Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Permasalahan sosial merupakan sebuah gejala atau fenomena yang muncul dalam realitas kehidupan bermasyarakat. Penyebab timbulnya masalah sosial dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi, budaya, biologis dan psikologis. Indonesia sebagai negara berkembang tak luput dari masalah sosial, tingginya tingkat kemiskinan berdampak pada tumbuhnya berbagai macam masalah sosial lainnya seperti keterlantaran, disabilitas, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana, korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Penanganan permasalahan sosial yang ada merupakan tanggung jawab pemerintah. Upaya penurunan permasalahan sosial terus dilakukan salah satunya dengan program Rehabilitasi Sosial yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, Kementerian Sosial Repubik Indonesia. Pelaksanaan program rehabilitasi sosial memerlukan sumber daya manusia dalam hal ini pekerja sosial yang handal. Kondisi pekerja sosial yang ada pada Ditjen Rehabilitasi Sosial secara kuantitas tidak mampu untuk memberikan pelayanan kepada penyandang masalah sosial yang ada. Hal ini menjadi perhatian untuk menangani kondisi tersebut maka perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan kepada pekerja sosial, sehingga menarik peneliti untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai fungsional pekerja sosial pada Ditjen Rehabilitasi Sosial. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan post-postivist dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, dokumentasi, studi kepustakaan dan Focus Group Discussion (FGD) yang seluruhnya dikaitkan dengan konsep Pendidikan dan Pelatihan yang dikemukan oleh Notoadmojo dengan lima dimensi yakni training needs assessment, sasaran pelatihan, isi program, prinsip belajar dan evaluasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pekerja sosial secara umum telah sesuai dengan teori tersebut. Berdasarkan penjabaran dan penelitian yang telah dilakukan, rekomendasi yang dapat diberikan diantaranya pemberian diklat secara spesifik sesuai dengan bidang pekerja sosial yang ditangani dan perlu dilakukan pendataan ulang untuk mengetahui kebutuhan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan pekerja sosial.

---

Social problems are a phenomenon that appears in the reality of social life. The causes of the emergence of social problems are motivated by economic, cultural, biological and psychological factors. Indonesia as a developing country does not escape from social problems, the high level of poverty has an impact on the growth of various other social problems such as neglect, disability, remoteness, social disability and behavior irregularities, disaster victims, victims of violence, exploitation and discrimination. Handling existing social problems is the responsibility of the government. Efforts to reduce social problems continue to be carried out, one of which is the Social Rehabilitation program conducted by the Directorate General of Social Rehabilitation, Ministry of Social Affairs of the Republic of Indonesia. The implementation of social rehabilitation programs requires human resources in this case reliable social workers. The condition of the social workers in the Directorate General of Social Rehabilitation is in quantity not able to provide services to persons with existing social problems. This is a concern to deal with these conditions so education and training for social workers is needed, so that it attracts researchers to analyze how the implementation of education and training of functional social worker employees at the Directorate General of Social Rehabilitation. The study was conducted using a qualitative method with a post-postivist approach and data collection techniques were carried out by interview, documentation, literature study and Focus Group Discussion (FGD) which were all linked to the concept of Education and Training presented by Notoadmojo with five dimensions namely training needs assessment , training objectives, program content, learning and evaluation principles. The results of the study show that the implementation of employee training of social workers in general is in accordance with the theory. Based on the elaboration and research that has been done, the recommendations that can be given include the provision of training specifically in the field of social workers that are handled and re-data collection needs to be done to find out the employee training needs that are appropriate with social workers."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kesiapan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kementerian Sosial Republik Indonesia dalam Implementasi Digitalisasi Pengarsipan. Digitalisasi pengarsipan menjadi bagian penting dalam akselerasi kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Reformasi Birokrasi di Indonesia. Berdasarkan evaluasi pelaksanaan menunjukkan bahwa terjadi kesenjangan dalam implementasi di tingkat nasional, dimana sebagian Kementerian/Lembaga sudah optimal dan lainnya masih belum optimal karena adanya berbagai tantangan yang dihadapi. Salah satu tantangan adalah kesiapan pegawai dalam menghadapi perubahan tersebut seperti sumber daya manusia yang belum kompeten dan andal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data secara mixed-method melalui survei serta wawancara dan studi kepustakaan. Responden dalam penelitian adalah 193 PNS di lingkungan Kementerian Sosial. Hasil penelitian menunjukan bahwa 51% responden “siap” melakukan implementasi pengarsipan digital. Sekalipun mayoritas responden dalam kategori siap, masih terdapat berbagai tantangan, yaitu pemerataan kompetensi arsiparis, etos kerja dari pegawai, literasi digital yang kurang terutama para pegawai senior, ketiadaan komitmen pimpinan, kebijakan digitasi yang belum dimutakhirkan sesuai dengan perkembangan, serta implementasi dan penggunaan sistem yang parsial belum terintegrasi secara nasional dengan SRIKANDI. Peneliti merekomendasikan upaya yang dapat ditujukan dalam pemutakhiran kebijakan, penetapan komitmen pimpinan untuk pengarsipan, serta kolaborasi dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk mengoptimalkan pengarsipan.

---

This research aims to analyze the readiness level of civil servants of the Ministry of Social Affairs Republic of Indonesia in implementing digitization of archiving. Digitization of archiving is part of strategy in executing e-government and bureaucracy reformation in Indonesia. Based on the existing evaluation, there is an implementation gap at the national level, where some ministries/institutions are optimal and others are still not due to the various challenges. One of them is the readiness of employees to face these changes. This research conducted a quantitative approach with mixed-methods methodology in collecting data through survey with interview and literature review. The respondents were 193 civil servants of the Ministry of Social Affairs. The findings showed 51% respondents were ready to implement digitization of archiving. Nevertheless, there were couple of challenges such as, the archivist competency, the work ethic of the employees, the lack of digital literacy especially for senior officers, the absence of a commitment from leaders, the absence of regulations regarding digitization, and the use of systems that have not been integrated with SRIKANDI. Researcher recommend aiming at the target in updating regulations, making a commitment for archiving, and collaborating with relevant ministries/institutions."

"Program pemagangan ke Jepang merupakan bagian dari program pelatihan kerja yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Program ini bertujuan untuk memberikan pembekalan keahlian dan kemampuan pada sumber daya manusia di Indonesia agar terserap pasar kerja dan memiliki daya saing di era globalisasi. Studi tentang implementasi kebijakan program ini dilakukan untuk melihat implementasi program pemagangan ke Jepang yang telah dilaksanakan sejak tahun 1993 namun masih memiliki berbagai persoalan terkait partisipasi masyarakat untuk mengikuti program, serta peserta pemagangan yang melarikan diri saat berada di Jepang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan deskriptif, serta teknik pengambilan data melalui wawancara mendalam, studi kepustakaan, dan observasi lapangan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, dalam implementasi program pemagangan ke Jepang masih memiliki berbagai permasalahan yang harus diselesaikan, yaitu yang terkait dengan sosialisasi, permasalahan pihak pelaksana mencakup keterbatasan jumlah pihak pelaksana dan komitmen pihak pelaksana dalam menjalankan program, kesiapan mental dan tindakan indisipliner peserta pemagangan, serta ketersediaan fasilitas penunjang program.

---

Apprenticeship program to Japan is a part of job training program implemented by the Directorate General of Training and Productivity Ministry of Labour of the Republic of Indonesia. This program aims to provide training skills and abilities of human resources in Indonesia to be absorbed by the labor market and competitiveness in the globalization.

Studies on the implementation of program policies is done to see the implementation of apprenticeship program to Japan that have been implemented since 1993. However, the program still has many problems related to the participation of the society in the program, and the trainee who escaped while in Japan. This research uses qualitative and descriptive approach. Data collection uses techniques through in-depth interviews, literature study, and field observations.

Results of this study concludes that the implementation of the apprenticeship program to Japan still has several problems to be solved, which is related with socialization, problems of implementers includes a limited number of implementers and implementing the commitments to implement the program, mental readiness and undisciplined trainee, as well as the availability of facilities supporting program."

"Penelitan ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh komunikasi dan persepsi keadilan organisasi terhadap resistensi perubahan organisasi pada pegawai Kementerian Sosial Republik Indonesia. Responden dari penelitian ini adalah sebanyak 260 orang. Pengujian hipotesis yang menggunakan metode Structural Equation Modeling (SEM).Berdasarkan pengujian hasil hipotesis menunjukkan bahwa komunikasi berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap resistensi perubahan, komunikasi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap persepsi keadilan organisasi, persepsi keadilan organisasi berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap resistensi perubahan dan pengaruh antara komunikasi terhadap resistensi perubahan dimediasi secara parsial oleh persepsi keadilan organisasi. Ditemukan pula terdapat perbedaan rata-rata jawaban dari gen y pada penelitian ini.

---

The aim of this research was to analyze the effect of communication and perceptions of organizational justice on resistance to change. The study was conducted at Ministry of Social Affairs of the Republic of Indonesia. The Respondents of this research were 260 employees. Hypotheses was tested using Structural Equation Modeling (SEM).The result showed that communication had negative and significant effect on resistance to change, communication had positive and significant effect on the perceived organizational justice, perceived organizational justice had negative and significant effect on resistance to change, the effect of communication on resistance to change is partially mediated by perceived organizational justice. This research found there is an average difference of respondents gen y."

"Restorative Justice merupakan pendekatan baru di Indonesia yang menawarkan solusi dalam menangani permasalahan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang merefleksikan perlindungan terhadap hak anak. Dalam pendekatan ini ada tiga konsep utama yaitu perbaikan, pemulihan, dan reintegrasi. Tesis ini merupakan studi kualitatif tentang peran pekerja sosial dalam pelaksanaan restorative justice Penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan restorative justice, pekerja sosial masih kurang maksimal dan menyarankan upaya-upaya peningkatan kapasitas pekerja sosial; peningkatan koordinasi antar stakeholder; program panti yang lebih banyak melibatkan masyarakat; dan segera mengundangkan restorative justice serta membuat aturan pelaksananya.

---

Restorative Justice is the new approach in the juvenile justice process in Indonesia that offer a solution to handle juvenile offenders that reflected protection of the rights of the child. In this approach there is three main aspect; improvement, to restore the relationship, and reintegration. This is qualitative research that studied roles of social workers in implementation of this approach. This research shown that social workers roles is still less and suggestion to improve the social workers capacity, to improve the coordination of stake holders, involved community in institution programes, and policy made by the law."

"Dalam melaksanakan tugasnya dalam pengelolaan keuangan daerah, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI memerlukan sumber daya manusia yang memiliki kualitas dan kompetensi terbaik. Hal ini disebabkan oleh peran Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sangat krusial karena perannya sebagai penyelenggara pemerintahan dan pelaksana pembangunan yang melekat pada tugas dan tanggung jawabnya. Penerapan teori Organizational Citizenship Behavior (OCB) pada  ASN bisa memberikan kontribusi positif baik terhadap kinerja ASN maupun instansi. Penelitian ini bertujuan untuk untuk menganalisis sejauh mana implementasi OCB pada ASN Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik stratified random sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas ASN, terutama dari generasi Z, menunjukkan tingkat penerapan OCB yang tinggi di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah. Penerapan OCB menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pencapaian target kinerja Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, sebagaimana dibuktikan melalui laporan kinerja.

---

In carrying out its duties in managing local finances, the Directorate General of Regional Finance of the Ministry of Home Affairs of the Republic of Indonesia requires Human Resources (HR) with the highest quality and competence. This is attributed to the crucial role of Civil Servants (ASN) due to their responsibilities as administrators of governance and implementers of development inherent in their duties and responsibilities. The application of the Organizational Citizenship Behavior (OCB) theory to ASN can contribute positively to both the performance of ASN and the institution. Therefore, this research aims to analyze the extent to which the implementation of OCB in ASN at the Directorate General of Regional Finance of the Ministry of Home Affairs of the Republic of Indonesia. This study uses a quantitative approach with stratified random sampling technique. The results of this research indicate that the majority of Civil Servants (ASN), especially from the Z generation, demonstrate a high level of implementation of Organizational Citizenship Behavior (OCB) in the Directorate General of Regional Financial Management. The implementation of OCB becomes one of the factors influencing the achievement of performance targets for the Directorate General of Regional Financial Management, as evidenced by the Performance Report."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi whistleblowing system di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Konsep yang digunakan dalam penelitian adalah terkait dengan good governance yang berfokus pada akuntabilitas dan partisipasi, serta konsep whistleblowing system. Penelitian kualitatif ini melakukan pengumpulan data dengan wawancara mendalam dan studi dokumen. Hasil penelitian ini menemukan bahwa implementasi whistleblowing system di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dilakukan melalui Sistem Pengaduan Masyarakat. Akuntabilitas dan partisipasi mempengaruhi penerapan whistleblowing system. Whistleblowing system di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai masih mengalami beberapa hambatan yang dihadapi dalam penerapan. Hambatan tersebut diakibatkan oleh tidak adanya panduan yang jelas dalam menindaklanjuti pengaduan, kurangnya sosialisasi, serta belum adanya evaluasi secara menyeluruh yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

---

This qualitative study describes the implementation of whistleblowing system in Directorate General of Customs and Excise. Concepts used in the study is related to concept of good governance that focuses on accountability and participation, as well as the concept of whistleblowing system. Data have been collected from in-depth interviews and studying related published document. This research finds that the implementation of whistleblowing system in Directorate General of Customs and Excise is conducted by Society Complain System. Accountability and participation affect the application of the whistleblowing system. Whistleblowing system at the Directorate General of Customs and Excise are still experiencing some barrier encountered in the implementation. Although the implementation of whistleblowing system is considered to have been effective when viewed from the achievement of the goal, but there are still some barriers faced. The barriers caused by the absence of clear guidance to follow up complaints, lack of socialization, as well as the lack of a thorough evaluation conducted by the Directorate General of Customs and Excise."

"ABSTRAKPersaingan di dunia kerja mengharuskan para penyandang disabilitas mempunyai kemampuan yang baik. Untuk itu dibentuklah Balai Rehabilitasi Vokasional Bina Daksa yang memfokuskan dalam pemberian pelatihan keterampilan kepada penyandang disabilitas. Namun pelaksanaan dilapangan dihadapkan pada tugas dan peran pekerja sosial beserta instruktur, keterbatasan anggaran sosialisasi sampai keterbatasan pengajar adalah masalah yang ditemukan. Untuk itu dilakukanlah penelitian tentang peran pekerja sosial dan instruktur dalam program pelayanan di balai rehabilitasi, menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, group discussion dan observasi. Wawancara dilakukan terhadap pimpinan panti, group discussion dilakukan kepada kelompok informan pekerja sosial, siswa, dan instruktur, dengan jumlah informan sebanyak enam belas informan. Didapatkan temuan bahwa peran pekerja sosial belum berjalan sesuai dengan standard operational procedure SOP terutama pada tahapan rekrutmen, assesment, dan pelatihan vokasional. Kurangnya jumlah instruktur menyebabkan pekerja sosial mengisi di bidang pelatihan keterampilan. Sementara pada perekrutan masih ditemukan adanya siswa yang tidak memenuhi persyaratan. Saran yang diberikan antara lain, menjalin koordinasi yang baik dengan dinas provinsi/daerah dalam hal sosialisasi dan perekrutan, pemanfaatan teknologi dan informasi dalam kegiatan sosialisasi, penambahan anggaran sosialisasi, penambahan tenaga instruktur, dan pelatihan keterampilan dan kemampuan yang dibutuhkan oleh pekerja sosial beserta instruktur.

---

Competition in the world of work requires that persons with disabilities have good skills. For this purpose, a Bina Daksa Vocational Rehabilitation Center was established which focuses on providing skills training to persons with disabilities. But the implementation of the field faced with the duties and roles of social workers and instructors, the limitations of socialization budget to the limitations of teachers is a problem found. Therefore, research on the role of social workers and instructors in service programs in rehabilitation centers, using qualitative approach and descriptive research type. Data collection techniques through interviews, group discussion and observation. Interviews were conducted with the leaders of the orphanage, group discussions were conducted to informant groups of social workers, students, and instructors, with a total of sixteen informants. It was found that the role of social workers has not been run in accordance with standard operational procedures SOPs , especially in the stages of recruitment, assessment, and vocational training. Lack of number of instructors leads social workers to fill in the field of skills training. While the recruitment is still found the existence of students who do not meet the requirements. Suggestions provided include good coordination with provincial local agencies in terms of socialization and recruitment, utilization of technology and information in socialization activities, the addition of socialization budget, the addition of instructors, and skills and skills training needed by social workers and instructors."

"Tesis ini berupaya mengisi research gap terkait employee advocacy pada konteks organisasi pemerintah dengan mencari faktor-faktor yang diduga memiliki hubungan signifikan terhadap kesediaan pegawai instansi pemerintah, yakni Kementerian Keuangan, untuk melakukan employee advocacy melalui media sosial pribadinya. Didasarkan pada Social Exchange Theory, employee advocacy dilihat sebagai hubungan pertukaran yang terjadi antara pegawai dengan organisasi pemberi kerja dan juga hubungan antarindividu antara pegawai dengan pimpinannya, dan juga dengan rekan kerjanya. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif, di mana data dikumpulkan melalui survei online (Google Form) kepada pegawai Kementerian Keuangan yang merupakan pengguna media sosial. Sejumlah 240 data bersih berhasil dikumpulkan dan kemudian diolah dengan menggunakan metode SEM-PLS dengan bantuan software SmartPLS3. Hasilnya, variabel yang signifikan mempengaruhi employee advocacy baik secara langsung maupun tidak langsung dalam hubungan pegawai-organisasi adalah: tiga motivasi intrinsik individu (self enhancement, enjoyment, altruism); Employee-Organization Relationship; Symmetrical Internal Communication, dan Transformational Leadership Style. Adapun hubungan yang terjadi adalah faktor organisasi yaitu Transformational leadership style merupakan prediktor kuat dari symmetrical internal communication dan Employee-Organization Relationship. Kualitas dari Employee-Organization Relationship yang baik akan dapat menghasilkan pertukaran berupa peningkatan motivasi intrinsik individu, yang pada akhirnya mendorong kesediaan pegawai untuk melakukan employee advocacy. Selanjutnya, variabel yang signifikan mempengaruhi employee advocacy baik secara langsung maupun tidak langsung dalam hubungan antarindividu adalah Organizational Commitment; Co-worker’s Support; dan Supervisor’s Support. Adanya dukungan dari atasan langsung dan rekan kerja dapat mendorong pertukaran dari pegawai berupa peningkatan organizational commitment, yang kemudian dapat meningkatkan kesediaan melakukan employee advocacy. Secara praktis, bukti empiris yang dihasilkan dapat dijadikan landasan dalam pengambilan keputusan selanjutnya terkait penerapan employee advocacy di instansi pemerintah yang saat ini masih dalam tahap awal.

---

This thesis seeks to fill the research gap related to employee advocacy in the context of government organizations by looking for factors that are suspected to have a significant relationship to the willingness of government institution employees, namely the Ministry of Finance, to conduct employee advocacy through their personal social media. Based on the Social Exchange Theory, employee advocacy is seen as an exchange relationship that occurs between employees and the employer's organization and the relationship between individuals, which are occur between employees and their leaders, as well as with their co-workers. This research was conducted with a quantitative approach, where data was collected through an online survey (Google Form) to employees of the Ministry of Finance who are social media users. A total of 240 clean data were collected and processed using the SEM-PLS method with the SmartPLS3 software. As a result, the variables that significantly affect employee advocacy both directly and indirectly in employee-organization relationships are: three individual intrinsic motivations (self enhancement, enjoyment, altruism); Employee-Organization Relationship; Symmetrical Internal Communication, and Transformational Leadership Style. The relationship that occurs is described below. Organizational factors, namely Transformational leadership style is a strong predictor of symmetrical internal communication and Employee-Organization Relationship. The quality of a good Employee-Organization Relationship will be able to generate exchanges in the form of increasing individual intrinsic motivation, which in turn will encourage employees' willingness to do employee advocacy. Furthermore, the variables that significantly influence employee advocacy, either directly or indirectly in the relationship between individuals, are Organizational Commitment; Co-worker's Support; and Supervisor's Support. The existence of support from direct superiors and co-workers can encourage exchanges from employees in the form of increased organizational commitment, which can then increase the willingness to do employee advocacy. Practically, the empirical evidence produced can be used as a basis for further decision making regarding the implementation of employee advocacy in government agencies which is currently still in its early stages."

"Tesis ini membahas tentang evaluasi program rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban penyalahguna NAPZA oleh IPWL Kementerian Sosial di DKI Jakarta. Pendekatan penelitian yang digunakan ialah mix-methods research dengan penekanan pada evaluasi berorietasi tujuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban penyalahguna NAPZA oleh IPWL Kementerian Sosial di DKI Jakarta tidak berjalan sesuai dengan tujuan. Kenyataan itu terjadi karena adanya instrumen penilaian program yang berbeda dengan pedoman rehabilitasi sosial yang dibuat oleh Kementerian Sosial dan juga dukungan Kementerian Sosial yang belum maksimal. Oleh karena itu, Kementerian Sosial harus memberikan dukungan yang maksimal. Dukungan tersebut tidak hanya dalam bentuk sarana dan prasarana atau pendanaan, tetapi juga pedoman atau petujuk teknis program yang jelas dan konsisten antara konten yang satu dengan konten yang lainnya.

---

This thesis discusses about the Implementation of social rehabilitation programs for addicts and victims of drug abuse by IPWL of Ministry of Social Affairs in Jakarta. The study used a mix methods research with emphasis on goal oriented evaluation. The results showed that the implementation of social rehabilitation programs for addicts and victims of drug abuse by IPWL of Ministry of Social Affairs in Jakarta is not conducted as the aims. It is happened because of the different assessment instrument program with the program theory and also support of Social Affairs is not maximized. Therefore, the Ministry of Social Affairs should give maximum support, not only in the form of infrastructure or funding, but also the guiding or technical guidelines of program clearly and consistently between the content and the other content."