Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKIsu kejahatan seksual menjadi isu yang hangat dan menarik di Indonesia tahun terakhir. Setelah terjadinya beberapa kasus kejahatan seksual yang mengejutkan masyarakat Indonesia pada tahun 2016, Presiden Joko Widodo menerbitkan Perppu No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian diundangkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menjadi undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Undang-undang ini mengundang perdebatan karena mengatur sanksi pidana criminalekstrim bagi pelaku kejahatan seksual seperti hukuman mati dan kebirikimia. Banyak ahli menyatakan bahwa sanksi pidana saja tidak akan menyelesaikan masalah masalah kejahatan seksual, karena tidak menyentuh aspek seksualitas dan psikologi yang menyebabkan kejahatan itu. Dalam penelitian ini, penulis mengusulkan usulan sanksi bagi pelaku kejahatan seksual bernama terbeschikkingstelling (TBS), sanksi tindakan dalam sistem pidana Belanda yang berhasil menekan residivisme kejahatan seksual di Belanda. Sebagai bagian dari sistemHukuman Belanda berupa sistem jalur ganda, TBS memberikan aksikesehatan jiwa bagi pelaku kejahatan seksual yang dilakukan di panti asuhan; rehabilitasi setelah pelaku menjalani pidananya. Penelitian selesai dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bagaimana TBS bekerja dalam sistem sistem pidana Belanda dan kemungkinan penerapannya dalam sistem pidana Indonesia. Di akhir penelitian, penulis menyimpulkan bahwa TBS memiliki alasan kuat untuk dipertimbangkan sebagai alternatif sanksi bagi pelaku perpetrator kejahatan seksual di Indonesia.ABSTRACTThe issue of sexual crimes has become a hot and interesting issue in Indonesia in recent years. After the occurrence of several cases of sexual crimes that shocked the Indonesian people in 2016, President Joko Widodo issued Perppu No. 1 of 2016 concerning the Second Amendment to Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection, which was later promulgated by the House of Representatives of the Republic of Indonesia. became law with Law Number 17 of 2016. This law invites debate because it regulates criminal sanctionsextreme for perpetrators of sexual crimes such as the death penalty and castrationchemistry. Many experts state that criminal sanctions alone will not solve the problem of sexual crimes, because they do not touch the aspects of sexuality and psychology that cause the crime. In this study, the authors propose a proposed sanction for perpetrators of sexual crimes named terbeschikkingstelling (TBS), an action sanction in the Dutch criminal system that has succeeded in suppressing recidivism of sexual crimes in the Netherlands. As part of the systemDutch punishment in the form of a double track system, TBS provides actionmental health for perpetrators of sexual crimes committed in orphanages; rehabilitation after the perpetrator has served his sentence. The research was completed with data collection techniques through literature and legislation studies. The results of this study show how TBS works in the Dutch criminal system and its possible application in the Indonesian criminal system. At the end of the study, the authors conclude that TBS has strong reasons to be considered as an alternative to sanctions for perpetrators of sexual crimes in Indonesia."

"Pertumbuhan jumlah penduduk dan pertumbuhan PDRB merupakan faktorfaktor penting yang mempengaruhi terciptanya kegiatan transportasi. Ser3nua variabel diatas merupakan suatu variabel yang bersifat linear artinya jumlah dari masingmasing variabel tersebut akan meningkat dari tahun ke tahun. Kereta merupakan salah sate mods transportasi yang memfasilitasi kebutuhan perjalanan. Sebagai moda transportasi yang murah,cepat,bebas macet dan hemat energi kereta akan menjadi salah satu moda transportasi masa depan mengingat kemacetan di daerah Jabotabek sudah semakin tidak terbendung. Serpong dan Tanah Abang merupakan dua daerah yang mewakili zona origin (sebagai trip maker) dan destination (sebagai trip attraction). Kedua daerah tersebut di fasilitasi dengan jalur Kereta Rel Listrik Jabotabek yang menggunakan sistem jalur tunggal (single track). Berdasarkan data data jumlah penumpang,temyata petak jalan Pondok Ranji - Kebayoran merupakan petak jalan yang terpadat. Maka analisis perhitungan dikonsentrasikan pada bagian ini. Dengan melakukan peramalan (forecasting) jundah penumpang, yang menggunakan metode regresi linear, dilakukan perbandingan antara pertumbuhan jumlah penumpang dengan kapasitas yang tersedia. Tujuannya adalah untuk menentukan sampai kapan jalur tunggal ini masih bisa melayani jumlah penumpang yang melewati jalur Tanah Abang - Serpong. Ternyata pada tahun 2007 fluktuasi jumlah penumpang yang menggunakan fasilitas single track ini sudah tidak bisa dilayani lagi. Load Factor pada tahun 2007 adalah 1.057 sehingga pada tahun 2007 jalur Tanah Abang- Serpong sudah membutuhkan penambahan jalur baru yaitu dengan sistem jalur ganda (double track). Dengan menggunakan sistem jalur ganda ini akan menambah kapasitas hingga dua kali lipat dibanding kapasitas jalur tunggal (tergantung ketentuan headway mini mum),mempersingkat headway,dan mempersingkat travel lime . Hal tersebut dikarenakan pada sistem jalur ganda ini kereta dapat bersilangan di antara block sinyal dan di antara petak jalan."

"Tesis ini membahas mengenai tanggung jawab notaris terhadap akta relaas yang cacat, siapa yang bertanggung jawab terhadap akta relaas yang cacat serta bagaimana bentuk dari pertanggungjawaban terhadap akta relaas tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat yuridis normatif. Disebut juga sebagai penelitian doctrinal (doctrinal research) yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis oleh hakim melalui proses pengadilan (Law it is devided by the judge through judicial process). Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis yang bertujuan untuk menjelaskan bagaimana suatu akta yang dibuat oleh Notaris dapat dibatalkan oleh pengadilan sehingga membawa implikasi terhadap pihak-pihak yang berkepentingan maupun terhadap Notaris itu sendiri. Berdasarkan penelitian dari analisa hukum ditemukan bahwa peranan Notaris dalam pembuatan akta relaas memegang peranan yang penting, dimana Notaris selaku pejabat umum berwenang untuk membuat akta otentik atas permintaan para pihak yang berkepentingan, Akta Notaris dibuat dengan tidak mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Apabila akta tersebut dibuat dengan tidak mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka akta tersebut menjadi cacat dan Notaris yang bersangkutan dapat diminta pertanggungjawaban Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya haruslah menerapkan prinsip kehati-hatian dan secara seksama memahami ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, tidak saja terbatas pada Undang-undang Jabatan Notaris tetapi juga kepada peraturan perundang-undang lainnya.

---

This thesis deals with the role and the role notary against Relaas deed which is flawed, who is responsible for the deed and find out what form of accountability to the relaas deed. The methods used in this research is that research is both the juridical normative. Also known as doctrinal research (doctrinal research) which is a study that analyzed the law either written by the judge through the court proceedings (Law it is devided by the judge through the judicial process). This research is descriptive research analysis aims to explain how a deed made by a notary may be cancelled by the Court so that it carries implications for the parties concerned as well as against a notary itself.

Based on the research of legal analysis found that the role of the notary in making a relaas deed made an important role where a notary as a public official authorized to make authentic deed at the request of the interested parties, the notary deed made by not heeding the prevailing laws and regulations. If the certificate is created by not heeding the applicable legislation then the deed became disabled and Notary in question can be asked of notary public accountability in carrying out tasks in Office shall apply the principles of prudence and thoroughly understand the terms set by the legislation, not just limited to the Notary Office of legislation but also the regulation militate in other laws."

"Tesis ini membahas mengenai sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Terhadap Notaris yang Tidak Memenuhi Ketentuan Mengenai Kewajiban Pembacaan Akta, dengan permasalahan mengenai pelaksanaan pasal 16 ayat (1) huruf l dan pasal 16 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengenai pembacaan akta, akibat jika akta Notaris tidak dibacakan, serta sanksi bagi Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap pasal 16 ayat (1) huruf l dan pasal 16 ayat (7) Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian normatif dengan tipe penelitian evaluatif, kemudian dilakukan pengolahan data secara kualitatif, serta pengambilan kesimpulan secara induktif. Pelaksanaan pembacaan akta yang diatur dalam pasal 16 ayat (1) huruf l dan pasal 16 ayat (7) UUJN bersifat kewajiban dengan pengecualian, artinya Notaris wajib membacakan akta di hadapan Penghadap sebagaimana yang diatur dalam pasal 16 ayat (1) huruf l UUJN, kecuali jika Penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena telah membaca sendiri, mengetahui, serta memahami isi akta, dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 16 ayat (7) UUJN, namun jika Penghadap tidak menghendaki agar akta tidak dibacakan maka Notaris tetap berkewajiban untuk membacakan akta. Akta Notaris yang tidak dibacakan bukan hanya berakibat akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, tetapi juga menimbulkan kerugian kepada pihak yang merasa dirugikan, dan merusak kepercayaan masyarakat kepada lembaga Notaris, serta Notaris yang melakukan pelanggaran dapat dikenai sanksi. UUJN tidak mengatur secara tegas mengenai sanksi terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pembacaan akta, selain itu sanksi yang diatur dalam UUJN kurang sistematis, jadi sanksi terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap pasal 16 ayat (1) huruf l dan pasal 16 ayat (7) UUJN diatur secara implisit dalam pasal 9 ayat (1) huruf d dan pasal 12 huruf d UUJN yang berturut-turut mengatur mengenai pemberhentian sementara dan pemberhentian dengan tidak hormat. UUJN harus mengatur secara tegas mengenai sanksi yang dikenakan terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pembacaan akta, mengingat banyaknya akibat yang dapat ditimbulkan karena tidak dibacakannya akta Notaris, selain itu diharapkan agar ketentuan sanksi yang diatur dalam UUJN tersusun secara sistematis.

---

This thesis discusses about the Sanctions that regulated in Act Number 30 of 2004 Concerning Notary to the Notary Who Does Not Fulfill Obligations Regarding the reading of the Deed, with the subjects matter : how is the implementation of article 16 paragraph (1) letter l and article 16 paragraph (7) Act Number 30 of 2004 concerning Notary on the reading of Notary deed , what is the effect if the Notary deed does not read, and sanctions provided for in Law Number 30 Year 2004 concerning Notary to Notary who do not comply with the reading of the deed. To answer the problem, we conducted normative research with type of evaluative research, and then conducted a qualitative data processing, as well as inductive inference making. Implementation of the reading of the deed provided for in Article 16 paragraph (1) letter l and article 16 paragraph (7) Act Number 30 of 2004 concerning Notary are liabilities with the exception, which the meaning Notary shall read out the deed in the presence of the party as provided in Article 16 paragraph (1) letter l UUJN, except if person would that not be read because the deed had been read on their own, know and understand the contents of the deed, with the provisions of Article 16, paragraph (7) UUJN, but if the party does not want to read the deed, Notary is still obliged to read out the deed. The effect if the Notary deed does not read not only will have the force of evidence as a deed under the hand, but also great harm to those who feel aggrieved, and undermine public confidence in the institutions Notary, and Notary Public who commits an offense can be punishable. Act Number 30 of 2004 concerning Notary does not expressly set of sanctions against to the notary who violates the provisions of the reading of the deed, in addition to sanctions provided for in Act Number 30 of 2004 concerning Notary less systematic, so sanctions against the Notary who violates section 16 paragraph (1) letter l and article 16 paragraph (7) Act Number 30 of 2004 concerning Notary implicitly regulated in Article 9 paragraph (1) letter d and Article 12 letter d UUJN successive set of suspension and dismissal with dishonor. Act Number 30 of 2004 concerning Notary must be set firmly on the sanctions imposed against Notary who violates the provisions of the reading of the deed, considering the number of consequences that can result from not recited Notary deed, but it is expected that the penalty provisions set forth in Act Number 30 of 2004 concerning Notary arranged in a systematic."

"Disfungsional motilitas gastrointestinal merupakan gangguan pada sistem gastrointestinal berupa peningkatan, penurunan, tidak efektif, atau kurangnya aktivitas peristaltic pada system gastrointestinal. Kondisi ini tidak terjadi secara langsung oleh COVID-19 melainkan dampak dari kurangnya mobilisasi akibat gejala klinis yang ditimbulkan oleh COVID-19 seperti sesak dan nyeri saat bergerak. Faktor risiko lain terjadinya kondisi ini yaitu cemas, perubahan pola makan, penurunan aktivitas, dan beban psikologis meningkat. Disfungsional motilitas gastrointestinal yang tidak ditangani segera dapat menyebabkan beberapa komplikasi dan mempengaruhi proses penyembuhan. Terdapat beberapa penatalaksanaan non farmakologi dalam mengatasi masalah ini yaitu abdominal masase, diet tinggi serat, aktivitas fisik rutin, pemenuhan cairan harian, dan manual disimpaction. Tujuan dari penulisan ini untuk menganalisis asuhan keperawatan dalam mengatasi masalah disfungsional motilitas gastrointestinal pada pasien COVID-19 derajat sedang. Intervensi dilakukan selama empat hari. Hasil intervensi yang dilakukan menunjukan eliminasi fekal dapat dilakukan pada hari kedua dan keempat. Berdasarkan hasil tersebut pemberian asuhan keperawatan abdominal massage, terapi aktivitas rutin, pemenuhan cairan harian, diet tinggi serat, dan self disimpaksi dapat menjadi pilihan dalam mengatasi Disfungsional motilitas gastrointestinal pada pasien dengan covid derajat sedang.

---

Gastrointestinal motility dysfunction is a disorder of the gastrointestinal system in the form of increased, decreased, ineffective, or lack of peristaltic activity in the gastrointestinal system. This condition does not occur directly by COVID-19 but the impact of the lack of mobilization due to clinical symptoms caused by COVID-19 such as shortness of breath and pain when moving. Other risk factors for this condition are anxiety, changes in diet, decreased activity, and increased psychological burden. Gastrointestinal motility dysfunction that is not treated promptly can lead to several complications and affect the healing process. There are several non-pharmacological treatments to overcome this problem, namely abdominal massage, high-fiber diet, routine physical activity, daily fluid fulfillment, and manual disimpaction. The purpose of this paper is to analyze nursing care in overcoming the dysfunctional problem of gastrointestinal motility in moderate-grade COVID-19 patients. The intervention was carried out for four days. The results of the intervention showed that faecal elimination could be carried out on the second and fourth days. Based on these results, the provision of nursing care for abdominal massage, routine activity therapy, daily fluid intake, a high-fiber diet, and self-disimpaction can be options in overcoming gastrointestinal motility dysfunction in patients with moderate-grade COVID-19."

"Latar Belakang: Dokter gigi berisiko lebih besar mengalami Work – related Musculoskeletal Disorders (WMSDs) yang disebabkan oleh gerakan yang berulang, postur tubuh yang tidak tepat, dan jam kerja yang panjang. Jika prinsip ergonomis diterapkan di bidang kedokteran gigi, penerapan ini dapat membantu mencegah bahaya pekerjaan dan memberikan kenyamanan yang lebih bagi dokter gigi dan pasien. Tujuan: Untuk memperoleh informasi mengenai praktik dental ergonomics dokter gigi di DKI Jakarta serta faktor – faktor yang berhubungan. Metode: Studi cross – sectional dengan metode purposive sampling melalui situs google form kepada 231 dokter gigi di wilayah DKI Jakarta pada bulan November hingga Desember 2022. Kuesioner terdiri atas 34 pertanyaan yang berisi sosiodemografi responden, karakteristik pekerjaan responden, pengetahuan mengenai dental ergonomics, sikap terhadap dental ergonomics, dan praktik dental ergonomics. Uji statistik Continuity Correction dan Pearson Chi – Square dilakukan untuk melihat hubungan antar variabel. Hasil: 76,2% dokter gigi memiliki praktik dental ergonomics yang buruk. Terdapat hubungan yang bermakna (p – value < 0,05) antara praktik dental ergonomics dengan kelompok usia, lama pengalaman kerja, dan juga tingkat pengetahuan. Kesimpulan: Sebagian besar (76,2%) dokter gigi di DKI Jakarta memiliki praktik dental ergonomics yang buruk. Terlepas dari hal itu, lebih dari setengah (52,4%) dokter gigi di DKI Jakarta memiliki pengetahuan yang baik mengenai dental ergonomics dan mayoritas (86,6%) dokter gigi di DKI Jakarta memiliki sikap yang positif terhadap dental ergonomics.

---

Background: Dentists are at greater risk of Work – related Musculoskeletal Disorders (WMSDs) which can be caused by repetitive movements, improper posture, and long working hours. If ergonomic principles are applied in the field of dentistry, they help to prevent occupational ergonomic health hazards and provides more comfort to the dentist and patient. Objective: To obtain information regarding dental ergonomics practice of dentists in DKI Jakarta and its related factors. Methods: A cross – sectional study was conducted using a purposive sampling method via Google Form to 231 dentists in DKI Jakarta from November to December 2022. The questionnaire consisted of 34 items divided into five sections; sociodemographic, job characteristics, knowledge of dental ergonomics, attitude towards dental ergonomics, and the practice of dentists regarding dental ergonomics. The data was tested using Continuity Correction and Pearson Chi – Square. Result: 76,2% dentists have poor dental ergonomics practice. There is a significant relationship (p – value < 0,05) between the practice of dental ergonomics and age group, years of practical experience, and level of knowledge. Conclusion: Most (76.2%) dentists in DKI Jakarta have poor dental ergonomics practice. Apart from that, more than half (52.4%) of dentists in DKI Jakarta have good knowledge of dental ergonomics and the vast majority (86,6%) of dentists in DKI Jakarta have a positive attitude towards dental ergonomics."

"Latar Belakang: Peningkatan volume residu lambung merupakan salah satu tanda intoleransi makan enteral. Intoleransi makan enteral adalah salah satu bentuk gangguan fungsi gastrointestinal. Ganguan fungsi gastrointestinal sering terjadi pada pasien dengan sakit kritis. Sistem skoring MSOFA adalah salah satu sistem skoring untuk menilai keparahan penyakit pada pasien kritis. Sistem skoring yang ada belum memasukkan gangguan fungsi gastrointestinal pada salah satu parameternya. Penelitian ini untuk mengetahui korelasi volume residu lambung dengan keparahan penyakit berdasarkan skor MSOFA, dan apakah volume residu lambung dapat menjadi parameter pelengkap sistem skoring MSOFA. Metode: Penelitian ini menggunakan desain kohort prospektif. Pengambilan data dilakukan pada bulan Februari - April 2014 di ICU RSCM. Total volume residu lambung diukur dari 24 jam pertama dan kedua. Skor MSOFA diukur pada hari I dan II. Data dikumpulkan menggunakan formulir penelitian. Data yang didapat dilakukan uji analisis statistik. Hasil: Sebanyak 72 subjek diikut sertakan dalam penelitian ini. Didapatkan perbedaan volume residu lambung yang bermakna pada 24 jam I dan II. Terdapat korelasi antara volume residu lambung 24 jam II dengan skor MSOFA hari II (p <0,001; r 0,544). Penambahan skor volume residu lambung pada skor MSOFA tidak menambah sensitivitas dan spesifisitas prediksi mortalitas pasien kritis. Kesimpulan: Terdapat korelasi antara volume residu lambung dengan keparahan penyakit yang dihitung berdasarkan skor MSOFA pada pasien yang dirawat d ICU RSCM. Penambahan skor volume residu lambung pada skor MSOFA tidak menambah sensitivitas dan spesifisitas prediksi mortalitas pasien kritis.

---

Background: Increased gastric residual volume is a sign of food intolerance. Food intolerance is one form of gastrointestinal disorder. Gastrointestinal disorder often occurs in critically ill patients. MSOFA is one of the scoring system to assess disease severity in critically ill patients. Gastrointestinal system hasn't included in any scoring system. This study was to determine the correlation of gastric residual volume with disease severity based on MSOFA, and whether the gastric residual volume may be complementary parameters MSOFA scoring system.

Methods: This study used a prospective cohort design. Data collection was conducted in February-April 2014 in the ICU RSCM. Total gastric residual volume was measured in the first and second 24 hours of treatment. MSOFA score measured on day I and II.. Data were collected using a research form. Data obtained test statistical analysis.

Results: Total of 72 subjects enrolled in this study. Gastric residual volume difference was significant in the first and second 24 hours. There is a correlation between second 24-hour gastric residual volume with second day of MSOFA score (p <0.001; r 0,544). The addition of gastric residual volume score on the MSOFA scoring system did not add sensitivity and specificity of the prediction of critically ill patient mortality.

Conclusions: There is a correlation between gastric residual volume with disease severity scores that were calculated with MSOFA for patients admitted to the ICU RSCM. The addition of gastric residual volume score on the MSOFA scoring system did not add sensitivity and specificity of the prediction of critically ill patient mortality."

"Kode Etik Notaris merupakan seluruh kaedah moral yang menjadi pedoman dalam menjalankan jabatan Notaris. Ruang lingkup Kode Etik Notaris berlaku bagi seluruh anggota perkumpulan organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI). Ikatan Notaris Indonesia berperan penting dalam penegakan pelaksanaan Kode Etik Notaris, melalui Dewan Kehormatan yang mempunyai tugas melakukan pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik Notaris. Kode Etik Notaris selalu berkaitan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris karena keduanya merupakan suatu kesatuan yang dijadikan pedoman bagi para Notaris dalam menjalankan jabatannya. Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris dan Undang-Undang Jabatan Notaris akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Salah satu pelanggaran yang dilakukan Notaris dalam menjalankan jabatannya adalah pelanggaran dalam hal pembuatan akta, diantaranya adalah membuat akta-akta yang memuat keterangan palsu di dalamnya. Pelanggaran seperti itu dapat dilihat dalam kasus pelanggaran Kode Etik dan Undang-Undang Jabatan Notaris yang dilakukan oleh Notaris "R.S.B", di Kota Depok, yang mana atas pelanggaran yang dilakukannya tersebut Notaris "R.S.B". dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dalam Kode Etik Notaris dan Undang-Undang Jabatan Notaris sebagaimana ternyata dalam Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris tanggal 03 Juni 2009 Nomor 06/B/Mj.PPN/2009. Akan tetapi penulis berpendapat bahwa penerapan sanksi yang di berikan Majelis Pengawas Pusat tidaklah sebanding dengan kerugian yang diderita oleh pihak pelapor, seharusnya Majelis Pengawas Pusat menjatuhkan sanksi yang lebih tegas yakni pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatan Notaris kepada Notaris "R.S.B", sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, agar membuat Notaris lain menjadi jera dan tidak melakukan pelanggaran yang serupa.

---

Code of Ethic Notary is all method of moral becoming guidance in running Notary occupation. Scope Code of Ethic Notary apply for all member bevy of Ikatan Notaris Indonesia organization (INI). Ikatan Notaris Indonesia play important role in straightening of execution of Code of Ethic Notary, passing Honorary Council which have duty do observation of execution of Code of Ethic Notary. Code of Ethic Notary always relate to Law Occupation Notary because both is an unity taken as guidance to all Notaries in running his occupation. Notary conducting collision to Code of Ethic Notary and Law Occupation Notary will be sanctioned pursuant to which have been specified. One of the conducted by collision is Notary in running the occupation of is collision in the case of making of act, among others is to make act loading spurious description in it. Collision like that can be seen in case collision of Code of Ethic and Law Occupation Notary conducted by Notary "R.S.B", in Town of Depok, which of collision which the was conducting of Notary "R.S.B" sanctioned as according to provisions in Code of Ethic Notary and Law Occupation Notary as in the reality in Decision Ceremony Supervisor Center Notary of 03 June 2009 Number 06/B/Mj.PPN/2009. However writer have a notion that applying of sanction which in giving Ceremony Supervisor Center proportional is not with loss suffered by rapporteur side, ceremony Supervisor of Center Ought to drop more coherent sanction namely cessation disrespectfully from Notary occupation to Notary "R.S.B" as according to provisions in Law Occupation Notary."