Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKBerdasarkan hasil Riskesdas 2013, DKI Jakarta memiliki prevalensi paru-paru tertinggi Tuberkulosis di antara provinsi lain di Indonesia yaitu 0,06%. Penelitian ini bertujuan untuk mengamati gambaran umum pelaksanaan program pengendalian Tuberkulosis di Mampang Puskesmas Kecamatan Prapatan 2018. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode wawancara mendalam kepada informan yang terkait dengan kontrol Tuberkulosis Program di Puskesmas Mampang Prapatan 2018. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi penemuan pasien TB telah dilakukan oleh TB karyawan secara pasif atau aktif, seperti kegiatan konseling, penyaringan pasien denganinvestigasi kontak rumah, skrining pasien dengan gejala Tuberkulosis. Itu kegiatan pengobatan untuk TBC dilakukan setelah pemeriksaan dahak, diagnosis dan pengobatan OAT dengan dosis yang sesuai dengan kebutuhan pasien dan selama pengendalian perawatan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah penerapan pengendalian TB Program telah dilakukan melalui beberapa cara dan sumber daya yang memadai. Itukesadaran dan stigma di masyarakat menjadi tantangan dalam melakukan pasien TB ' penemuan dan perawatan TBC.

---

ABSTRACTBased on the results of Riskesdas 2013, DKI Jakarta has the highest lung prevalence of Tuberculosis among other provinces in Indonesia, which is 0.06%. This study aims to observe an overview of the implementation of the Tuberculosis control program in Mampang Puskesmas Prapatan District 2018. This study uses a qualitative approach, with in-depth interviews with informants related to Tuberculosis Program control at the Mampang Prapatan Puskesmas 2018. The results of this study indicate that the implementation of patient discovery TB has been done by TB employees passively or actively, such as counseling activities, screening patients with home contact investigations, screening of patients with symptoms of tuberculosis. The treatment activities for tuberculosis are carried out after sputum examination, diagnosis and treatment of OAT at a dosage that is appropriate to the patient's needs and during care control. The conclusion of this study is that the application of the TB control program has been carried out through several means and adequate resources. Thatawareness and stigma in the community become a challenge in conducting TB patients' discovery and treatment of tuberculosis."

"Pemberian pelayanan kesehatan pada masyarakat dalam melakukan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif serta pelayanan obat sesuai dengan kebutuhan medis. Untuk menunjang pelaksanaan tersebut maka Kementerian Kesehatan, khususnya Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan berupaya untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan aksesibilitas obat dengan menyusun Formularium Nasional (Fornas) yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelayanan kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan. Penyusunan Formularium Puskesmas bertujuan untuk menentukan dan menyeragamkan jenis obat yang digunakan dalam pengobatan agar sesuai dengan penyakit dan kebutuhan obat di Puskesmas, sehingga dapat digunakan sebagai acuan bagi penulis resep, mengoptimalkan pelayanan kepada pasien, memudahkan perencanaan, dan penyediaan obat di fasilitas pelayanan kesehatan. Penyusunan formularium puskesmas didasarkan pada Formularium Nasional yang telah disusun oleh Kementerian kesehatan RI, dan juga berdasarkan beberapa pertimbangan yang dilakukan oleh apoteker serta dokter dilihat berdasarkan kebutuhan pasien di wilayah kerja puskesmas yang berupa hasil usulan obat dokter.

---

The provision of health services to the community in carrying out the National Health Insurance (JKN) includes promotive, preventive, curative and rehabilitative services as well as drug services according to medical needs. To support this implementation, the Ministry of Health, in particular the Directorate General of Pharmacy and Medical Devices, is trying to ensure the availability, affordability and accessibility of medicines by compiling a National Formulary (Fornas) which will be used as a reference in health services in all health facilities. The formulation of the Puskesmas Formulary aims to determine and standardize the types of drugs used in treatment to suit the disease and drug needs at the Puskesmas, so that it can be used as a reference for prescribers, optimizing services to patients, facilitating planning, and providing drugs at health care facilities. The preparation of the puskesmas formulary is based on the National Formulary that has been compiled by the Indonesian Ministry of Health, and also based on several considerations made by pharmacists and doctors based on the needs of patients in the working area of the puskesmas in the form of the results of doctor's drug recommendations."

"Penelitian ini membahas mengenai Implementasi Program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT) pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kuliner di Kecamatan Mampang. Fokus penelitian ini yaitu menganalisa implementasi program PKT pada UMKM Kuliner di Kecamatan Mampang Prapatan. Keberhasilan implementasi program dinilai berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Marilee S. Grindle dimana memuat dimensi-dimensi seperti kepentingan kelompok sasaran, tipe manfaat, perubahan yang diinginkan, letak pengambilan keputusan, pelaksana program, sumber daya yang terlibat, kekuasaan kepentingan strategi, karakteristik aktor, dan daya tanggap kelompok sasaran. Metode penelitian yang digunakan yakni melalui pendekatan post-positivist, teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Implementasi program PKT pada UMKM Kuliner dinyatakan berhasil karena telah memuat delapan indikator, satu indikator yang belum memuat yakni indikator karakteristik aktor dimana dalam keberjalanan program PKT di Kecamatan Mampang Prapatan belum menjelaskan secara rinci karakteristik tersebut.This study discusses The Implementation of Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT) program to Culinary Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) at Mampang Prapatan District. The focus of this research is to analyze The Implementation of Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT) program to Culinary Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) at Mampang Prapatan District. The successful implementation of the program is assessed based on the theory put forward by Marilee S. Grindle which includes dimensions such as the interests of the target group, the types of benefits, desired changes, location of decision making, program implementers, resources involved, power of strategic interests, actor characteristics, and responsiveness of the target group. The method of this research used post-positivist approach, the techniques of this research with literature studies and in-depth interviews. The Implementation of Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT) program to Culinary Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) at Mampang Prapatan District is success because that explain eight indicators, one indicator that did not explain is actor characteristics."

"Cakupan ASI eksklusif di wilayah Puskesmas Kecamatan Mampang Prapatanmasih rendah. Sementara itu pendidikan tentang ASI eksklusif kepada masyarakat harusterus dilakukan karena dapat memberikan informasi penting untuk calon ibu dan keluarga.Maka dilakukan penelitian untuk mengetahui dukungan tenaga kesehatan terhadap perilakupemberian ASI Eksklusif pada Ibu bayi usia 0-5 bulan 29 hari di Posyandu WilayahPuskesmas Kecamatan Mampang Prapatan.Penelitian dengan disain cross sectional ini dilakukan terhadap 250 ibu bayi yangterdaftar di posyandu yang diwawancara menggunakan kuesioner terstruktur. Didapatkanbahwa peluang kelompok ibu yang mendapatkan dukungan tenaga kesehatan dengan baikuntuk memberikan ASI eksklusif adalah 1,547 CI 95 1,023-2,339 kali lebih besardibandingkan dengan kelompok ibu yang kurang mendapatkan dukungan dari tenagakesehatan. Dapat disimpulkan, jika Ibu mendapatkan 4 atau lebih dari 5 perlakuandiantaranya konseling ASI saat ANC, dilakukan IMD, dirawat gabung bersama bayi,bayinya tidak diberikan makanan dan minuman selain ASI selama masa perawatan, sertaibu pernah mendapatkan penyuluhan, maka pelungnya untuk memberikan ASI eksklusiflebih besar dibandingkan dengan ibu yang hanya mendapatkan 0-3 perlakuan tersebut.Diharapkan kepada penyedia layanan kesehatan Ibu dan anak dapat menetapkan kebijakanterkait pelayanan manajemen laktasi.

---

The coverage of exclusive breastfeeding in Mampang Prapatan Public HealthCenter was still low. Meanwhile, education about exclusive breastfeeding to the communityshould continue to be done because it can provide important information for prospectivemothers and families. Then conducted a study to determine the support of health workers toexclusive breastfeeding behavior on the mother of the infant 0 5 months 29 days inPosyandu of Mampang Prapatan Public Health Center.A cross sectional study was conducted on 250 infant mothers enrolled inposyandu who were interviewed using a structured questionnaire. It was found that thematernal group opportunity that had good health support to provide exclusivebreastfeeding was 1.547 95 CI 1.023 2.339 times greater than women with less supportfrom health personnel. It can be concluded that if the mothers get 4 or more of 5 treatmentssuch as breastfeeding counseling during ANC, early breastfeeding initiation, treatedtogether with baby, the baby was not given any food and drinks other than breastmilkduring the treatment period, and the mother has got counseling, then theirs opportunities togive exclusive breastfeeding was greater than mothers who only got 0 3 of thesetreatments. It is expected that Mother and child health providers can establish policiesrelated to lactation management services. "

"Menurut RISKESDAS 2007, angka penderita Diabetes Melitus di wilayah Jawa yang tertinggi berada di DKI Jakarta dengan prevalensi sebesar 2,6%. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor risiko yang berpengaruh terhadap kejadian Diabetes Melitus tipe 2 pada lansia. Desain penelitian yang digunakan adalah case control dengan jumlah responden kelompok kasus adalah 28 orang dan kelompok kontrol 76 orang. Hasil analisis bivariat menunjukkan bahwa riwayat keluarga DM merupakan faktor risiko yang mempengaruhi terjadinya kejadian DM tipe 2 pada lansia (p= 0,001). Orang yang memiliki riwayat keluarga DM mempunyai risiko sebesar 6,48 kali lebih besar terkena Diabetes Melitus dibandingkan orang yang tidak memiliki riwayat keluarga DM (OR: 6,48; 95% CI: 2,08 - 20,21). Perlunya pengurangan pola makan yang kurang sehat dan peningkatan aktivitas fisik yang cukup bagi masyarakat khususnya yang memiliki riwayat keluarga DM untuk mencegah terjadinya kejadian DM.

---

According to RISKESDAS 2007, diabetician in Java that have the highest rate are in DKI Jakarta with the prevalence 2,6%. The objective of this research is to identify risk factors that influence the occurrence of type 2 diabetes mellitus in elderly. Research design is case control with the number of case group respondent are 28 people and control group respondent are 76 people. Bivariat analysis showed that family history of DM is a risk factor that influence the occurrence of type 2 DM in elderly (p= 0,001).

Those with a family history of DM had 6,48-fold greater chance of getting the disease as compared to those without a family history of DM (OR: 6,48; 95% CI: 2,08 - 20,21). It's recommended to reduce the habit of eating junk food and increase the amount of activity for people especially who have family history of DM to prevent the disease."

"Pendahuluan: Anemia pada remaja putri mempunyai dampak yaitu menurunkan produktivitas dan prestasi remaja Depkes, 2003. Pemerintah menindaklanjuti dengan melakukan program pencegahan dan penanggulangan anemia pada remaja putri dengan cara pemberian Tablet Tambah Darah TTD Direktorat Gizi Masyarakat, 2016. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pelaksanaan program pencegahan dan penanggulangan anemia pada remaja putri di Puskesmas Kelapa Dua di Kabupaten Tangerang dengan teori logic models yang terdiri dari resources input, proses, dan output. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan melibatkan satu informan stakeholder Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang dan tiga informan stakeholder Puskesmas Kelapa Dua sebagai informan kunci. Sedangkan yang menjadi informan adalah guru PIK-R SMA Negeri 23 Kabupaten Tangerang dan remaja putri kelas XI yang mengalami anemia berat. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam. Teknik pengolahan data dilakukan dengan menyusun transkrip, pengkodean, membuat matriks, dan menganalisis data. Hasil: Pelaksanaan program pencegahan dan penanggulangan anemia dilihat dari sisi resources input masih perlu ditingkatkan sumber daya manusianya dan perlu adanya kebijakan di tingkat Kabupaten yang dapat menjadi payung hukum tentang pemberian TTD, serta mempunyai komitmen yang tinggi dari para lintas sektor untuk membantu pelaksanaan program. Dari sisi proses masih banyak melakukan upaya kuratif daripada upaya preventif dan promotif seperti pemberdayaan masyarakat dan peran orang tua dalam mendukung cakupan program anemia yang ada di outputs serta kepatuhan remaja putri dalam minum TTD.

---

Introduction: Anemia in adolescent girls has an impact on reducing teenagers 39 productivity and achievement MOH, 2003. The government followed up with anemia prevention and prevention programs in young women by giving Tablet Added Blood TTD Directorate of Community Nutrition, 2016.

Objective: This study aims to find out the description of the implementation of anemia prevention and prevention programs in young women at Kelapa Dua Public Health Center in Tangerang Regency with logic models theory consisting of resources input, process, and output.

Method: This study used a qualitative approach involving one stakeholder informant of Tangerang District Health Office and three stakeholder informants of Kelapa Dua Public Health Center as a key informant. While the informants are teachers PIK R SMA Negeri 23 Kabupaten Tangerang and teenage girls of class XI who have severe anemia. Data collection is done by in depth interview. Data processing techniques are done by compiling transcripts, coding, creating matrices, and analyzing data.

Results: Implementation of anemia prevention and prevention programs in terms of resources inputs still needs to be improved human resources and the need for policy at the district level that can be a legal umbrella about the provision of TTD, and have a high commitment from the cross sector to assist the implementation of the program. In terms of process, there are still many curative efforts rather than preventive and promotive efforts such as community empowerment and the role of parents in supporting the coverage of anemia programs in outputs and adolescent adherence in drinking TTD."

"Penyakit ISPA menjadi masalah kesehatan masyarakat yang serius dan selama tiga tahun berturut-turut menduduki urutan pertama dari sepuluh penyakit terbanyak di Kecamatan Mampang Prapatan. Jumlah balita sebanyak 10.376 balita, dengan jumlah kasus ISPA untuk bayi golongan umur <1 tahun sebanyak 37,94% (3.937 kasus) dan balita golongan umur 1-5 tahun sebanyak 82,61% (8.572 kasus). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan partikulat (PM10) udara rumah tinggal dengan ISPA pada balita di Kecamatan Mampang Prapatan. PM10 dalam rumah diukur di ruangan balita sering tidur dan dilakukan satu kali di setiap rumah responden. Rentang waktu penelitian antara bulan Nopember 2009 - Februari 2010. Desain penelitian ini adalah kasus kontrol. Populasi adalah balita yang tinggal di Kecamatan Mampang Prapatan. Kasus adalah balita penderita baru ISPA berdasarkan diagnosa dokter di Klinik MTBS Puskesmas Kecamatan Mampang Prapatan, penyakit tersebut baru terdiagnosis pada bulan Nopember 2009 sampai dengan Februari 2010. Kontrol adalah balita yang tidak menderita ISPA, berjenis kelamin sama dan merupakan tetangga terdekat sampel kasus. Jumlah sampel seluruhnya 180 responden terdiri dari 90 kasus dan 90 kontrol. Hasil analisis bivariat dengan derajat kepercayaan 95% menunjukkan 11 variabel yang berhubungan dengan kejadian ISPA pada balita, yaitu PM10 dengan nilai p = 0,000 (5,73; 2,95-11,15), ventilasi p = 0,003 (3,08; 1,42-6,68), kelembaban p = 0,001 (2,99; 1,55-5,76), suhu p = 0,000 (31,00; 12,10-79,42), jenis lantai p = 0,032 (2,15; 1,02-4,56), lubang asap dapur p = 0,001 (3,66; 1,60-8,35), pencahayaan p = 0,000 (7,61; 3,87-14,95), jenis bahan bakar memasak p = 0,017 (8,68; 1,06-70,93), asap rokok p = 0,030 (2,04; 1,02-4,06), obat nyamuk bakar p = 0,007 (~), dan status gizi p = 0,000 (3,77; 1,75-8,12). Disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara partikulat (PM10) udara rumah tinggal dengan kejadian ISPA (p<0,05) pada balita yang dipengaruhi oleh suhu dan pencahayaan. Kadar PM10 yang tidak memenuhi syarat (>70 µg/m3) mempunyai peluang untuk menjadi penyebab ISPA pada balita sebesar 5,23 kali dibandingkan dengan PM10 dalam rumah yang memenuhi syarat (<70 µg/m3) setelah dikontrol suhu dan pencahayaan. Disarankan agar masyarakat menggunakan ventilasi yang memenuhi syarat (≥10% luas lantai), agar partikulat (PM10), suhu dan pencahayaan ruang dalam rumah memenuhi persyaratan kesehatan dan merubah perilaku menutup ventilasi untuk meningkatkan aliran udara segar dari luar ke dalam rumah.

---

ARI disease has become a serious public health problem and for three consecutive years and ranked first of the ten most diseases in the District of Mampang Prapatan. This is proven by the number of 10 376 children under five, with the number of cases of infant respiratory infection for age groups <1 year were 37.94% (3937 cases) and children 1-5 years age group as much as 82.61% (8572 cases).

This study aims to determine the relationship particulate matter (PM10) air houses with ARI among children under five in sub Mampang Prapatan. PM10 is measured in a room where toddlers take place to sleep and is done once in each home respondents. The period research time was taken between November 2009 and February 2010.

This research design is case control. The population is consisted of children under five years-old who domicile in Mampang Prapatan District. The case is under five new patients with ARI based IMCI Clinical diagnosis of doctors at PHC Sub Mampang Prapatan, the disease newly diagnosed in November 2009 until February 2010. Controls are infants who do not suffer from ARI, same sex and is a nearest neighbor sample cases. The number of full sample of respondents consisted of 90 180 cases and 90 controls.

The results of bivariate analysis with a confidence level of 95% showed 11 variables associated with the occurrence of ARI in young children, namely PM10 with p = 0.000 (5.73, 2.95 to 11.15), ventilation, p = 0.003 (3.08; 1 0.42-6, 68), humidity p = 0.001 (2.99, 1.55 to 5.76), temperature p = 0.000 (31.00, 12.10 to 79.42), floor type p = 0.032 ( 2.15, 1.02 to 4.56), kitchen smoke hole p = 0.001 (3.66, 1.60 to 8.35), lighting p = 0.000 (7.61, 3.87 to 14.95) , type of cooking fuel p = 0.017 (8.68, 1.06 to 70.93), cigarette smoke p = 0.030 (2.04, 1.02 to 4.06), mosquito coil p = 0.007 (~) , and nutritional status p = 0.000 (3.77, 1.75 to 8.12).

Therefore, it is concluded that there is a relationship between particulate matter (PM10) air dwelling house with the incidence of ARI (p <0.05) in infants who are influenced by temperature and lighting. PM10 levels are not eligible (> 70 μg/m3) have the opportunity to be a cause of respiratory infection in infants by 5.23 times compared with PM10 in homes that meet the requirements (<70 μg/m3) after a controlled temperature and lighting. Finally, it is highly recommended that people should use a qualified ventilation (≥ 10% floor area), so that particulate matter (PM10), temperature and lighting in their homes fit the health requirements and changing behaviors to close vents to increase the flow of fresh air from outside into the house."

"Dalam upaya pengembangan UMKM dan peningkatan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak UMKM, Direktorat Jenderal Pajak telah menginisiasi program Business Development Service. Program ini telah dilaksanakan di berbagai wilayah termasuk KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan. Oleh karena itu penting untuk melakukan tinjauan terhadap sejauh mana program ini berguna dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi program BDS dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Informan dalam penelitian ini terdiri dari praktisi perpajakan, akademisi perpajakan, konsultan pajak, dan pelaku UMKM. Evaluasi terhadap program BDS dilakukan beradasarkan pada kriteria Dunn yang menunjukkan bahwa program BDS telah memenuhi kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan program. Hal tersebut kemudian menunjukkan bahwa program BDS ini layak untuk dilaksanakan kembali di masa depan. Program BDS dilaksanakan oleh KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan dengan menyelenggarakan empat sub program yang digunakan untuk melakukan pendekatan end to end dengan Wajib Pajak UMKM, memastikan adanya kesadaran dan kepatuhan, serta memperluas basis pajak

---

In an effort to develop MSMEs and increase awareness and compliance of MSME taxpayers, the Directorate General of Taxes has initiated the Business Development Service program. This program has been implemented in various areas including KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan. Therefore, it is important to review the extent how which this program is useful in improving tax compliance. This study aims to evaluate the BDS program in improving MSME taxpayer compliance. This research was carried out using a qualitative approach and the type of descriptive research. Data were collected using in-depth interviews and a literature study. Informants in this study consisted of tax practitioners, tax academics, tax consultants, and SMEs. The evaluation of the BDS program was carried out based on Dunn's criteria which showed that the BDS program had met the criteria of effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and accuracy of the program. This study shows that the BDS program is feasible to be re-implemented in the future. The BDS program is implemented by KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan by organizing four sub-programs to carry out an end-to-end approach with MSME taxpayers, ensuring awareness and compliance, and expanding the tax base."

"Kesehatan merupakan salah satu sektor prioritas karena berhubungan erat dengan kualitas SDM khususnya dokter spesialis. Untuk meningkatkan kinerja serta memberikan penghargaan kepada dokter spesialis, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Kesehatan memberikan imbalan kinerja dokter spesialis menggunakan sistem remunerasi. Remunerasi di RSUD Pemprov DKI Jakarta dijalankan dengan menggunakan anggaran yang berasal dari pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Dasar hukum remunerasi yang digunakan adalah Pergub DKI Jakarta Nomor 222 Tahun 2016 tentang pedoman pemberian remunerasi bagi pegawai rumah sakit umum daerah dan rumah sakit khusus daerah. Penelitian ini memilih lokus penelitain remunerasi di RSUD Mampang Prapatan Jakarta Selatan, karena merupakan RSUD dengan luas lahan terkecill dibandingkan dengan rumah sakit lainnya dan salah satu rumah sakit yang baru menjalankan sistem remunerasi pada awal tahun 2021. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah remunerasi, sistem remunerasi, Public Services Obligation (PSO), New Public Management (NPM) dan Agensifikasi Lembaga Publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dengan Teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan teori yang menghasilkan dimensi job, person, performance, adil dan proporsional, tepat, kompetitif dan transparan. Setelah dilakukan analisis untuk melihat dasar remunerasi di RSUD Mampang Prapatan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), peneliti menemukan bahwa beberapa dimensi terpenuhi kecuali dimensi transparan.

---

Health is one of the priority sectors because it is closely related to the quality of human resources, especially specialist doctors. To improve performance and reward specialist doctors, the Jakarta Provincial Government through the Health Office provides rewards for the performance of specialist doctors using the remuneration system. Remuneration at the Jakarta Provincial Government Hospital is run using a budget derived from the financial management of the Regional Public Service Agency (BLUD). The basis of remuneration law used is DKI Jakarta Regulation No. 222 of 2016 on guidelines for granting remuneration for employees of regional public hospitals and regional specialty hospitals. This study chose the remuneration research locus at Mampang Prapatan Hospital in South Jakarta, because it is the hospital with the smallest land area compared to other hospitals and one of the new hospitals running a remuneration system in early 2021. The theories used in this study are remuneration, remuneration systems, Public Services Obligation (PSO), New Public Management (NPM) and Agency of Public Institutions. The study uses a post positivist approach with in-depth interview data collection techniques and literature studies. This research uses theories that produce dimensions of job, person, performance, fair and proportional, appropriate, competitive and transparent. After an analysis to look at the basis of remuneration at Mampang Prapatan Hospital as a Regional General Service Agency (BLUD), researchers found that some dimensions were met except for transparent dimensions."