Skripsi ini membahas tiga permasalahan. Pertama, bagaimana perumusan tindak pidana pembalakan liar di Indonesia. Kedua, apakah makna unsur "terorganisasi" dalam UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Ketiga, bagaimana penerapan unsur "terorganisasi" dalam kasus-kasus faktual yang ada saat ini. Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan yang dipadu dengan penelitian lapangan, penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui apakah makna dari dicantumkannya unsur "terorganisasi" dalam UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar serta bagaimana penerapan unsur tersebut di dalam kasus kasus yang terjadi saat ini. Pembahasan mengenai unsur "terorganisasi" tidak dapat dipisahkan dari kejahatan terorganisasi yang memiliki indikator khusus didalamnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur "terorganisasi" yang dimuat dalam UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar bertujuan untuk memberantas kejahatan terorganisasi, yang mana indikator mengenai kejahatan terorganisasi ini telah diatur di dalam UN Transnational Organized Crime. Terakhir, indikator-indikator yang menjadi syarat terpenuhinya unsur "terorganisasi" tersebut belum dipertimbangkan di dalam kasus-kasus faktual terkait pembalakan liar sehingga tujuan awal pembentukan Undang- Undang tersebut belum terwujud.

---

This thesis mainly discusses about three problems. First, how did the criminal act of illegal logging formulated in Indonesia. Second, what is the meaning of organized elements in Law No. 18/2013 on The Prevention and Eradication of Forest Destruction. Third, how the implement of organized elements in factual cases nowadays. By combining the literature research method of the field method, this thesis aim to know about what the meaning of the inserted of organized elements in Law No. 18/2013 on The Prevention and Eradication on Forest Destruction and also how the implement of that element in illegal logging cases. Organized elements cannot be separated from organized crime, which has two specific indicators. This thesis concluded that organized elements which inserted on Law No. 18/2013 on The Prevention and Eradication of Forest Destruction aim to eradicate the organized crime in forest section. The indicators of organized crime has regulated in UN Transnational Organized Crime Convention. Last, the indicators of organized elements have not been considered comprehensively in illegal logging cases, therefore the first goals of Law No. 18/2013 is unattainable.