Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur anggaran daerahnya sendiri. Selain memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur keuangan, pemerintah pusat juga memberikan dana perimbangan untuk membiayai jalanya pemerintahan di daerah. Dana perimbangan tersebut terdiri dari dana hibah, Dana Alokasi Umum, serta Dana Alokasi Khusus. Daerah juga dapat mengatur pengeluaranya sendiri yang tercermin dari belanja daerah yang dapat digunakan dalam berbagai bidang termasuk bidang kesehatan. Penelitian ini membahas efektifitas Dana Alokasi Kesehatan (DAK) dan belanja kesehatan daerah terhadap output kesehatan khususnya jumlah Puskesmas, jumlah tempat tidur, dan jumlah tenaga kesehatan. Studi ini menggunakan data panel tahun 2013, 2015, 2016, serta 2017 yang dianalisis menggunakan metode pooled least square (PLS) untuk menangkap dinamika perubahan dampak DAK serta belanja kesehatan terhadap variabel dependen. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa DAK kesehatan tidak dapat dioptimalkan dengan baik yang terlihat dari koefisien negatif dari variabel independen DAK kesehatan terhadap variabel dependen. Studi ini juga menemukan bahwa belanja daerah lebih dapat dimanfaatkan dengan baik untuk menambah jumlah output kesehatan dibandingkan dengan DAK kesehatan.

---

Fiscal decentralization provides legal authority for local government to organize their own budget. In addition, to ensure the local authority governs with adequate amount of budet, central government provides some grants for local authority that consists of conditional and unconditional grant. Furthermore, local government also has the legal authority to design the local spending that could be used as financing for important sectors including health sector. This study aims to analyze the impacts of conditional grant and local spending for health sector on health facilitys output specifically on first stage public health facility, bed patient, and health worker. This research using panel data from 2013, 2015, 2016, and 2017. The result from this study shows that conditional grant can not be maximally used to increase the health facilitys output. Otherwise, this study finds that local spending on health sector can be properly utilized to increase output in first stage public health facility."

"Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, Puskesmas menyelenggarakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) tingkat pertama, dengan mengutamakan upaya promotif dan preventif tanpa mengabaikan upaya kuratif maupun rehabilitatif. Di era Jaminan Kesehatan Nasional, fungsi puskesmas lebih banyak melakukan pengobatan dari pada pencegahan penyakit. Puskesmas memiliki Puskesmas Pembantu sebagai jaringan yang sebenarnya dapat memperkuat UKM dan UKP di tingkat Desa/Kelurahan jika Puskesmas Pembantu menjadi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Namun, belum ada kebijakan tentang puskesmas pembantu dapat menjadi FKTP. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan Pendekatan teori proses analisis kebijakan William N. Dunn. Lokasi penelitian di Puskesmas Perkotaan (Kota Solok), Puskesmas Perdesaan (Kabupaten Tanah Datar), Puskesmas Terpencil (Kabupaten Solok Selatan), serta di Direktorat Tata Kelola Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan yang dilaksanakan pada bulan juni sampai juli 2023. Penelitian dilaksanakan dengan wancara mendalam terhadap 9 orang Kepala Puskesmas, 9 orang penanggungjawab Puskesmas Pembantu, 9 orang Masyarakat, Plt. Direktur Tata Kelola Masyarakat, dan Fokus Group Discussion (FGD) terhadap 4 orang Tim Kerja Kebijakan Puskesmas dan Integrasi Layanan Primer, serta telaah dokumen. Temuan penelitian mengungkapkan, Puskesmas memiliki beban kerja yang berat dan lebih fokus pada pelayanan pengobatan, akses masyarakat terhadap FKTP belum semuanya mudah dijangkau oleh masyarakat, belum ada kebijakan yang mengatur wewenang Puskesmas Pembantu sebagai FKTP, dan sebenarnya Puskesmas Pembantu telah layak dijadikan FKTP Klinik Pratama. Diharapkan ada Peraturan Menteri Kesehatan tentang Puskesmas Pembantu menjadi FKTP Klinik Pratama untuk memperkuat Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan yang terintegrasi di tingkat Desa/Kelurahan.

---

Based on the Regulation of the Minister of Health Number 43 of 2019 concerning Puskesmas, the Puskesmas organizes first-level Public Health Efforts (UKM) and Individual Health Efforts (UKP), with priority on promotive and preventive efforts without neglecting curative and rehabilitative efforts. In the era of the National Health Insurance, the function of the puskesmas was more to treat disease than to prevent disease. The health center has a sub-health center as a network which can actually strengthen UKM and UKP at the Village/Kelurahan level if the sub-health center becomes a First Level Health Facility (FKTP). However, there is no policy regarding how auxiliary puskesmas can become FKTPs. This study uses qualitative research methods with William N. Dunn's policy analysis process theory approach. The research locations were Urban Health Centers (Solok City), Rural Health Centers (Tanah Datar Regency), Remote Health Centers (South Solok Regency), as well as at the Ministry of Health's Directorate of Public Health Management which was conducted from June to July 2023. The research was conducted with in-depth interviews with 9 Heads of Health Centers, 9 people in charge of Supporting Health Centers, 9 people from the Community, Plt. Director of Community Governance, and Focus Group Discussion (FGD) of 4 Community Health Center Policy Work Teams and Integration of Primary Services, as well as document review. The research findings revealed that Puskesmas have a heavy workload and are more focused on medical services, not all of the community's access to FKTPs are easy for the community to reach, there is no policy that regulates the authority of Puskesmas Pembantu as FKTPs, and actually Puskesmas Pembantu are appropriate to be made Primary Clinic FKTPs. It is hoped that there will be a Regulation of the Minister of Health regarding Puskesmas Pembantu to become Primary Clinic FKTPs to strengthen Integrated Public Health Efforts and Individual Health Efforts at the Village level."

"Penelitian ini menganalisis utilisasi fasilitas kesehatan tingkat pertama pelayanan kesehatan mental di Indonesia. Penelitian menggunakan desain cross-sectional dengan menggunakan data sampel BPJS tahun 2015-2022 yang berisi data kunjungan tahun 2022. Penelitian ini menggunakan Chi-square. Dalam penelitian ini dapat diobservasi bahwa utilisasi pelayanan kesehatan tingkat pertama oleh peserta JKN pada tahun 2015-2022 sebesar 331.008.686 kunjungan dengan total kunjungan ke pelayanan kesehatan mental di FKTP sebesar 1.158.843 kunjungan. Proporsi utilisasi pelayanan kesehatan mental di FKTP di Indonesia lebih besar pada jenjang umur dewasa dengan besar 994.553 kunjungan, jenis kelamin laki-laki sebesar 639.442 kunjungan, status belum kawin sebesar 632.421, tinggal di Provinsi Jawa Tengah sebesar 234.583 kunjungan, berkunjung ke puskesmas sebesar 935.204 kunjungan, dan segmen peserta PBI APBN sebesar 470.619 kunjungan. Oleh karena itu, memastikan ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan mental di FKTP beserta tenaga ahli kesehatan mental yang terlatih dan sesuai standar harus ditingkatkan, terlebih daerah dengan kunjungan tertinggi.

---

This study analyses the utilisation of first-level health facilities for mental health services in Indonesia. The study used a cross-sectional design using BPJS sample data for 2015-2022 which contained visit data for 2022. This study used Chi-square. It was observed that the utilisation of primary healthcare services by JKN participants in 2015-2022 was 331,008,686 visits with a total of 1,158,843 visits to mental health services at primary healthcare facilities. The proportion of mental health service utilisation at primary healthcare facilities in Indonesia is greater in the adult age group with 994,553 visits, male gender with 639,442 visits, unmarried status with 632,421 visits, living in Central Java Province with 234,583 visits, visiting puskesmas with 935,204 visits, and the PBI APBN participant segment with 470,619 visits. Therefore, ensuring the availability of mental health service facilities at FKTP along with trained and standardised mental health experts must be improved, especially in areas with the highest visits."

"Latar Belakang: Kelahiran preterm merupakan penyebab tertinggi kematian neonatal. Indonesia menduduki posisi tertinggi di ASEAN dan kelima di dunia untuk kelahiran preterm. Rumusan masalah: Belum adanya model prediksi kelahiran preterm yang memperlihatkan prediktor yang berguna untuk mengembangkan program pencegahan. Tujuan: Menemukan model prediksi kelahiran preterm berbasis machine learning untuk deteksi dini kelahiran preterm di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Metode: Penelitian ini menggunakan desain studi case control dengan menggunakan data rekam medis Rumah Sakit (RS) di Palembang yaitu RS YK Madira, RSMH, RS Bunda, RS Ar Rasyid, RS Muhammadiyah, dan RS Bhayangkara tahun 2019 dengan jumlah sampel 1758 responden yang terdiri dari 879 preterm dan 879 aterm. Faktor risiko yang digunakan pada penelitian ini didapatkan dari Systematic Literature Review yang terdiri dari faktor sosiodemografi (10 variabel), faktor perilaku/gaya hidup (5 variabel), faktor maternal/kondisi ibu sebelum kehamilan (8 variabel), faktor kehamilan/obstetri ginekologi (21 variabel), faktor biologis (3 variabel), faktor pelayanan kesehatan (2 variabel) dan faktor janin (4 variabel). Pemodelan dilakukan dengan menggunakan machine learning dengan menggunakan algoritme decision tree, K-Nearest Neighbour (KNN), naïve bayes, logistic regression, Support Vector Machine (SVM) dan neural network (CNN1D, multilayer perceptron dan backpropagation). Hasil: Ditemukan 21 variabel penelitian dari 53 variabel yang dibutuhkan, dan menemukan 6 variabel yang menjadi prediktor utama kelahiran preterm di antaranya pre-eklamsia, perdarahan dalam kehamilan, riwayat ketuban pecah dini, jarak antar dua kehamilan, paritas, dan anemia. Pada penelitian ini ditemukan algoritme terbaik yaitu decision tree dengan nilai akurasi 95% untuk training dan 96% untuk testing dan telah dibuat prototype berupa aplikasi berbasis web untuk deteksi dini di FKTP. Kesimpulan: Ditemukan research novelty yaitu diperoleh model prediksi kelahiran preterm, dimana model ini potensial untuk digunakan di FKTP sebagai upaya deteksi dini. Model prediksi ini akan mendeteksi ibu hamil akan berisiko preterm atau tidak berisiko. Apabila diketahui ibu berisiko kelahiran preterm, maka ibu dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan di RS, agar tidak terjadi keterlambatan penanganan yang menyebabkan kematian ibu maupun bayi. Dibandingkan tidak ada model prediksi, maka risiko kelahiran preterm tidak dapat dicegah, sehingga keterlambatan penanganan akan terjadi.

---

Background: Preterm birth is the highest cause of neonatal death. Indonesia occupies the highest position in ASEAN and fifth in the world for preterm births. Formulation of the problem: There is no predictive model of preterm birth that provides a useful predictor for developing prevention programs. Objective: To find prediction model of preterm birth based on machine learning for early detection of preterm birth in First Level Health Facilities (FKTP). Methods: This study uses a case control study design using medical record data at the Hospital (RS) in Palembang that isYK Madira Hospital, RSMH, Bunda Hospital, Ar Rasyid Hospital, Muhammadiyah Hospital, and Bhayangkara Hospital in 2019 with a total sample of 1758 respondents consisting of 879 preterm and 879 term. The risk factors used in this study were obtained from a Systematic Literature Review consisting of: sociodemographic factors (10 variables), behavioral/lifestyle factors (5 variables), maternal factors/mother's condition before pregnancy (8 variables), pregnancy/gynecological factors (21 variables), biological factors (3 variables), health service factors (2 variables) and fetal factors (4 variables). The modeling is done using machine learning using decision tree algorithms, K-Nearest Neighbor (KNN), nave Bayes, logistic regression, Support Vector Machine (SVM) and neural networks (CNN1D, multilayer perceptron and backpropagation). Results: Found 21 research variables from 53 variables were needed, and found 6 variables that were the main predictors of preterm birth including pre-eclampsia, bleeding in pregnancy, history of premature rupture of membranes, distance between two pregnancies, parity, and anemia. In this study, the best algorithm was found, namely decision tree with an accuracy value of 95% for training and 96% for testing and a prototype was made in the form of a web-based application for early detection in FKTP. Conclusion: It was found that the research novelty obtained a predictive model of preterm birth, which is the main cause of AKN, where this model has the potential to be used in FKTP as an early detection effort. This predictive model will detect pregnant women will be at risk of preterm or not at risk. If it is known that the mother is at risk of preterm birth, the mother is recommended to do an examination at the hospital, so that there is no delay in handling that causes the death of both mother and baby. Compared to no predictive model, the risk of preterm birth cannot be prevented, so that delays in treatment will occur."

"Prolanis sebagai salah satu strategi promotif dan preventif yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan untuk menurunkan atau mencegah komplikasi penyakit kronis yang diderita oleh peserta sekaligus sebagai kendali biaya pelayanan kesehatan. Pada tahun 2017, KBK mulai diterapkan sehingga seluruh FKTP yang bekerjasama wajib melaksanakan Prolanis. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi mendalam mengenai pelaksanaan Prolanis di FKTP wilayah kerja BPJS Kesehatan KCU Kota Bogor dalam melaksanakan kegiatan Prolanis pada tahun 2017. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada masalah dalam kecukupan sumber daya manusia, sumber daya keuangan, fasilitas, dan peraturan. Empat dari lima kegiatan Prolanis sudah dilaksanakan secara rutin di FKTP wilayah kerja BPJS Kesehatan Kota Bogor. Peneliti menyarankan agar adanya pembagian tugas yang jelas, distribusi buku pemantauan kesehatan, dan pembuatan petunjuk teknis kegiatan Prolanis yang lebih rinci.

---

Prolanis as one of the promotive and preventive strategies undertaken by BPJS Kesehatan to reduce or prevent complications of chronic disease suffered by the participants as well as control of health care costs. In 2017, KBK is being implemented so that all FKTP must carry out Prolanis.

The purpose of this research is to obtain in depth information about the implementation of Prolanis at First Level Health Facility In Working Area of BPJS Kesehatan, Branch Office, Bogor, 2017. This study used qualitative methods with data collection through in depth interviews, observation and document review.

The results show that there are problems in the adequacy of human resources, financial resources, facilities, and regulations.

The researcher suggests in order do exist clear division of tasks, distribution of health monitoring books, and more detailed technical guidance on Prolanis activities. "

"Sistem antrian online BPJS Kesehatan yang terintegrasi dengan Aplikasi Mobile JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) dan Aplikasi Pcare (Primary Care) sudah di implementasikan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Sistem antrian online telah menjadi alat yang tidak dapat diabaikan dalam hal administrasi pelayanan di FKTP. Namun, pemanfaatannya belum berjalan maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerimaan dan penggunaan sistem antrian online oleh FKTP dengan menggunakan model Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT). Survei ini diikuti oleh 216 responden (kepala FKTP yang telah menerapkan sistem antrian online). Data dianalisis menggunakan SEM berbasis PLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa effort expectancy, social influence, facilitating conditions, dan attitude berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat perilaku menggunakan sistem antrian online. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan untuk peningkatan pemanfaatan sistem antrian online di FKTP, serta memberikan tambahan informasi ilmiah bagi peneliti dan praktisi di bidang teknologi kesehatan

---

The BPJS Kesehatan online queuing system which is integrated with the JKN Mobile Application (National Health Insurance) and Pcare Application (Primary Care) has been implemented in First Level Health Facilities (FKTP). The online queuing system has become an instrument that cannot be ignored in terms of service administration at FKTP. However, its utilization has not run optimally. This study aims at analyzing the acceptance and use of the online queuing system by FKTP using the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) model. There are 216 respondents (heads of FKTPs who have implemented the online queuing system) participated in the survey. The data were analyzed using the PLS-based SEM. The results show that effort expectancy, social influence, facilitating conditions, and attitude positively and significantly affected behavioral intention to use the online queuing system. This study is expected to contribute to consideration in policy formulation and in improving the quality of services in FKTP, especially the online queuing system, as well as providing additional scientific information for researchers and practitioners in the health technology sector."

"Penerapan kapitasi berbasis komitmen pelayanan yang kini dikenal dengan kapitasi berbasis kinerja (KBK) merupakan upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan dalam skema Jaminan Kesehatan Nasional. Telah banyak publikasi yang menyajikan studi kasus di tingkat FKTP mengenai faktor apa saja yang berkontribusi atau menghambat pencapaian. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang membuat Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama mencapai target KBK, dengan menggunakan desain Literature Review. Basis pencarian literatur yang digunakan adalah Google Scholar dan GARUDA. Dari jumlah pencarian 917 artikel, setelah menghilangkan duplikasi, menyaring dengan menggunakan kriteria inklusi dan eksklusi, didapatkan hasil akhir 11 artikel dengan hampir seluruhnya menggunakan desain kualitatif berupa studi kasus. Hasil penyaringan literatur disajikan dengan diagram PRISMA. Hasil penelitian menunjukan bahwa jumlah SDM yang cukup, tersedianya sarana dan prasarana yang cukup, dana di Puskesmas yang cukup serta tersalurkan dengan baik, dan adanya kodifikasi penyakit untuk meningkatkan pelayanan yang optimal, merupakan kondisi yang membuat tercapainya target KBK. Faktor yang dianggap menyulitkan tercapainya KBK antara lain ketersediaan SDM yang belum tercukupi, sarana dan prasarana yang belum memadai, ketersediaan dana yang belum tercukupi , jumlah peserta yang terlalu banyak atau melebihi standar kapasitas di FKTP dan kebijakan target yang dianggap terlalu tinggi oleh FKTP......The implementation of service commitment-based capitation which is now known as Capitation Based Commitment (CBC) is an effort to improve the quality of services in the National Health Insurance scheme. There have been many publications that present case studies at the FKTP level regarding what factors contribute to or hinder achievement. This study aims to identify the factors that make First Level Health Facilities achieve the KBK target, using the Literature Review design. The literature search bases used are Google Scholar and GARUDA. From the number of searches for 917 articles, after eliminating duplication, filtering using inclusion and exclusion criteria, the final results obtained are 11 articles with almost all of them using a qualitative design in the form of case studies. The results of the literature screening are presented with a PRISMA diagram. The results of the study indicate that a sufficient number of human resources, the availability of adequate facilities and infrastructure, sufficient funds at the Puskesmas and well channeled, and the codification of diseases to improve optimal services, are conditions that make the KBK target achievable. Factors that are considered difficult to achieve KBK include the number of participants who are too many or exceed the capacity standard in FKTP and target policies that are considered too high by FKTP."

"Latar belakang. Jumlah Rujukan FKTP ke RSIA Kenari Graha Medika pasien BPJS Kesehatan masih mendapat proporsi kecil dibandingkan dengan rujukan ke FKRTL lain di wilayahnya. Kunjungan poli rawat jalan RSIA Kenari Graha Medika juga belum mencapai target kunjungan pertahun yaitu sebesar 46.080 kunjungan pasien poli rawat jalan dalam satu tahun. Guna meningkatkan kinerja rawat jalan, RSIA Kenari Graha Medika telah menjalin jejaring kerjasama dengan 84 FKTP di wilayah Kabupaten Bogor, namun belum diketahui ada tidaknya hubungan kepuasan kemitraan dengan WOMI. Metode. Desain penelitian cross sectional dengan jumlah sampel 70 sampel dari popuasi semua FKTP yang menjalin kemitraan dengan RSIA Kenari Graha Medika. Enam variabel yang diteliti adalah 5 variabel framework Lui & Ngo, 2005 (yaitu asset specificity dan partner reputation, actions acquiescence, actions simplicity, dan actions reciprocity) dan 1 variabel Komitmen Pelayanan Rujuk Balik (PRB) kemudian dihubungkan dengan keminatan FKTP dalam memberikan rekomendasi (WOMI (Word of Mouth Intentions)) pada pasien. Analisis data dilakukan dengan analisis univariat (deskriptif) dan multivariat dengan SEM PLS. Hasil. Dari analisais data didapatkan seluruh konstruk dinyatakan valid dan reliabel berdasarkan hasil perhitungan loading factor, AVE dan cornbach alpha. Uji hipotesis menunjukkan 3 variabel diterima yakni Action Acquiescence, Action Reciprocity, serta Action Simplicity, sedangkan 3 variabel lainnya ditolak yaitu, asset specificity, partner reputation, dan Komitmen PRB RS. Kesimpulan. Dengan adanya ketidakpuasan pada beberapa indikator, maka sebaiknya RSIA Kenari Graha Medika melakukan engagement kepada FKTP dengan pemenuhan kebutuhan FKTP demi pelayanan terbaik pada pasien, membentuk Tim PRB, dan membangun sisten Rujuk Balik yang sesuai regulasi.

---

Background. The number of First Level Health Facilities’s referrals to RSIA Kenari Graha Medika for BPJS Health patients still receives a small proportion compared to referrals to other First Level Health Facilities in the region. RSIA Kenari Graha Medika outpatient clinic visits have also not reached the annual visit target of 46,080 outpatient clinic patient visits in one year. In order to improve outpatient performance, RSIA Kenari Graha Medika has established a collaborative network with 84 First Level Health Facilities in the Bogor Regency area, but it is not yet known whether there is a relationship of satisfaction with WOMI. Method. Cross sectional research design with a sample size of 70 samples from the population of all First Level Health Facilities that have a partnership with RSIA Kenari Graha Medika. The six variables studied were 5 Lui & Ngo, 2005 framework variables (namely asset specificity and partner reputation, actions acquiescence, actions simplicity, and actions reciprocity) and 1 variable Reciprocity Service Commitment (PRB commitment) which was then linked to First Level Health Facilities’s interest in providing recommendations (WOMI (Word of Mouth Intentions)) in patients. Data analysis was carried out using univariate (descriptive) and multivariate analysis with SEM PLS. Results. From data analysis, it was found that all constructs were declared valid and reliable based on the results of loading factor, AVE and Cornbach alpha calculations. Hypothesis testing showed that 3 variables were accepted, namely Action Acquiescence, Action Reciprocity, and Action Simplicity, while 3 other variables were rejected. Conclusion. Due to dissatisfaction in several indicators, it would be best for RSIA Kenari Graha Medika to engage with FKTP by fulfilling FKTP needs for the best service to patients, forming a PRB Team, and building a Refer-Back system that complies with regulations."

"Komunikasi dalam keperawatan dapat diartikan sebagai dasar dalam memberikan asuhan keperawatan untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya, menentukan apa yang menjadi kehendak pasien, serta menilai evaluasi dari asuhan keperawatan yang dilakukan. Tujuan dalam penelitian ini mengetahui gambaran persepsi klien tentang komunikasi terapeutik perawat dalam pelaksanaan pelayanan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) BPJS Kesehatan Kota Bekasi. Metode dalam penelitian ini termasuk dalam penelitian kuantitatif berdasarkan pengukuran dan analisis data karena didalam penelitian ini akan menggambarkan fenomena atau gejala sosial. Populasi pada penelitian ini adalah peserta JKN-KIS pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Peratama (FKTP) di Wilayah Kota Bekasi yang mewakili usia > 15 tahun. Besar sampel adalah 399,9334 dibulatkan menjadi 400 orang. Sampel didapatkan dengan metode Probability Sampling dengan cara cluster sampling. Penelitian ini menggunakan kuesioner komunikasi terapeutik perawat untuk mengukur persepsi klien terhadap kemampuan komunikasi terapeutik perawat. Penelitian ini akan menganalisis data dengan analisis univariat terhadap setiap variabel. Variabel yang akan dianalisis yaitu karakteristik responden dan komunikasi terapeutik perawat. Hasil penelitian ini terbagi dalam 3 fase komunikasi terapeutik yaitu fase orientasi, fase kerja dan fase terminasi, diamana dalam 3 fase tersebutdi dominasi dengan kategori cukup. Pada komunikasi terapeutik fase orientasi kategori baik (17.25%), cukup (66.25%) dan kurang baik (66%). Pada komunikasi terapeutik fase kerja kategori baik (4%), Cukup (80.75%) dan kurang baik (15.25%). Sedangkan pada komunikasi terapeutik fase terminasi tidak ada kategori baik (0%), dengan kategori cukup (80.75%) dan kurang baik (19.25%).

---

Communication in nursing can be interpreted as the basis for providing nursing care to gather as much information as possible, determine what the patient wants, and assess the evaluation of the nursing care provided. The aim of this research is to determine the description of clients' perceptions regarding nurses' therapeutic communication in the implementation of services at BPJS Health First Level Health Facilities (FKTP) Bekasi City. The method in this research is included in quantitative research based on measurement and data analysis because this research will describe social phenomena or symptoms. The population in this study were JKN-KIS participants at Primary Level Health Facilities (FKTP) in the Bekasi City Area representing ages > 15 years. The sample size is 399.9334 rounded to 400 people. Samples were obtained using the Probability Sampling method using cluster sampling. This study used a nurses' therapeutic communication questionnaire to measure clients' perceptions of nurses' therapeutic communication abilities. This research will analyze the data using univariate analysis of each variable. The variables to be analyzed are the characteristics of the respondents and the nurses' therapeutic communication. The results of this research are divided into 3 phases of therapeutic communication, namely the orientation phase, work phase and termination phase, where these 3 phases are dominated by the sufficient category. In the therapeutic communication orientation phase, the categories were good (17.25%), sufficient (66.25%) and poor (66%). In the therapeutic communication phase of work, the categories were good (4%), sufficient (80.75%) and poor (15.25%). Meanwhile, in the termination phase of therapeutic communication, there was no good category (0%), with adequate (80.75%) and poor (19.25%) categories."

"Dalam pelaksanaan desentralisasi, Dana Alokasi Khusus (DAK) kesehatan diberikan kepada daerah tertentu untuk membantu pembiayaan kesehatan sesuai prioritas pembangunan kesehatan nasional yang capaian kinerjanya digambarkan melalui indikator Cakupan Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (PF) dan Cakupan Kunjungan Neonatal Pertama (KN1). Peningkatan anggaran DAK kesehatan setiap tahun belum diiringi peningkatan cakupan PF dan KN1 di daerah dimana masih terdapat ketimpangan yang cukup besar antar daerah. Menggunakan data sekunder tingkat kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2014-2017, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak DAK kesehatan terhadap cakupan PF dan KN1. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier data panel dengan fixed effect model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam jangka pendek DAK kesehatan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap cakupan PF dan KN1. DAK kesehatan memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap cakupan PF pada tahun ke duanya sementara dampaknya terhadap cakupan KN1 belum terlihat bahkan sampai jangka waktu 2 tahun. Merujuk pada hasil tersebut, maka proses perencanaan, penganggaran dan administrasi DAK kesehatan perlu dilakukan dengan lebih baik lagi agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka pendek. Selain itu, diperlukan pengawasan dan evaluasi yang lebih baik agar transparansi dan akuntabilitas dalam penganggaran dan pengeluaran DAK kesehatan dapat efektif membantu pemerintah pusat maupun daerah dalam menyediakan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau dan berkualitas.

---

In the implementation of decentralization, the Special Allocation Fund (DAK) of health is given to certain regions to help their health financing according to national health development priorities. Performance achievements of these regions are illustrated through indicators of the Coverage of Delivery in Health Service Facilities (PF) and the Coverage of First Neonatal Visits (KN1). The increase in the health DAK budget every year has not been accompanied by an increase in the coverage of PF and KN1 especially in the regions where there are still significant disparities between them. Using secondary data at the district/city level in Indonesia in 2014-2017, this study aims to determine the impact of health DAK on PF and KN1 coverage. The analytical methodused is linear regression panel data with fixed-effect models. The results showed that in the short term health DAK had a positive but not significant effect on the coverage of PF and KN1. Health DAK has a positive and significant effect on PF coverage in the second year while its impact on KN1 coverage has not been seen even for a period of 2 years. Referring to these results, the process of planning, budgeting and administration of health DAK have to be improved in order to give the short term benefits to the people. In addition, better monitoring and evaluation process is needed so thattransparency and accountability in the budgeting and expenditure of health DAK can effectively assist national and regional governments in providing equitable, affordable and quality health services."