Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Provinsi DKI Jakarta merupakan provinsi yang strategis dalam mengembangkan wakaf produktif dengan luas 266 hektar aset wakaf yang tersebar di 5 kotamadya dan 1 kabupaten. Akan tetapi, hampir 82% penggunaan aset wakaf di DKI Jakarta masih diperuntukkan untuk tempat ibadah dan belum produktif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai aset tanah wakaf di DKI Jakarta dan memetakan prioritas masalah, solusi dan strategi pengembangan wakaf produktif di DKI Jakarta dengan menggunakan metode ANP (Analytical Network Process). Penelitian ini melibatkan pakar dan praktisi wakaf di DKI Jakarta yang terdiri regulator dan nazhir wakaf di DKI Jakarta. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa estimasi nilai aset tanah wakaf di DKI Jakarta mencapai 21,7 triliun rupiah. Selain itu, ditemukan juga bahwa nazhir merupakan aspek yang paling penting dalam menyelesaikan masalah wakaf produktif di DKI Jakarta. Permasalahan utama yang dihadapi nazhir di DKI Jakarta adalah rendahnya kompetensi nazhir dalam mengelola wakaf produktif. Sedangkan, permasalahan utama yang dihadapi regulator adalah kurangnya sosialisasi undang-undang Wakaf dan permasalahan utama bagi wakif adalah rendahnya pemahaman mengenai wakaf produktif. Solusi utama untuk nazhir DKI Jakarta adalah pelatihan nazhir wakaf DKI Jakarta oleh Kementerian Agama DKI Jakarta, sedangkan . solusi utama untuk regulator dan wakif adalah kerjasama dengan organisasi dakwah dan edukasi wakaf produktif kepada masyarakat. Selain itu, hasil penelitian ini merekomendasikan strategi utama untuk pengembangan wakaf di DKI Jakarta berupa sinergi antara regulator, nazhir dan pengusaha di DKI Jakarta. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi rekomendasi dalam pembuatan kebijakan wakaf produktif di DKI Jakarta. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan bisa memperkaya literatur dalam pengembangan wakaf produktif di Indonesia.

---

DKI Jakarta Province is a strategic province in developing productive waqf with an area of ​​265.98 hectares of waqf assets spread across 5 municipalities and 1 district. This study aims to determine the value of waqf land assets in DKI Jakarta and map the priority of problems, solutions and strategies for developing productive waqf in DKI Jakarta by using ANP (Analytical Network Process) method. This study involved experts of waqf practitioners in DKI Jakarta consist regulators and nazhir waqf of DKI Jakarta Province. The results of this study reveal that the value of waqf land assets in DKI Jakarta is worth 21 trillion rupiah. Nazhir is the most important aspect in developing productive waqf in DKI Jakarta. In addition, there is a strategy for developing productive waqf in DKI Jakarta and three priority issues and waqf solutions that are shared based on waqf stakeholders, namely regulators, waqf managers and waqf. The priority issue for Nazhir in DKI Jakarta is Nazhir low competence in managing productive waqf. The priority problem for regulators is the lack of socialization of Waqf laws and the priority of problems for waqif is the low understanding of productive waqf. The priority of the solution for Nazir DKI Jakarta is the nazhir training waqf by the Ministry of Religion of DKI Jakarta. The priority of the solution for regulators and Wakif is cooperation with da'wah organizations and educate waqf productive to the society. The priority strategy for the development of waqf in DKI Jakarta is the synergy between regulators, nazhirs and entrepreneurs in DKI Jakarta.This research is expected to become a recommendation for policy on the development of productive waqf in DKI Jakarta."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis prioritas masalah, solusi, dan strategidalam optimalisasi wakaf produktif untuk pengembangan pariwisata halal di DKIJakarta. Metode Analytic Network Process (ANP) digunakan dalam penelitian ini.Penelitian ini melibatkan para ahli wakaf dan pariwisata halal untuk merumuskanprioritas tersebut baik dari aspek regulator, praktisi maupun masyarakat akademisi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa prioritas masalah dari aspek regulator adalahimplementasi aturan, aspek masyarakat adalah dampak sosial, dan aspek praktisiadalah lembaga wakaf. Sedangkan prioritas solusinya adalah standarisasi (regulator),dampak ekonomi (masyarakat), dan pelatihan nazir (praktisi). Prioritas strategi yangperlu dilakukan secara berturut-turut yaitu sertifikasi (sertifikasi nazir), sinergi(kerjasama Badan Wakaf Indonesia dengan lembaga wakaf negara lain) dan promosi(peningkatan literasi wakaf produktif untuk pariwisata halal). Penelitianmenunjukkan bahwa perlu regulasi yang secara spesifik mendorong optimalisasiwakaf produktif, kerjasama lintas sektoral, standarisasi dan tata kelola lembagawakaf yang memadai serta peningkatan literasi wakaf produktif dan pariwisata halaldi semua lapisan masyarakat.

---

ABSTRACTThis study aims to analyze the priority problems, solutions, and strategies inoptimizing productive waqf for halal tourism development in DKI Jakarta. AnalyticNetwork Process (ANP) method is used in this research. This study involved waqfand halal tourism experts to formulate these priorities in terms of regulators,practitioners and academics. The results showed that the priority problem from theregulator aspect is the implementation of the rules, the community aspect is thesocial impact, and the practitioner aspect is the waqf institution. Whereas the priorityof the solution is standardization (regulator), economic impact (community), andnazir training (practitioners). The priority strategies that need to be carried out in arow are certification (nazir certification), synergy (cooperation between IndonesianWaqf Board and waqf institutions in other countries) and promotion (increasingliteracy of productive waqf for halal tourism). Research shows that there is still aneed for regulations that specifically encourage the optimization of productive waqf,cross-sectoral cooperation, adequate standardization and governance of waqfinstitutions as well as increased literacy of productive waqf and halal tourism in allwalks of life."

"

Tesis ini membahas pencapaian program prioritas bidang transportasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2013-2016 dengan menggunakan data rencana strategis yang dibandingkan dengan data realisasi anggaran. Penelitian ini adalah penelitian studi kasus. Hasil penelitian menunjukan bahwa realisasi program prioritas bidang transportasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2013-2016 tidak sesuai dengan rencana strategis. Oleh karena itu disarankan untuk menggunakan Balanced Scorecard untuk memperbaiki pencapaian realisasi atas program prioritas bidang transportasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu menyusun

---

This thesis discusses the  DKI Jakarta Government priority program in transportation 2013-2016 using the strategic plan data that compares with budget realization data. This research is a case study research. The results of the study showed how the priority programs for the transportation sector of the DKI Jakarta Provincial Government in 2013-2016 were not in accordance with the strategic plan. Therefore it is recommended to use the Balanced Scorecard to improve the assessment of priority program areas prepared by the Provincial Government of DKI Jakarta

"

"ABSTRAKSebagai salah satu program pembangunan Indonesia, diantaranya adalah pembangunan perumahan terutama perumahan untuk masyarakat yang memiliki pendapatan rendah atau masyarakat miskin. Pembangunan perumahan rakyat juga dilakukan di wilayah DKI Jakarta berupa pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa Rusunawa dikhususkan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah MBR . Namun, terjadi penunggakan terutama dalam pembayaran retribusi bulanan untuk tiap unit rusunnya sehingga menyebabkan kerugian hingga Rp 29 Miliar. Hal ini disebabkan kurangnya daya beli dan tingkat kelayakan kerja penghuni Rusunawa. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini membahas solusi untuk meningkatkan kelayakan huni dan kelayakan kerja penghuni rusunawa berupa pembuatan bisnis untuk tiap rumah susun dengan metode perbandingan solusi Pairwise Comparison Chart. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan menerapkan bisnis dapat mengatasi penunggakan pembayaran unit rumah susun, sementara untuk solusi bisnis yang diterapkan berupa bisnis Pengolahan Ikan menjadi Ikan Fillet dengan biaya investasi sebesar Rp 20.636.759.000.- dan Produksi Mainan Edukasi dengan biaya investasi sebesar Rp 4.364.280.250.

---

ABSTRACTAs one of Indonesians development program, one of them is housing development, are made for low income or poor communities. Construction of public housing also held in the area of Jakarta as the Capital City of Indonesia in the form of Simple Rent Flat Rusunawa and its devoted to The Low Income Communities MBR . However, there are arrears, especially in the payment of monthly retribution for each unit int the flat causing losses of up to Rp 29 billion. This problems happen due to lack of purchasing power and the level of employability of the flat residents. Therefore, this study disccusses the solution to improve the feasibility of occupancy and the feasibiliy of work for the flats residents in the form of building a business solution for each flat by using a comparison method. The Pairwise Comparison method are used due to definiting the business solution for each flat. The result of this study indicate that by applying the business solutions can overcome the payment arrears of the flat unit, while the business solution itself are fish fillet processing business with the investment cost of Rp 20.636.759.000, and educational toy production as the other solution with investment cost of Rp 4.364.280.250. "

"Wakaf merupakan instrumen keuangan masyarakat selain zakat dalam ajaran Islam. Wakaf tidak hanya memberikan kontribusi untuk mengatasi masalah ekonomi, tetapi juga masalah sosial. Keberadaan wakaf diharapkan berdampak positif bagi masyarakat. Namun saat ini pengelolaan wakaf di Indonesia masih belum optimal, dimana sebagian besar aset wakaf digunakan untuk kegiatan non produktif. Dari penelitian sebelumnya, terdapat indikasi bahwa pengelola wakaf kurang produktif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas tenaga kerja pada lembaga pengelola wakaf produktif di Jakarta, seperti gaya kepemimpinan, sistem komunikasi, pelatihan yang tepat, penilaian kinerja. ), dan motivasi (motivasi). Penelitian ini menggunakan metode Partial Least Squares-Structural Equation Modeling (PLS-SEM) dengan software SmartPLS 3.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan (pelatihan layak) dan motivasi (motivasi) berpengaruh positif, sedangkan penilaian kinerja berpengaruh negatif terhadap produktivitas tenaga kerja pada lembaga pengelola wakaf produktif di Jakarta. Menariknya, gaya kepemimpinan dan sistem komunikasi tidak berpengaruh signifikan terhadap produktivitas tenaga kerja di lembaga pengelola wakaf produktif di Jakarta. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas pengelola wakaf produktif dan memperkaya literatur terkait pengelolaan wakaf yang dapat dijadikan acuan bagi pemerintah, lembaga pengelola wakaf produktif, dan pemangku kepentingan lainnya.

---

Waqf is a public financial instrument other than zakat in Islamic teachings. Waqf not only contributes to overcoming economic problems, but also social problems. The existence of waqf is expected to have a positive impact on society. However, currently the management of waqf in Indonesia is still not optimal, where most of the assets of waqf are used for non-productive activities. From previous research, there are indications that waqf managers are less productive. Therefore, this study aims to determine the factors that affect labor productivity in productive waqf management institutions in Jakarta, such as leadership styles, communication systems, proper training, performance appraisals. ), and motivation (motivation). This study uses the Partial Least Squares-Structural Equation Modeling (PLS-SEM) method with SmartPLS 3.0 software. The results showed that training (proper training) and motivation (motivation) had a positive effect, while performance appraisal had a negative effect on labor productivity in productive waqf management institutions in Jakarta. Interestingly, leadership style and communication systems do not have a significant effect on labor productivity in productive waqf management institutions in Jakarta. This research is expected to provide an overview of the factors that affect the productivity of productive waqf managers and enrich literature related to waqf management which can be used as a reference for the government, productive waqf management institutions, and other stakeholders."

"Tesis ini membahas tentang model pengelolaan wakaf produktif di Pondok Modern Darussalam Gontor dan peranannya dalam pengembangan Universitas Darussalam Gontor. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dipaparkan secara deskriptif yang menjadikan Universitas Darussalam Gontor sebagai obyek penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan indepth interview serta dilakukan triangulasi data untuk menguatkan keakuratan data yang didapat dan dilanjutkan dengan analisis data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk pengelolaan yang dilakukan Pondok Modern Darussalam Gontor adalah model campuran, yang menggabungkan pengelolaan wakaf secara langsung dan produktif. Hasil dari pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh Pondok Modern Darussalam Gontor secara langsung dan produktif berperan besar dalam pengembangan Universitas Darussalam Gontor secara penuh, terutama pada penyediaan fasilitas dan sarana pra sarana kampus.

---

This research analyze the model of productive waqf management in Islamic Boarding School Darussalam Gontor and its role in the Darussalam Universities development both in the development of facilities and infrastructure and the improvement of the quality of education therein. This research is a field research in qualitative type with descriptive design that makes Darussalam University Gontor as a single object of research.

The results of this study indicate that the form of management conducted Pondok Modern Darussalam Gontor is a mixed model, which combines the management of waqf directly and productively. The results of the management of waqf conducted by Pondok Modern Darussalam Gontor directly and productively play a big role in the development of Darussalam University Gontor in full, especially on the provision of facilities and facilities pre campus facilities."

"Kebijakan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Indonesia menggantikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) melalui Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021. Diresmikan pada 2 Februari 2021, kebijakan ini berdampak pada penyederhanaan regulasi perizinan bangunan agar lebih efisien dan transparan, mengurangi birokrasi, mempercepat proses perizinan, serta sistem retribusi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak, tantangan, dan strategi pemerintah provinsi DKI Jakarta menjalankan kebijakan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi lapangan melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan dari Kementerian PUPR, Bapenda, DPMPTSP, DCKTRP, Asosiasi Pengembang, dan Akademisi DKI Jakarta. Penelitian ini berhasil mengidentifikasi implikasi, tantangan, dan strategi  yang dihadapi oleh Provinsi DKI Jakarta dalam menjalankan kebijakan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dari sisi pemerintah pusat, dinas pemerintah daerah, akademisi, dan asosiasi pengembang. Prosedur yang lebih sederhana, cepat, dan memberikan kemudahan berusaha menjadi peluang apabila kebijakan PBG ini diterapkan oleh DKI Jakarta. Sementara itu, tantangan yang harus dihadapi yaitu penyesuaian kembali dengan sistem baru dari pusat, pembuatan regulasi serta saran prasarana yang memadai dan mendukung pelaksanaan. Penelitian ini memberikan rekomendasi strategi yaitu identifikasi masalah, sosialisasi, kapasitas SDM, dan pengembangan sarana. 

---

The Building Approval Policy (PBG) in Indonesia replaces the Building Permit (IMB) through Government Regulation No. 16 of 2021. Launched on February 2, 2021, this policy aims to streamline building permit regulations for greater efficiency and transparency, reduce bureaucracy, expedite the licensing process, and improve the retribution system. This study aims to examine the impacts, challenges, and strategies of the DKI Jakarta provincial government in implementing the retribution policy of the Building Approval (PBG). The research employs a qualitative approach with data collection techniques including field studies through in-depth interviews and literature reviews from the Ministry of Public Works and Housing (PUPR), Bapenda, DPMPTSP, DCKTRP, Developer Associations, and Academics of DKI Jakarta. The study successfully identifies the implications, challenges, and strategies faced by the DKI Jakarta Province in implementing the retribution policy of Building Approval (PBG) from the perspectives of the central government, local government departments, academics, and developer associations. A simpler, faster procedure that facilitates business activities becomes an opportunity if this PBG policy is implemented by DKI Jakarta. Meanwhile, the challenges to be faced include adapting to the new system from the central government, creating adequate"

"Pemberdayaan zakat produktif adalah salah satu diantara solusi dari masalah kemiskinan. Salah satu bentuk implementasi pemberdayaan zakat produktif dilakukan melalui dukungan pembiayaan dan pendampingan ke usaha mikro atau kecil yang dikelola mustahik. Untuk mendalami dampak pemberdayaan zakat produktif terhadap pertumbuhan bisnis para mustahik maka penelitian ini dilakukan. Fokus penelitian ini adalah mengidentifikasi efekivitas dampak dari program pemberdayaan zakat kepada mustahik. Sampel penelitian dipersempit terhadap mustahik yang terbina di wilayah Provinsi DKI Jakarta dengan pengelola zakat yaitu BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode Partial Least Squares-Structural Equation Model yang diolah dengan software SmartPLS4. Penelitian dilakukan terhadap 100 mustahik yang menerima program pemberdayaan zakat. Ditemukan hasil bahwa program pemberdayaan zakat produktif dan pendampingan bisnis berdampak positif terhadap pertumbuhan bisnis mustahik yang secara langsung bermanfaat bagi kesejahteraan material maupun spiritual mustahik. Pembiayaan dana zakat dalam aktivitas bisnis mampu meningkatkan keunggulan operasional bisnis mikro para mustahik yang terbina. Adapun aktivitas pendampingan bisnis terhadap Sumber Daya Manusia adalah komponen penting untuk meningkatkan motivasi mustahik secara spiritual dalam menjalankan bisnis yang optimal. Dengan begitu, bisnis mikro mustahik akan tumbuh, terjadi peningkatan pendapatan yang semakin menjauhkan para mustahik yang terbina dari garis kemiskinan. Penelitian ini memberikan rekomendasi perihal proses intervensi dana zakat terhadap bisnis mustahik sehingga bisa lebih bertumbuh.

---

Zakat empowerment becomes one of the solutions to eradicate poverty. Moreover, implementing donations and assisting micro businesses managed by mustahik can also be the forms of zakat empowerment. This research is conducted to observe zakat empowerment's impact on mustahik zakat's business development. Therefore, it will focus on identifying the effectiveness of the zakat empowerment program to mustahik. This research used the mustahik that managed by the zakat management body, generally known as BAZNAS (BAZIS) that based in DKI Jakarta Province, for the sample. Furthermore, this quantitative research used the ‘Partial Least SquareStructural Equation Model’ method processed with SmartPLS4 software. One hundred mustahik participated in this research. The research then showed that zakat empowerment and business assistance positively impacted towards business development of the mustahik. It also built the prosperity of mustahik in both material and spiritual ways. The financing of zakat funds in business activity can enhance the excellence of micro business operations to the trained mustahik. There are also other activities in business assistance for Human Resources, and they are considered crucial components to enhance mustahik's spiritual motivation in developing optimal business. Thus, the micro-business of mustahik will eventually grow and avoid poverty. This research showed recommendations regarding to intervention process of zakat funds to the business of mustahik so that it will develop gradually."

"ABSTRAK: Analisa perkembangan ekonomi dari sisi pengeluaran yaitu dengan mengukur variabel konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah dan selisih ekspor dengan impor. Ruang lingkup penelitian tesis ini selain untuk membahas perkembangan ekonomi juga untuk fokus pada variabel investasi. Dengan menggunakan data sekunder dari berbagai sumber yang relevan dan legal dari tahun 1980 sampai dengan 2012. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode analisis persamaan simultan. Hasil penelitian ini yaitu terdapat pengaruh yang signifikan antara berbagai variabel dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di DKI Jakarta. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di provinsi DKI Jakarta dipengaruhi oleh faktor-faktor yaitu konsumsi RT, pembentukan PMTDB, Pengeluaran Pemerintahdan Net Ekspor, Investasi Fasilitas, Investasi non fasilitas dan Investasi pemerintah. Faktor yang mempengaruhi peningkatan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN): yaitu Faktor UMP dan Panjang jalan, Dummy variable Pembentukan PTSP dan Dummy variabel Krisis ekonomi. Faktor yang mempengaruhi peningkatan Penanaman Modal Asing (PMA) adalah yaitu Faktor UMP dan Panjang jalan serta Dummy variabel pembentukan PTSP. Faktor yang mempengaruhi peningkatan Investasi Non fasilitas adalah Pengaruh UMP dan pertambahan panjang jalan serta Periode krisis ekonomi memberikan pengaruh signifikan terhadap aliran investasi non fasilitas. Faktor yang mempengaruhi peningkatan Investasi Pemerintah yaitu Faktor Penerimaan Pemerintah, PDRB dan Periode krisis ekonomi.

---

ABSTRACT: Analysis of economic development from expenditure side is by measuring the variables of consumption, investment, government spending and net exports. The scope of thesis research in addition to discuss economic development is also to focus on the variable investment. This research is using secondary data from a variety of relevant sources from 1980 to 2012 and kind a quantitative study with simultaneous quations analysis method. The result of this research is the discovery of significant influence of the various variables in driving economic growth in Jakarta.

The research describe that economic growth in the province of Jakarta influenced by factors; House hold consumption, investment, Government Spending and Net Exports, Facility Investment, non Facility Investment and Government Investment. Factors affecting the increase in Domestic Investment (DI): the provincial minimum wage factor, GDP, length of roads, Dummy variables establishment of PTSP and Dummy variables of economic crisis. Factors affecting the increase in Foreign Direct Investment (FDI) is the provincial minimum wage factor, GDP, length of roads, Dummy variables establishment of PTSP.

Factors affecting the increase in non facility investment is the provincial minimum wage factor, length of roads, GDP and dummy variables economic crisis. Factors affecting the increase in the Government Investment: Government revenues Factor, GDP and dummy variables economic crisis."

"Keberadaan Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak negatif terhadap keberlangsungan Usaha Mikro di seluruh Indonesia, termasuk Provinsi DKI Jakarta. Pemberlakuan kebijakan pembatasan pada akhirnya turut memengaruhi perilaku dan daya beli masyarakat. Guna mengatasi persoalan tersebut, Kementerian Koperasi dan UKM mengeluarkan kebijakan bantuan permodalan melalui Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM). Adapun penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi implementasi Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 02 Tahun 2021 tentang Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) di Provinsi DKI Jakarta dengan menggunakan teori Model Rasional Implementasi Kebijakan yang dikemukakan oleh Khandaker & Khan (2016). Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan metode wawancara mendalam sebagai sumber data primer dan studi kepustakaan sebagai sumber data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan BPUM di Provinsi DKI Jakarta dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagaimana yang diuraikan oleh Khandaker & Khan dalam teori Model Rasional Implementasi Kebijakan, meskipun terdapat beberapa hambatan yang ditemukan, seperti proses cleansing data yang masih dilakukan secara manual, validitas dan kualitas data yang kurang memadai, kekurangan pada petunjuk pelaksanaan yang belum mengatur mengenai mekanisme validasi data antar lembaga, serta tumpang tindih dalam pembagian tugas antar aktor pelaksana kebijakan.

---

The existence of the COVID-19 pandemic has had a negative impact on the sustainability of Micro Enterprises throughout Indonesia, including the DKI Jakarta Province. The enactment of restrictive policies ultimately affects people's behavior and purchasing power. To overcome this problem, the Ministry of Cooperatives and SMEs issued a capital assistance policy through the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises Regulation Number 02 of 2021 concerning Productive Assistance for Micro Enterprises (BPUM). This study aims to analyze the factors that influence the implementation of the Regulation of the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises Number 02 of 2021 concerning Productive Assistance for Micro Enterprises (BPUM) in DKI Jakarta Province using the theory of the Rational Model of Policy Implementation proposed by Khandaker & Khan (2016 ). This study uses a post-positivist approach with in-depth interviews as the primary data source and literature study as a secondary data source. The results show that the implementation of BPUM policies in DKI Jakarta Province is influenced by factors as described by Khandaker & Khan in the theory of the Rational Model of Policy Implementation, although there are some obstacles found, such as the data cleansing process which is still done manually, validity and quality. Inadequate data, lack of implementation guidelines that have not regulated the mechanism for data validation between institutions, and overlapping in the division of tasks between actors implementing policies."