Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam menentukan upah minimum, Dewan Pengupahan Provinsi setiap kali perlu melakukan survei untuk mendapatkan nilai KHL. Namun setelah adanya PP 78. Tahun 2015 tentang Pengupahan, untuk menentukan upah minimum tidak perlu dilakukan survei setiap tahun, cukup menggunakan rumus untuk menghitung upah minimum. Ketiadaan survei yang dilakukan setiap tahun karena survei KHL yang dilakukan Dewan Pengupahan Daerah tidak kredibel. Meskipun terdapat rumus penghitungan upah minimum, namun Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta tetap melakukan survei setiap tahun untuk mendapatkan nilai KHL, khususnya untuk KHL tahun 2018. Untuk itu, skripsi ini akan membahas secara tuntas bagaimana penetapan tahun 2018 tersebut. UMP DKI Jakarta dan Cara Penggunaan KHL dalam Penetapan UMP DKI Jakarta Tahun 2018. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Jenis data yang penulis gunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka dan wawancara dengan informan. Hasil dari penelitian ini bersifat deskriptif analitik, sehingga diharapkan dapat menemukan permasalahan yang terjadi selama ini dan menghasilkan rekomendasi solusi atas permasalahan tersebut. Kesimpulan dari tugas akhir ini adalah penetapan UMP DKI Jakarta tahun 2018 sudah tepat menggunakan rumus tetapi nilai KHL yang diperoleh dari hasil survei KHL tidak dijadikan acuan dalam penetapan UMP DKI Jakarta tahun 2018, melainkan hanya digunakan sebagai "angka pembanding".

---

In determining the minimum wage, the Provincial Wage Council needs to conduct a survey every time to obtain the KHL value. However, after PP 78. 2015 concerning Wages, to determine the minimum wage it is not necessary to conduct a survey every year, it is enough to use the formula to calculate the minimum wage. The absence of a survey that is conducted every year is because the KHL survey conducted by the Regional Wage Council is not credible. Even though there is a formula for calculating the minimum wage, the DKI Jakarta Provincial Wage Council still conducts a survey every year to get the KHL value, especially for the KHL in 2018. For this reason, this thesis will thoroughly discuss how the determination of 2018 is. UMP DKI Jakarta and How to Use KHL in Determining UMP DKI Jakarta Year 2018. The research method used in this research is normative juridical. The type of data the writer uses is secondary data obtained from literature studies and interviews with informants. The results of this research are descriptive analytic, so it is hoped that it can find problems that have occurred so far and produce recommendations for solutions to these problems. The conclusion of this final project is that the determination of the UMP for DKI Jakarta in 2018 is correct using the formula but the KHL value obtained from the KHL survey results is not used as a reference in determining the UMP for DKI Jakarta in 2018, but is only used as a "comparison figure"."

"Skripsi ini membahas penetapan nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dalam rangka kebijakan Upah Minimum. Sebagaimana diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, KHL merupakan pertimbangan utama dalam menetapkan Upah Minimum. Di tingkat provinsi, nilai KHL ditetapkan oleh Dewan Pengupahan Provinsi (Depeprov) setempat melalui serangkaian kegiatan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaannya, penetapan nilai KHL sering menjadi perdebatan setiap unsur di Depeprov, yang berujung pada demostrasi pekerja/buruh. Di Provinsi DKI Jakarta, beberapa demostrasi dilakukan pekerja/buruh untuk menolak hasil penetapan nilai KHL 2014 akibat ketidakpuasan terhadap proses tersebut. Untuk itu, skripsi ini akan membahas secara menyeluruh proses penetapan nilai KHL 2014 di Provinsi DKI Jakarta dengan berpedoman pada setiap ketentuan hukum terkait. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif analitis, sehingga diharapkan mampu menemukan masalah yang selama ini terjadi dan menghasilkan rekomendasi solusi atas permasalahan tersebut.

---

This thesis discusses about the specification of eligible lifestyle needs (KHL) in terms of minimum wages policy. As regulated in Law No. 13 of 2003 concerning Labour, KHL is the main concern in determining the minimum wage. On the provincial level, KHL is specified by a local Provincial Wage Council (Depeprov), performed according to a list of procedures ruled by the laws. In performance, KHL specification is often to be highly debated by the elements in Depeprov, usually resulting in labor demonstration. In Jakarta, some labor demonstration was staged to reject the final specification of KHL 2014 as a result of dissatisfaction towards the process that made it. Therefore, this thesis will thoroughly discuss about the specification of KHL 2014 in Jakarta Capital Province with accordance to every relevant legal rules. This thesis uses descriptive analitic as research method, hopefully able to identify the occuring, underlying problems, and to produce recommended solutions for the problems."

"ABSTRAKPekerja merupakan pemegang peranan kunci dalam membina hubungan industrial yang harmonis demi menuju pembangunan suatu bangsa. Pemerintah menerbitkan berbagai peraturan yang ditujukan bagi perlindungan hak pekerja sebagai bentuk penghargaan bagi jasa pekerja. Salah satu hak yang sering diperjuangkan oleh pekerja adalah upah. Upah dianggap menjadi salah satu indikator tingkat kesejahteraan buruh akan terjamin. Perumusan upah minimum sebelum tahun 2015, masih melibatkan unsur pekerja, pengusaha, dan Pemerintah yang tergabung dalam Dewan Pengupahan. Namun pada tahun 2017, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggunakan formula yang telah tercantum pada PP No 78 tahun 2015 dan tidak lagi mempertimbangkan hasil rekomendasi dari Dewan Pengupahan. Hal tersebut kemudian yang mendasari pekerja untuk melakukan gugatan melalui Gerakan Buruh Jakarta terhadap putusan Upah Minimum Provinsi UMP DKI Jakarta tahun 2017. Skripsi ini membahas tentang perumusan UMP DKI Jakarta tahun 2017, penjabaran kasus gugatan pekerja, dan bagaimana pemenuhan hak pekerja yang dilakukan oleh Pemerintah, pekerja, dan pengusaha, serta dilengkapi dengan rekomendasi pihak-pihak terkait. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deksriptif. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan diantara ketiga aktor terkait didalam penetapan UMP DKI Jakarta 2017 dalam pemenuhan hak pekerja. Di sisi lain, ditemukan juga bahwa melalui penggunaan PP 78 tahun 2015 dalam perumusan UMP DKI Jakarta tahun 2017, hak pekerja untuk melakukan rekomendasi menjadi hilang.

---

ABSTRACT

Workers are holding the key role in achieving the harmonious industrial relations in order to achieve the development of a nation. Government issued various regulations to protect the workers rsquo right as a form of respect for the services of workers. One of the workers rsquo right that often being fought for is wages. Wages are considered to be one of many indicators of the workers rsquo level of welfare will be guaranteed. The formulation of minimum wage in provinces before 2015, still include the workers, entrepreneurs, and Government itself who are gathered in Provincial Wage Council. However since 2017, the local Government of DKI Jakarta used Government Regulation No. 78 of 2015 on Wages and no longer considered the recommendations from the Provincial Wage Council. This resulted a lawsuit from workers through Gerakan Buruh Jakarta GBJ against the 2017 Jakarta Province Minimum Wage Decision UMP . The research of this study discusses the formulation of the 2017 Jakarta Province Minimum Wage Decision, the elaboration of the case, and how to analyze the relations of the three involved actors in fulfilling the workers rsquo right. The method of this study is qualitative research with descriptive design. The result of this study shows that there are relations between the three actors in fulfilling the workers rsquo right. On the other hand, it was also found that through the using of Government Regulation No. 78 of 2015 in the formulation of 2017 Jakarta Province Minimum Wage, there was an eliminating process of the workers rsquo right "

"Skripsi ini membahas tentang keberlakuan pengaturan Upah Minimum Provinsi UMP terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah UMKM , khususnya di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Adanya peraturan UMP merupakan upaya pemerintah untuk memberikan jaminan bagi seluruh pekerja/buruh agar dapat hidup layak, tetapi di sisi lain kemampuan untuk memberikan upah yang sesuai ketentuan upah minimum sulit dilakukan oleh UMKM. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif analitis, dengan menerapkan studi kepustakaan dan wawancara sehingga diharapkan mampu menemukan masalah yang selama ini terjadi dan menghasilkan rekomendasi solusi atas permasalahan tersebut. Adapun hasil dari penelitian ini adalah secara peraturan, kebijakan upah minimum berlaku pada UMKM, tetapi pada penerapannya UMKM menghadapi kendala untuk membayarkan upah minimum kepada pekerja/buruh. Kata Kunci:Keberlakuan Peraturan; Upah Minimum Provinsi; Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah UMKM.

---

This Thesis describes about the enforcement of Provincial Minimum Wage regulation on Micro, Small, and Medium Enterprises MSMEs . The Provincial Minimum Wage regulation is the government effort to provide guarantee for all workers to make a decent living in a region, yet the MSMEs are still in struggling to pay workers on standard minimum wage. This thesis used descriptive analytic as research method, by applying literature research and interviews that hopefully able to identify the occurring, underlying problems, and to produce recommended solutions for the problems. The conclusion of this thesis is the Provincial Minimum Wage regulation applies to MSMEs, yet on the implementation of that regulation, MSMEs face the problems to pay the minimum wage to their workers laborers."

"Sebagai ibukota dan kota terbesar di Indonesia, Jakarta mengalami masalah dalam pemenuhan kebutuhan tempat tinggal penduduknya. Kepemilikan tempat tinggal di Jakarta terendah se-Indonesia. Selain itu, harga tempat tinggal di Jakarta relatif tinggi. Oleh karena itu, skripsi ini ingin membahas bagaimana keterjangkauan tempat tinggal di Jakarta untuk dimiliki selama ini. Pemenuhan kebutuhan tempat tinggal menjadi penting karena tempat tinggal merupakan tempat berlangsungnya berbagai aktivitas, khususnya aktivitas privat. Kepemilikan tempat tinggal memiliki tujuan yang berbeda dibandingkan dengan sewa, yaitu berfokus pada keamanan kepemilikan serta pemenuhan kebutuhan jangka panjang. Kota Jakarta sendiri sudah menjadi daya tarik bagi pendatang sejak zaman Hindia Belanda. Tren tersebut berlanjut hingga tahun 1990-an di mana perpindahan penduduk Jakarta lebih banyak keluar daripada datang. Karena skripsi ini berfokus pada kepemilikan tempat tinggal, metode yang akan dipakai adalah perbandingan antara harga tempat tinggal dengan pendapatan masyarakat. Pendapatan masyarakat menggunakan UMP DKI Jakarta karena UMP ditetapkan berdasarkan angka kebutuhan hidup layak (KHL). Selain itu, perbandingan kenaikan harga tempat tinggal dengan pendapatan juga akan dilakukan untuk mengetahui perbandingan keterjangkauan kepemilikan tempat tinggal di Jakarta. Berdasarkan analisis, tempat tinggal di Jakarta masih jauh dari terjangkau. Kenaikan UMP DKI Jakarta belum berhasil mencapai kepemilikan tempat tinggal yang terjangkau.

---

As the capital and the largest city, Jakarta faces problems in fulfilling housing ownership needs. Jakarta’s housing ownership rate is the lowest in Indonesia. Besides that, housing costs in Jakarta are relatively high. So, this thesis is written to discuss housing ownership affordability trends in Jakarta. Housing ownership needs fulfillment is important because living place is a place where some activities occur, especially private activities. Housing ownership has different goals compared to rent, to secure housing needs and to fulfill long term needs. Jakarta has become attractive to newcomers since Dutch East Indies era. The trend continued until 1990s, where more people left Jakarta than came to the city. Because this thesis focuses at housing ownership, the method that will be used is ratio between housing prices and income. The income will refer to Jakarta’s minimum wage because Jakarta’s minimum wage is based on decent living rate. Then, the income growth and housing price growth will be compared to find out how is Jakarta’s housing ownership affordability changed during years. According to this thesis, Jakarta’s housing is still far from affordable to be owned. Jakarta’s minimum wage growth hasn’t reached affordable housing ownership."

"Upah Minimum Provinsi (UMP) merupakan ketetapan yang dikeluarkan pemerintah melalui keharusan perusahaan membayar upah sekurang-kurangnya sesuai dengan yang telah ditetapkan. Dalam proses penetapannya, besaran UMP direkomendasikan oleh Dewan Pengupahan Provinsi untuk ditetapkan oleh Gubernur. DKI Jakarta merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang juga menggunakan ketetapan UMP dalam dunia ketenagakerjaannya. Skripsi ini membahas dinamilka yang terjadi dalam perundingan/negosiasi antara aktor-aktor tripartit dalam Dewan Pengupahan Provinsi, yakni pemerintah, pengusaha dan pekerja dalam proses penetapan UMP DKI Jakarta Tahun 2014. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil dari penelitian ini menggambarkan bahwa baik pihak pengusaha maupun pekerja memiliki strategi masing-masing untuk memperjuangkan kepentingannya dalam proses negosiasi dalam Sidang Dewan Pengupahan. Hasil penelitian ini juga menunjukan bahwa pemerintah memiliki peran yang cukup kuat dalam mengintervensi perundingan yang dilakukan terutama untuk mencapai keseimbangan dan keharmonisan hubungan industrial di DKI Jakarta.

---

Provincial Minimum Wage is a government decree issued to determine a minimum wages a company should pay the employee. In the process of the establishment, the amount recommended by the Provincial Wage Council to be determined by the Governor. Jakarta is one of the provinces in Indonesia which also use the provisions of the Provincial Minimum Wage in the employment sector.

This thesis discusses the dynamics that occur in the negotiations between the tripartite actors in the Provincial Wage Council, which are government, entrepreneurs and workers in the process of establishing Provincial Minimum Wage of Jakarta in 2014. This study is a qualitative study with a descriptive design.

The results of this study describes that both the entrepreneurs and workers have their own strategies to fight for their interests in the negotiation process, during Wage Council meeting. The results of this study also shows that the government has a strong role to intervene in the negotiations carried out, especially to achieve balance and harmony of industrial relations in Jakarta."

"ABSTRAKSurat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/3386 / SJ dan Nomor903/3387 / SJ yang menjelaskan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018 mengarahkan pergeseran pos anggaran untuk membayar tunjangan hari raya (THR) tahun 2018. Komponen Tambahan Keluarga, Manfaat Umum dan Tambahan Penghasilan PNSD yang sebelumnya tidak dianggarkan dianggap memberatkan. Variasi Besarnya tunjangan dan pengenaan APBD tersebut memicu kontroversi dari Pemerintah Daerah. Pemerintah DKI Jakarta menggunakan pos Pengeluaran Tak Terduga untuk menutupi kekurangan dana serta memutuskan menambah TKD 14 as salah satu komponen disediakan meski tidak mendapat penandaan DPRD DKI Jakarta. Rasionalitas Pemerintah DKI Jakarta dalam menerapkan kebijakan ini menjadi pertanyaan penelitian. Novinskey (2015) menyatakan bahwa Pilihan Rasional Kelembagaan cenderung konsekuensialisme, strategis, kalkulatif, adaptifstrategi, dan pelaku kebijakan individualis-metodologis. Sebagai teori pendamping, Menggunakan Birokrat yang Memaksimalkan Anggaran oleh Niskanen (1971) perilaku birokrat dan sponsor. Uraian tersebut dibuat atas unsur 1) rasionalitas, 2) motif strategis, 3) mendorong lembaga formal, dan 4) mendorong lembaga informal di Kebijakan. Penelitian dengan pendekatan post-positivis bertujuan untuk memperkaya teori pilihan rasional, khususnya dalam kebijakan anggaran Pemerintah DKI Jakarta. Pengamatan dilakukan kepada Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pengelola Keuangan Daerah, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI Jakarta dan ditriangulasi dengan DPRD DKI Jakarta, Kementerian Dalam Negeri, Akademisi, Seknas FITRA, TGUPP, dan KPPOD. Penelitian menunjukkan itu Berdasarkan dimensi 1) rasionalitas, pemerintah daerah menilai konsekuensi anggarantidak selalu signifikan; 2) motif strategis, didorong oleh kemampuan keuangan dan wewenang; 3) lembaga formal, mengikuti rekomendasi Surat Edaran dan Peraturan yang diamanatkan Pemerintah; dan 4) kelembagaan informal karena keutamaan etika pembuat kebijakan. Secara keseluruhan, pendorong utama aktor berasal dari institusi formal. Akan Namun, penggunaan surat edaran sebagai regulasi kebijakan memiliki kecenderunganpenyalahgunaan anggaran sehingga tidak sesuai dengan konteks pencairan THR ini. Saran yang bisa disediakan adalah memperbaiki mekanisme kendali pelaksanaan anggaran dan membatasi penggunaan peraturan kebijakan oleh kementerian.ABSTRACTMinister of Home Affairs Circular Number 903/3386 / SJ and Number903/3387 / SJ, which explains Government Regulation No. 19/2018 directs a shift in the budget post to pay for the 2018 holiday allowance (THR). Additional Family Components, General Benefits and Additional PNSD Income that were not previously budgeted are considered burdensome. The variation in the amount of allowances and the imposition of the APBD has sparked controversy from the Regional Government. The DKI Jakarta government used the Unexpected Expenditure post to cover the lack of funds and decided to add TKD 14 aces as one of the components to be provided even though it did not receive the mark of the DKI Jakarta DPRD. The rationality of the DKI Jakarta Government in implementing this policy is a research question. Novinskey (2015) states that Institutional Rational Choices tend to be consequentialism, strategic, calculative, adaptive strategy, and individualist-methodological policy actors. As a companion theory, Using Bureaucrats to Maximize Budgets by Niskanen (1971) the behavior of bureaucrats and sponsors. The description is made on the elements of 1) rationality, 2) strategic motives, 3) encouraging formal institutions, and 4) encouraging informal institutions in policy. Research with a post-positivist approach aims to enrich the theory of rational choice, particularly in the budget policy of the DKI Jakarta Government. Observations were made to the Regional Civil Service Agency, the Regional Financial Management Agency, and the DKI Jakarta Regional Development Planning Agency and triangulated with the DKI Jakarta DPRD, Ministry of Home Affairs, Academics, Seknas FITRA, TGUPP, and KPPOD. Research shows that based on dimension 1) rationality, local governments assess the consequences of the budget not always significant; 2) strategic motives, driven by financial capacity and authority; 3) formal institutions, following the recommendations of Circular and Regulations mandated by the Government; and 4) informal institutions because of the ethical virtues of policy makers. Overall, the main drivers of actors come from formal institutions. However, the use of circular letters as policy regulation has a tendency misuse of the budget so that it does not fit the context of this THR disbursement. Suggestions that could be provided are improving budget execution control mechanisms and limiting the use of policy regulations by ministries."

"Upah Minimum Provinsi (UMP) merupakan standar upah bagi pekerja yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai jaring pengaman untuk melindungi pekerja dari sistem pengupahan yang rendah di setiap daerah/provinsi. Dalam proses penetapannya, besaran UMP direkomendasikan oleh Dewan Pengupahan Provinsi (Depeprov) untuk ditetapkan oleh Gubernur. DKI Jakarta yang merupakan Ibu Kota Negara Indonesia memiliki keunikan tersendiri yang berbeda dari daerah lainmya dalam penetapan UMP tahun 2016. Tugas Karya Akhir ini membahas pertimbangan baru dan pertimbangan yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya dalam mengambil sebuah keputusan pada penetapan UMP DKI Jakarta Tahun 2016. Penelitian ini adalah penelitian desk research dengan desain deskriptif. Hasil dari penelitian ini menggambarkan bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam Depeprov dan intervensi oleh pemerintah pada penetapan UMP DKI Jakarta tahun 2016 cukup mengakomodir kepentingan pengusaha dan pekerja walaupun terdapat pertimbangan-pertimbangan yang dapat dikatakan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

---

Provincial Minimum Wage (UMP) is a standard wage for labour that government decree issued as a safety net to protect labour from low wage system in each region / province. In the process of the establishment,the amount recommended by the Provincial Wage Council to be determined by the Governor. DKI Jakarta is the Capital City of Indonesia has unique characteristics that are different from other areas in the process of establishing Provincial Minimum Wage of Jakarta in 2014. This thesis discusses the new considerations and different considerations from past years in decision making in the process of establishing Provincial Minimum Wage of Jakarta in 2016. The results of this study describes that the considerations in Depeprov and intervention by the government in the process of establishing Provincial Minimum Wage of Jakarta in 2016 is sufficient to accommodate entrepreneurs and labour interests although there are considerations can be said inappropriate with applicable regulations."

"Diabetes melitus merupakan penyakit kronik serius yang menyebabkan masalah kesehatan masyarakat. Diabetes melitus (DM) adalah penyakit metabolisme yang merupakan suatu kumpulan gejala yang timbul pada seseorang karena adanya peningkatan kadar glukosa darah diatas nilai normal. Prevalensi global diabetes meningkat 2 kali lipat sejak tahun 1980 dari 4.7% menjadi 8.5%. Kejadian diabetes melitus di DKI Jakarta dari tahun ke tahun terus meningkat, bahkan pada tahun 2018 DKI Jakarta merupakan provinsi tertinggi dengan kejadian diabetes melitus di Indonesia yaitu sebesar 3.4%, dimana kejadian diabetes melitus di DKI Jakarta melebihi angka nasional yaitu 2%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan diabetes melitus. Penelitian ini menggunakan desain cross sectional, uji statistik menggunakan chi square untuk meihat prediktif faktor yang berhubunagn dengan diabetes melitus. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari program skirining Faktor Risiko PTM berbasis Pos Pembinaan Terpadu (POSBINDU) Penyakit Tidak Menular (PTM) Dinas Kesehatan DKI Jakarta tahun 2018. Hasil analisis bivariat menunjukkan adanya hubungan antara umur (POR 6.6 95%CI 6.125-7.151), jenis kelamin (POR 1.5 95%CI 1.411-1.614), tingkat pendidikan (POR 1.6 95%CI 1.549-1.770), riwayat keluarga (POR 18.6 95%CI 17.393-19.954), indeks massa tubuh (POR 2.1 95%CI 2.046-2.356), tekanan darah (POR 5.5 95%CI 5.219-5.942) dan obesitas sentral (POR 2.04 95%CI 1.914-2.188) dengan diabetes melitus. Status merokok bukan merupakan faktor yang berhubungan dengan diabetes melitus.

---

Diabetes mellitus is a serious chronic disease that causes public health problems. Diabetes mellitus (DM) is a metabolic disease that is a collection of symptoms that arise in a person because of an increase in blood glucose levels above normal values. The global prevalence of diabetes has increased since 1980 from 4.7% to 8.5%. The incidence of diabetes mellitus in DKI Jakarta has increased from year to year, Diabetes melitus even in 2018 DKI Jakarta is the highest province with the incidence of diabetes mellitus in Indonesia which is 3.4%, where the incidence of diabetes mellitus in DKI Jakarta exceeds the national figure of 2%. This study aims to determine factors associated with diabetes mellitus. This study uses a cross sectional design, statistical tests using chi square to see the predictive factors associated with diabetes mellitus. This study uses secondary data from the Integrated Coaching Post-based PTM Risk Factor screening program (POSBINDU) of the DKI Jakarta Health Office in 2018. The results of the bivariate analysis showed an association between age (POR 6.6 95% CI 6.125-7.151), gender (POR 1.5 95% CI 1,411-1,614), education level (POR 1.6 95% CI 1,549-1,770), family history (POR 18.6 95% CI 17,393-19,954), body mass index (POR 2.1 95% CI 2,046-2,356), blood pressure (POR 5.5 95% CI 5.219-5,942) and central obesity (POR 2.04 95% CI 1,914-2,188) with diabetes mellitus. Smoking status is not a factor associated with diabetes mellitus."

"Kecenderungan biaya pelayanan kesehatan yang terus meningkat mendorong pemerintah untuk mencari alternatif pembiayaan yang dapat mengefisienkan dana tanpa mengurangi mutu pelayanan. Salah satu sistem tersebut adalah dengan dijalankannya konsekuensi kapitasi berbasis komitmen pelayanan dimana puskesmas dibayar berdasar jumlah peserta terdaftar yang menjadi tanggungannya dipantau efektifitasnya dengan melihat kecenderungan angka kontak (≥1500/00), rasio prolanis (≥50%), dan rasio rujukan kasus non spesialistik (<0.5%), sehingga diharapkan moral hazard dari sisi suplai dapat dicegah atau diminimalisir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan pelaksanaan KBK. Penelitian ini dilakukan di wilayah DKI Jakarta dengan unit analisis Puskesmas, dengan mixed method dengan model sequential (quan -> QUAL), data kualitatif diambil dengan metode indeph interview kepada informan kunci terkait untuk memvalidasi data yang tidak bisa divalidasi dengan metode kuantitatif. Hasil penelitian Implementasi KBK selama 2 tahun telah cukup baik dan signifikan meningkatkan rata-rata angka kontak pada tahun 2017 sebesar 192.6 0/00 (target ≥150 0/00), dan rata-rata rasio prolanis sebesar 44.9% (≥50%), dan menurunkan rata-rata rasio rujukan kasus non spesialistik menjadi 0.3% (target <5%). Dari analisis multivariate, didapatkan pemodelan variable didapatkan variable nilai kapitasi, dan kecukupan SDM (dokter, perawat, bidan, tenaga kefarmasian) adalah yang signifikan berpengaruh dominan terhadap capaian indikator komitmen pelayanan (p value <0.05). Penerapan kompensasi pemotongan kapitasi berdampak positif cukup memberi efek jera bagi puskesmas untuk mengerahkan segala usaha untuk pencapaian indikator komitmen pelayanan, di sisi lain adanya indikasi moral hazard di lapangan, sehingga diperlukan monitoring dan evaluasi dari berbagai pihak tanpa terfragmentasi agar cita-cita implementasi KBK untuk mewujudkan pelayanan yang berkualitas bisa diwujudkan.

---

The increasing trend of health care costs has prompted the government to seek financing alternatives that can streamline funds without reducing the quality of services. One such system is the implementation of the commitment-based capitation consequence where the puskesmas is paid based on the number of registered participants who are responsible for its effectiveness monitoring by looking at the tendency of contact numbers (≥1500/00), prolanis ratio (≥50%), and non-specialist case referral ratio (<0.5%), so it is expected that moral hazard from the supply side can be prevented or minimized.

This study aims to determine the factors associated with the implementation of Capitation Based on Service Commitment. This research was conducted in DKI Jakarta area with Puskesmas as analysis unit, with sequential model mixed method (quan -> QUAL), qualitative data was taken by indeph interview method to key informant related to validate data which can not be validated by quantitative method.

The results of two year implementation significantly increased the average contact rate in 2017 by 192.6 0/00 (target ≥150 0/00), and the average prolanis ratio of 44.9% (≥50%), and lowering the average non-specialist case referral ratio to 0.3% (target <5%). From multivariate analysis, variables modeling related to achievement of service commitment indicator were capitation value, human resources (adequacy of doctor, nurse, midwife, pharmacy) are significant influence dominanly to achievement indicator of service commitment (p value <0.05).

Implementation of capitation compensation is positive enough to give an effect for all puskesmas efforts to achieve the indicator of service commitment, on the other side of the indication of moral hazard, so monitoring and evaluation is needed to create the quality service."