Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini mencoba untuk mengetahui permasalahan tentang pengaturan investasi di kawasan ekonomi khusus Mandalika, kepastian hukum berinvestasi berdasarkan pengaturan tersebut dan faktor penghambat dalam berinvestasi serta upaya penyelesaiannya. Untuk menjawab permasalahan tersebut, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yuridis dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Temuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: pertama, pengaturan investasi di kawasan ekonomi khusus Mandalika diatur secara khusus melalui peraturan perundang-undangan. Hal ini merupakan sebagai amanat dari Pasal 31 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Untuk melaksanakan amanat tersebut, dibuatlah kebijakan-kebijakan khusus untuk mendukung terlaksananya pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Kebijakan tersebut meliputi pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan daerah, dan pembentukan peraturan perundang-undangan terkait investasi di kawasan ekonomi khusus Mandalika. Kedua, kepastian hukum berinvestasi sudah dapat dicapai melalui substansi hukum, aparatur hukum dan budaya hukum. Selain itu kondisi stabilitas negara yang kondusif mendukung terlaksananya investasi di kawasan ekonomi khusus Mandalika. Ketiga, faktor penghambat berinvestasi adalah pembebasan lahan, sumber daya manusia yang minim, infrastruktur yang kurang, konflik antara pengembang dengan masyarakat adat. Kesemua hambatan tersebut bisa diselesaikan oleh PT Indonesia Tourism Development Corporation (PT ITDC) karena adanya sistem hukum yang jelas dan peran aparatur baik pelaksana (pengembang) maupun penegak hukum sehingga menciptakan kepastian hukum. 

---

This research tries to know the problems regarding the rule of investment in Mandalikas special economic zone, investment legal certainty based on these rules, barriers in investing and efforts to solve them. To answer these problems, the research method used is juridical normative using secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The findings of this research are bellows: first, investment rules in Mandalika special economic zone are ruled by specific legislation. It is mandated by the Article 31 Act No. 25 of 2007 on Investment, to carry out the mandate, special policies are made to support the implementation of sustainable national economic development. The policy includes the distribution of government affairs between the central and regional government and the establishment of legislation related to investment in the Mandalika special economic zone. Second, legal certainty in investing can be achieved through legal substance, legal structure, and legal culture. In addition, conducive conditions of state stability support the implementation of investment in Mandalika special economic zone. Third, barriers in investing are land acquisition, minim of human resources and infrastructure, and conflict between the developer and indigenous people. All of barriers can be solved by PT Indonesia Tourism Development Corporation (PT ITDC) because there are legal certainty system and role of both implementing (developer) and law enforcement officials so that make legal certainty."

"Dalam beberapa tahun terakhir, industri pariwisata terus tumbuh dan telah menjadi salah satu sektor ekonomi dunia terbesar. Hal ini juga terjadi di Indonesia, wisatawan domestik dan internasional meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun. Pada 2017, pariwisata adalah penyumbang devisa terbesar kedua di Indonesia. Ditambah lagi, pada 2019 pariwisata direncanakan sebagai industri utama Indonesia. Sejalan dengan niat untuk membangun dan mengembangkan industri pariwisata, pemerintah telah menjadikan beberapa lokasi wisata Zona Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata. KEK Pariwisata bertujuan untuk mempercepat pembangunan ekonomi regional dan nasional melalui potensi pariwisata regional tersebut. Diharapkan melalui strategi tersebut dapat mempercepat pengembangan destinasi wisata di Indonesia, kemudian menjadikan Indonesia sebagai negara dengan industri pariwisata yang sangat kompetitif di antara negara-negara lain. Penelitian ini bertujuan untuk merancang prioritas perbaikan faktor layanan dengan mengevaluasi dimensi dan kriteria pada Tourism Destination Competitiveness (TDC) pada 2 lokasi kawasan wisata: Tanjung Lesung dan Mandalika, menggunakan Delphi, Importance-Performance Analysis (IPA), dan DEMATEL dalam 2 perspektif (ahli dan wisatawan). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dimensi yang memberikan pengaruh paling besar adalah Agreeable Environment, dan dimensi yang paling dipengaruhi oleh dimensi lain adalah Affordability. Persamaan kriteria yang harus diperbaiki pada kedua kawasan wisata dan prioritasnya adalah ketersediaan pusat layanan informasi wisatawan, kebersihan lingkungan, dan jumlah & jenis layanan kuliner. Melalui analisis prioritas perbaikan melalui penggabungan metode IPA dan DEMATEL, manajemen kawasan wisata dapat melakukan analisis kemungkinan program perbaikan yang sesuai.

---

In recent years, the tourism industry continues to grow and has become one of the largest sectors of the world economy. This also happened in Indonesia, domestic and international tourist increasing significantly from year to year. In 2017, tourism is the second largest contributor of foreign exchange in Indonesia. Moreover, in 2019 it will be planned as the main industry of Indonesia. In line with the intention to build and develop the tourism industry, the government already made some destinations to become Tourism Special Economic Zone (SEZ). Tourism SEZ aims to accelerate regional and national economic development through that regional tourism potential. It is hoped that through those strategies it can accelerate the development of tourist destinations in Indonesia, then make Indonesia as a country with a highly competitive tourism industry among other countries. This study aims to analyze service factors improvement priority by evaluating Tourism Destination Competitiveness (TDC) dimensions and criteria in 2 destinations: Tanjung Lesung and Mandalika, using Delphi, Importance-Performance Analysis (IPA), and DEMATEL within 2 perspectives (experts and tourists). The results of this study indicate that the dimension that have the greatest influence is Agreeable Environment, and the dimension most influenced by other dimensions is Affordability. Some criteria that must be improved in those Tourism SEZ and the priority are the availability of tourist information service centers, environmental cleanliness, and the number & types of culinary services. Through priority improvement analysis by applying IPA and DEMATEL method, tourism area management can analyze the possibility of appropriate improvement programs."

"Dalam beberapa dekade terakhir, pariwisata telah menjadi salah satu sektor ekonomi paling dinamis dan paling cepat berkembang di dunia. Pemerintah mengeluarkan kebijakan pengembangan ekonomi yang juga berkaitan dengan pengembangan pariwisata, yakni Kawasan Ekonomi Khusus. Salah satu KEK yang berkaitan dengan pengembangan pariwisata dan merupakan salah satu dari 5 Destinasi Super Prioritas yang dicanangkan pemerintah adalah Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika. Penelitian mengenai KEK pariwisata terhadap perekonomian di Indonesia hanya terbatas pada studi kualitatif dan lebih banyak terfokus pada KEK industri sementara KEK pariwisata juga berpotensi memberikan manfaat. Menggunakan data tingkat kabupaten/kota dari tahun 2000 sampai dengan 2021, penelitian ini menggunakan metode synthetic control untuk mengestimasi dampak dari keberadaan KEK Mandalika terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Kabupaten Lombok Tengah yang diukur dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Hasil penelitian ini menemukan bahwa dengan adanya KEK berdampak positif dan signifikan berkontribusi sebesar 1,485 persen terhadap pertumbuhan ekonomi meskipun perkembangan pembangunan KEK Mandalika sampai dengan akhir tahun 2022 masih 55 persen.

---

In recent decades, tourism has become one of the most dynamic and fastest growing economic sectors in the world. The government issued an economic development policy which is also related to tourism development, namely the Special Economic Zones. One of the SEZs related to tourism development and one of the 5 Super Priority Destinations launched by the government is the Mandalika Special Economic Zone. Research on tourism SEZs on the economy in Indonesia is limited to qualitative studies and focuses more on industrial SEZs while tourism SEZs also have the potential to provide benefits.

Using district/city level data from 2000 to 2021, this study uses the synthetic control method to estimate the impact of the existence of the Mandalika SEZ on regional economic growth in Central Lombok Regency as measured by the Gross Regional Domestic Product (GRDP). The results of this study found that the existence of SEZs had a positive and significant impact contributing 1.485 percent to economic growth even though the development of the Mandalika SEZ until the end of 2022 was still 55 percent."

"ABSTRAKPenerapan strategi destinasi digital oleh pemerintah Indonesia dalam rangka meningkatkan pariwisata domestik berisiko menimbulkan kerusakan pada lingkungan destinasi, hilangnya pengalaman pariwisata, dan utamanya degradasi nilai lokal. Hal ini terjadi karena penawaran wisata hanya fokus pada keindahan lanskap atau visual sebagai nilai fotogenik dan mengabaikan nilai historis destinasi. Oleh karena permasalahan itu, makalah ini bertujuan memberi kontribusi kesarjanaan untuk mempertahankan nilai historis lokal sebagai strategi pemasaran destinasi wisata yang lebih memberikan daya saing berkelanjutan. Mengambil kasus pengembangan salah satu dari 10 destinasi wisata prioritas, yaitu pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika yang memanfaatkan folklor daerah Nusa Tenggara Barat, makalah ini menelaah folklor sebagai salah satu produk budaya yang memberikan ciri khas bagi destinasi wisata. Dengan menggunakan studi literatur berupa laporan penelitian, artikel- artikel berita, dan kebijakan pemerintah, artikel ini menganalisis bagaimana folklor dapat berperan dalam upaya memasarkan destinasi wisata. Studi ini berargumen bahwa folklor berperan sebagai produk ikonis yang dapat dikelola atau digunakan dalam dimensi produk dan promosi pada bauran pemasaran. Pemanfaatan folklor dalam dua dimensi tersebut dapat memperkaya penawaran wisata dengan menyediakan pariwisata folklor dan pandangan turis. Secara ekonomi, hal ini berguna untuk membangun ekspektasi wisatawan mengenai pengalaman pariwisata, kesadaran khalayak akan keberadaan destinasi wisata, intensi berkunjung, serta pengalaman yang mampu membawa pada kepuasan pariwisata. Namun, lebih dari itu, ada dampak sosial budaya yang ikut dihasilkan."

"Pengembangan Kawasan Mandalika yang berada di Kabupaten Lombok Tengah berkaitan erat dengan penentuan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK Mandalika) dan pengoperasian Sirkuit Internasional Mandalika. Potensi pariwisata yang menjadi ciri khas, tidak terlepas dari berbagai objek wisata pantai yang terletak di KEK dan penyangga, yakni Pantai Kuta yang berada di kawasan inti KEK dan Pantai Selong Belanak yang berada di kawasan penyangga KEK. Pengembangan kawasan dilihat melalui kemunculan kawasan bisnis yang ditandai dengan menjamurnya fasilitas secara spasial sehingga membentuk pola keruangan Kawasan Bisnis Rekreasional atau Recreational Business District (RBD) dengan tiga komponen yaitu Large Shopping Center (LSC), Commercial Pedestrian Street (CPS), dan Urban Leisure Area (ULA). Metode kuantitatif berupa Analisis Tetangga Terdekat/ Nearest Neighbour Analysis (NNA) dan analisis densitas atau kepadatan titik melalui Kernel Density Estimation (KDE), serta besar pengaruh jarak dari pusat kota dan atraksi yang diukur melalui Regresi Linier. Pantai Kuta memiliki RBD lebih signifikan dengan 605 titik fasilitas dan Pantai Selong Belanak 103 titik. Pola keruangan RBD Pantai Kuta dan Selong Belanak memiliki kategori LSC dan CPS yang cenderung memadat pada bentuk medan asal laut (wilayah pesisir) dan penggunaan lahan pertanian yang semula dimanfaatkan sebagai perkebunan. Melalui fungsi jalannya, pola keruangan RBD Pantai Kuta dengan kategori LSC dan CPS cenderung memadat secara linier di jalan kolektor, sedangkan Pantai Selong Belanak di jalan lokal. Pengaruh pengembangan Kawasan Mandalika menunjukkan nilai >75% yang berpengaruh kuat, dimana semakin dekat jarak RBD dengan pusat atraksi dan pusat kota menyebabkan jumlah fasilitas semakin banyak dan membentuk kawasan bisnis padat dan sebaliknya

---

The development of the Mandalika Area in Central Lombok Regency is closely related to the determination of the Mandalika Special Economic Zone (SEZ) and the operation of the Mandalika International Circuit. The characteristic tourism potential is inseparable from the various beach tourism objects in the SEZ and its buffers, namely Kuta Beach, which is in the core area, and Selong Belanak Beach in the SEZ's supporting area. Regional development is seen through the emergence of business facilities spatially to form a Recreational Business District (RBD) spatial pattern. RBD consists of three components; Large Shopping Center (LSC), Commercial Pedestrian Street (CPS), and Urban Leisure Area (ULA). Quantitative methods include Nearest Neighbor Analysis (NNA) and density analysis or point density through Kernel Density Estimation (KDE), as well as the influence of distance from the city center and attractions measured by Linear Regression. Kuta Beach has a more significant RBD with 605 facility points, and Selong Belanak Beach has 103 points. The spatial pattern of the RBD of Kuta Beach and Selong Belanak has LSC and CPS categories which tend to condense in the shape of the terrain originating from the sea (coastal areas) and the use of agricultural land that was originally used as plantations. Through its road function, the spatial pattern of Kuta Beach RBD with LSC and CPS categories tends to condense linearly on collector roads, while Selong Belanak Beach is on local roads. The effect of the development of the Mandalika area shows a value of >75% means it has a strong influence, where the closer the RBD is to the center of attractions and the city center, the more facilities will form a denser business area"

"Fotovoltaik dikenal sebagai sumber energi intermiten sehingga dampak Kestabilan Tegangan perlu dihitung dengan baik oleh para pengembang Fotovoltaik (PV). Untuk memastikan pemasangan PV tidak menyebabkan keandalan sistem terganggu, pengembang PV diharuskan untuk melakukan studi stabilitas Kestabilan Tegangan pada jaringan setelah hubungan Integrasi PV. Dalam simulasi ini, studi stabilitas tegangan dilakukan dengan menggunakan berbagai kapasitas PV mulai dari 5 MWp, 10 MWp, 15 MWp. Studi dilakukan dalam sistem dengan kapasitas mampu 123 MW dengan pertimbangan bahwa pada manajemen jaringan dmungkinkan hingga 35 dari produksi listrik berupa sumber energi intermiten. Radiasi matahari yang digunakan adalah pada saat kondisi paling maksimum pada kapasitasnya. Analisis menunjukkan sistem stabil dalam waktu rata-rata kurang dari 50 detik di mana gangguan tegangan tidak melebihi 10 untuk PLTS berkapasitas 5 dan 10 MWp yang dihubungkan dengan jaringan distribusi. Sementara itu PLTS berkapasitas 15 MWp memerlukan pelebasan beban agar sistem dapat kembali stabil.

---

Photovoltaic is known as an intermittent energy source so that Kestabilan Tegangant impact needs to be well calculated by the Photovoltaic (PV) developer. In order to ensure the presence of PV does not cause the reliability of the system interrupted, PV developers are required to perform the Kestabilan Tegangant stability study of the network after the PV generation source linkage. In this simulation, voltage stability studies are carried out using various PV capacities ranging from 5 MWp, 10 MWp, 15 Mwp on a systems with a capable capacity of 168.6 MW given that sufficient grid management would allow up to 35 of the electric production to be intermittent. Solar radiation that used is at the maximum conditions in its capacity. The analysis shows that the system is stable in an average time of less than 50 seconds where the voltage disturbance does not exceed 10 for PLTS with a capacity of 5 and 10 MWp which is connected to a distribution network. Meanwhile PLTS with a capacity of 15 MWp requires load release to stable again."

"ABSTRAKTesis ini memfokuskan pada aspek hukum kawasan eskonomi khusus dengan mengajukan argumen bagaimanakah kebijakan kawasan ekonomi khusus secara umum dan khususnya di Indonesia apabila ditinjau dari aspek hukum, dan khususnya wacana kawasan Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas yang dipersiapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia. Fenomena Di negara-negara berkembang (less developeci countries), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) secara tradisional dipilih karena memilik dua alasan yaitu alasan kebijakan dan infrastruktur. Metodologi penelitiannya menggunakan pendekatan yuridis normatif, analisis hukum ekonomi dan metode perbandingan, yaitu dengan membandingkan pengalaman kawasan ekonomi khusus pada negara-negara lain. Sedangkan metode penulisan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis.Tesis menggambarkan bahwa KEK memiliki karakteristik antara lain dari aspek hukum berlaku ketentuan perjanjian internasional, hukum di negara yang bersangkutan dan peraturan operasional kawasan seperti peraturan perizinan, fasilitas perpajakan, tenaga kerja, kepabeanan, imigrasi dan pengembangan kawasan. Berdasarkan pengalaman KEK di beberapa negara, menunjukkan aspek hukum turut menentukan efektifitas dan efisiensi implementasi KEK. Dengan demikian dari aspek analisis hukum ekonomi, KEK mencapai efisiensi dalam pencapaian tujuan. Dalam konteks di Indonesia, sampai penulisan terakhir Indonesia saat ini sedang mempersiapkan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia (KEKI). Dalam hal ini KEKI dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Rasionalitas kebijakan ini dapat dikenali sebagai saling mempengaruhi dalam konteks hukum ekonomi.Dari aspek hukum terdapat beberapa perundang-undangan yang menjadi rujukan pembentukan KEK. Peraturan tersebut adalah peraturan perundangan dibidang penanaman modal, peraturan di bidang pemerintahan daerah, penataan ruang, kawasan pelabuhan bebas dan perdagangan bebas. Dalam pembentukan KEK, maka sinkronisasi peraturan diperlukan sehingga investor merasa memiliki kepastian hukum. Sampai pada penulisan tesis ini sedang disusun RUU KEK yang mencoba mensinkronisasi peraturan dalam bidang pembentukan, fasilitas, ketenagakerjaan, keimigrasian dan kepabeanan. Materi RUU menunjukkan adanya upaya pengkhususan spasial dengan memperhatikan aspek perundangundangan yang berlaku. Disarankan perlunya sinkronisasi hukum apabila akan dibentuk dan dikelola kawasan ekonomi khusus di Indonesia. Payung hukum dalam bentuk Undang-Undang dimungkinkan sebagai alat sinkronisasi.

---

ABSTRACTThis thesis focusses on legal aspects of special economic zone with strart from an thesis statement how do policy of special economic zone in genera! and particularly in Indonesia if it can be seen from legal aspect, hence in conjunction to Batam Zone as stipulated as Free Trade Zone to become a special economic zone. As a phenomena in less developed countries, Special economic Zone (SEZ) traditionally chosen by policy maker based on two argumen, namely policy orientation and infrastructure. The methodology of thesis based on legal normative approach, benefiting from economic o f law analysis and comparison method, which compare experience from other countries. Its writing deploy descriptive analytic style.The thesis reveals that SEZ has some characteristics namely legal aspect franging from international treaties, existing respective legal system, and its opeartiobal side such permit regulatory, tax facility, labour, custom, immigration and regional development. Learning experience from other countries reveal that legal aspect has significant role to determine its efficient and effectiveness of implementation. Therefore from economic analysis of law, SEZ reachs efficiency in pursuing its goal. From Indonesian context, until finishing the thesis, Indonesia is pursuing to establish SEZ policy. Indonesian SEZ varian to pursue pushing investment growth as well as economic growth. Its rationale can be identified as intertwined in term oh economic of law context.From legal perspective, there are some regulations as references if policy maker would develop SEZ policy. The regulations namely, regulatrion of investment, local government, spatial planning, free trade zone and free port zone. In developing SEZ, therefore, synchronization of regulation is needed to provide rule of law for investor. Until the wrting process, the Bill of SEZ is trying to synchronize in term of its establishment, facility, labour, immigration and customs. Its legal materials reveals that there is a speciality of spatial without ignoring existing regulation. The thesis provide some recommendation of policy that synchronization of regulation is essential if one w ould establish SEZ in Indonesia. Legal umbrella in high level which is law, as possible legal aspect to synchronize sprawling regulation."

"ABSTRAKIndonesia adalah negara yang mengembangkan sektor pariwisata untuk meningkatkan perekonomiannya. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan membentuk Kawasan Ekonomi Khusus KEK . KEK Tanjung Lesung ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2012 dan diresmikan pada tanggal 23 Februari 2015. Tujuan penetapan KEK Tanjung Lesung secara umum adalah untuk meningkatkan investasi, menyerap tenaga kerja, dan meningkatkan pemanfaatan sumber daya lokal. Salah satu masalah dalam implementasi pengembangan KEK Tanjung Lesung adalah belum optimalnya pembangunan sarana transportasi dan fasilitas pendukung lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana Implementasi pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung dan melihat apa saja yang yang menjadi faktor pendukung dan penghambat implementasi KEK Tanjung Lesung. Dalam menganalisis implementasi Kebijakan Pengembangan KEK Tanjung Lesung penulis menggunakan analisis implementasi Michael Hill dan Peter Hupe, faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn serta teori dari Kotler mengenai marketing place. Metode penelitian yang digunakan adalah postpositive. Hasil penelitian menunjukan implementasi KEK Tanjung Lesung masih belum optimal.

---

ABSTRACTIndonesia is a country that develops the tourism sector to improve the economy. Among the ways in which to improve the economy, the Indonesian government established a Special Economic Zone KEK . One of the KEK formed is KEK Tanjung Lesung determined through Government Regulation No. 26 of 2012 and inaugurated on February 23, 2015. The objective of KEK Tanjung Lesung is to increase investment, to absorb labor, and to increase the utilization of local resources. However, the construction of transportation facilities and other supporting facilities in the KEK Tanjung Lesung is not optimal. This study aims to illustrate how the implementation of KEK Tanjung Lesung development and see the supporting and inhibiting factors of the implementation of KEK Tanjung Lesung. In analyzing the policy implementation, the development of KEK Tanjung Lesung, the writer uses the implementation analysis of Michael Hill and Peter Hupe, the factors that influence the implementation of the policy according to Van Meter and Van Horn and Kotler 39 s theory of marketing place. The research method used is postpostivis. The results showed that the implementation of KEK Tanjung Lesung is still not optimal. "

"Kondisi perekonomian antar daerah yang masih timpang satu dan lain membuat pemerintah Indonesia melaksanakan masterplan percepatan dan peluasan pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang mana salah satu strategi yang dilakukan adalah pengembangan koridor-koridor ekonomi dengan memanfaatkan keunggulan masing-masing wilayah. Prakteknya pengembangan ini dilakukan melalui Kawasan Ekonomi Khusus. Salah satu KEK yang baru dibentuk adalah KEK Tanjung Kelayang yang secara penunjukan administratfi paling cepat di Indonesia. KEK Tanjung Kelayang yang merupakan KEK pariwisata memiliki beberapa kendala seperti konflik sengketa tanah dan tidak tercapainya target investasi. Peneliti kemudian mencoba menganalisis implementasi dari Kebijkan KEK Tanjung Kelayang tersebut dengan menggunakan multiple streams/critical juncture approach dan model implementasi rational. Penelitian menggunakan pendekatan post-positivist dan dilakukan pengumpulan data dengan melakukan wawancara mendalam serta data sekunder dari literature. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa KEK merupakan inisiatif BUPP untuk mengembangkan kawasan dengan insentif dari pemerintah. Pemerintah ikut serta melihat potensi dari pengembangan kawasannya dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Dalam implementasi kebijakan dilakukan oleh banyak aktor-aktor yang terdiri dari pemerintah dan BUPP. Masalah yang menjadi hambatan KEK adalah lambatnya realisasi investasi yang dikarenakan banyak investor yang wait and see. Secara faktor-faktor penting implementasi yang menghambat ada pada indikator visi, misi yang kurang jelas, perencanaan target investasi yang kurang dan pengawasan tanpa intervensi.

---

Massive economic gap between each regions in Indonesa made the government of Indonesia to launch Indonesian masterplan to accelerate economic building (MP3EI) which one of its strategy to develop multiple economic corridor using each region specialities. In the development using special economic zone. One of the new Tanjung Kelayang SEZ which perform the fastest administration appointed in Indonesia. Tanjung Kelayang SEZ have some difficulties with land conflict and unreachable investment target. Then writer want to study about the implementation with streams/critical juncture approach and rational implementation model. This study was conducted with a post-positivist approach and data was collected by conducting in-depth interviews and literature studies as secondary data. The study result, that the SEZ was BUPP doing to do business with incentive from government. Government see this as an opportunity to develop the region. The implementation itself happened with lots of actor from government and BUPP. The problem with SEZ is that the investor choose to wait and see. The important factor that influenced the implementation are unclear vision and mission, unachievable investment target and monitoring without intervention."

"Tanjung Lesung telah ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus zona pariwisata berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2012. Sejak ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus, terdapat 2 (dua) permasalahan di Tanjung Lesung yaitu regulasi dan infrastruktur wilayah. Penelitian ini memfokuskan pada kesiapan daya saing Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung. Teori yang digunakan untuk menganalisis kesiapan daya saing Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung adalah teori daya saing destinasi yang dikembangkan oleh Ritchie dan Crouch. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung belum siap berdaya saing karena memiliki permasalahan utama yaitu infrastruktur wilayah khususnya pembebasan lahan. Peneliti menyarankan agar Pemerintah Pusat dan Daerah perlu segera melakukan percepatan pembangunan infrastruktur wilayah dan perlunya insentif daerah dalam bentuk Peraturan Derah untuk menarik minat investor agar Tanjung Lesung siap berdaya saing.

---

Tanjung Lesung has been designated as a Special Economic Zone of tourism zone based on Government Regulation No.26 of 2012. Since established as Special Economic Zone, there are two problems in Tanjung Lesung that is regulation and regional infrastructure. This research focuses on the readiness of the competitiveness of Tanjung Lesung Special Economic Zone. The theory used to analyze the readiness of the competitiveness of Tanjung Lesung Special Economic Zone is a destination competitiveness theory developed by Ritchie and Crouch. This research uses qualitative method.The result showed that Tanjung Lesung Special Economic Zone is not ready to compete because the main problem that is regional infrastructure particularly land acquisition. Researcher suggest that the Federal and Local Governments need to immediately accelerate the development of regional infrastructure and the need for regional incentive in the form of Local Regulation to attract investors so that Tanjung Lesung Special Economic Zone ready to compete."