Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perbankan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Memberikan kredit adalah salah satu Kegiatan Usaha yang dapat dilakukan oleh Bank BNI. BNI Fleksi adalah produk Kredit Tanpa Agunan BNI yang tersedia bagi para pegawai aktif dan pensiunan yang menyalurkan gaji dan manfaat pensiunnya melalui BNI. BNI Fleksi difokuskan pada ekspansi nasabah dengan profil risiko rendah (BUMN, PNS, dan Pensiunan BUMN), selain program fleksi payroll dengan strategi akuisisi melalui cross selling fleksi payroll kepada nasabah/debitur terpilih melalui payroll based customer. Persoalan terjadi pada saat penerima kredit  pindah kerja di perusahaan yang tidak bekerja sama untuk jasa payroll dengan bank BNI kantor cabang Rawamangun. Hal tersebut berakibat bank BNI tidak dapat mengetahui kemampuan dari penerima kredit dari uang gajinya. Untuk menghadapi persoalan tersebut maka pihak bank BNI harus dengan segera melakukan koordinasi dengan penerima kredit perihal kemampuan dalam melunasi hutang kredit. Hal ini dilakukan dalam rangka meminimalisir risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan penerima kredit memenuhi kewajibannya.

---

Banking refers to everything related to a bank, which includes the institution, business activities, as well as the procedures and processes involved in the execution of bank business activities. Bank are business entities that collect funds from the public in the form of deposits and channels the funds to the public in the form of credits and/or other forms for the purpose of enhancing the living standard of the community. Extending credits is one of business activities that can be undertaken by Bank BNI. BNI Fleksi is a BNI Unsecured Loan available to active employees and retirees who channel their salaries and retirement benefits through BNI. BNI Fleksi focused on expanding to low risk customers (PNS, selected institutions), in addition to the Fleksi payroll program with acquisition strategies through cross selling to selected Fleksi payroll customers/borrowers (selected company) through the customer payroll base. Problem occur when bank customer resign from the company and work for other company that dont have payroll agreement with Bank BNI Rawamangun. Impact from that condition Bank BNI is not able to know the capacity of the customer from his payroll salary. To counter that problem Bank BNI have to get confirmation from bank customer about his condition to minimize risk that arises from failure on the part of a counterparty in meeting its obligation."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas Tinjauan Yuridis Kredit Tanpa Agunan pada PT. Bank X. PT. Bank X mengeluarkan suatu produk pelayanan yang disebut dengan PT. Bank X Kredit Tanpa Agunan sejalan dengan perkembangan pasar consumer finance dan semakin ketatnya persaingan dalam memperebutan pasar. Berkaitan dengan hal tersebut, maka permasalahan yang terjadi adalah mengenai pengaturan dan upaya penyelesaian Kredit Tanpa Agunan pada PT. Bank X. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menganalisa dan menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data sekunder. Skripsi ini menemukan bahwa dalam upaya penyelesaian Kredit Tanpa Agunan pada PT. Bank X masih terdapat masalah.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the Juridical Review of Loan Without Collateral on PT. Bank X. PT. Bank X issued a service product called PT. Bank X Loan Without Collateral in accordance with consumer finance market progress and the more stringent of competition in market contest. Issues that has arisen in relation to the foregoing are about the regulation and the effort to settle Loan Without Collateral on PT. Bank X. This research uses the judicial normative method and is descriptive analytical research, which analyses and uses literature as secondary data. This thesis has found that in the effort to settle the Loan Without Collateral on PT. Bank X still has problem."

"Layanan perbankan digital adalah layanan perbankan melalui media digital yang dilakukan secara mandiri. Seiring dengan perkembangan waktu dan tuntutan dari masyarakat untuk kredit, produk layanan diluncurkan oleh Digital Banking di Indonesia yaitu Digibank oleh DBS Bank dan Jenius oleh BTPN Bank, berupa Digibank Personal Loan dan Jenius Flexi Cash, yang merupakan pinjaman tanpa agunan yang diberikan kepada calon debitur yang telah memenuhi persyaratan. Tesis ini memiliki pertanyaan penelitian yaitu Bagaimana menerapkan pinjaman tanpa agunan dalam perbankan digital? dan 2) Apa risiko yang mungkin terjadi bagi bank dan pelanggan terhadap pinjaman tanpa agunan yang disediakan oleh perbankan digital?.Tesis ini menggunakan metode penelitian normatif yuridis. Bank digital ini terkait dengan Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 42 / POJK.03 / 2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Implementasi Kebijakan Pinjaman atau Pembiayaan Bank untuk Bank Umum telah melakukan manajemen risiko dengan bantuan Teknologi Informasi, Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), dan Elektronik Kenali Pelanggan Anda. Baik Pinjaman Pribadi oleh Digibank dan Flexi Cash oleh Jenius juga menerapkan prinsip 5C + 7P + 3R pada proses analisis dan penilaiannya. Meskipun kedua bank ini telah melakukan berlapis-lapis manajemen risiko, namun risiko kegagalan pembayaran masih tinggi karena Bank memberikan batas kredit yang tinggi kepada pelanggan yang tidak mampu melakukan pembayaran dalam jumlah yang sedemikian tinggi. Oleh karena itu, penulis merekomendasikan untuk membuat peraturan khusus yang dibuat oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai pedoman untuk sistem aplikasi pinjaman tanpa agunan di Perbankan Digital di Indonesia.Digital banking services are banking services through digital media which are carried out independently. Along with the development of time and demands from the community for credit, a service product launched by Indonesian Digital Banking which are Digibank by DBS Bank and Jenius by BTPN Bank, called Digibank Personal Loan and Jenius Flexi Cash, which is an unsecured loan given to prospective debtors who has met the requirements. This thesis has research questions of  How to implement unsecured loan in digital banking? and 2) What are the possible risks for banks and customers towards the unsecured loan provided by digital banking?.This thesis uses the normative juridical for its research method. These digital banks in regards to Article 2 of the Financial Service Authority (OJK) Regulation No. 42/POJK.03/2017 concerning Obligations for the Compilation and Implementation of Loan Policy or Bank Financing for Commercial Banks has conducted risk management with the help of Information Technology, Financial Information Service System (SLIK), and Electronic Know Your Customer. Both Personal Loan by Digibank and Flexi Cash by Jenius also implements the 5C + 7P + 3R principles on its analysis and assessment process. Although both of these banks has conducted layers of risk management, however, the risk of failure to payment is still high since Banks somewhat provides a high limit of credit to customers who does not capable to make any repayment in that such a high amount. Hence, the author recommends for a specific regulation to be established by the Financial Service Authority as a guidelines for the system of unsecured loan application in Indonesian Digital Banking."

"Bank dalam menyalurkan Kredit kepada nasabah tentunya harus berpedoman pada prinsip kehati-hatian untuk meminimalisir risiko yang mungkin terjadi, salah satu aspek yang patut diperhatikan oleh Bank ialah agunan. Dalam praktik, hak atas tanah kerap dijadikan agunan mengingat nilai ekonomisnya yang tinggi, namun sering terjadi ketika debitur wanprestasi, Bank mengalami kendala dalam melaksanakan eksekusi terhadap agunan, seperti kasus yang terjadi pada BNI dimana Bank mengalami kendala dalam eksekusi karena adanya gugatan dari pihak ketiga yang mengaku sebagai pemilik yang sah atas tanah yang diagunkan.Maka dari itu, penting untuk mengetahui pengaturan terkait prinsip kehati-hatian khususnya dalam pemberian kredit serta bagaimana penerapannya khususnya terkait pemberian kredit dengan agunan hak atas tanah. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah yuridis normatif dimana penelitian yang dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis.Dalam skripsi ini diperoleh kesimpulan bahwa dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian, Bank perlu melakukan verifikasi terkait legalitas dokumen dan legalitas fisik dari agunan secara teliti dan menyeluruh agar diperoleh informasi yang akurat, disarankan bahwa verifikasi ini dilakukan secara diam-diam tanpa diketahui calon debitur untuk meminimalisir penipuan oleh calon debitur.

---

In order to provide loans to borrower, Bank must be guided by the prudential banking principle to minimize risks that may occur, collateral is one of the aspect which must be concerned by Bank. In practice, right upon land is common to be used as collateral considering its economic value. But several times, whenever the debtor is defaulted, Bank experiencing the difficulties in the execution due to a lawsuit from the third party claiming to be the rightful owner of the mortgaged land, BNI case for example.

Therefore, it is important to be aware of the prudential banking principle regulation and its implementation especially related to loan secured by mortgage. This research uses the judicial normative method which analyses based on the literature as a secondary data and related regulation.

In this thesis, it is concluded that in order to implement the prudential banking principle, Bank needs to verify the legality of the documents and the physical legality of the collateral thoroughly for the accurate information, the verification should be done by silent investigation and unnoticed by the loan applicant to minimize the risk of fraud by the loan applicant."

"Pembiayaan merupakan salah satu faktor yang menentukan dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Salah satu sumber dana untuk pembiayaan tersebut, yang sejak beberapa tahun terakhir ini menunjukkan peningkatan, adalah kredit perbankan. Kredit yang selektif dan terarah akan dapat menunjang terlaksananya pembangunan suatu negara yang bermanfaat bagi masyarakat. Mengingat pentingnya hubungan bank dengan nasabah dalam pemberian kreditnya, sangat diperlukan adanya suatu perjanjian kredit. Hal ini berkaitan dengan kemungkinan adanya wanprestasi, dimana pihak debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan uang pinjaman yang telah diberikan oleh pihak kreditur (bank). Selain memperhatikan faktor kelayakan usaha nasabahnya, pihak perbankan sering mempersyaratkan ketersediaan jaminan atau agunan tambahan. Bentuk jaminan ini biasanya bersifat fisik, baik berupa benda tetap maupun benda bergerak. Jaminan ini biasanya mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dan lebih tinggi daripada besarnya nilai kredit kepada calon nasabah, serta mudah diuangkan. Dengan semakin ketatnya persaingan antar bank, terutama sejak deregulasi perbankan, menjadikan bank kurang memperhatikan kualitas pinjaman yang diberikannya sehingga sering mengabaikan proses penilaian kredit yang layak. Kredit macet menjadi ancaman serius bagi tingkat kesehatan bank. Bank BNI sebagai salah satu bank pemerintah juga Clapat mengalami kondisi kredit macet, baik yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Faktor internal tersebut khususnya merupakan manajemen dan sumber daya manusianya Sedangkan faktor ekstemal berkaitan dengan Suku bunga pinjaman. belum adanya standarisasi bentuk dan isi perjanjian kredit (aspek hukum) dan perilaku debitur. Dalam hal teqebut, Bank BNI melakukan langkah-langkah pemecahan kredit yang bermasalah sesuai dengan kolektibilitas kreditnya yang berupa kurang lancar, diragukan dan macet. Penyelesaian yang dilakukan oleh Bank BNI dilaksanakan melalui tiga tahap. Tahap pertama dilakukan dengan pendekatan persuasif seperti surat teguran. melunasi menjual sendiri barang jaminan, dan rescheduling. Tahap kedua dilakukan dengan tekanan/ancaman psikologis seperti dengan peringatan tertulis disertai ancaman eksekusi melalui pengadilan negeri dan somasi melalui pengadilan. Tahap ketiga dilakukan dengan eksekusi terhadap jaminan apabila pertama atau tahap kedua tidak membawa hasil. Khusus terhadap hipotik, eksekusi tersebut dilakukan dengan menggunakan grosse akta dimana grosse akta itu sendiri mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri wajib menjalankan eksekusi atas setiap grosse akta yang diajukan padanya sehingga tidak ada kewenangan baginya untuk menilai kelayakan grosse akta yang diajukan padanya Akan tetapi pendapat tersebut dibantah oleh Mahkamah Agung yang mengatakan bahwa Ketua Pengadilan Negeri mempunyai kewenangan untuk menilai sah atau tidaknya grosse akta tersebut. Dengan ketiga tahap tersebut, Bank BNI dapat menekan risiko kerugian karena adanya kredit macet tersebut. Bagaimanapun, untuk menekan kemungkinan terjadinya kredit macet, diperlukan kehati-hatian dan keprofesionalan bank dalam mendisain, menilai dan mengevaluasi kreditnya. Hal ini perlu didukung pula dengan adanya keseragaman atau standarisasi perjanjian kredit dan penyelesaian dualisme dalam grosse akta Pada akhirnya, mengingat pentingnya peranan kredit perbankan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia, maka perlindungan terhadap perbankan perlu mendapat perhatian."

"ABSTRAKKredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan denganitu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar bankdengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasiutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Dasar ataulandasan bagi bank dalam menyalurkan kreditnya kepada nasabah debitoradalah ketentuan dalam pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10Tahun 1998 Tetang Perbankan. Untuk mencegah terjadinya kredit bermasalahdikemudian hari, bank harus melakukan suatu penilaian untuk memberikanpersetujuan atas suatu permohonan kredit. Untuk menganalisis suatupermohonan kredit pada umumnya digunakan kriteria 5 C atau The Five C's,yaitu: Character (sifat), Capacity (kemampuan), Capital (modal), Collateral(jaminan), dan Condition of economy ( kondisi ekonomi). Agunan adalahsalah satu unsur pemberian kredit. Fungsi utama dari jaminan adalah untukmeyakinkan bank atau kreditor bahwa debitor mempunyai kemampuan untukmelunasi kredit yang diberikan kepadanya sesuai dengan perjanjian kredityang telah disepakati bersama. Seiring dengan perkembangan waktu dantuntutan kebutuhan dari masyarakat akan kredit muncul suatu produkpelayanan dari Bank Mandiri yang disebut dengan Mandiri Kredit TanpaAgunan (KTA), adalah kredit perorangan tanpa agunan dari Bank Mandiriuntuk berbagai keperluan, yang diberikan kepada calon debitor yangmemenuhi persyaratan. Adannya permasalah penerapan prinsip kehati-hatianyang dijalankan bank, pelaksanaan asas kebebasan berkontrak dalamperjanjian kredit tanpa agunan dan penyelesaian sengketa KTA bermasalah.

---

AbstractLoan is the provision of money or bills that can be equated with it, based on an agreement to the interbank borrowing another party that requires the borrower torepay the debt after a certain period of time with interest. The basis or foundation forthe bank in extending credit to debtor is the provision in Article 8 paragraph (1) and(2) of Law No. 10 of 1998. To prevent a credit crunch in the future, banks shouldconduct an assessment to grant approval for a loan application. To analyze a creditapplication is generally used criterion 5 C or The Five C?s, Character, Capacity,Capital, Collateral and Condition of economy. Collateral is one element of the creditcrunch. The primary function of insurance is to convince a bank or creditor that thedebtor has the ability to repay loans granted to it in accordance with the creditagreement has been agreed. Along with the development time and demanding needsof society will emerge a product of service credit from Bank Mandiri called MandiriKredit Tanpa Agunan (KTA) or Mandiri Personal Loans is the unsecured personalloans from Bank Mandiri for various purposes, which is given to prospectiveborrowers who meet the requirements. Adannya problems applying the precautionaryprinciple that a bank run, the implementation of the principle of freedom of contractin unsecured credit agreement and dispute settlement KTA problematic."

"Indonesia merupakan negara berkembang yang sebagian besar perekonomiannya didukung oleh unit-unit usaha berskala mikro, kecil dan menengah yang sering disingkat dengan UMKM. Pemerintah pun turut serta mendorong pembiayaan oleh perbankan kepada UMKM dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia No.14/22/PBI/2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang Pemberian Kredit Atau Pembiayaan dan Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang mewajibkan bank umum untuk menyalurkan dananya dalam bentuk kredit/ pembiayaan UMKM dengan pangsa sebesar minimal 20% pada tahun 2018. Dan salah satu produk UMKM yang sejak tahun 2007 gencar dicanangkan oleh pemerintah adalah program Kredit Usaha Rakyat. Namun semakin tinggi pembiayaan KUR yang dikeluarkan oleh Bank, maka semakin tinggi pula risiko gagal bayar dan Non Performing Loan yang terjadi. Dengan demikian Bank terlebih dahulu harus yakin atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi pinjamannya. Maka dari itu diperlukan Credit scoring sebagai suatu sistem dalam menganalisa kelayakan debitur dalam pengajuan kredit. Namun analisa dan review secara berkala terhadap model Credit scoring harus dilakukan, agar model tetap relevan dan akurat dalam setiap prediksinya. Penelitian ini dilakukan pada salah satu cabang Sentra Kredit Kecil Bank BNI, yakni BNI SKC Jatinegara Jakarta, terhadap 240 sampel debitur selama periode 2011-1013. Hasil penelitian menyatakan bahwa dari 24 variabel Credit scoring yang digunakan saat ini, hanya 11 variabel yang secara signifikan berpengaruh dalam menentukan kualitas kredit. Hasil ini kemudian membentuk sebuah model Credit scoring baru beserta bobot resiko setiap parameter yang dapat direkomendasikan kepada pihak Bank.

---

Indonesia is a developing country whose economy is largely supported by business units micro, small and medium enterprises are often abbreviated with SMEs. The government also helped and encouraged by bank financing to SMEs by the issuance of Bank Indonesia Regulation No.14/22/PBI/2012 dated December 21, 2012 on Lending Or Funding and Technical Assistance for Development of Micro, Small, and Medium Enterprises which requires commercial banks to distribute the funds in the form of credit / financing of SMEs with a share of at least 20% by 2018. And one of MSME products since 2007 incentive program announced by the government is a Public Credit. However, the higher the KUR financing issued by the Bank, the higher the risk of default and non-performing loans that happen. Therefore, the Bank must first be convinced of the capabilities and the ability to repay the loan. Thus the required Credit scoring is a system for analyzing the credit worthiness of the debtor in filing. However, analysis and review periodically the Credit scoring models have to be done, so that the model remains relevant and accurate in every prediction. This study was conducted on one of the branches Centers Small Credit Bank BNI, BNI SKC Djatinegara Jakarta, on 240 samples over the period 2011-1013 debtor. The study states that of the 24 variables Credit scoring is used today, only 11 variables were significantly influential in determining credit quality. These results are then formed a new Credit scoring models and their risk weighting of each parameter that can be recommended to the Bank."

"Seiring perkembangan teknologi komunikasi, dunia public relations bertransformasi menuju arah yang lebih dinamis dan cepat. Memanfaatkan kelebihan platform digital dan menggunakan media sosial seperti Twitter, public relations officer (PRO) saat ini seolah difasilitasi untuk bisa berkreasi dalam melaksanakan perannya di perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas sebuah akun Twitter milik perusahaan perbankan yaitu Bank BNI 46 sebagai wujud pelaksanaan customer relations. Bank BNI 46 dipilih karena menjadi pelopor pengguna social media dan memiliki akun Twitter paling aktif dengan jumlah followers terbanyak dibandingkan perusahaan perbankan lainnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode analisis percakapan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan Twitter sebagai sarana pelaksanaan customer relations terbukti menjanjikan dalam menumbuhkan keterikatan antara perusahaan dengan customer-nya. Namun dibutuhkan suatu langkah yang lebih stratejik lagi agar manfaat dari Twitter ini bisa lebih optimal.

---

As the development of communication technology, the public relations's world has transformed into a more dynamic and fast. Utilize the advantages of digital platforms and also using social media such as Twitter, public relations officer these days as facilitated to be creative in carrying out its role in the company. This study aims to determine the activities of a banking company's Twitter account which is BNI 46 Bank as a form of implementation of customer relations. BNI 46 Bank was chosen for being the pioneers of social media users and has the most active Twitter account with the number of followers than any other banking companies. This research used a qualitative approach using the method of conversation analysis. The findings of this research indicate that the use of Twitter as an implementation of customer relations proved a promising in a growing attachment between the company and its custumers. But also needs a more strategic moves in order to get this Twitter's advantages optimally."

"Sejak tanggal 29 Februari 2012, Bank Indonesia memperketat aturan mengenai gadai emas syariah di Bank Syariah dan UUS dengan merilis Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/7/DPbS mengenai Produk Qardh Beragun Emas bagi Bank Syariah dan UUS. BNI Syariah adalah salah satu Bank yang telah menyediakan produk gadai emas sebelum Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/7/DPbS dikeluarkan. Akibatnya, BNI Syariah wajib menyesuaikan produk gadai emasnya dengan ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia tersebut. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan pelaksanaan gadai emas di Bank Syariah berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/7/DPbS dan apakah pelaksanaan gadai emas di BNI Syariah Cabang Bogor telah sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/7/DPbS. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan tipe penelitian deskriptif evaluatif yang memberikan gambaran dan penilaian atas pelaksanaan gadai emas di BNI Syariah Cabang Bogor setelah dikeluarkannya Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/7/DPbS. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan gadai emas di BNI Syariah Cabang Bogor masih ada yang belum sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/7/DPbS, yaitu dalam hal penggolongan nasabah dan biaya tutup.

---

Since 29th February 2012, Bank Indonesia tightened the regulations of sharia gold pawning system in sharia banks and sharia based business units by issuing the Circular Letter of Bank Indonesia No. 14/7/DPbS in regard to Qardh Product with Gold Collateral for Sharia Banks and Sharia Based Business Units. BNI Syariah is one of the banks that had gold pawning product before the Circular Letter issued. As a result, BNI Syariah had compulsed to adjust its gold pawning product to the regulations. Main problems in this thesis are how the Circular Letter regulates gold pawning product and whether implementation of gold pawning product at BNI Syariah Branch Office Bogor has been in accordance with the Circular Letter or not. The research used empirical legal research method with evaluative descriptive research type that give a description and evaluation of gold pawning implementation at BNI Syariah Branch Office Bogor after the Circular Letter issued. Based on this research, it is concluded that the implementation of gold pawning at BNI Syariah Branch Office Bogor still has not approriate with the regulations concerning categoration of customers and closure fee."

"Dalam suatu perjanjian pemberian kredit dibutuhkan adanya suatu jaminan, dimana jaminan ini berfungsi untuk memperkuat kedudukan Bank selaku pemberi kredit agar piutangnya dilunasi oleh pihak debitur yang meminjam uang dari pihak kreditur atau bank selaku pemberi kredit. Kredit KPR yang diberikan oleh pihak PT. BANK BNI (PERSERO) tbk mensyaratkan adanya suatu jaminan yang berupa Hipotek, Tetapi sekarang sejak berlakunya Undang-Undang Hak Tanggungan no 4 tahun 1996 pihak PT. Bank BNI (Persero) tbk di dalam melakukan pemberian kredit KPR kepada para debiturnya tidak lagi mempergunakan Hipotek lagi melainkan mempergunakan Hak Tanggungan sebagai jaminannya dengan tanah dan rumah dari debitur sebagai agunannya. Pihak PT. BANK BNI (PERSERO) tbk dalam hal ini telah melaksanakan pengikatan jaminan berupa Hak Tanggungan sesuai dengan apa yang telah diatur di dalam Undang-Undang Hak Tanggungan, meskipun dalam prakteknya Undang-Undang Hak Tanggungan ini belum dapat di1aksanakan secara penuh dan konsekwen dikarenakan masih adanya pengecualian-pengecualian tertentu terhadap pasal-pasal dari Undang-Undang Hak Tanggungan ini, dimana contohnya adalah di dalam pemberian kredit KPR ini dimana di dalam pengikatan jaminannya hanya mempergunakan Surat Kuasa Memberikan Hak Tanggungan tanpa diikuti dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan."