Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTPerubahan struktur populasi Indonesia merupakan salah satu fenomena baru yang menarik untuk dibahas, terutama perubahan komposisi populasi yang berubah dari jumlah anak muda yang lebih banyak pada periode hingga 2045 dan bertambahnya usia tua. Peningkatan usia tua menyebabkan masalah baru, yaitu jumlah beban yang ditanggung oleh usia produktif usia anak-anak dan usia tua, sehingga menciptakan trade off untuk merawat anak-anak atau orang tua mereka. Penelitian ini mencoba melihat fenomena merawat orang tua dengan menggunakan pendekatan hidup bersama dan melihat fenomena tersebut dalam hal Islam. Penelitian ini menggunakan data dari IFLS 5, variabel yang digunakan adalah variabel religiusitas diri, yaitu doa, bacaan, kontribusi, dan persepsi kepatuhan diri. Selain itu, variabel lain juga digunakan yang dibagi menjadi karakteristik anak seperti status pekerjaan, status perkawinan, jumlah anak, dan pendapatan dari Muslim dewasa. Kemudian karakteristik orang tua yang terdiri dari pekerjaan dan status kesehatan mereka, ditambah lokasi tempat mereka tinggal bersama. Penelitian ini menggunakan model logistik untuk melihat probabilitas Muslim dewasa hidup dengan orang tua. Hasil yang diperoleh adalah variabel religiusitas menunjukkan signifikansi negatif terhadap kemungkinan tinggal bersama orang tua lanjut usia. Ini menyiratkan bahwa religiositas belum mendorong Muslim dewasa untuk hidup bersama orang tua karena ada banyak cara lain untuk melayani orang tua mereka.

---

.ABSTRACTChanges in Indonesia's population structure is one interesting new phenomenon to be discussed, especially changes in the composition of the population that changes from the number of young people who are more in the period until 2045 and increasing old age. The increase in old age causes a new problem, namely the amount of burden borne by the productive age of the age of children and old age, thus creating a trade off to take care of their children or parents. This study tries to look at the phenomenon of taking care of parents by using the approach of living together and looking at the phenomenon in terms of Islam. This study uses data from IFLS 5, the variable used is the variable of self religiosity, namely prayer, recitation, contribution, and perception of self-obedience. In addition, other variables are also used that are divided into child characteristics such as employment status, marital status, number of children, and income from adult Muslims. Then the characteristics of parents consisting of their work and health status, plus the location where they live together. This study uses a logistic model to see the probability of adult Muslims living with parents. The results obtained are the variable religiosity shows a negative significance towards the possibility of their stay with elderly parents. This implies that religiosity does not yet encourage adult Muslims to live with parents because there are many other ways to serve their parents."

"Saat ini, tempat istirahat menjadi fasilitas penting dalam perjalanan antarkota, terutama di jalan tol. Semakin jauh jarak yang dapat ditempuh seseorang dengan mobil, maka semakin tinggi pula permintaan akan fasilitas pariwisata. Oleh karena itu, kehadiran rest area dapat membantu mengurangi angka kecelakaan dan menyediakan tempat peristirahatan yang nyaman. Definisi dan kebutuhan akan fasilitas tersebut juga menjadi lebih luas. Hal ini mencakup kebutuhan untuk parkir, beristirahat, atau mengisi bahan bakar dan fasilitas pendukung seperti tempat belanja, kuliner, dan ruang komunal bagi masyarakat untuk bertemu dan berinteraksi. Selain itu, studi terkait penataan ruang menjadi salah satu faktor dalam menentukan pengalaman seseorang dalam ruang. Dimana mereka biasanya juga memastikan terlebih dahulu bahwa mereka akan mendapatkan pengalaman yang membuat mereka merasa nyaman atau aman melalui kesan pertama, yang kemudian berhubungan dengan perilaku pemilihan ruang masyarakat. Dengan melakukan studi komparatif, tulisan ini berhasil membandingkan bagaimana rest area km 166A dan km 456B memberikan jenis pengaturan ruang yang berbeda yang mempengaruhi bagaimana orang mengalami, mempersepsikan ruang dan komunalitas ruang di dalamnya. Dengan menganalisis komponen substansial dari tapak yang ada, aksesibilitas parkir, dan spesifikasi fasilitas utama, serta komponen spasial dari konfigurasi ruang, jenis jalur, dan bentuk ruang. Dengan demikian, penelitian ini menemukan hubungan antara fungsi yang ditawarkan dan bagaimana tata ruang yang berbeda yang digunakan menghasilkan beberapa skenario pengguna. Yang secara umum dapat didefinisikan sebagai pengalaman yang serba cepat untuk km 166 dan pengalaman yang serba lambat untuk km 456.

---

Nowadays, rest areas are an important facility in intercity travel, especially on toll roads. The longer the distance someone can travel by car, the higher demand for tourism facilities will also be created. Therefore, the presence of a rest area can help reduce the number of accidents and provide a comfortable resting stop. The definition and need for such facilities are also becoming broadly interpreted. This includes the need to park, rest, or refuel and supporting facilities like shopping, culinary, and communal spaces for people to meet and interact. In addition to that, studies related to spatial arrangement become one of the factors in determining a person's experience in space. Where they usually also ensure in advance that they will receive an experience that makes them feel comfortable or safe through their first impression, which then relates to people's space choice behaviour. By conducting a comparative study, this paper successfully compares how km 166A and km 456B rest areas provide different types of spatial arrangements that affect how people experience, perceive space and the communality of space within them. Through analysing the substantial components of their existing site, accessibility of parking, and main facilities specification, as well as the spatial components of space configuration, types of path, and form of spaces. Thus, the study found a relationship between the functions offered and how different spatiality’s used resulted in several users scenarios. Which can generally defined as a fast-paced experience for km 166 and a slow-paced experience for km 456."

"Contrary to the hypothesis, the percentage of older persons co-residing with the children was found to be higher in districts with more advanced stages of economic development. In rural areas, older persons were, by contrast, more likely not to co-reside with their children."

"Tabungan merupakan instrumen penting bagi perekonomian sebuah negara hingga di level ekonomi rumah tangga. Di dalam teori mikroekonomi, pembentukan tabungan individu dibahas dalam Life Cycle Hypothesis dan Permanent Income Hypothesis yang menyatakan bahwa tabungan dipengaruhi usia, pendapatan, dan harta kekayaan yang dimiliki. Sementara itu, selain dari faktor ekonomi, beberapa penelitian menemukan bahwa karakteristik sosioekonomi individu berpengaruh dalam keputusan menabung, salah satunya adalah agama yang dianut dan tingkat religiositas seseorang. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh agama yang dianut dan tingkat religiositas terhadap perilaku menabung rumah tangga di Indonesia. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini didapatkan dari data rumah tangga Indonesia Family Life Survey IFLS 5 dengan total sampel sebanyak 10.804 rumah tangga. Metode untuk melihat probabilitas menabung rumah tangga adalah model probit, sedangkan untuk menganalisis hubungan antara tingkat religiositas dan tingkat tabungan digunakan analisis regresi ordinary least squares OLS. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa probabilitas menabung antara rumah tangga Islam dan non-Islam tidak berbeda secara signifikan, sementara rumah tangga Kristen cenderung memiliki porbabilitas menabung yang lebih tinggi daripada rumah tangga agama lainnya. Kemudian, tingkat tabungan pada rumah tangga Islam juga tidak dipengaruhi oleh tingkat religiositas.

---

Savings is an important instrument for the economy both in macroeconomics and microeconomics perspective. In microeconomic theory, the formation of individual savings is discussed in Life Cycle Hypothesis and Permanent Income Hypothesis which state that savings is influenced by age, income, and wealth. Meanwhile, apart from demograhic and economic factors, several studies have found that individual socioeconomic characteristics have an effect on saving decisions, some of which are belief religion and their religiosity.

Purpose of this study is to see the correlation between Indonesia households religion and religiosity against the decision to save. The sample used in this study is obtained from Indonesia Family Life Survey IFLS 5 with total sample of 10,804 households. The method to study the probability of saving household is probit model, while to analyze the relation between religiosity level and saving rate, ordinary least squares regression OLS is used.

The results of the study show that the probability of saving between Islamic and non Islamic households does not differ significantly, whereas Christian households tend to have higher probability to save than other households. Then, the savings rate in Islamic households is also not affected by the degree of religiosity."

"Skripsi ini membahas mengenai pengaturan hukuman mati di Indonesia ditinjau dari aspek politik hukum pidana. Permasalahan yang diangkat ialah pertama, apa dasar politik hukum pidana oleh para pembuat kebijakan memasukan hukuman mati dalam jenis hukuman pidana. Kedua, jenis tindak pidana apa saja yang dapat diancamkan dengan hukuman mati ditinjau dari frasa kejahatan paling serius, dimana diatur dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, dimana data penelitian ini sebagian besar dari studi kepustakaan yang diperoleh. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa (1) dasar politik hukum pidana diaturnya hukuman mati dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia ialah berdasarkan tujuan pemidanaan baik tujuan pembalasan ataupun pemidaan sebagai sebuah tujuan. (2) jenis tindak pidana yang dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan paling serius didasarkan oleh instrument hukum internasional yang terkait dan dibandingkan dengan kejahatan yang di Indonesia dianncamkan dengan hukuman mati.

---

This main of this study is the arrangements about the death penalty in Indonesian in terms of aspect criminal legal policy. The problem is, first, what political policy makers criminal legal policy include the death penalty as a criminal punishment. Second, what are types of crime that can be threatened with the death penalty in terms of the most serious crime. This research is a normative juridical research, which some of the data are based on the related literatures. The results of this study stated that, (1) criminal legal policy in the regulation of the death penalty in Indonesia regulatory purpose of retribution and utilitarian theory. (2) Types of offenses classified as the most serious crime to compare International human right instrument with Indonesian law regulation. "

"Waralaba adalah hak khusus (adalah karya intelektual manusia di Indonesia) bidang industri hak kekayaan intelektual (HAKI)) yang didukung oleh individu atau entitas bisnis yang menentang sistem bisnis dengan bisnis karakteristik untuk memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat digunakan dan/digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian Waralaba. Di Indonesia, pengaturan Waralaba dalam Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2007 tentang Waralaba. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif penelitian yuridis. Penelitian yuridis dilakukan dengan penelitian hukum perpustakaan dan revisi Peraturan Waralaba No. 16 tahun 1997 dan Peraturan Waralaba No. 42 tahun 2007 2007 untuk melihat perkembangan pengembangan Waralaba di Indonesia. Sementara di Inggris, peraturan tentang waralaba masih menggunakan kode etik, yaitu ECF, yang hanya merupakan kode etik, tetapi penggunaannya menjadi pedoman dan menjadi a patokan untuk hakim. Kemudian tentukan Waralaba di Inggris, yang dirinci di ECF dengan kode BFA, yang merupakan Kode BFA di samping Inggris pemerintah. Selain itu, penulis juga akan menentang hukum Waralaba di Indonesiadan Inggris, untuk melihat perspektif lain yang semakin besar Dunia waralaba di era globalisasi saat ini.

---

Franchising is a special right (a human intellectual work in Indonesia) in the field of intellectual property rights industry (IPR) supported by individuals or business entities that oppose the business system with business characteristics to market goods and/or services that have proven successful and can be used and/used by other parties based on the Franchise agreement. In Indonesia, the regulation of Franchising in Government Regulation No. 42 of 2007 concerning Franchising. The research method used in this study is normative juridical research. Juridical research was carried out with library law research and revision of Franchise Regulation No. 16 of 1997 and Franchise Regulation No. 42 of 2007 2007 to see the development of Franchise development in Indonesia. Meanwhile in In the UK, regulations on franchising still use a code of ethics, the ECF, which is only a code of ethics, but its use is a guideline and becomes a benchmark for judges. Then specify the Franchise in the UK, which is specified in the ECF with the BFA code, which is the BFA Code in addition to the UK government. In addition, the author will also oppose the Franchise law in Indonesia and the UK, to see other perspectives that are getting bigger The franchise world in the current era of globalization."

"Hipertensi perlu mendapatkan perhatian karena hipertensi menjadi penyebab paling umum terjadinya berbagai penyakit tidak menular. Hipertensi adalah tekanan darah tinggi dimana sistolik ≥ 140 mmHg dan atau diastolik ≥ 90 mmHg, definisi ini berdasarkan JNC 7. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui hubungan depresi dan status pekerjaan dengan kejadian hipertensi pada wanita dewasa di Indonesia dengan menganalisis data IFLS-5 tahun 2014. Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah cross sectional dengan sampel penelitian sebesar 14.349, sample diambil berdasarkan total samping data yang masuk dalam kriteria inklusi dan eklusi penelitian. Depresi diukur menggunakan CES-D (Center for Epidemiological Studies Depression) yang memiliki 10 pertanyaan. Hasil penelitian ini menujukan bahwa proporsi hipertensi pada wanita dewasa di Indonesia pada tahun 2014 dengan menggunakan data IFLS-5 sebesar 23,8%. Hasil multivariate hubungan depresi dengan hipertensi memiliki P-value >0,005 ini berarti tidak ada hubungan antara depresi dengan kejadian hipertensi pada wanita dewasa di Indoneisa, hubungan status pekerjaan dengan hipertensi memiliki P-value 0,023 ini berarti P- value <0,05 dan nilai PR adjusted 0,920 (CI 95% 0,856-0,989) ini berarti bahwa yang memiliki risiko lebih tinggi terjadinya hipertensi adalah ibu yang tidak bekerja dengan risiko lebih tinggi dibandingkan dengan ibu yang bekerja

---

Hypertension needs attention because hypertension is the most common cause of non-communicable diseases. Hypertension is defined systolic blood pressure ≥ 140mmHg and or diastolic ≥90 mmHg, this classification according to JNC seventh. This study aims to know the correlation of depression and job status on hypertension in adulth women in Indonesia use data IFLS-5 2014. Design of this research used cross sectional study, sample which suitable from inclusion and exlusion criteria was 14.349 respondens. Depression was measured using CES-D (Center for Epidemiological Studies Depression) which have 10 questions. The results showed the proporsion of hypertension in women adulth was 23,8%. Multivariate analysis using cox regression showed that there was not a significant relationship between depression and hypertension P value >0,005 then for relationship job status and hypertension P value 0,023 and PR adjusted was 0,920 (CI 95% 0,856-0,989). The conclusion was there was the significant relationship between job status and hypertension. Women who do not work have more risk than working woman

"

"Indonesia mendapat peringkat ketiga pada kategori modest fashion menurut State of the Global Islamic Economy Report. Dengan begitu, menandakan bahwa industri fashion di Indonesia yang semakin menguat dan membuat peluang pasar yang cukup baik bagi para pelaku usaha. Kebutuhan Informasi agar merek-merek local dapat bertahan dengan adanya trend modest fashion ini. Maka, penelitian ini bertujuan untuk melihat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi muslim di Indonesia dalam repurchase intention terhadap brand modest fashion pada muslim di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode PLS-SEM dan diolah dengan SmartPLS 3. Terdapat 227 responden yang berhasil dikumpulkan, ditemukan bahwa trust on brand modest fashion (TB), dan attitude toward buying modest fashion product (ATT) memberikan pengaruh pada repurchase intention on brand modest fashion (RI). Religiosity (R) memberikan pengaruh negative secara langsung pada RI tetapi memberikan pengaruh positif secara tidak langsung melalui variabel ATT. Akan tetapi, subjective norms (SN) dan perceived behavioral control (PBC) ditemukan tidak berpengaruh signifikan terhadap RI. Namun, SN mempengaruhi RI secara tidak langsung melalui ATT.

---

Indonesia is ranked third in the modest fashion category according to the State of the Global Islamic Economy Report. That way, it indicates that the fashion industry in Indonesia is getting stronger and makes a pretty good market opportunity for business people. Information is needed so that local brands can survive with this modest fashion trend. So, this study aims to look at the factors that can influence Muslims in Indonesia in repurchase intention of modest fashion brands on Muslims in Indonesia. This study uses the PLS-SEM method and is processed with SmartPLS 3. There are 227 respondents collected, it was found that trust on brand modest fashion (TB), and attitude towards buying modest fashion products (ATT) have an influence on repurchase intention on brand modest fashion (RI). Religiosity (R) exerts a negative influence directly on RI but exerts a positive influence indirectly through the ATT variable. However, subjective norms (SN) and perceived behavioural control (PBC) were found to have no significant effect on RI. However, SN affects RI indirectly through ATT."

"Gerakan pemerintahan terbuka menjadi agenda global yang diterapkan oleh berbagai negara, termasuk Indonesia. Dalam rangka mewujudkan open government, pemerintah Indonesia melaksanakan kebijakan open data yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah serta mewujudkan keterbukaan informasi. Akan tetapi, pelaksanaan kebijakan data terbuka menyebabkan sering terjadinya duplikasi data dan semakin beragamnya data yang dimiliki oleh pemerintah. Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia membuat kebijakan Satu Data Indonesia yang mampu membenahi tata kelola data pemerintahan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merupakan salah satu Provinsi yang sebelumnya pernah menerapkan kebijakan data terbuka, kini harus mengikuti aturan pemerintah pusat untuk melaksanakan kebijakan Satu Data Indonesia. Hal itu menyebabkan terjadinya perubahan pada tatanan kelembagaan open data dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan penyesuaian kebijakan. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi tatanan kelembagaan open data terhadap implementasi kebijakan Satu Data Indonesia pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori tatanan kelembagaan open data yang dikemukakan oleh Safarov tahun 2020 yang terdiri atas policy and strategy, legislative foundations, organizational arrangements, public support and awareness dan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Grindle tahun 1980. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan metode pengumpulan data berupa wawancara mendalam sebagai sumber data primer dan studi kepustakaan sebagai sumber data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tatanan kelembagaan open data berupa policy and strategy, legislative foundations, organizational arrangements, dan public support and awareness berperan penting terhadap pelaksanaan open data, namun belum semua unsur kelembagaan berfungsi dengan efektif dan perlu ditingkatkan. Keempat unsur kelembagaan tersebut berimplikasi terhadap pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Implikasi yang disebabkan oleh tatanan kelembagaan open data membuat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu meningkatkan tatanan kelembagaan organizational arrangement dan public support and awareness. Pada organizational arrangement, belum terlaksananya fungsi pengawasan dan lemahnya antara koordinasi lintas sektor pusat-daerah menyebabkan pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia di Provinsi DKI Jakarta menjadi terhambat. Kemudian, pada support and awareness, rendahnya dukungan dan kesadaran publik perlu ditingkatkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan melakukan sosialisasi dan berkolaborasi dengan sejumlah organsasi non-pemerintahan.

---

The open government movement is a global agenda implemented by various countries, including Indonesia. To realize open government, the Indonesian government implements an open data policy to increase government transparency and accountability and embody the freedom of information. However, the implementation of open data policies causes frequent data duplication and the increasing variety of data owned by the government. Therefore, the Indonesian government has made a One Data Indonesia policy that can improve government data governance. The DKI Jakarta Provincial Government is one of the provinces that previously implemented an open data policy, and now they must follow the central government's rules to implement One Data Indonesia policy. This situation led to changes in the institutional arrangements of open data, and the DKI Jakarta Provincial Government made policy adjustments. This study aims to analyze the how institutional arrangement implicate the implementation of One Data Indonesia policy at the DKI Jakarta Provincial Government. The theory used in this study is the open data institutional arrangement proposed by Safarov in 2020 that consists of policy and strategies, legislative foundations, organizational arrangements, and public support and awareness. Besides that, this study also use policy implementation theory proposed by Grindle in 1980. This research uses a post-positivist approach with a data collection method in the form of in-depth interviews as a primary data source and literature studies as a secondary data source. The results showed that the open data institutional arrangements in the form of policy and strategy, legislative foundations, organizational arrangements, and public support and awareness play crucial role in the implementation of open data. However, not all institutional elements function effectively and need to be improved. The four institutional elements gave implications for One Data Indonesia policy implementation at the DKI Jakarta Provincial Government. The implications caused by the open data institutional arrangements make the DKI Jakarta Provincial Government need to improve the organizational arrangements and public support and awareness. In the organizational arrangements, the lack of supervisory functions and the weak coordination between central and regional sectors have hampered the implementation of Indonesia's One Data policy in DKI Jakarta Province. Then, in support and awareness, low public support and awareness need to be increased by the DKI Jakarta Provincial Government by socializing and collaborating with a number of non-governmental organizations."