Asas ekoregion ditetapkan oleh Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 sebagai paradigma perencanaan lingkungan hidup di Indonesia. Asas ekoregion menegaskan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat dan kearifan lokal. Akan tetapi, asas ekoregion belum diterapkan di dalam penataan ruang sebagaimana penataan ruang merupakan bagian dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan bahwa belum terdapat kesesuaian/sinkronisasi asas ekoregion sebagai paradigma perencanaan lingkungan hidup berdasarkan UU No. 32/2009 dengan penataan ruang di Indonesia, sehingga prinsip pembangunan berkelanjutan belum terwujud. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu diadakan sinkronisasi antara perencanaan lingkungan hidup khususnya asas ekoregion di dalam penataan ruang.

---

Ecoregion principle was established by Law No. 32 of 2009 as a paradigm of environmental planning in Indonesia. Ecoregion principle affirms that the protection and management of the environment, should pay attention to the characteristics of natural resources, ecosystems, geography, local culture and local wisdom. However, ecoregion principle has not implemented yet especially in spatial planning as it a part of environmental protection and management. The objective of this thesis is to find that there was no synchronization and conformity between ecoregion principle as a paradigm of environmental planning based on Law No. 32 of 2009 related to spatial planning in Indonesia, so that sustainable development has not reached yet. This thesis give suggestions to afford the synchronization between environmental planning, especially the ecoregion principle in the spatial planning.