Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skipsi ini menganalisis hubungan antara karakteristik kepala daerah dengan tingkat responsivitas dalam melengkapi rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan. Karakteristik yang digunakan dalam penelitian ini adalah usia, tingkat pendidikan, latar belakang pendidikan, pengalaman birokrasi dan pengalaman berwirausaha. Penelitian ini juga menguji pengaruh tingkat responsivitas penyelesaian rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap kinerja dengan menggunakan skor EKPPD. Penelitian ini menggunakan purposive sampling, dengan sampel yang digunakan yaitu 314 kabupaten / kota di Indonesia pada tahun 2014-2016.Hasil penelitian membuktikan bahwa karakteristik kepala daerah dilihat dari umur, tingkat pendidikan, latar belakang pendidikan, pengalaman birokrasi dan pengalaman kewirausahaan tidak berpengaruh terhadap tingkat responsivitas daerah dalam melengkapi rekomendasi hasil pemeriksaan. Kajian ini tidak berhasil membuktikan bahwa terdapat hubungan positif antara tingkat ketanggapan penyelesaian rekomendasi tindak lanjut atas kinerja, namun justru menemukan pengaruh negatif antara tingkat ketanggapan daerah dalam melengkapi rekomendasi pemeriksaan terhadap kinerja pemerintah daerah.

---

This skipsi analyzes the relationship between the characteristics of the regional head and the level of responsiveness in completing the follow-up recommendations for the examination results. The characteristics used in this study are age, education level, educational background, bureaucratic experience and entrepreneurial experience. This study also examined the effect of the level of responsiveness of completing the follow-up recommendations of the examination results on performance using the EKPPD score. This study used purposive sampling, with the sample used, namely 314 districts / cities in Indonesia in 2014-2016.

The results of the study prove that the characteristics of the regional head seen from age, education level, educational background, bureaucratic experience and entrepreneurial experience have no effect on the level of regional responsiveness in completing the recommendations of the examination results. This study failed to prove that there was a positive relationship between the level of responsiveness in completing follow-up recommendations on performance, but instead found a negative influence between the level of responsiveness of regions in completing audit recommendations on local government performance."

"Skripsi ini membahas mengenai bagaimana pengaruh moderasi korupsi dalam hubungan karakteristik pemerintah daerah, aspek keuangan, dan akuntabilitas laporan keuangan terhadap kinerja pemerintah daerah. Kinerja pemerintah daerah diukur dengan menggunakan skor Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD). Karakteristik pemerintah daerah diukur dengan menggunakan proksi ukuran pemerintah daerah, tingkat kekayaan pemerintah daerah, tingkat ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan jumlah anggota legislatif. Aspek keuangan diukur menggunakan rasio aktivitas (rasio belanja modal) dan rasio pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sedangkan akuntabilitas laporan keuangan diukur dengan menggunakan opini audit, jumlah temuan audit, dan nilai temuan audit. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa korupsi berpengaruh terhadap hubungan antara rasio belanja modal dan kinerja pemerintah daerah, rasio pertumbuhan PAD dan kinerja pemerintah daerah, opini audit dan kinerja pemerintah daerah, dan nilai temuan audit dan kinerja pemerintah daerah.

---

This thesis discussed how the influence of moderation corruption in relations of characteristic of local government, financial aspects, and accountability of financial report to local government?s performance. Local government?s performance are measured using a score of EKPPD. Characteristic of local governments are measured by size of local governments, wealth of local governments, the level of the dependency of local governments to the central government, and the number of members of the legislature. Financial aspects measured by the activity ratio (the ratio of capital expenditures) and the growth ratio of local revenue, and accountability of financial report are measured by audit opinion, the number of audit findings, and value of the audit findings. The result indicates that corruption impact on the relationship between the ratio of capital expenditure and local government?s performance, the growth ratio of local revenue and local government?s performance, audit opinion and local government?s performance, and value of the audit findings and local government?s performance."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh ukuran/nilai dan kompleksitas pengadaan barang/jasa terhadap kinerja pemerintah daerah dan kerugian negara. Penelitian ini juga mengembangkan indeks kompleksitas pengadaan barang/jasa yang mengacu pada penelitian terdahulu dan regulasi yang ada saat ini. Dengan menggunakan limited dependent variable regression models untuk periode 2015-2016, penelitian ini menemukan bahwa selain dapat digunakan untuk mendorong tercapainya kinerja pemerintah daerah yang optimal, besarnya ukuran/nilai pengadaan barang/jasa juga dapat digunakan sebagai media untuk melakukan tindakan moral hazard. Sementara tidak demikian hasil yang ditunjukkan oleh tingkat kompleksitas pengadaan barang/jasa.

---

This study examines the effect of size/value and complexity of procurement on the performance and the losses of local government. We develop a procurement complexity index which covers both the relevant literature and current regulation. By employing limited dependent variable regression models for a sample of 725 local governments from 2015 to 2016, we find that the size of procurement has a positive effect both on performance and the losses of local government. Meanwhile, procurement complexity has a positive effect on local government performance and negative effect on the losses of local government."

"Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah SAKIP merupakan sistem manajemen kinerja yang ada di Indonesia. Hasil evaluasi SAKIP masih rendah tingkat akuntabilitas kota dikarenakan empat permasalahan utama yang berkaitan dengan perencanaan. Pemerintah Kota Depok adalah salah satu yang mendapatkan hasil evaluasi rendah yaitu CC pada tahun 2016. Hasil ini dapat diinterpretasikan bahwa ukuran kinerja belum sepenuhnya menggambarkan hasil, sebagian ukuran kinerja masih berupa keluaran kegiatan, beberapa instansi data capaian kinerja belum sepenuhnya dapat diandalkan. Oleh karena itu penelitian ini membahas mengenai implementasi SAKIP Pemerintah Kota Depok pada tahun 2016 dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah post-positivist dan hasil penelitian ini adalah pelaksanaan SAKIP di Kota Depok masih perlu diperbaiki yaitu clarity about objective, indikator, setting target dan korelasi program dan tujuan. Selain itu faktor yang mempengaruhi pelaksanaan SAKIP di Kota Depok yang paling terlihat adalah dimensi risk taking and attitude.

---

Government agency performance accountability system SAKIP is an existing performance management system in Indonesia. SAKIP evaluation results are still low level of city accountability due to four main issues related to planning. Depok City Government is one that gets low evaluation result that is CC in 2016. This result can be interpreted that performance measure not yet fully describe result, some performance measure still in the form of activity output, some performance data performance agency not yet fully reliable. Therefore this study discusses the implementation of SAKIP Depok City Government in 2016 and the factors that affect the implementation. The method used in this research is post positivist and the result of this research is the implementation of SAKIP in Depok City still needs to be improved that is clarity about objective, indicator, target setting and correlation of program and purpose. Besides the factors that influence the implementation of SAKIP in Depok City is most visible is the dimension of risk taking and attitude."

"ABSTRAK

Skripsi ini membahas mengenai pengaruh pergantian kepala daerah terhadap pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan dimulai sejak proses perencanaan hingga pertanggungjawaban dan pemeriksaan. Untuk mengukur kinerja pengelolaan keuangan, penelitian ini menggunakan proksi realisasi anggaran belanja semester pertama atas belanja total, belanja barang dan jasa, dan belanja modal, serta proksi hasil pemeriksaan BPK berupa pertumbuhan opini audit, jumlah temuan atas kelemahan sistem pengendalian internal, jumlah temuan atas ketidakpatuhan regulasi, dan nilai ketidakpatuhan regulasi. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan pengujian hipotesisnya dilakukan dengan menggunakan regresi data panel untuk tahun anggaran 2011 dan 2012. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pergantian kepala daerah hanya berpengaruh negatif dan signifikan terhadap realisasi belanja barang dan jasa pada semester pertama. Namun, berdasarkan uji statistik, terdapat cukup bukti bahwa pergantian kepala daerah yang diinteraksikan dengan tingkat kemenangan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap realisasi belanja modal semester satu dan pertumbuhan opini audit. Kemudian ketika diinteraksikan dengan lama masa jabatan, pengaruhnya menjadi positif dan signifikan terhadap realisasi belanja barang dan jasa semester satu, namun negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan opini audit.

---

ABSTRACT

This thesis discusses the effect of regional head change on financial management. Financial management begin from the planning process to accountability and audit. To measure the performance of financial management, this study uses a proxy realization of total budget realization on the half term, spending on goods and services on the half term, and capital expenditures on the half term, as well as a proxy from BPK audit report, which consist of the growth of audit opinion, the number of findings on internal control systems weakness, the number of findings on regulatory non-compliance, and the value of regulatory non-compliance findings. This study uses quantitative methods and the hypothesis testing is done by panel data regression for fiscal year 2011 and 2012. The results of this study indicate that the change of the head region only effects negatively and significantly on the one half term of good and service expenditure realization. Then, based on the statistical tests, there is enough evidence that the change of the head region which is moderated with the number of voting has significant and positve effect on the realization of one half term capital expenditures and the growth of BPK audit opinion. When it is moderated with how long he/she became a head of region, the effect is positive and significant on the realization of one half term capital expenditures, but negative and significant on the growth of BPK audit opinion.

"

"Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh pengawasan fungsional, legislatif, dan masyarakat terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia pada Tahun 2012-2013. Kinerja pemerintah daerah diukur dengan menggunakan skor EKPPD yang dikeluarkan oleh Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia. Pengawasan fungsional diukur dengan jumlah frekuensi audit kinerja dan operasional BPKP, serta monitoring dan evaluasi (monev) BPKP. Pengawasan legislatif diukur dengan ukuran legislatif (jumlah anggota DPRD). Dan pengawasan masyarakat diukur dengan jumlah pers atau media massa di daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa audit kinerja dan operasional, ukuran legislatif, serta jumlah pers berpengaruh positif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Di lain sisi, monitoring dan evaluasi BPKP tidak berpengaruh terhadap kinerja pemda.

---

The purpose of this study is to analyze the effect of functional, legislative, and public monitoring to the performance of local government in Indonesia for the year of 2012-2013. The local government performance is measured by Local Government Performance Index released by Ministry of Internal Affairs of Indonesia. Functional monitoring is measured by the number of frequency of Performance and Operational Audits by BPKP, and the number of frequency of monitoring and evaluation by BPKP. Legislative monitoring is measured by the size of parliament (the number of parliament's member). And the public monitoring is measured by the number of press or mass media in local district. The results reveal that performance and operational audits by BPKP, size of parliament, and the number of press positively affects the local government performance. On the other hand monitoring and evaluation by BPKP do not affect the local government performance."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh opini audit tahun lalu terhadap kinerja pemerintah daerah yang dilihat dari skor EKPPD dan IPM. Penelitian ini juga melihat efek moderasi tingkat korupsi pada pengaruh opini audit tahun lalu terhadap kinerja pemerintah daerah. Selain itu penelitian ini juga melihat pengaruh tersebut pada sub sampel kualitas kepala daerah. Populasi penelitian ini adalah semua pemerintah daerah di Indonesia dengan sampel penelitian 360 observasi pada tahun 2012. Data penelitian ini diolah menggunakan software SPSS.16.Hasil penelitian menunjukkan bahwa opini audit tahun lalu berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Variabel moderasi tingkat korupsi juga terbukti memperlemah pengaruh opini audit tahun lalu terhadap kinerja pemerintah daerah. Pengujian berdasarkan sub sampel kualitas kepala daerah (umur, pengalaman dan pendidikan) secara umum menunjukkan hasil bahwa pengaruh opini audit tahun lalu terhadap kinerja pemerintah daerah dan efek moderasi tingkat korupsi terhadap hubungan tersebut berbeda tergantung pada kualitas kepala daerah.

---

This study aims to determine association audit opinion in previous year with performance of local governments is seen from the scores EKPPD and HDI. This study also looked level of corruption can mitigate association audit opinion in previous year with performance of local governments. In addition, this study also see the influence of the sub-sample quality regional head. The study population was all local governments in Indonesia with a sample of 360 observations in 2012. Data were processed using software SPSS.16.The results showed that last year's audit opinion are positively associated with performance of local governments. Level of corruption as moderating variable can mitigate the association audit opinion in previous year with performance of local governments. In general, testing based on a sub-sample quality regional head (age, experience and education) shows that association audit opinion in previous year with performance of local governments and the moderating effect of corruption on the level of the relationship is different depending on the quality of regional heads."

"

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis secara empiris pengaruh Zakat (Z) terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang diproksikan dengan rasio Kemandirian Keuangan Daerah (KKD). Penelitian ini menggunakan data panel dari 23 Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh tahun 2011 s.d. 2018 dengan total 184 observasi. Data panel dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (audited) Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI, serta publikasi resmi dari Badan Pusat Statistik. Penelitian ini berjenis penelitian hipotesis deduktif kuantitatif dengan metodologi pengujian menggunakan analisis model regresi data panel.

Hasil penelitian ini membuktikan secara empiris bahwa (1) Zakat secara simultan (bersamaan dengan komponen Pendapatan Asli Aceh lainnya seperti Pendapatan Pajak Aceh, Retribusi Daerah, Pendapatan Pajak Aceh yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAA yang Sah) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah; dan (2) Zakat secara parsial (independen) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Hasil pengujian hipotesis dengan model alternatif membuktikan bahwa secara empiris Zakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Non Zakat. Hasil pengujian hipotesis model alternatif bersesuaian dengan hasil pengujian hipotesis model penelitian.

---

This research aims to test and analyze the empirical evidence on the effect of Zakat (Z) towards local government’s financial performance with the rasio of Local Financial Autonomy (KKD) as proxy. This research using panel data from 23 District/Municipal Governments in Aceh Province for the year 2011 to 2018 with sum of 184 observations. Those panel data are secondary data which obtained from Local Government Financial Reports (audited) of District/Municipal Governments in Aceh Province, Audit Report from Supreme Audit Board The Republic of Indonesia, and official publications from Central Bureau of Statistics. The type of this research is quantitative-deductive hypothesis which used panel data regression model as research methodology.

This research empirically proves that (1) Zakat has simultaneously (along with other Aceh’s Local Own-Source Revenue such as Aceh’s Tax Revenue, Local Retribution, Separated Aceh’s Local Own-Source Revenue, and Other Legal Aceh’s Own-Source Revenue) positive and significant effect toward Local Financial Autonomy; and (2) Zakat has partially (independently) positive and significant effect toward Local Financial Autonomy. Hypothesis testing with alternative model proves empirically that Zakat has positive and significant effect toward Non-Zakat Local Financial Autonomy. Alternative model’s hypothesis test result is similar with research model’s hypothesis test result.

"

"Penelitian ini bertujuan untuk membangun model prediksi senjangan anggaran, mendapatkan bukti empiris mengenai faktor-faktor apa yang mempengaruhi probilitas terjadinya senjangan anggaran, dan menggunakan model prediksi senjangan anggaran tersebut untuk pengujian model hipotesis. Model hipotesis yang diuji dalam penelitian ini adalah determinan potensi senjangan anggaran dan pengaruh potensi senjangan anggara terhadap kinerja pemerintah baik secara langsung maupun melalui sistem akuntabilitas, serta apakah perubahan anggaran mempengaruhi kinerja pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung melalui potensi senjangan anggaran atau melalui potensi senjangan anggaran dan system akuntabilitas. Unit analisis penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia yang memiliki data lengkap dengan tahun pengamatan 2008-2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model prediksi senjangan anggaran fit secara statistic dan dapat digunakan sebagai model untuk memprediksi senjangan anggaran pemerintah, meskipun variable asset quality tidak terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap probabilitas terjadinya senjangan anggaran. Model prediksi senjangan anggaran digunakan sebagai ukuran senjangan anggaran di dalam model pengujian hipotesis, dimana ukuran tersebut menggambarkan besarnya potensi senjangan anggaran. Model prediksi tersebut juga digunakan untuk memilah pemda mana yang terdapat indikasi melakukan senjangan anggaran dan yang tidak. Di dalam model pengujian hipotesis, hanya pemda yang terindikasi melakukan senjangan anggaran yang diuji. Peran Kepala Daerah di Dalam Senjangan Anggaran, Kualitas Auditor Intern, dan Tekanan Akuntabilitas terbukti menjadi faktorfaktor yang mempengaruhi terjadinya senjangan anggaran. Senjangan anggaran terbukti berpengaruh negative terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah baik secara langsung maupun melalui sistem akuntabilitas. Perubahan anggaran terbukti berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah secara langsung. Pengaruh perubahan anggaran terhadap kinerja pemerintah melalui senjangan anggaran maupun melalui senjangan anggaran dan system akuntabilitas terbukti berpengaruh positif dan signifikan. Hasil ini menunjukkan pentingnya meminimalisir senjangan anggaran dengan mengimplementasikan anggaran berbasis kinerja (ABK) dengan benar sehingga akan meningkatkan keandalan sistem akuntabilitas pemda dan berdampak terhadap tingginya kinerja penyelenggaraan pemerintahnya. Perubahan anggaran yang lebih realistis dan didukung informasi kinerja dan keuangan terkini sangat penting untuk menekan senjangan anggaran dan meningkatkan kinerja pemerintah.

---

These research objectives are to build a predictive model of budgetary slack, obtain an empirical evidence of factors that affect the probability of budgetary slack occurence, and utilize the predictive model for hypothesis testing. Hypothesis that tested in this study are: potential budgetary slack determinants and the effect of potential budgetary slack to government performance, either directly or through accountability system, as well as to examine the effect of budget revisions to government performance, either directly or indirectly through potential budgetary slack or through potential budgetary slack and accountability system. Sample units of this study is the county/city governments in Indonesia, which has complete observed data for the period of 2008 to 2012.

The results showed that the model is statistically fit and can be used to predict government budgetary slack, though quality asset variable is not proven significantly affect probability of budgetary slack occurence. Predictive model of budgetary slack is used to measure budgetary slack in hypothesis testing model, which portray the magnitude of budgetary slack. The model is used to sort out local government which have a budgetary slack indication. In hypothesis testing, only local government that have budgetary slack that will be tested. Role of Regional Head in conducting budgetary slack, Internal Auditor Quality and Accountability Pressure are proved to be the factors that influence the occurrence of budgetary slack. Budgetary slack proved to have negative impact on government performance both partially and through accountability system. Budget revisions also proved to have positive impact on government performancedirectly. The effect of budget revisions to government performance through budgetary slack and through budgetary slack and accountability system is proved to be significantly positive.

This result shows the importance of minimizing the budgetary slack by implementing performancebased budgeting correctly so that it will enhance the reliability of local government accountability system and improve government performance. More realistic budget revisions which supported by an updated financial and performance information are very important to suppress the budgetary slack and improve government performance."

"Lubuklinggau city's economic growth in 2012 is quite high relative directly or indirectly increasing urban population. In additional, to the positive side, the urban as well as the growing negative impact of street vendors, illegal immigrants, and so on. The condition can affect to the increasing workload of civil service police (municipal police) Lubuklinggau city. Taking into account the increased workload and government (PP) No.6 in 2010, the municipal police pelru done effective and efficient? Raightsizing is neeed to improve the quality. To answer that question this study uses descriptive evaluation methods and semi-explanatory. The analysis shown that city municipal police Lubuklinggau feasible arrangements with the organization in accordance with type A no.Permendagri 40 in 2011. kelayakan is also supported by the office of the real condition of the municipal police workload is increasing from year to knowledge, especially in the field of public law enforcement and community protection. "