br
Kesiapan Indonesia dalam memenuhi nationally determined contribution (NDC) sebagai implementasi paris agreement terkait restorasi lahan gambut = Indonesias readiness in achieving nationally determined contribution (NDC) as the implementation of paris agreement regarding peatland restoration
"ABSTRAK
Indonesia telah menyatakan keikutsertaannya dalam perjanjian iklim, Persetujuan Paris atau Paris Agreement, dalam rangka penurunan emisi Gas Rumah Kaca. Dalam pelaksanaanya, Persetujuan Paris memberikan kewajiban bagi negara-negara pesertanya untuk membentuk kontribusi nasional yang disebut dengan Nationally Determined Contribution (NDC), dimana didalamnya terdapat target yang hendak dicapai dalam upaya mengurangi emisi Gas Rumah Kaca sesuai dengan kondisi domestik negara-negara peserta. Tentunya, setiap negara memiliki prioritas yang berbeda dalam upaya mengurangi emisi GRK, termasuk Indonesia. Bencana alam seperti kebakaran hutan dan lahan gambut yang sering terjadi di Indonesia menjadi pertimbangan pemerintah untuk memprioritaskan kegiatan restorasi hutan dan lahan gambut di dalam NDC yang telah disampaikan Indonesia kepada UNFCCC pada tahun 2016. Dalam NDC tersebut, Indonesia ditargetkan dapat merestorasi gambut di Indonesia sebesar 2 (dua) juta hektar pada tahun 2030. Pada tahun 2016, Presiden Joko Widodo membentuk Badan Restorasi Gambut (BRG) sebagai pelaksana kegiatan restorasi gambut yang terfokus pada tujuh provinsi prioritas. Pelaksanaan restorasi gambut di Indonesia oleh BRG diharapkan mampu mencapai target NDC Indonesia sebagai komitmen Indonesia dalam menuju masa depan yang rendah emisi dan berketahanan iklim, dengan adanya kerjasama dengan masyarakat dan sektor privat, dan institusi pemerintah lainnya maupun lembaga non-pemerintah, serta adanya konsistensi dalam menerapkan prinsip iktikad baik dan prinsip-prinsip hukum lingkungan internasional lainnya.
ABSTRACT
Indonesia has stated its participation in one of the Climate Agreement, namely Paris Agreement, in the context of reducing GHG emission. In its implementation, Paris Agreement provides obligations for the Parties to conduct a Nationally Determined Contribution (NDC), in which there are targets to be achieved in an effort to reduce GHG emissions, in accordance with the domestic conditions of the participating countries. Undoubtedly, each state has different priorities in efforts to reduce GHG emissions, including Indonesia. Natural disasters such as forest and peatland fires that often occur in Indonesia are considered by the government to prioritize forest and peatland restoration in Indonesias Nationally Determined Contribution, that has been submitted to the UNFCCC in 2016. Based on the NDC, Indonesia is targeted two million hectares of peatland to be restored by 2030. In 2016, President Joko Widodo established the Peatland Restoration Agency (BRG) as the main executor of peatland restoration that focused in seven priority provinces. The implementation of peatland restoration in Indonesia by BRG is expected to be able to achieve Indonesias NDC target, as Indonesias commitment towards a low emissions and climate resilient future, through the cooperation with the societies and private sectors, along with other governmental institutions and non-governmental organizations, and also the consistency of implementing good faith and other principles applied in the international environmental law.
"
2020
T54926
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Gurning, Edy Halomoan
Upaya pemulihan tutupan lahan pada lahan gambut di Rawa Tripa = The effort to restore peat land cover in Rawa Tripa
"ABSTRAK
Lahan gambut di Kabupaten Nagan Raya telah beralih fungsi dari Hutan Rawa Gambut Tripa menjadi perkebunan kelapa sawit. Kondisi lahan semakin terdegradasi menuju kerusakan saat pengelolaan dan pemanfaatan tidak dilaksanakan dengan baik. Perlu upaya perbaikan lahan gambut, salah satunya dengan revegetasi. Untuk mencapai upaya tersebut harus diketahui terlebih dahulu model revegetasi yang tepat, komponen revegetasi yang dibutuhkan, dan nilai ekonomi pelaksanaan upaya revegetasi. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode campuran (mixed methods). Teori hutan berkelanjutan akan digunakan untuk dampak dari upaya revegetasi. Hasil yang didapat adalah model revegetasi berupa agroforestri dan biaya yang dibutuhkan untuk melakukan upaya revegetasi lahan gambut sebesar Rp. 225,25 miliar dan biaya tertinggi adlah sebesar Rp. 275,29 miliar. Proyeksi selama 10 (sepuluh) tahun setelah penanaman, upaya revegetasi berdampak terhadap aspek lingkungan yang mencakup pada ketersediaan cadangan karbon, penyerapan karbon, penghasil oksigen, dan ketersediaan air. Dampak terhadap aspek ekonomi,berupa nilai cadangan karbon, produk hutan non-kayu, penghasil oksigen, ketersediaan air, nilai atas dasar penggunaan, nilai kayu, penyerap karbon, nilai pencegah banjir, dan nilai keanekaragam hayati. Dampak terhadap aspek sosial berupa penyerapan tenaga kerja dan sebanyak 1400 orang akan menerima pendidikan dan pelatihan guna peningkatan pengetahuan dan keterampilan terhadap upaya revegetasi.
ABSTRACT
The function of peatland in Nagan Raya District has been changed as the Tripa Peatland Forest has been changed to a palm oil plantation. The land condition has been degraded as its management and utilization has not been well implemented. One type of the peatland restoration is revegetation. To be able to apply a proper revegetation process, an appropriate revegetation model should be developed to calculate the implementation cost. This study used a qualitative approach with mixed methods. Theory on sustainable forestry is used to measure the impact of revegetation effort. The result of this study shows that appropriate revegetation model for study area is agroforestry model and the lowest cost needed for revegetation process in the peatland is Rp225,25 billion and the highest cost is Rp275,29 billion. The ten-year projection after revegetation process shows that this revegetation process has certain impacts on environmental aspects, which are: carbon storage, carbon absorption, carbon producer, and water supply. Impacts on economic aspect are: value of carbon storage, non-timber products of the forest, oxygen producer, water supply, value on basic utilization, value of timber, carbon absorption, the value of flood mitigation, and the value of biodiversity. Impacts on social aspect are: employment opportunity and a total of 1400 people will be trained improving their knowledge and skill on revegetation process."
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2016
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Giska Adilah Sharfina Saputra
Dinamika praktik berladang di kawasan lahan gambut eks PPLG Sejuta Hektar (studi kasus: Desa Mantangai Hulu Kabupaten Kuala Kapuas Kalimantan Tengah) = The dynamics of cultivation practices in peatland ex PPLG case studies Mantangai Hulu Village Kuala Kapuas Regency Central Kalimantan
"Skripsi ini mendeskripsikan dan menganalisa dinamika praktik berladang yang dilakukan oleh peladang Desa Mantangai Hulu, Kabupaten Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah. Perladangan dengan kaitan penggunaan api menjadi fokus kajian karena berkaitan erat dengan fenomena kebakaran hutan di Indonesia. Peladang adalah pihak yang dituding sebagai pelaku pembakaran hutan dan lahan. Skripsi ini menceritakan tahap-tahap berladang dan variasi yang terjadi. Variasi terjadi pada cara berladang dan penggunaan alat teknologi. Setiap peladang memiliki tindakan yang berbeda-beda dari pengalaman dan kondisi lingkungan dan sosial yang dihadapi. Variasi tersebut telah mempengaruhi siklus tahapan berladang. Dari sekian variasi yang terjadi, tahapan pembakaran di aktivitas berladang tidak hilang dan tidak tergantikan. Skripsi ini juga memaparkan variasi praktik berladang yang rentan terhadap terjadinya kebakaran lahan dan hutan gambut.
This thesis analyzes the dynamics of cultivation practices made by a group of rice cultivators in Mantangai Hulu Village, Kuala Kapuas Regency, Central Kalimantan. Connection between cultivation and the use of fire become the focus of study in this thesis because of the forest fires in Indonesia. Cultivators are blamed as the caused of forest fires. This thesis describes the stages of farming and the variation. The variation occurs in the cultivation practices and the use of technological tools. Each cultivators have different actions depending on the experience and the social and environmental conditions encountered. The variations have affected the farming cycle stages. According to varieties, there is the use of fire stages in cultivation that cultivators never be replaced. I also present in thesis that variation in cultivator practices are vulnerable to forest fires and peat land."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2014
S55087
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Aliflanya Arisandy Maghfirah
Instrumen yuridis pemulihan gambut di Indonesia: harmonisasi kelembagaan, kewenangan dan peraturan dalam rangka pemulihan ekosistem gambut di Indonesia = Juridical instrument of peatland restoration in Indonesia harmonizing the authorities institutions and regulations in order to restore peatland ecosystem in Indonesia
"ABSTRAK
Kebakaran Hutan dan Lahan Karhutla pada tahun 2015 di Indonesia menyebabkan kerugian yang berdampak masif. Gambut sebagai ekosistem yang menyimpan cadangan karbon banyak terdegradasi akibat peristiwa ini. Masifnya dampak dari peristiwa ini mendorong Presiden Indonesia untuk mengesahkan Peraturan Pemerintah mengenai Pengelolaan dan Perlindungan Ekosistem Gambut yang tertuang dalam PP No.71 Tahun 2014 yang telah disempurnakan dengan PP No. 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. Presiden juga mengeluarkan Peraturan Presiden No.1 Tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia juga mengeluarkan paket peraturan pemulihan Ekosistem Gambut yang tertuang dalam Peraturan Menteri Nomor P.14/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2017, P.15/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017, P.16/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 dan P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017. Akibat dari dikeluarkannya Peraturan Menteri ini adalah terjadinya pembagian zonasi fungsi ekosistem gambut yang juga berdampak pada penanggung jawab usaha. Berdasarkan Peraturan Menteri yang telah dikeluarkan maka timbul kewajiban bagi penanggung jawab usaha maupun pemangku kepentingan lainnya untuk melakukan kegiatan pemulihan ekosistem gambut baik di lahan konsesi maupun di luar lahan konsesi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis normatif, dan bersifat deskriptif. Regulasi yang mewadahi pemulihan Ekosistem Gambut menyebabkan timbulnya kewajiban bagi penanggung jawab usaha untuk melakukan pemulihan bila terjadi kerusakan dalam kegiatan pemanfaatan ekosistem gambut serta penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan harus merevisi Rencana Kerja Usaha RKU dan dokumen perencanaan lainnya untuk disesuaikan dengan regulasi-regulasi ini serta dimungkinkannya diberikan lahan pengganti land swap dari Pemerintah untuk penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang 40 areal kerjanya terdapat lahan dengan fungsi lindung. Oleh karena itu, diharapkan Pemerintah segera merevisi dan/atau menerbitkan paket kebijakan baru yang mewadahi pengaturan mengenai lahan pengganti land swap untuk menghindari ketidakpastian hukum bagi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah mematuhi paket kebijakan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Diharapkan dengan dikeluarkannya Peraturan yang mewadahi lahan pengganti land swap maka dapat memberikan kepastian hukum bagi penanggung jawab usaha yang telah mematuhi regulasi-regulasi yang mewadahi pemulihan ekosistem gambut dan telah mengajukan permintaan untuk meminta lahan pengganti land swap.
ABSTRACT
Forest and Land Fires Karhutla in 2015 in Indonesia caused massive impact losses. Peat as an ecosystem that stores carbon stocks is degraded by this event. The massive impact of this incident prompted the President of Indonesia to establish the Government Regulation on the Management and Protection of Peat Ecosystems as stipulated in Government Regulation No.71 of 2014 that has been enhanced by PP. 57 of 2016 on the Protection and Management of Peat Ecosystems. The President also issued Presidential Decree No.1 of 2016 on Peat Restoration Agency. The Ministry of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia also issued a regulation on the restoration of Peat Ecosystem as stipulated in Ministerial Regulation Number P.14 MENLHK SETJEN KUM.1 2017, P.15 MENLHK SETJEN KUM.1 2 2017, P.16 MENLHK SETJEN KUM.1 2 2017 and P.17 MENLHK SETJEN KUM.1 2 2017. As a result of the issuance of this Ministerial Regulation is the occurrence of zoning of the function of peat ecosystem which also affects the party in charge of the business. Based on the Ministerial Regulation issued, there are some obligations for the responsible party of the business as well as other stakeholders to carry out the recovery activities of the peat ecosystem either in the concession area or outside the concession. The method used in this research is the normative juridical approach, and is descriptive. Regulations that facilitate the restoration of the Peat Ecosystem cause the obligation for the party responsible for the recovery effort in case of damage in the activities of the utilization of the peat ecosystem as well as the party responsible for the business andlor activity should revise the Business Plan RKU and other planning documents to be adjusted to the regulations and it is possible to provide land swap from the Government for the party responsible for the business and or activity which 40 of the working area there is land with the function of the protection. Therefore, it is expected that the Government will immediately revise and or issue a new policy package that accommodates the arrangement of land swaps to avoid legal uncertainty for the party responsible for the business andlor activities that has complied with the policy package of the Ministry of Environment and Forestry. It is expected that with the issuance of a Regulation that accommodates the land swap, it can provide legal certainty for the business responsible person who has complied with regulations that embrace the restoration of peat ecosystem and has made a request to ask for land swap."
2017
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nia Juniarty
Pelaksanaan perjanjian keikutsertaan menanggung resiko (risk sharing agreement) pada salah satu Bank di Jakarta
"Pada kenyataannya menunjukkan bahwa usaha bank dalam melakukan pembiayaan suatu proyek yang bernilai besar dibatasi oleh peraturan Batas Maksimum Pemberian Kredit yang dikeluarkan oleh Bank lndonesia, walaupun bank yang bersangkutan mampu untuk melakukan pembiayaan secara tunggal. Menyadari hal tersebut, Bank Indonesia memberikan kelonggaran melalui Paket Deregulasi 28 Februari 1991 mengenai kredit-kredit yang tidak terkena Batas Maksimum Pemberian Kredit, salah satunya adalah bagian kredit yang dijamin oleh bank lain dalam rangka risk sharing. Dengan melakukan pembiayaan secara risk sharing, kreditur idak kehilangan peluang dalam memberikan pembiayaan yang menguntungkan yang disebabkan adanya pembatasan ketentuan BMPK oleh karena porsi yang diberikan pada bank yang menjadi penanggung tidak diperhitungkan sebagai "pinjaman yang diberikan" dalam laporan kredit ke Bank Indonesia. Dengan demikian pembiayaan yang besar tetap dapat dilakukan oleh kreditur tanpa melanggar ketentuan BMPK."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1994
S20637
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Stefano Enrico
Analisis hubungan antara luas lahan tanam, harga minyak kelapa sawit dan produksi minyak kelapa sawit di Indonesia = Analysis of relationship between total area planted palm oil price and palm oil production in Indonesia
"Sejak tahun 2006, Indonesia merupakan negara penghasil minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Perkembangan industri minyak kelapa sawit yang meliputi perluasan lahan bukan tanpa halangan. Pembukaan lahan baru selalu bertentangan dengan isu lingkungan hidup. Dalam penelitian sebelumnya di Malaysia, pembukaan lahan kelapa sawit baru berimplikasi negatif terhadap produksi minyak kelapa sawit dalam jangka panjang. Tesis ini membahas tentang hubungan antara luas lahan tanam, harga minyak kelapa sawit dan produksi minyak kelapa sawit di Indonesia dengan pendekatan kuantitatif menggunakan data tahunan yang meliputi luas lahan tanam, harga dan produksi minyak kelapa sawit Indonesia dari tahun 1980-2014. Data tersebut diperoleh dari Direktorat Jenderal Perkebunan. Model yang digunakan adalah vector error correction model. Empat tahap analisis dalam penelitian ini meliputi uji stasioneritas, uji kointegrasi Johansen, VECM dan kausalitas Granger. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa luas lahan tanam dan harga berpengaruh positif pada produksi dalam jangka panjang. Dalam jangka pendek, luas lahan tanam dan harga berpengaruh negatif terhadap produksi. Melalui kausalitas Granger terlihat bahwa luas area perkebunan memicu produksi dan produksi memicu harga. Untuk penelitian selanjutnya, peneliti menganjurkan agar melibatkan variabel-variabel lain yang terkait seperti ekspor minyak kelapa sawit, harga minyak kelapa sawit dunia dan harga barang substitusi.
Since 2006, Indonesia is the biggest palm oil producer in the world. Palm oil industry advancement which includes clearing is not without a hitch. Clearing is always contradict with environmental issues. In a previous study in Malaysia, increasing total area planted have negative implication towards palm oil production. This thesis examines the relationship between total area planted, palm oil price and palm oil production in Indonesia using quantitative approach with annual data of Indonesian total area planted, palm oil price and production from 1980 to 2014. The data obtained from Directorate-General of Plantation. The model used in this research is vector error correction model. Four stages of analyses which are involved are stationerity test, Johansen cointegration test, VECM and Granger causality. The findings showed that total area planted and palm oil price have positive effect on palm oil production in the long run. In the short run, total area planted and palm oil price have negative impact on palm oil production. Granger Causality shown that total area planted triggers production and production triggers price. For future studies, researcher recommends to include other related variables such as palm oil export, palm oil world price and substitute price."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2016
T46499
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>