Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini menganalisis bagaimana implementasi konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dan pengurus korporasi diakomodir dalam beberapa peraturan perundang-undangan Indonesia terkait, khususnya yang mengatur mengenai tindak pidana pembalakan liar. Dalam peraturan perundang-undangan tersebut (yang dalam hal ini adalah UU Kehutanan dan UU P3H), masih kerap ditemukan kejanggalan atas konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dan pengurus korporasi, yang mana hal tersebut dapat membawa pengaruh terhadap praktik dan penerapannya terutama di muka pengadilan, bahkan masih ada peraturan yang tidak dapat membedakan antara konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dan pengurus korporasi, padahal landasan dari kedua konsep tersebut adalah suatu hal yang benar-benar berbeda. Melalui analisis kritis terhadap putusan pengadilan, skripsi ini menyoroti bagaimana implementasi konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dan pengurus korporasi dalam hal korporasi dan pengurusnya sama-sama dipidana atas suatu kasus yang terjadi di dalam satu lingkup korporasi.Dari analisis putusan pengadilan tersebut, skripsi ini mendapati bahwa penerapan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dan pengurus korporasi oleh aparat hukum yang tidak hati-hati mengakibatkan timbulnya tendensi double punishment atau bahkan ne bis in idem. Lebih jauh lagi, terkait hal tersebut skripsi ini juga membahas mengenai konstruksi penyertaan antara korporasi dan pengurus korporasi dalam melakukan suatu tindak pidana korporasi. Hasil yang di dapatkan melalui analisis tersebut membuat ketentuan yang mengatur mengenai pemidanaan pengurus korporasi menjadi hal yang sangat diperlukan dalam peraturan perundang- undangan Indonesia. Terakhir, skripsi ini turut mengkritik penerapan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap entitas non-badan hukum, yang merupakan suatu hal yang patut dipertanyakan mengingat entitas non-badan hukum bukanlah suatu subjek hukum.

---

This thesis analyses the implementation of corporate criminal liability and directors criminal liability concept that accommodated in certain Indonesian laws, specifically those that regulate illegal logging. There are some irregularities found in those provisions (i.e. the Forestry Law and P3H Law) regarding corporate criminal liability and directors criminal liability concept. These irregularities can affect the concept application and court decision. Theres even a provision that fail to distinguish between corporate criminal liability and directors criminal liability, even though its clear that the basis of these two concepts is something that is completely different.Through the analysis of court decisions, this thesis highlights how the corporate criminal liability and directors criminal liability concept are implemented in a case where the corporation and the director are both convicted for the same offense. From the analysis, this thesis found that uncareful implementation of those two concepts resulting in an emergence of double punishment, or even ne bis in idem. Still regarding those matters, this thesis also discusses the construction of complicity between corporation and its director in committing a corporate crime. This analysis makes the provisions for the punishment of corporate executives a very necessary thing in the Indonesian legislation. Lastly, this writing also criticizes the application of corporate criminal liability concept to non-legal entities, which is something that should be questioned considering that non-legal entities are not a legal subject."

"Banyak pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat sehingga menimbulkan kerusakan hutan yang salah satunya adalah illegal logging. Tindak pidana illegal logging sangat marak di Indonesia dan melibatkan banyak pelaku dan merupakan tindak pidana yang rapi dan terorganisasi. Hal mendasar yang menyebabkan sulitnyamemberantas illegal logging adalah karena illegal logging adalah termasuk kategori 'kejahatan terorganisasi'. Oleh karena itu adanya kebijakan hukum pidana yang tegas mengatur dan penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal logging perlu diwujudkan. Kebijakan hukum pidana yang diterapkan dalam rangka penanggulangan dan penegakan hukum tindak pidana illegal logging diatur dan dirumuskan dalam ketentuan perundang-undangan pasal 50 dan pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999, namun mengenai definisi yang dimaksudkan dengan illegal logging tidak dirumuskan secara limitatif sehingga banyak para praktisi hukum yang menafsirkan illegal logging sendiri-sendiri. Mengenai ancaman pidana yang dikenakan adalah pidana pokok yakni penjara dan denda, pidana tambahan berupa perampasan hasil kejahatan dan atau alat-alat untuk melakukan kejahatan, ganti rugi serta sanksi tata tertib. Kebijakan hukum tindak pidana illegal logging dan penerapan sanksinya dirasakan tidak memenuhi aspek kepastian dan keadilan. Hal ini terlihat dalam kasus illegal logging yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Blora dan Bojonegoro. Oleh karenanya selain kebijakan hukum pidana dibutuhkan pula penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal logging yang dilakukan melalui sistem peradilan pidana. Sistem Peradilan Pidana terdiri dari komponen antara lain kepolisian, PPNS kehutanan, Kejaksaan, Kehakiman dan Lembaga Pemasyarakatan. Dalam prakteknya proses penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal logging sangat lemah. Salah satu faktor lemahnya penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal logging ditandai dengan penanganannya yang tidak integral (menyeluruh) karena pelaku intelektual yang berkaitan langsung seperti pemodal, pemesan, pengirim, pemalsu dokumen, sawmill yang berperan sebagai penghubung jarang sekali dipidana dan hanya orang-orang lapangan saja yang dipidana. Selain itu banyak faktor yang menyebabkan lemahnya penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal logging sehingga hal tersebut menjadi kendala dalam dalam penegakan hukum.

---

The wealth of forests is a gift and trust from God Almighty that is priceless. Therefore, forests must be managed and be best utilized by noble character as the embodiment of worship and gratitude to God Almighty. Forests are many benefits to the sustainability of human life and other living creatures. One benefit is the direct result of forest wood that has high economic value. Timber is harvested and then used by the community. Utilization of wood should be based on permission from the Ministry of Forestry. But in reality there are many violations committed by the community, causing damage to the forest, one of which is illegal logging. Crime is rampant illegal logging in Indonesia and involves many actors and a crime is neat and organized. The basic thing that it is difficult to eradicate illegal logging is due to illegal logging is categorized as "organized crime". Therefore the policy of strict criminal laws regulating and enforcing criminal laws against illegal logging needs to be realized. Criminal law policy adopted in the framework of prevention and criminal law enforcement of illegal logging is regulated and defined in the statutory provisions of article 50 and article 78 of Law No. 41 of 1999, but the definition is meant by illegal logging limitatif formulated not so much legal practitioners who interpret their own illegal logging. Regarding the penalty imposed is the principal criminal imprisonment and fines, an additional penalty of deprivation of proceeds of crime and the or tools to do the crime, compensation and discipline sanctions. Criminal law policy of illegal logging and the application of sanctions does not meet the perceived certainty and fairness aspects. This is seen in cases of illegal logging that occurred in the District Court jurisdiction Blora and Bojonegoro. Therefore in addition to criminal law policy also required law enforcement against illegal logging crimes committed through the criminal justice system. The Criminal Justice System consists of components such as police, investigators forestry, Attorney, Justice and Correctional Institutions. In practice the process of criminal law enforcement against illegal logging is very weak. One of the weak enforcement of laws against illegal logging crimes marked with handling that is not integral (holistic) as intellectual actors who are directly related to such investors, buyers, shippers, document forgers, which acts as a liaison sawmill rarely convicted, and only those field are convicted. In addition, many factors that led to weak law enforcement against illegal logging crimes so they are a constraint in law enforcement."

"Skripsi ini membahas tiga permasalahan. Pertama, bagaimana perumusan tindak pidana pembalakan liar di Indonesia. Kedua, apakah makna unsur "terorganisasi" dalam UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Ketiga, bagaimana penerapan unsur "terorganisasi" dalam kasus-kasus faktual yang ada saat ini. Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan yang dipadu dengan penelitian lapangan, penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui apakah makna dari dicantumkannya unsur "terorganisasi" dalam UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar serta bagaimana penerapan unsur tersebut di dalam kasus kasus yang terjadi saat ini. Pembahasan mengenai unsur "terorganisasi" tidak dapat dipisahkan dari kejahatan terorganisasi yang memiliki indikator khusus didalamnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur "terorganisasi" yang dimuat dalam UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar bertujuan untuk memberantas kejahatan terorganisasi, yang mana indikator mengenai kejahatan terorganisasi ini telah diatur di dalam UN Transnational Organized Crime. Terakhir, indikator-indikator yang menjadi syarat terpenuhinya unsur "terorganisasi" tersebut belum dipertimbangkan di dalam kasus-kasus faktual terkait pembalakan liar sehingga tujuan awal pembentukan Undang- Undang tersebut belum terwujud.

---

This thesis mainly discusses about three problems. First, how did the criminal act of illegal logging formulated in Indonesia. Second, what is the meaning of organized elements in Law No. 18/2013 on The Prevention and Eradication of Forest Destruction. Third, how the implement of organized elements in factual cases nowadays. By combining the literature research method of the field method, this thesis aim to know about what the meaning of the inserted of organized elements in Law No. 18/2013 on The Prevention and Eradication on Forest Destruction and also how the implement of that element in illegal logging cases. Organized elements cannot be separated from organized crime, which has two specific indicators. This thesis concluded that organized elements which inserted on Law No. 18/2013 on The Prevention and Eradication of Forest Destruction aim to eradicate the organized crime in forest section. The indicators of organized crime has regulated in UN Transnational Organized Crime Convention. Last, the indicators of organized elements have not been considered comprehensively in illegal logging cases, therefore the first goals of Law No. 18/2013 is unattainable."

"ABSTRAKPembalakan liar tidak dapat dipisahkan dari keberadaan masyarakat lokal yang telah lebih dahulu tinggal di kawasan daripada berdirinya Taman Nasional Kutai tahun 1995. Pembalakan liar ini melibatkan berbagai pihak baik masyarakat lokal, para pejabat pemerintah daerah maupun oknum TNI/Polri. Akibatnya, kerusakan TNK semakin parah dan mengancam keanekaragaman hayati serta keberlanjutan taman nasional tersebut. Untuk mengatasi masalah itu, penelitian ini fokus pada model kemitraan yang dapat digunakan untuk menanggulangi pembalakan liar di TNK agar keanekaragaman hayati yang dimilikinya dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menekankan pada aspek penanggulangan pembalakan liar melalui penerapan model kemitraan antara Balai TNK dan masyarakat lokal. Observasi, wawancara, dokumen resmi, foto, rekaman, gambar dan percakapan informal merupakan sumber data dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa model kemitraan antara Balai TNK dan masyarakat lokal, serta melibatkan pemerintah kabupaten Kutai Timur, perusahaan, perguruan tinggi dan LSM belum pernah dipraktikkan di TNK sehingga memiliki potensi menjadi sarana untuk mengintegrasikan konservasi dan pembangunan dalam pengelolaan TNK agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

---

ABSTRACTIllegal logging is in fact inseparable from the existence of the local community who had previously lived in the area long before the establishment of Kutai National Park as a new institution established by the government in 1995. Illegal logging involves significantly different stakeholders from the local community, local government officials as well as the Armed Forces/Police. As a result, the breaking down of Kutai National Park is getting worse as well as threatening the biodiversity and sustainability of the area. In order to address the problem, this study focuses on a partnership model that can be used to tackle illegal logging in KNP so that its biodiversity can be utilized sustainably. The nature of this research is using qualitative approach which emphasizes on illegal logging controlling aspects through the implementation of partnership model between KNP Authority and local community. Observations, interviews, official documents, photographs, recordings, pictures and informal discussions are the sources of data in this study. The results of this study found that the partnership model between KNP Authority and local communities, as well as the involvement of the government of East Kutai Regency, companies, college and NGOs has not been exercised in Kutai National Park, therefore it has the potential to be a means to integrate conservation and development in the management of KNP for sustainable utilization."

"ABSTRAKKawasan hutan merupakan sumber daya alam yang terbuka dan berfungsi sebagaisalah satu penentu sistem penyangga kehidupan, sehingga setiap orangmempunyai kesempatan dan akses yang besar untuk memanfaatkannya. Kondisiini memicu permasalahan dalam pengelolaan hutan. Tindak pidana illegal loggingsangat marak di Indonesia dan melibatkan banyak pelaku dan merupakan tindakpidana yang terorganisasi. Hal mendasar yang menyebabkan sulitnyamemberantas illegal logging, karena illegal logging termasuk dalam kategorikejahatan terorganisasi.Para pelaku tindak pidana illegal logging akan berupaya agar kejahatan yangdilakukannya tidak terdeteksi oleh aparat penegak hukum untuk menyembunyikanatau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari aktifitas illegallogging atau tindak pidana di bidang kehutanan lainnya, sedemikian rupa sehinggaharta kekayaan tersebut seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah.Mengingat dampak tindak pidana illegal logging yang luar biasa, sangatdibutuhkan terobosan atau cara-cara yang bersifat luar biasa (extra-ordinary) pulaguna memastikan dihentikannya aktifitas illegal logging, dijeratnya para pelakuterutama aktor intelektual termasuk kooporasi yang terlibat dalam aktifitas illegaltersebut, dan segala hasil yang diperoleh dari aktifitas illegal tersebut dapat disitadan dirampas (recovery) untuk Negara. Dengan demikian, diharapkan adanya efekjera terhadap pelaku aktifitas illegal logging atau tindak pidana di bidangkehutanan lainnya. Salah satu bentuk terobosan dimaksud adalah denganmemanfaatkan regulasi anti-pencucian uang.Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan dengan metodepengumpulan data studi kepustakaan.Tesis ini akan menganalisis efektifitas dalam penerapan regulasi anti-pencucianuang yang dimanfaatkan untuk menimbulkan efek jera pada setiap orang untukmelakukan aktifitas illegal logging atau tindak pidana di bidang kehutananlainnya.Tesis ini juga akan membahas permasalahan serta kendala-kendala yang dihadapiserta upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam rangka memberantas illegal logingdengan menggunakan pendekatan anti pencucian uang.

---

ABSTRACTForest area is a natural resources that is open and serves as one of thedeterminants life support systems, so that everyone has the opportunity and greataccess to use it. These conditions could cause many problems in the forestmanagement. The criminal act of illegal logging is very rampant in Indonesia,involves many actors and is an organized criminal act. The basic point that isdifficult to combat illegal logging is because it is included in the category oforganized criminal act.The perpetrators of illegal logging crime would be kept at a crime undetected bylaw enforcement officials to conceal or disguise the origin of the wealth obtainedfrom illegal logging activity or criminal acts in the field of forestry, such thatthese assets as if derived from legitimate activities.Given the impact of illegal logging activities were outstanding, much-neededbreakthrough or ways that are extraordinary (extra-ordinary) also to ensure a haltto illegal logging activities, especially dijeratnya actors including kooporasiintellectual actors involved in the illegal activity , and all the results obtained fromthe illegal activity can be seized and confiscated (recovery) for the State. Thus ,the expected deterrent effect against perpetrators of illegal logging activity orcriminal acts in other forestry. One form is intended to exploit the breakthroughanti - money laundering regulations .This study used a normative method and the method of data collection libraryresearch.This thesis will analyze the effectiveness of the implementation of anti - moneylaundering regulations are utilized to ensure a deterrent effect on any person toconduct illegal logging activity or criminal acts in other forestry .This thesis also looks at the problems and obstacles faced and the efforts to do inorder to combat illegal logging by using the anti-money laundering approach"

"ABSTRAKMaksud utama penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana seharusnya cara penerapan pasal yang akan disangkakan atau di dakwakan ketika ada perbuatan pidana di bidang kehutanan, apakah menggunakan delik di Undang-Undang Korupsi atau delik di Undang-Undang Kehutanan. Selain itu akan dianalisis apakah memang Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bersifat eksklusif mengingat adanya pasal 14 pada Undang-Undang tersebut atau sebenarnya pasal 14 sendiri tidak menghalangi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diterapkan pada Kejahatan di bidang kehutanan yang merugikan keuangan negara. Proses penegakan hukum yang setengah hati menyebabkan hanya pelaku lapangan yang mendapat hukuman, sedangkan pemain kelas kakap dari bisnis illegal logging belum tersentuh oleh hukum. Dengan adanya aparat penegak hukum yang korup. Simbiosis antara korupsi dan illegal logging mengakibatkan kerugian negara tidak hanya dari aspek ekonomi, namun juga mencakup aspek-aspek yang lain seperti sosial dan lingkungan."

"Maraknya illegal logging di Indonesia dari tahun 1999-2005, oleh berbagai kalangan diduga sebagai akibat dari aparatus negara yang korup, keterlibatan polisi dan militer, lemahnya penegakan hukum, tingginya kebutuhan kayu dunia, peraturan yang tumpah tindih, krisis ekonomi, industri perkayuan yang kelebihan kapasitas, dan otonomi daerah dan desentralisasi. Pada banyak kejadian illegal logging di Indonesia, berbagai penyebab diatas memiliki bukti-bukti yang kuat. Namun aktivitas illegal logging menjadi unik jika menengoknya di daerah Badau dan Lanjak yang berbatasan dengan Serawak ? Malaysia.Kecamatan Badau dan Lanjak merupakan daerah yang mayoritas warganegara Indonesia di sini ialah Orang Iban atau Dayak Iban yang secara etnis merupakan bagian dari etnis yang sama dengan warga negara Malaysia di Serawak yang keduanya hanya dipisahkan oleh garis di peta ketika Indonesia dan Malaysia menjadi negara modern sejak jaman kolonialisme Belanda dan Inggris hingga sekarang ini. Dalam dugaan saya aspek sentimen identitas etnis dan sentimen identitas lainnya memiliki peran yang cukup besar dalam fenomena illegal logging di dua kecamatan ini.Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, melalui tesis ini saya mengungkap bagaimana identitas warganegara Indonesia dari etnis Iban di Badau dan Lanjak dimanfaatkan oleh berbagai pihak dalam menjalankan praktik illegal logging. Identitas dalam tesis ini utamanya mengacu pada keibanan, namun kedayakan, ke Indonesiaan, kemalaysiaan dan kekatolikan mereka tidak bisa dihindari dalam pembahasannya. Semua digunakan secara bergantian, cair dan cerdik dalam berbagai relasi kepentingan, tergantung situasi dan konteks dari relasi tersebut. Sedangkan illegal logging mengacu pada praktik ekstraksi sumber daya hutan yang menurut definisi negara melanggar peraturan perundangan. Illegal logging di perbatasan Indonesia- Malaysia bersifat frontiers yang berlangsung tidak saja dalam kondisi pengaburan hukum [deregulated] yang menghasilkan pembingungan [confused], tapi juga ada situasi dimana orang tahu bahwa itu salah dan melanggar hukum, namun tidak ada yang melihat dan mampu menyelesaikan dan tidak juga mempunyai solusinya sehingga seolah semua membiarkan itu terjadi [complicity]. Illegal logging tidak cukup dijelaskan dan diselesaikan dengan pendekatan hukum negara yang menyeragamkan problem perbatasan negara dengan daerah Indonesia lainnya dengan menggunakan sisi represif dan koersif negara semata, tapi dia juga menyangkut soal the art of governing dan relasi etnis dan nasionalisme orang perbatasan. Di Perbatasan, negara sebagai the art of governing ini lemah kehadirannya yang tercermin dari keberadaan nya dalam bentuk basic services menyangkut kesejahteraan warga negaranya. Keindonesiaan menjadi lemah posisinya dalam kehidupan Orang Iban di perbatasan. Kekosongan ini yang kemudian ditingkahi oleh kehadiran Malaysia melalui relasi ekonomi dasar, relasi sejarah etnisitas, dan cukong kayu. Pertautan kepentingan ini yang dimanfaatkan dengan cerdik dan sangat strategis oleh cukong kayu untuk menjalankan dan melanggengkan praktik illegal logging di Badau dan Lanjak. Namun tidak berarti Orang Iban di perbatasan adalah bodoh, tertipu oleh kelabaan dari relasi dengan cukong kayu, tidak patuh hukum, tidak cinta Indonesia, atau mereka secara bulat telah menjadi Malaysia. Keterlibatan mereka dalam illegal logging merupakan pilihan strategis atas berbagai pertimbangan masak, melalui proses kreatif dan cerdik. Meski dalam idealnya ?hutan merupakan ibu bagi Orang Iban? namun dalam situasi kongkrit yang dihadapi sehari- hari, hutan sebagai identitas keibanan ini untuk sementara menjadi kurang strategis bagi masa depan mereka. Keindonesiaan untuk berbagai alasan terpaksa dikebelakangkan untuk sementara waktu demi kelangsungan dan eksistensi kemanusiaan yang mereka inginkan.

---

Corrupted state apparatus, militairy and policeman involvement, the raise of world market demand on ; , the weak of law enforcement, economic crises, over capacity of timber industries, and decentralization always used to explain on how and why illegal logging sustained in Indonesia from 1999-2005. It is easy to proved that this explanation have their own evidence. But it may be very different if we explained illegal logging phenomenon in Indonesia-Malaysia borderland area at Badau and Lanjak District.At this two-district inhabitant by Iban ethnic, which is also inhabitant Serawak in Malaysia. This ethnic life their live at the same area but separated by the only a line on the map and by the modern state since British and Dutch colonialism. In my point of view, identity sentiment such as ethnicity, language, religiousity, and nationalism play important role in continuity of illegal logging at this area. From my point of view and according my own work experience in illegal logging issues, the aspect of identity play an important role.Through these theses, I tried to cover up and explain on how the illegal logging actors used and manipulated the aspect of identity in conducting their activity at Indonesia-Malaysia borderland areas. This research conducted based on qualitative approach. Identity refers to Ibanesse in terms of ethnicity as an aspect of identity. But in fact I cannot avoid their indonesianess as nationalism, their language, and catholicism as part of their identity and ibanesse. All aspect of its identity used and played inter-changebly, fluid and in a strategic way to represent their interest, by borderlanders inter-changebly, depend on contemporary situation and context. However, illegal logging refers to timber logging practices in the forest that is against the state law and regulation.Illegal logging is a frontiers not just a situation where law and regulation are deregulated and it?s create confused, but also complicity where people sound like have no choices and solution to solve the problem exist in society, even their know it is against the law and regulation. Illegal logging can not be stopped by the presentation of the coercive and repressive aspect of state through its regulation and militairy apparatus, but also by representation of the state as the art of governing, where the state have an obligation to provide their citizen not just in term of sovereignty, but also in term of prosperity [basic services]. In this senses, Indonesia at the borderland area sound like stateless representation. This statelessness fulfill by Malaysia and illegal loggers and timber baron. In conducting their illegal logging practices and its sustainability, timber baron consider the aspect of identity and its sentiment seriously. At the other site Indonesia as the state who tried to construct Indonesia amongst borderlanders considered it unseriously. That is the why illegal logging still exist and sustained."