Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Fakta yang terjadi di Indonesia sebagai negara kepulauan adalah biaya transportasi laut antarpulau lebih mahal daripada biaya transportasi laut ke luar negeri. Biaya transportasi laut antarpulau yang mahal menyebabkan terjadinya disparitas harga barang kebutuhan pokok antar daerah di Indoensia. Penelitian ini hadir untuk menguji apakah benar kebijakan subsidi ongkos angkut di laut dapat menurunkan disparitas harga antar daerah. Peneltian disparitas harga antara daerah baik di skala nasional dan internasional berusaha melihat faktor-faktor yang mendorong terjadinya konvergensi harga antar daerah seperti biaya transportasi, daya beli masyarakat, konektivitas di darat dan volume perdagangan. Hasil estimasi penelitian ini menunjukkan subsidi ongkos angkut menyebabkan disparitas harga di daerah yang dilalui Tol Laut setelah pelaksanaan kebijakan lebih rendah dibandingkan sebelum pelaksanaan dan lebih rendah dibandingkan daerah yang tidak dilalui Tol Laut. Temuan lainnya adalah kondisi imbalance trade masih terjadi meskipun telah ada kebijakan Tol Laut.

---

The fact that Indonesia as an archipelago countries is the cost of interregional transportation is more expensive than international sea transportation. Expensive inter-regional transportation costs causes a prices disparites of staple goods between regions in Indonesia. This research aims to examine whether sea transport subsidies policy can reduce price disparities between regions. Research on price disparities between regions both on a national and international focus to examine the factors that encourage price convergence between regions such as transportation costs, road density, trade flows, regional size economy and regional purchasing parity. The evidance of this riset is price disparities in the area passed by the Sea Toll after the implementation of this policy is lower than before the implementation and lower than the area that is not passed by the Sea Toll. Another finding is that the trade imbalance condition still occurs even though there is already a Sea Toll  policy."

"Yang menjadi dasar tanggung jawab pengangkut (darat, laut dan udara) dalam sistem hukum kontinental adalah adanya perjanjian pengangkutan. Dilihat dari jenis prinsip-prinsip tanggung jawab pengangkut yang dikenal di dunia ini, yang berlaku di Indonesia adalah prinsip tanggung jawab mutlak. Perjanjian pengangkutan itu sendiri merupakan kesepakatan antara pengangkut dan penumpang; pengangkut berkewajiban untuk mengangkut penumpang tiba di tempat tujuan dengan selamat, sedangkan penumpang berkewajiban memberikan upah pengangkutan kepada pengangkut. Konsekuensi adanya perjanjian pengangkutan ini menimbulkan kewajiban bagi pengangkut untuk mencapai suatu hasil, bukan hanya sekedar menyelenggarakan pengangkutan. Jika kewajiban tersebut tidak terlaksana dengan baik, pengangkut dinyatakan melakukan wanprestasi (Pasal 1243 KUHPer). Bukti adanya perjanjian pengangkutan adalah karcis penumpang (Pasal 85 Ayat (2) Undang-Undang No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran). Merupakan kewajiban pengangkut untuk mengasuransikan tanggung jawabnya itu; jika tidak mengasuransikannya, pengangkut akan dipidana dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 6.000.000,- (Pasal 86 Ayat (3) juncto Pasal 124 Undang-Undang No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran). KUHP secara tegas melarang pengangkut untuk tidak bertanggung jawab sama sekali atau terbatas untuk segala kerugian yang disebabkan oleh alat pengangkutannya, laik laut kapal, dan tidak cukupnya pengawasan dalam kapal. Penumpang yang hendak menggunakan jasa pelayaran PT PELNI dibebani kewajiban untuk membayar iuran wajib dan premi asuransi tambahan, setiap kali membeli karcis kapal laut. Kewajiban penumpang untuk membayar sendiri asuransinya tersebut diatur dalam Pasal 3 Ayat (la) Undang-Undang No. 33 Tabun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan. Itu sebabnya PT PELNI tidak memberikan ganti kerugian kepada penumpang yang mengalami musibah kapal, kecuali untuk musibah kapal yang dinyatakan sebagai musibah nasional (misalnya tenggelamnya Kapal Tampomas II). Ganti kerugian yang diberikan oleh pihak asuransi (PT Jasa Raharja, PT Jasaraharja Putera dan PT Arthanugraha) dalam hal terjadinya kecelakaan kapal laut, adalah untuk kematian, cacat tetap, biaya rawatan, dan biaya penguburan."

"Kapal merupakan salah satu aspek yang penting dalam perekonomian dunia, maupun Indonesia. Kapal dinilai sangat efektif dalam mengirim muatan dari suatu daerah ke daerah lainnya. Lebih dari 7 miliar ton barang terkirim lewat jalur laut setiap tahunnya. Menyikapi hal ini, pemerintah membuat kebijakan Jalur Tol Laut. Kebijakan ini juga merupakan salah satu cara pemerintah memanfaatkan laut Indonesia yang begitu luasnya. Sampai saat ini sudah dibuat 32 trayek tol laut yang mencakup Sabang sampai Merauke. Namun nyatanya masih sering terjadi keterlambatan pengiriman dan juga biaya oprasional kapal (mayoritas dipengaruhi oleh hargga bahan bakar) yang cukup mahal. Maka dari itu, pemilihan rute merupakan hal yang krusial untuk dapat mengurangi biaya oprasional yang tinggi. Penelitian ini mengimplementasikan metode optimasi dengan menggunakan Travelling Salesman Problem, dengan algoritma Hamiltonian cycle. Dengan algoritma tersebut, dapat ditemukan jalur antar pelabuhan dari setiap trayeknya yang paling pendek dalam segi jarak. Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah trayek yang sudah ditentukan merupakan jalur paling pendek. Pada penelitian dengan judul Optimasi Pemilihan Rute Dalam Trayek Tol Laut Menggunakan Hamiltonian Cycle, ditemukan adanya perbedaan jarak yang lebih dekat sehingga akan mengurangi waktu tempuh. Hasil ini bisa menjadi masukan bagi pemerintah sebagai evaluasi kebijakan Tol Laut

---

Shipping is one of the most important aspect for world economics, including Indonesia. More than 7 Billion ton of goods are shipped by sea. This is why ships are the most effective transportation for bulk or huge amount of goods. With all of the advantage of using cargo ship as the main transportation for shipments, Indonesian government issued a policy called Jalur Tol Laut. With this policy, the government are utilizing Indonesian sea and aiming to gain more advantages due to all the shipments that happened on the sea. Until 2021, there are 32 Program Tol Laut Routes that covers Sabang to Merauke. Unfortunately, there are still delay and high cost on this operation. This is why the choices of routes must be as optimized as possible. With less voyage distance, less fuel will be used. This study implements optimization using hamiltonian cycle. Distance between ports are calculated and the shortest path will be obtained. Hopefully this study could be a consideration for the Indonesian government to modify the routes for Kebijakan Tol Laut."

"ABSTRAKIntermodal Hub Location Problem (IHLP) sebuah permasalahan optimasi yang merupakan cabang riset baru dari permasalahan klasik Facility Location Problem (FLP) IHLP digunakan untuk menentukan lokasi yang menjadi atau titik transfer aliran logistik dengan menggunakan dua moda transportasi atau lebih untuk mendapatkan rancangan dengan biaya investasi yang optimal. Penelitian ini menggunakan tiga moda transportasi dan mengambil studi kasus pada distribusi kontainer Indonesia. Penelitian ini mempertimbangkan ketidakpastian pada perencanaan strategis dimana adanya pertimbangan pertimbangan reliabilitas tiap moda transportasi dan reliabilitas antar hub. Penelitian ini dimodelkan dengan model optimasi Mixed Integer Programming dengan menggunakan bahasa pemograman Python dan solver Gurobi. Penelitian ini menghasilkan jumlah hub baik berupa pelabuhan dan dryport dan rute yang optimal dengan lokasi yang ditentukan pada tiap-tiap skenario yang ditentukan

---

ABSTRACTHub-and-Spoke network design, reliabilitas moda transportasi, distribusi logistik, Python, Gurobi Intermodal Hub Location Problem (IHLP) an optimization problem which is a new research extension of classic problems Facility Location Problem (FLP). IHLP is used to determine the location that becomes a hub or point of flow transfer by using two or more modes of transportation to with optimal investment and transportation costs. This study uses three modes of transportation and takes a case study on the distribution of Indonesian containers. This study considers uncertainty in strategic planning where we consider the hub unviability or breakdown, that can be an insight for national blueprint to consider hub and route backup. This research is modeled with the mixed integer programming, using Python programming language and Gurobi solver. This research shows the optimal number of hubs needed in two types of seaport and dry port and the optimal routes with locations determined in each scenario."

"Penelitian ini menganalisis pengaruh keputusan investasi (investment decision) dan keputusan pendanaan (financing decision) terhadap performa (performance) dan nilai (value) perusahaan industri jasa pelayaran di Indonesia. Economic Value Added (EVA) digunakan sebagai proksi pengukuran performa perusahaan dan Tobin’s Q (TOBIN-Q) digunakan sebagai proksi pengukuran nilai perusahaan. Penelitian ini menggunakan laporan keuangan seluruh perusahaan pelayaran yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode regresi data panel (panel data regression). Hasil analisis regresi tersebut kemudian dikonfirmasi lebih lanjut melalui wawancara online dengan 3 (tiga) orang narasumber dari 3 (tiga) perusahaan pelayaran Indonesia. Deskripsi statistik menunjukkan bahwa perusahaan pelayaran di Indonesia lebih mengandalkan utang bank sebagai sumber pendanaan utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan investasi, yang diukur dengan tingkat pertumbuhan aktiva tetap (Fixed Asset Growth, FAG), berdampak positif signifikan terhadap performa dan nilai perusahaan pelayaran di Indonesia. Hasil penelitian juga menunjukkan hubungan negatif signifikan antara nilai rata-rata tertimbang biaya modal (Weighted Average Cost of Capital, WACC) dengan performa dan nilai perusahaan. Lebih lanjut, perusahaan pelayaran Indonesia terindikasi kuat menyelaraskan investasi yang dilakukan dengan sumber pendanaannya, sehingga fleksibilitas pendanaan menjadi hal yang penting bagi perusahaan pelayaran Indonesia dalam memutuskan suatu investasi.

---

This paper analyses the impact of investment and financing decisions on the performance and value of Indonesian shipping companies. Economic Value Added (EVA) is used as the proxy to measure the company's performance and Tobin's Q (TOBIN-Q) is used to measure the company's value. This paper uses annual audited financial reports of all Indonesian shipping companies listed on the Indonesian Stock Exchange from the year 2016 to the year 2020. The data are analyzed using panel data regression and the main findings are confirmed further through online interviews with 3 (three) decision makers from 3 (three) listed Indonesian shipping companies. The statistical description shows that Indonesian shipping companies rely on bank loans as the primary financing source. Result shows that investment decision, as measured with Fixed Asset Growth (FAG), has a significantly positive relationship with the company’s performance and value. Result also finds a significantly negative relationship between the company’s Weighted Average Cost of Capital (WACC) and its performance and value. Furthermore, research finding strongly indicates that Indonesian shipping companies align their investments with their funding sources. Thus, flexible funding terms are important for Indonesian shipping companies in making investment decision."

"ABSTRAKIndustri pelayaran diketahui memiliki potensi atau resiko tinggi yang terkait dengan keselamatan. Dari data kecelakaan kapal yang terjadi di Indonesia dari tahun 2005 hingga 2018, berdasarkan data yang diambil dari Komite Nasional Kecelakaan Kapal (KNKT), penelitian ini mengembangkan model untuk metode pengambilan keputusan dengan pohon keputusan untuk memprediksi kemungkinan kecelakaan kapal fatal dan mengakibatkan kematian. Hasil dari pemodelan menunjukkan bahwa kecelakaan fatal dan kematian sebagian besar disebabkan oleh faktor teknis dan manusia, dan hanya beberapa kecelakaan yang terjadi di perairan yang disebabkan oleh cuaca buruk. Selain itu, jumlah kecelakaan kapal telah meningkat dalam 7 tahun terakhir. Persentase terbesar dari kecelakaan kapal ditempati oleh kapal penumpang.Sebagian besar kecelakaan kapal terjadi di Laut Jawa dan Selat Bangka.Dari uraian data dan model pohon keputusan yang telah dibuat, akan diukur tingkat risiko kecelakaan kapal. Hasil penelitian ini bermanfaat bagi pembuat kebijakan dalam mengusulkan strategi yang efisien untuk mencegah kecelakaan pengiriman fatal, juga untuk pemilik kapal, operator dan lembaga asuransi.

---

ABSTRACTThe shipping industry is known to have high potential or risk associated with safety. From ship accident data that happened in Indonesia from 2005 until 2018, based on the data taken from National Transportation Safety Comittee (NTSC), this study develops a model for decision making methods with a decision tree to predict the probability of fatal shipping accidents and corresponding mortalities. The model results show that both the fatal accidents and mortalities are mainly caused by technical and human factors, and only a few accidents occur in the waters caused by weathers. In addition, the number of ship accidents has increased in the past 7 years. The biggest portion of ship accidents is occupied by passenger ships. Mostly the ship accident occured in Java Sea and Bangka Strait.From the description of the data and the decision tree model that has been made, it will be measured the level of risk of ship accidents. The results of this study are beneficial for policy-makers in proposing efficient strategies to prevent fatal shipping accidents, also for ship owner, operator and insurance institution."

"ABSTRAKIndonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki akumulasi transportasi dan perdagangan melalui laut. Transportasi laut yang melayani ekspor-impor dikelola oleh perusahaan pelayaran. Perlunya konsentrasi penuh bagi perusahaan pelayaran dalam menjalankan bisnis sehingga perlu untuk melakukan outsourcing pihak ketiga (manajemen kapal) untuk mengelola pekerjaan pemeliharaan, perekrutan kru, pembelian suku cadang kapal dan asuransi. Maka penelitian ini bertujuan untuk mengambil keputusan dalam memilih manajemen kapal terbaik sesuai dengan kebutuhan perusahaan pelayaran (pemilik kapal). Manajemen kapal terbaik menurut pandangan pemilik kapal selain memelihara kapal dengan baik tetapi juga memenuhi persyaratan pelanggan (pengguna kapal). Metodologi yang diusulkan Analytic Network Process (ANP) digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dalam prosedur pengambilan keputusan pemilihan manajemen kapal di Indonesia. Ini adalah generalisasi dari Analytic Hierarchy Process (AHP), dengan mempertimbangkan ketergantungan antara elemen hirarkis. Banyak masalah keputusan tidak dapat disusun secara hierarkis karena melibatkan interaksi dan ketergantungan unsur-unsur tingkat yang lebih tinggi dalam hierarki unsur-unsur tingkat yang lebih rendah. Oleh karena itu, ANP diwakili oleh jaringan, bukan hierarki. Hasilnya diharapkan menunjukkan bahwa menyajikan peringkat sub-kriteria dan alternatif penting dalam pemilihan perusahaan ship management.

---

ABSTRACTIndonesia is a biggest archipelagic country in the world, has accumulated transportation and trade by sea. Sea transportation that serves the export-import is managed by shipping companies. The need for full concentration for shipping companies in running a business so it is necessary to outsource a third party (ship management) to manage job of maintenance, crew recruitment, ship spare part purchasing and insurance. So this study aims to make the decision in selecting the best ship management according to needs of the shipping company (ship owner). The best ship management by shipowner view besides maintain ship well but also fulfill the requirements of the customer (ship user). The Analytic Network Process (ANP) proposed methodology is utilized to find out the influencing factors in the decision-making procedure of ship management selection in Indonesia. It is a generalization of the Analytic Hierarchy Process (AHP), taking into account the dependence between hierarchical elements. Many decision problems cannot be structured hierarchically because they involve the interaction and dependence of higher-level elements in the hierarchy of lower-level elements. Therefore, ANP is represented by a network, not a hierarchy. The result is expected to indicates that presents the ranking of important sub-criteria and alternatives. In addition, it is expected to be used in determining the service standardization of ship management"

"Pengangkut bertanggung jawab atas kerusakan barang yang timbul saat penyelenggaraan pengangkutan barang melalui laut. Skripsi ini membahas tanggung jawab pengangkut kepada perusahaan asuransi atas kerusakan barang saat pengangkutan laut berdasarkan peraturan pengangkutan barang melalui laut di Indonesia dan menganalisis tanggung jawab pengangkut kepada perusahaan asuransi atas kerusakan barang saat pengangkutan laut berdasarkan kasus antara PT Asuransi AXA Indonesia melawan PT Pelayaran Bintang Putih. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus antara PT Asuransi AXA Indonesia melawan PT Pelayaran Bintang Putih dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 511/Pdt.G/2018/PN Jkt.Pst. jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 104/Pdt/2020/PT DKI. Skripsi ini menyimpulkan bahwa pengangkut bertanggung jawab kepada perusahaan asuransi yang telah memperoleh hak subrogasi atas kerusakan barang saat pengangkutan laut, di mana kerusakan barang yang ditanggung oleh perusahaan asuransi merupakan salah satu hal yang menimbulkan tanggung jawab pengangkut berdasarkan Pasal 41 ayat (1) huruf b UU Pelayaran. Dalam putusan hakim yang menentukan bahwa PT Pelayaran Bintang Putih tidak bertanggung jawab atas kerusakan barang yaitu kacang kedelai kuning yang ditanggung oleh PT Asuransi AXA Indonesia telah sesuai dengan peraturan pengangkutan barang di Indonesia, di mana kerusakan barang tidak disertai dengan adanya dokumen yang dapat menunjukan bahwa kerusakan barang ditimbulkan karena kesalahan PT Pelayaran Bintang Putih selaku pengangkut. Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat diajukan adalah dengan memperhatikan prinsip tanggung jawab karena kesalahan (fault liability) pada pengangkut, sebaiknya pemilik barang yang akan mengajukan gugatan ganti rugi kepada pengangkut teliti dalam menyiapkan bukti-bukti yang dapat menunjukan secara nyata bahwa kerusakan barang merupakan kesalahan dari pengangkut agar dapat dibuktikan dalil gugatannya di pengadilan.

---

The carrier is responsible for damage to the goods arising during the transportation of goods by sea. This thesis discusses the responsibility of the carrier to the insurance company for damage to goods during sea transportation based on the regulations for transporting goods by sea in Indonesia and analyzes the responsibility of the carrier to the insurance company for damage to goods during sea transportation based on the case between PT Asuransi AXA Indonesia and PT Pelayaran Bintang Putih. The research method used in this thesis is normative juridical research with a case approach between PT Asuransi AXA Indonesia and PT Pelayaran Bintang Putih in the Decision of the Central Jakarta District Court Number 511/Pdt.G/2018/PN Jkt.Pst. jo. DKI Jakarta High Court Decision Number 104/Pdt/2020/PT DKI. This thesis concludes that the carrier is responsible to the insurance company that has obtained the right of subrogation for damage to goods during sea transportation, where damage to goods borne by the insurance company is one of the things that gives rise to carrier’s responsibility under Article 41 paragraph (1) letter b of the Shipping Law. In the judge's decision which determined that PT Pelayaran Bintang Putih was not responsible for damage to the goods, namely yellow soybeans which were borne by PT Asuransi AXA Indonesia in accordance with the regulations for the transportation of goods in Indonesia, where the damage to the goods was not accompanied by documents that could show that the damage to the goods was caused by the mistake of PT Pelayaran Bintang Putih as the carrier. Based on the research results, one suggestion that can be made is to pay attention to the principle of the carrier fault liability, it is better for the owner of the goods who will file a claim for compensation to the carrier to be careful in preparing evidence that can clearly show that the damage to the goods is a mistake from the carrier so that the argument for his lawsuit can be proven in court."