Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas penangkapan ikan secara destruktif dengan bahan peledak (blast fishing) dalam rangka perlindungan lingkungan dan nelayan sebagaimana diatur dalam hukum dan perundang-undangan internasional di Indonesia serta membahas kesesuaiannya dalam putusan pengadilan di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Saat ini pengaturan hukum mengenai penangkapan ikan dengan bahan peledak dan kaitannya dengan lingkungan dan nelayan telah diatur dalam hukum dan perundang-undangan internasional di Indonesia, namun dalam penerapannya ditemukan bahwa putusan pengadilan di Indonesia tidak mencerminkan konsep lingkungan seperti pembangunan berkelanjutan. (pembangunan berkelanjutan). Keputusan mengenai Blast Fishing di Indonesia melambangkan kegagalan keputusan Indonesia dalam mengimplementasikan regulasi internasional seperti Code of Conduct of Responsible Fisheries dan peraturan perundang-undangan Indonesia yang belum melindungi kepentingan lingkungan dan nelayan dalam melakukan penangkapan ikan dengan Bahan Peledak. Sebaiknya dalam mengatasi masalah tersebut aspek perlindungan lingkungan dan kesejahteraan nelayan harus diutamakan dengan mengatur tindakan preventif dalam pemberantasan blast fishing, penguatan koordinasi antar instansi serta peningkatan fungsi pengawasan dan kualitas penegakan hukum di lapangan.

---

This thesis discusses destructive fishing with explosives (blast fishing) in the framework of environmental protection and fishermen as regulated in international law and legislation in Indonesia and discusses its suitability in court decisions in Indonesia. The method used in this research is normative juridical method. Currently, legal arrangements regarding fishing with explosives and its relation to the environment and fishermen have been regulated in international law and legislation in Indonesia, however in practice it is found that court decisions in Indonesia do not reflect environmental concepts such as sustainable development. (sustainable development). The decision regarding blast fishing in Indonesia symbolizes the failure of Indonesia's decision to implement international regulations such as the Code of Conduct of Responsible Fisheries and Indonesian laws that have not protected the interests of the environment and fishermen in fishing with explosives. It is better if in overcoming these problems the aspects of environmental protection and fishermen welfare should be prioritized by regulating preventive actions in eradicating blast fishing, strengthening coordination between agencies and improving the supervisory function and quality of law enforcement in the field."

"ABSTRAKAsas ekoregion ditetapkan oleh Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 sebagaiparadigma perencanaan lingkungan hidup di Indonesia. Asas ekoregionmenegaskan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harusmemperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis,budaya masyarakat setempat dan kearifan lokal. Akan tetapi, asas ekoregion belumditerapkan di dalam penataan ruang sebagaimana penataan ruang merupakan bagiandari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Tujuan dari penelitian iniadalah untuk menemukan bahwa belum terdapat kesesuaian/sinkronisasi asasekoregion sebagai paradigma perencanaan lingkungan hidup berdasarkan UU No.32/2009 dengan penataan ruang di Indonesia, sehingga prinsip pembangunanberkelanjutan belum terwujud. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu diadakansinkronisasi antara perencanaan lingkungan hidup khususnya asas ekoregion didalam penataan ruang

---

ABSTRACTEcoregion principle was established by Law No. 32 of 2009 as a paradigm ofenvironmental planning in Indonesia. Ecoregion principle affirms that theprotection and management of the environment, should pay attention to thecharacteristics of natural resources, ecosystems, geography, local culture and localwisdom. However, ecoregion principle has not implemented yet especially inspatial planning as it a part of environmental protection and management. Theobjective of this thesis is to find that there was no synchronization and conformitybetween ecoregion principle as a paradigm of environmental planning based onLaw No. 32 of 2009 related to spatial planning in Indonesia, so that sustainabledevelopment has not reached yet. This thesis give suggestions to afford thesynchronization between environmental planning, especially the ecoregionprinciple in the spatial planning"

"Skripsi ini membahas mengenai pengaturan perizinan usaha perikanan tangkap yang dapat memberikan perlindungan bagi kesejahteraan nelayan skala kecil. Penelitian yang dilakukan berjenis yuridis normatif dengan analisis data secara kualitatif yang bersifat deskriptif analitis. Adapun Tujuan penelitian ialah untuk mengetahui pengaturan mengenai hal tersebut, mengidentifikasi permasalahan hukum, dan bentuk perlindungan bagi kesejahteraan nelayan skala kecil di Indonesia.

---

This thesis discusses the regulation of the licensing of commercial fishing businesses that can provide protection for the welfare of small scale fishermen. The research conducted is judicial normative and analyses data qualitatively that is descriptive analytical. The purpose of this research is to find out about the regulation of the preceding, to identify the legal issues, and the form of the protection for the welfare of small scale fishermen in Indonesia."

"Pembangunan proyek konstruksi yang tidak sesuai dengan peruntukan tata ruang dapat menimbulkan dampak yang merugikan dalam upaya perlindungan lingkungan hidup. Di Indonesia, khususnya di Kota Bandung, Kota Jakarta, dan Kota Malang, pembangunan proyek konstruksi ini melanggar ketentuan rencana tata ruang dan menimbulkan dampak negatif pada lingkungan hidup. Hal tersebut membawa tiga pokok permasalahan yang dibahas di skripsi ini, yakni terkait mengapa pembangunan tidak sesuai tata ruang dapat terjadi, peran hukum dalam menanggapi masalah ini, serta penyelesaiannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan perlu dilakukan upaya perlindungan lingkungan hidup yang telah dicederai yang dapat dilakukan dengan mengintegrasikan aspek lingkungan dalam proses perencanaan pembangunan proyek konstruksi, melakukan kajian dampak lingkungan yang lebih mendalam saat memulai pembangunan, memperhatikan kriteria lingkungan dalam pemilihan lokasi proyek konstruksi serta menindak secara tegas bagi pelanggar hukum secara tegas dan efektif untuk menjamin lingkungan hidup dalam konteks pembangunan proyek konstruksi yang tidak sesuai dengan peruntukan tata ruang. Pemerintah juga perlu menguatkan implementasi peraturan dan regulasi terkait tata ruang dan lingkungan hidup. Dalam melakukan pengawasan terhadap pembangunan proyek konstruksi, pemerintah dapat menggunakan mekanisme pengawasan seperti izin lingkungan. Selain itu, masyarakat juga perlu diperhatikan dan hak-hak mereka ikut dilibatkan dalam pengambilan keputusan pembangunan proyek konstruksi.

---

Development of a construction project that is not in accordance with the spatial designtaion can have a detrimental impact on the efforts to protect the environment. In Indonesia, especially in Bandung, Jakarta, and Malang, the construction of this project violates the provisions of the spatial plan and has a negative impact on the environment. This brings up thre main issues discussed in this thesis, namely related to why development that is not in accordance with that is not in accordance with spatial planning can occur, the role of law in responding to this problem, and its resolution. In this thesis, the method used in this research is juridical-normative. The results of this study indicate that it is necessary to carry out efforts to protect the environment that has been damaged which can be done by integrating environmental aspects in the construction project development planning process, conducting a more in-depth environmental impact assessment when starting construction, paying attention to nevironmental criteria in selecting construction project sites and taking strict action for law violators to strictly and effectively guarantee the environment in the context of construction projects that are not in accordance with the spatial designation. The government needs to strenthen the implementation of rules and regulations related to spatial planning and the environment. In supervising the construction of construction projects, the government can use supervisory mechanisms such as environmental permits. In addition, the community need to be considered and their rights need to be involved in making decisions about construction projects."

"Ikan layang (Decapterus russelli) merupakan hasil tangkapan utama pukat cincin mini di Laut Jawa. Perubahan iklim dan tingginya upaya penangkapan diduga mempengaruhi aspek biologi ikan layang. Penelitian ini bertujuan menganalisis dan merumuskan upaya penangkapan berdasarkan aspek lingkungan dan biologi ikan layang dengan pukat cincin mini di Laut Jawa yang didaratkan di PPN Pekalongan. Metode yang digunakan yaitu hubungan panjang - berat, pengamatan TKG, indeks preponderan, kurva logistik (Lc), Spearman-Karber (Lm), salinitas dan suhu, sensus plankton, dan CPUE. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada periode Oktober 2013 hingga Februari 2014, ikan layang sebagian besar masih muda dan belum matang gonad serta belum memijah saat tertangkap. Kondisi lingkungan berupa salinitas dan suhu masih mendukung kehidupan ikan layang. Terdapat peningkatan CPUE pada tahun 2011 dan 2012, namun menurun drastis pada tahun 2013 karena peningkatan upaya penangkapan.

---

Russell`s Scad (Decapterus russelli) is the major catches by mini purse seine in the Java Sea. Climate changes and exceeded fishing efforts has estimatedly affected the biology of Russell`s Scad. The aim of this study is to analyze and formulate fishing effort based on environmental and biological aspects of Russell`s Scad caught by mini purse seine in the Java Sea and landed at PPN Pekalongan. The methods used is length - weigth relationship, gonad maturity stages observations, index of preponderance, logistic curve (Lc), Spearman-Karber (Lm), salinity and temperature, plankton census, and CPUE. The results show that in the period October 2013 to Februarry 2014, Russell`s Scad mostly young and immature gonads and spawn yet when caught. Environmental conditions such as salinity and temperature are still supporting fish life. The CPUE was increased in 2011 and 2012 but dropped in 2013, drastically due to increasing in fishing efforts."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia guna memberantas Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing yaitu penenggelaman kapal penangkap ikan berbendera asing pelaku IUU Fishing di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Oleh sebab itu penelitian ini akan menguraikan ketentuanketentuan yang terkait penenggelaman kapal penangkap ikan berbendera asing pelaku IUU Fishing baik berdasarkan ketentuan hukum internasional dan hukum nasional.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan yang mengacu pada Konvensi Hukum Laut 1982. Salah satu tujuan dilaksanakannya tindakan penenggelaman kapal adalah untuk memberikan efek jera, namun demikian tindakan ini perlu memperhatikan aspek hukum, politis, dan lingkungan. Disarankan penenggelaman kapal merupakan upaya terakhir dalam rangka pencegahan dan penanggulangan IUU Fishing. Aspek penting yang perlu diperkuat adalah dari segi pengawasan.

---

ABSTRACT

This thesis reviews the law enforcement undertaken by the Government of the Republic of Indonesia to combat Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU)Fishing, namely the sinking of the foreign fishing vessels the actors of IUU Fishing in regional fisheries management of the Republic of Indonesia. Therefore, this research will outline the relevant provisions of the sinking of foreign fishing vessels both under the provisions of the international law as well as the national law.

The outcome of this research shows that Indonesia has legislation that refers to the Convention on the Law of the Sea 1982.One of the purposes of implementing the sinking action is to provide a deterrent effect, however, these measures need to pay careful attention to legal, political, and environmental aspects. The sinking of the fishing vessel is suggested to be the last option to prevent and overcome IUU Fishing. The important aspect that need to be strengthened is surveillance."

"Kepastian hukum merupakan upaya memberikan dasar pijakan hukum yang kuat dalam lingkup pengaturannya bagi aparat penegak hukum pada saat melaksanakan tugas memberikan perlindungan hukum pada korban atau masyarakat untuk kasus tertentu. Berkaitan dengan kasus investor robot trading viral blast terkait penipuan dengan menggunakan skema ponzi di Indonesia harus sesuai dengan regulasi sekuritas agar perlindungan hukum terhadap semua subjek terpenuhi dan terjamin. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses mitigasi Investasi Robot Trading dengan skema ponzi berdasarkan studi kasus yang terjadi di Indonesia serta sistem pengawasan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi terhadap  kasus Robot Trading Viral Blast serta kendala dan upaya untuk mengatasinya. Secara terperinci metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis normatif atau doktrinal yaitu menemukan jawaban dengan pembuktian berdasarkan pada peraturan dan kitab undang-undang berikut dengan ajaran atau doktrin yang mendasari serta penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk keseluruhan penelitian, pendekatan konsep (conceptual approach) untuk meneliti pokok permasalahan, dan pendekatan kasus (case approach) untuk pembahasan pokok permasalahan. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data diperoleh dengan cara studi dokumen diantaranya membaca, mempelajari dan memahami peraturan, buku dan literatur terkait. Berdasarkan hasil penelitian dapat dideskripsikan bahwa proses mitigasi terhadap investor robot trading Viral Blast terkait penipuan dengan skema ponzi di Indonesia secara normatif masih dicover oleh peraturan dan undang-undang yang relevan dalam arti belum adanya peraturan khusus yang secara eksplisit mengatur mengenai robot trading sebagai sarana skema ponzi, karena tidak terdapatnya aturan khusus yang mengatur maka tidak bisa dipungkiri masih terdapat kerentanan dalam proses pelaksanaan dan penanganan karena terdapat kelemahan dalam proses pengimplementasian regulasi yang relevan tersebut.

---

Legal certainty is an effort to provide a strong legal foundation within its scope for law enforcement officials when carrying out their duties to provide legal protection to victims or the public in specific cases. Regarding the case of investors involved in the Viral Blast robot trading scam with a Ponzi scheme in Indonesia, it must comply with securities regulations to ensure legal protection for all parties involved. The purpose of this research is to understand the mitigation process of Robot Trading Investment with a Ponzi scheme based on a case study that occurred in Indonesia, as well as the supervisory system by the Commodity Futures Trading Regulatory Agency on the Viral Blast Robot Trading case and the challenges and efforts to overcome them. The research method used is normative or doctrinal, seeking answers based on regulations and laws along with underlying teachings or doctrines. The study adopts a statutory approach for the entire research, a conceptual approach to investigate the core issues, and a case approach for the discussion of the main issues. The data sources used are primary and secondary data obtained through document studies, including reading, studying, and understanding relevant regulations, books, and literature. Based on the research findings, it can be described that the mitigation process for investors involved in the Viral Blast robot trading scam with a Ponzi scheme in Indonesia, normatively, is still covered by relevant regulations and laws, but there is no specific regulation that explicitly governs robot trading as a Ponzi scheme tool. Due to the absence of specific regulations, vulnerabilities still exist in the implementation and handling process because of weaknesses in the implementation of relevant regulations."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang tindakan penegak hukum di laut yang dilakukanpemerintah Indonesia, terutama penyidik dari instansi Kementerian Kelautan danPerikanan serta TNI Angkatan Laut guna memberantas tindak pidana perikanandengan cara mengambil tindakan khusus berupa pembakaran dan/ataupenenggelaman kapal ikan asing (KIA) pelaku tindak pidana perikanan di ZonaEkonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Oleh karena itu penelitian ini akanmenjelaskan tentang dasar hukum, praktek negara-negara dan prosedurpenenggelaman KIA pelaku tindak pidana perikanan baik berdasarkan hukuminternasional maupun hukum nasional. Pembahasan penelitian dianalisismenggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif dandijabarkan secara preskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adabeberapa negara, misalnya Argentina, Australia, Filipina dan Malaysia yangmempunyai kebijakan yang sama dengan Indonesia untuk memusnahkan KIApelaku tindak pidana perikanan, walaupun dengan teknis pelaksanaan yangberbeda. Tindakan yang diambil oleh Indonesia dan negara-negara tersebut telahmemiliki dasar yang kuat berupa peraturan perundang-undangan nasional yangmengacu pada UNCLOS 1982. Rekomendasi penelitian ini adalah apabilamelakukan penenggelaman KIA pada tahap pemeriksaan di laut sebagaipelaksanaan Pasal 69 (4) UU No 45 Tahun 2009 tentang Perubahan terhadap UUNomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, agar tindakan khusus tersebut hanyadilaksanakan di Perairan Indonesia (Perairan Pedalaman, Perairan Kepulauan, danLaut Teritorial karena masih banyak batas ZEEI yang belum disepakati dengannegara-negara lain yang berbatasan wilayah lautnya dengan Indonesia.

---

ABSTRACTThis thesis examines the actions of law enforcements at sea conducted by theIndonesian government, especially the Ministry of Maritime Affairs and Fisheriesand the Indonesian Navy to combat Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU)Fishing by taking special measures to burn and/or sink foreign fishing vesselscommitted IUU fishing in the Indonesian Exclusive Economic Zone (EEZ).Therefore, this research will explain the legal basis, state practices and proceduresfor sinking foreign fishing vessels both based on international law and nationallaw. This thesis will analyze the judicial process with a qualitative approach anddescriptive elaboration. The study shows that there are several countries, such asArgentina, Australia, the Philippines and Malaysia that have the same policieswith Indonesia in which they destroy foreign fishing vessels, even though thetechnical implementations are different. The actions taken by Indonesia and thesecountries have legal standing of national legislation referring to UNCLOS 1982.Therefore, it is recommended to sink foreign fishing vessels at sea as theimplementation of Article 69 (4) Fisheries Act 2009 Numbor 45, the specialmeasures will only be carried out in Indonesian waters (internal waters,archipelagic waters and territorial seas because there are still many IndonesianEEZ boundaries that have not been agreed with other countries."

"Skripsi ini membahas mengenai liberalisasi dalam hal kepemilikan asing pada bank umum di Indonesia, dimulai dengan keikutsertaan Indonesia dalam GATS- WTO. Namun, dengan adanya krisis moneter yang terjadi di Indonesia, persentase tersebut menjadi semakin terbuka, yaitu mencapai 99%. Hal ini jelas membuat lebih banyak pihak asing yang masuk ke dalam bank-bank umum di Indonesia. Oleh karena itu, dalam hal ini, penulis ingin membahas mengenai bagaimana pengaturan yang berkaitan dengan liberalisasi dalam kepemilikan asing pada bank umum tersebut dan adakah ketentuan yang melindungi kepentingan nasional karena ternyata perkembangan tingkat kepemilikan asing ini membuat melemahnya peranan dan daya saing dari pihak domestik itu sendiri dimana seharusnya hal tersebut menunjang pertumbuhan ekonomi, yang merupakan bagian dari kepentingan nasional. Untuk meneliti kedua permasalahan tersebut, metode penelitian yang dipakai adalah studi kepustakaan dan juga akan melakukan wawancara terhadap beberapa narasumber karena ada data-data yang harus ditanyakan langsung kepada pihak-pihak yang memahami topik skripsi ini. Dari hasil penelitian, penulis mengetahui bahwa liberalisasi kepemilikan asing ini pada dasarnya diatur dalam perjanjian GATS dan Schedule of Commitments Indonesia di GATS-WTO dan juga diatur dalam beberapa ketentuan nasional, antara lain Undang-Undang Perbankan, Peraturan Bank Indonesia tentang Bank Umum dan Peraturan Bank Indonesia tentang Bank Umum Syariah, serta Peraturan Pemerintah tentang Pembelian Saham Bank Umum. Mengenai ketentuan yang melindungi kepentingan nasional, pada dasarnya hal tersebut sudah diatur dalam beberapa pasal di perjanjian GATS itu dan juga dalam Undang-Undang Perbankan, dan beberapa Peraturan Bank Indonesia, seperti PBI tentang Penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan."