"Kota Jakarta Utara sebagai bagian dari wilayah Provinsi DKI Jakarta memiliki karakteristik wilayah yang khas sebagai wilayah pesisir dengan fungsi penggunaan lahan yang bervariatif. Perkembangan kota yang terjadi beriringan dengan pertambahan penduduk dan kegiatan pembangunan meningkatkan permintaan terhadap lahan. Padahal kota dirancang secara planologis sesuai dengan jenis peruntukan dan penggunaan lahan yang telah ditentukan. Hal ini mengakibatkan terjadinya penyimpangan pemanfaatan lahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Jakarta Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola perubahan penggunaan dan pemanfaatan lahan (spasial dan temporal), besaran penyimpangan ketidaksesuaian, implikasi ketidaksesuaian dan bagaimana pendekatan untuk mengatasinya. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis peta dengan overlay (tumpang susun) menggunakan Sistem Informasi Geografis, pengumpulan data kualitatif, serta deskriptif kuantitatif dengan mengidentifikasi serta melakukan observasi survei lapangan. Hasil penelitian menunjukkan terjadi perubahan pola pemanfaatan ruang tahun 2008 sampai dengan 2018. Berdasarkan hasil analisis ditemukan besaran persentase kesesuaian penggunaan lahan terhadap RDTR, ketidaksesuaian, mendukung rencana tata ruang dan rencana yang belum disahkan. Selain itu didapatkan hasil berupa dampak dan faktor serta pendekatan dalam mengatasi permasalahan tersebut.

---

North Jakarta City as part of the Special Capital Region of Jakarta Province has a region characteristic typically of coastal areas with varied land use functions. Urban development that occurs along with population growth and development activities increases the demand for land, though the city is designed in a planological manner according to the type of designation and land use that has been previously determined. This condition leads to the occurrence of land use deviation from the North Jakarta Regional Spatial Plan (RTRW) and Detailed Spatial Plan (RDTR). This study aims to determine the pattern of changes in land use and utilization (spatial and temporal), the magnitude of nonconformity deviation, to know the implications of the nonconformity of spatial use and what approach to manage it. The method used in this study was map analysis with overlay using Geographic Information System, qualitative data collection, and quantitative descriptive method by identifying and conducting field survey observations. The results showed a change in the pattern of spatial utilization in 2008 until 2018. Based on the results of the analysis, it was found the percentage of land use that had conformity with the Spatial Plan, supported the Spatial Plan, had no conformity with the Spatial Plan and had not approved yet. In addition, the results obtained in the form of impacts and factors approaches in overcoming these problems."

"ABSTRAKPengembangan Mix Land Use merupakan salah satu bagian kebijakan yangditujukan untuk meningkatkan kualitas perkotaan, salah satunya dalampemenuhan kelangkaan (scarcity) lahan fasilitas publik. Penelitian ini bertujuanuntuk mengidentifikasi pola pemanfaatan ruang dengan konsep Mix Land Usesehingga pemanfaatan ruang akan optimal dalam pemerataan pelayananpendidikan dan kesehatan, serta melihat autokorelasi spasial keberadaan fasilitasprasarana pendidikan dan kesehatan terhadap penetapan NJOP. Penelitiandilakukan berdasarkan data GIS di Kota Batam dengan metode analisis yangdigunakan adalah Analisis Entropy; Analisis Skalogram dan Indeks Marshal; sertaAnalisis Gap. Untuk melihat faktor-faktor determinan yang mempengaruhi NJOPdan autokorelasi spasial NJOP digunakan metode Analisis Model Panel danIndeks Moran dengan Stata 14. Hasil penelitian ini mengidentifikasi lebih dari50% pemanfaatan ruang di Pulau Batam yang berkonsep zoning berubah kearahpola pemanfaatan Mix Land Use. Karakteristik wilayah yang memanfaatkan polaMix Land Use adalah: 1) merupakan kecamatan dengan hirarki pelayanan tinggi;2) memiliki prasarana pendidikan dan kesehatan yang lebih lengkap dan tersebarsecara merata untuk dapat diakses oleh masyarakat; 3) gap kebutuhan akanprasarana pendidikan dan kesehatan lebih kecil. Variabel kepadatan pendudukmenjadi faktor yang dominan mempengaruhi NJOP, sedangkan keberadaanprasarana pendidikan dan kesehatan tidak menjadi memberikan pengaruhsignifikan. Dalam analisis spasial menunjukkan adanya autokorelasi spasialpenetapan NJOP antar kecamatan. Hasil studi ini merekomendasikan perlunyapenerapan konsep Mix Land Use dalam penyusunan Perda RTRW Kota Batamserta perlunya Pemerintah Pusat melakukan peninjauan ulang terhadappemberlakuan sistem sewa tanah di Kota Batam sehingga dapat dilakukanreformulasi penetapan nilai NJOP sebagai potensi peningkatan Pendapatan AsliDaerah (PAD).

---

ABSTRACTMix Land Use has become one of the key planning strategies at improvingthe quality of urban areas, especially fulfillment scarcity of public facilities area.This research aims to identify the patterns of spatial use with the concept of MixLand Use in order to optimalization the use of space within equal distribution ofeducation and health well as see the spatial correlation within the existence ofeducation infrastructure facilities and health to the NJOP determination. Theresearch was conducted based on the GIS data in Batam City with an analyticalmethods used are Entropy Analysis; Schallogram Analysis and Marshal Index;and Gap analysis. To see the spatial correlation are used Panel and Moran?s Indexwith Stata 14. The results of this research identified more than 50% the use ofspace on Batam city with the concept Zoning to turn toward adopt Mix Land Usepattern. Characteristics of the region that used Mix Land Use are: 1) is a districtwith a high service hierarchy; 2) have the education and health infrastructurewhich is more detailed and spread equally to be accessible for the public; 3) Thenecessity gap between education and health infrastructure are smaller. In thespatial analysis shows the spatial correlation of NJOP determination betweenregions, but the existence of education and health infrastructure does not affect theformulations on the value of NJOP determination. The results of these studies,recommends the need of review the Mix Land Use in RTRW Batam City as wellas the the need for the Central Government to conduct a review of theimplementation of the land lease system in Batam, as well as the fixing thereformulation NJOP as the potential for increased Original Local Income (PAD)."

"Penelitian ini membahas mengenai bagaimana proses pembebasan lahan terkait alih fungsi lahan komersil menjadi RTH di Jalan Siliwangi, Rawalumbu, Kota Bekasi. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pembebasan lahan. Hasil dari penelitin ini menunjukkan bahwa proses pembebasan lahan terkait alih fungsi lahan komersil menjadi RTH di Jalan Siliwangi terdiri dari proses perencanaan, proses persiapan, dan proses pelaksanaan. Proses perencanaan terdiri dari proses penetapan lahan yang dibebaskan dan penyusunan RKA. Proses persiapan terdiri dari rapat persiapan, survei dan pemberitahuan perencanaan pembebasan yang terdiri dari sosialisasi dan konsultasi publik. Proses pelaksanaan, proses ini terdiri dari inventarisasi dan identifikasi kepemilikan tanah dan penetapan ganti rugi. Di dalam pelaksanaanya, terdapat beberapa permasalahan yang muncul yaitu belum adanya kesepakatan harga antara pemerintah Kota Bekasi dengan para pemilik lahan dan adanya penolakan dari beberapa warga yang tidak mau tanah/lahannya dibebaskan. Kata Kunci: Pembebasan lahan, alih fungsi, ruang terbuka hijau (RTH).

---

This research was conducted to discusses about the Land Acquisition Process Related to Commercial Land Use Change into Open Green Space RTH at Siliwangi Street, Rawalumbu, Bekasi City. The paradigm used in this research is qualitative by using in depth interview and documentation study for data collection. The purpose of this research is to find out how is the process of land acquisition. The result of this research indicates that the Process of land acquisition in Siliwangi Street consists of planning process, preparation process, and implementation process. The planning process consists of land clearing and RKA preparation. The preparatory process consists of preparatory meetings, surveys, and announcing the planning of land acquisition, socialization and public consultant. Process implementation consists of identification of land ownership and the determination of compensation. Several problems are found in the implementation, the absence of price agreement between local governments and land owners, and also some citizens refused for the land to be freed."

"Pesatnya pertumbuhan pembangunan perkotaan telah membawa implikasi makin terbebaninya kondisi lingkungan perkotaan. Meningkatnya laju migrasi penduduk yang mengarah ke kawasan perkotaan disebabkan kurang meratanya pembangunan antara kota dan desa di mana sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat lebih banyak terdapat di perkotaan. Lahan pekerjaan yang menjanjikan lebih tersedia di perkotaan. Banyaknya penduduk yang masuk dan menetap diperkotaan mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan antara penyediaan kebutuhan prasarana kota dengan kebutuhan penduduk.Menurut data yang dikemukakan dalam RT/RW Palembang 1999-2009 menyebutkan bahwa dari total luas Kota Palembang yaitu 40.061 ha, dengan total luas daratan 38.253 ha dan luas perairan 1.808 ha. Kawasan daratan yang diperuntukkan sebagai kawasan budi daya pada tahun 1998 seluas 33.688 ha, sementara kawasan lindung yang ditetapkan seluas 485 ha. Pada tahun 1999 kawasan budi daya bertambah menjadi 37768 ha, sementara kawasan lindung masih dengan luasan yang sama, yaitu 485 ha. Luas kawasan yang diperuntukan sebagai lahan perumahan seluas 15522 ha. Saat ini lahan yang diperuntukan sebagai lahan perumahan baru mencapai 25% dari total kawasan peruntukannya.Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas, maka dirumuskan permasalahan dalam penelitian: belum optimalnya pemanfaatan lahan untuk perumahan di kota Palembang. Selanjutnya pertanyaan penelitian di kemukakan sebagai berikut:Faktor-faktor apakah yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan perumahan di Kota Palembang?Bagaimana prediksi tekanan pertumbuhan penduduk terhadap ketersediaan lahan untuk perumahan?Bagaimana model dinamik yang menggambarkan rencana tata ruang Kota Palembang yang didasarkan pada pertumbuhan penduduk dan keterbatasan sumberdaya lahan perumahan?Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah1. Mengetahui faktor-faktor apakah yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan untuk perumahan di Kota Palembang2. Mengetahui prediksi pemanfaatan lahan untuk perumahan diKota Palembang3. Membuat model Pemanfaatan lahan untuk perumahan di PalembangUntuk mencapai tujuan tersebut, metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan kuantitatif dengan menggunakan metode ex post facto dan metode survey. Penelitian ini bersifat deskriptif, yang menggambarkan pertumbuhan penduduk dan unit perumahan di Kota Palembang. Pendekatan analisis yang digunakan disamping pendekatan deskriptif dan analisis spacial juga dilakukan pendekatan dengan model sistem dinamik, menggunakan software Powersim Versi 2.5. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Pendekatan analisis yang dilakukan untuk pemecahan masalah digunakan pendekatan secara deskriptif berdasarkan output simulasi model. Pendekatan analisis ini dilakukan untuk melihat prediksi pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan unit perumahan di Kota Palembang. Model yang dihasilkan disimulasikan selama kurun waktu 50 tahun simulasi yaitu 1997-2047.Berdasarkan simulasi model yang dibangun, daya dukung kola Palembang yang dapat menampung unit perumahan yang dibangun akan mencapai puncaknya pada tahun ke 37 (2033), Dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:- Faktor-faktor yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan di Kota Palembang diantaranya adalah faktor ekonomi, transportasi, karateristik lahan dan fear of crime.- Lahan yang diperuntukan sebagai kawasan perumahan di Kota Palembang masih dapat mengimbangi laju pertumbuhan penduduk sampai dengan tahun 2033 (tahun ke 37).- Lahan dimaksud sudah termasuk lahan rawa yang diperuntukkan sebagai kawasan perumahan.Pendekatan model dinamika sistem dapat mengakomodasi dan membantu dalam menganalisis kebijakan pemanfaatan lahan perumahan yang termasuk dalam perencanaan tata ruang Kota Palembang.

---

The rapid growth of urban development has led to implication of burden on environmental condition. The increase of civilian migration to urban region is caused by the unbalanced development between urban and rural area. The great number of people migrating living in urban area results in the imbalance of infrastructure availability and civilian necessity.

According to the mentioned data in The regional city planning (RTRW) in 1994-2004, the total area of Palembang city is 40. 061 acre. The total area of mainland is 38.253 acres, while the total area of sea is 1.808 acres. The total area that is used for preservation in 1998 as wide as 33.688 acres, while the conservation that was determined is 485 acres. The preservation area in 1999 increased to 37768 acre, while the conservation is still the same.

The total area of open space is located at non-profitable area economically. The dependence of inhabitants on the area whose sufficient economic instrument causes the land use for housing not optimum.

Based on the description that was mentioned above, the writer formulates problems as follows:

- What factors that influence the land use for housing in Palembang city?

- How is prediction the increase of population and land availability for housing?

- Is that an existing dynamic model that describes the regional city planning in Palembang city, which is based on the increase of population and the limited resources for housing?

The aim of this research is the optimum of land use for housing to achieve this aim, the researcher uses the qualitative and quantitative approach with the ex post-facto and survey method. The character of this research is descriptive method, which describes the growth of population and housing unit in Palembang city.

Besides the descriptive method, which is based on output simulation model, the researcher also applies the dynamic system model using the powersim software version 2.5. The data used this study is: primary and secondary data.

This analysis conducted to predict the increase of population and the growth of housing unit in Palembang city. The result of this model was simulated as long as fifty years from 1996-2033.

According model simulation, the carrying capacity of Palembang city that can accommodate the housing unit will reach the peak in 2033.

Based pn explanation above, the researcher draws the conclusion as follows:

1. Factors that influence land use in Palembang city are economy, transportation, Land characterization and fear of crime.

2. The natural population growth and movement or urbanization influenced the increase of population.

3. The model of dynamic system enables to direct policy of land use for housing, which is based on the increase of population growth."

"Perkembangan kawasan berkonsep Transit Oriented Development (TOD) terjadi begitu pesat di kota besar. Perkembangan ini bertujuan untuk mewujudkan sistem transportasi yang terintegrasi dan di dukung oleh kawasan sekitarnya. Kawasan TOD harus memiliki identitas sebagai kawasan mixed-use, yang bukan hanya terfokus pada satu aktivitas. TOD Dukuh Atas salah satu kawasan berorientasi transit yang direncanakan menjadi kawasan TOD terbesar di Jakarta. Perkembangan pada tahun 2013 hingga tahun 2022 begitu terasa terutama pada visual, struktur, dan sistem kota yang berada pada kawasan delineasi TOD Dukuh Atas. Kawasan Dukuh Atas yang berada di pusat kota tentu memiliki identitas yang dikenali oleh individu berupa objek sebagai penanda berada di kawasan TOD Dukuh Atas, objek penanda tersebut yaitu elemen citra kota paths, nodes, edges, landmark, dan district (Lynch, 1960). Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi perubahan elemen citra kota di kawasan Dukuh Atas, serta dampak perubahan terhadap penggunaan lahan yang dapat merubah aktivitas serta tujuan perencanaan di kawasan TOD Dukuh Atas. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menjawab setiap aspek penelitian secara spesifik dan aktual. Analisis time series digunakan untuk melihat perubahan setiap tahunnya yang dipadukan dengan analisis figure ground dalam pemetaan letak perubahan yang terjadi disertai dokumentasi yang akan dideskripsikan sehingga dapat dipahami dengan mudah. Hasil analisis menghasilkan pemahaman elemen citra kota yang paling dominan mengalami perubahan, yaitu elemen nodes sebagai titik kumpul atau pusat keramaian yang berdampak pada aktivitas masyarakat dan pengunjung, serta elemen paths atau jalur yang mengalami perubahan visual dan sistem sehingga semakin mengarah kepada walkability sesuai dengan prinsip konsep kawasan TOD. Elemen district, landmark, dan edges tidak terlalu memiliki perubahan dalam rentan waktu 2013-2022. Perubahan elemen citra kota berdampak pada penggunaan lahan yang semakin mengarah pada kawasan komersil. Penelitian ini menghasilkan rekomendasi terhadap kawasan yang mengalami perubahan fungsi penggunaan lahan akibat elemen citra kota.

---

Development area with Transit Oriented Development (TOD) is happening so rapidly in big cities. This development aims to realize a transportation system integrated and supported by the surrounding area. TOD area must have an identity as a mixed-use area that does not only focus on one activity. Dukuh Atas TOD is one of the transitoriented areas planned to become the largest TOD area in Jakarta. Developments from 2013 to 2022 can be felt, especially in the city's visuals, structures, and systems, which are in the TOD Dukuh Atas area delineation. Dukuh Atas area, which is in the city center, certainly has an identity that individuals in the form of objects know as markers in the TOD Dukuh Atas area; these marker objects are elements of the city image of paths, nodes, edges, landmarks, and districts (Lynch, 1960). This study aims to identify changes in urban image elements in the Dukuh Atas area, as well as the impact of changes in land use that can change planning activities and objectives in the TOD Dukuh Atas area. This research is qualitative by answering each aspect of the research specifically and actual. Time series analysis is used to see changes every year combined with figure-ground analysis in situations where changes occur, accompanied by documentation that will be described to be easily understood. The results of the analysis yield an understanding of the most dominant city image elements that have changed, namely node elements as gathering points or crowd centers that have an impact on community activities and visitors, as well as path elements or paths that experience visual and system changes so that they increasingly lead to walkability by the concept principles TOD area. The district, landmark, and edge elements stay the same in the 2013-2022 time vulnerabilities. Changes in urban image elements impact land use, increasingly leading to commercial areas. This research produces recommendations for areas that experience changes in land use functions due to urban image elements."

"Tujuan ke-11 SDGs tentang membangun kota dan pemukiman berkelanjutan dapat ditingkatkan melalui penataan ruang bangunan maupun Ruang Terbuka Hijau (RTH). Penyediaan RTH perkotaan telah diatur pada UU RI No. 11 tahun 2020 memiliki proporsi sebesar 30% terdiri dari 20% RTH publik dan 10% RTH privat. Pada tahun 2019, Provinsi DKI Jakarta memiliki proporsi RTH perkotaan sebesar 9,8%. Proporsi RTH perkotaan dapat ditingkatkan melalui penyediaan RTH privat. Tujuan penelitian ini adalah merancang alternatif desain penataan RTH privat di hunian pada lahan terbatas. Metode penelitian ini yaitu menganalisis preferensi masyarakat mengenai penyediaan RTH Privat, expert judgment dengan metode Analytic Hierarchy Process (AHP) dan perancangan menggunakan Curic Sun Path Analysis Sketchup. Hasil penelitian ini adalah penggunaan vertical garden dan green roof menjadi alternatif desain RTH privat pada lahan terbatas dan menjadi saran kepada pemerintah mengenai Koefisien Daerah Hijau (KDH) pada Izin Mendirikan Bangunan (IMB) mempertimbangkan luas lahan.

---

The 11th SDGs goal of building sustainable cities can be increased through building space planning and Green Open Space (GOS). Provision of urban GOS has been regulated in the RI Law no. 11 of 2020 has a proportion of 30% consisting of 20% public GOS and 10% private GOS. In 2019, DKI Jakarta Province has a proportion of urban GOS of 9.8%. The proportion of urban GOS can be increased through the provision of private GOS. The aim is an alternative design for the arrangement of private GOS in residential areas on limited land. This research method is to analyze people's preferences regarding the provision of private GOS, expert judgment with the Analytic Hierarchy Process (AHP) method and design using Curic Sun Path Analysis Sketchup. The results are vertical gardens and green roofs as an alternative to private GOS designs on limited land and a suggestion to the government regarding the Green Area Coefficient on the Building Permit considering the land area."

"Pengaturan mengenai penggunaan akta pembagian waris telah diatur sejak tahun 1997 dengan berlakunya Pasal 42 ayat (4) PP 24/1997. Namun, nyatanya hingga saat ini belum semua kantor pertanahan menerima penggunaan akta tersebut. Di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara, penggunaan akta pembagian waris baru dapat digunakan sejak tahun 2022, sedangkan di Kabupaten Bogor I, akta pembagian waris belum dapat digunakan. Adanya ketidakseragaman prosedur yang harus ditempuh oleh para ahli waris tidak mencerminkan asas sederhana yang dianut dalam pendaftaran tanah. Penelitian ini akan mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan yang menyebabkan ketidakseragaman penerapan Pasal 42 ayat (4) PP 24/1997 di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Bogor I, serta memberikan solusi terhadap permasalahan yang ditemui. Dalam penelitian yang menggunakan metode non-doktrinal ini, penulis terlebih dahulu mempelajari peraturan dan teori yang berkaitan dengan penggunaan akta pembagian waris sebagai dasar peralihan hak atas tanah karena pewarisan. Selanjutnya, penulis melakukan wawancara kepada Notaris/PPAT dan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Bogor I untuk mengetahui kenyataan di lapangan. Dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa terdapat dua perbedaan dalam penerapan Pasal 42 ayat (4) PP 24/1997 tentang akta pembagian waris di Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Bogor I, yaitu mengenai penerimaan akta pembagian waris sebagai dasar peralihan hak dan pajak yang dipungut. Hambatan utama yang menyebabkan tidak seragamnya penerapan Pasal 42 ayat (4) PP 24/1997 adalah karena perbedaan pandangan dari para pihak terkait, khususnya kantor pertanahan. Oleh sebab itu, untuk dapat mewujudkan keseragaman dalam penggunaan akta pembagian waris, diperlukan adanya peran aktif dari Badan Pertanahan Nasional, kantor pertanahan serta dari notaris.

---

Provisions regarding the use of inheritance distribution deed have been regulated since 1997 with the enactment of Article 42 paragraph (4) of PP 24/1997. However, until now not all land offices accept the use of inheritance distribution deed. In the Land Office of North Jakarta Administrative City, the use of inheritance distribution deed can only be implemented from 2022, while in Land Office of Bogor Regency Area I, the use of inheritance distribution deeds cannot be used yet. The nonuniformity of these procedures that must be followed by the heirs does not reflect the simple principles adopted in land registration. This research will identify and analyze the problems that have caused the use of the inheritance distribution deed as the basis for the transfer of land rights yet to be carried out and provide solutions to the problems encountered. In this non-doctrinal method research, the author first studies the regulations and theories related to the use of inheritance distribution deed as the basis for transferring land rights due to inheritance. Furthermore, the authors conducted interviews with the Notary/PPAT and the representative from the Land Office of the North Jakarta Administrative City and Bogor Regency Area I to find out the reality on the ground. From this research, it is concluded that there are two differences in the implementation of the transfer of land rights due to inheritance in the Administrative City of North Jakarta and Bogor Regency Area I, namely regarding the acceptance of the inheritance distribution deed as the basis for the transfer of rights and the difference in taxes collected. The main obstacle regarding different implementations of Article 42 paragraph (4) of PP 24/1997 is caused by different perspectives from the relevant parties, especially the Land Officers. Therefore, in order to pursue uniformity of the use of the inheritance distribution deed, it is necessary to have a more proactive role from the National Land Agency, the Land Office, as well as from the notary."

"Secara yuridis, terdapat permasalahan hukum dimana Situ Kayu Antap yangberlokasi di kota Tangerang Selatan memiliki ketidaksesuaian pada pemanfaatanruangnya yaitu terjadi penerbitan hak atas tanah tanpa disertai hasil analisis ataukajian atas data fisik dan data yuridis yang relevan, sehingga perlu dilakukanpengendalian terhadap pemanfaatan ruang pada kawasan situ di wilayah kotaTangerang Selatan tersebut dalam perspektif hukum tanah nasional. Jenis penelitiandalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian terhadapasas hukum, teori hukum, konsep hukum serta peraturan perundang-undangan yangberhubungan dengan penelitian ini. Teori, asas dan konsep hukum tersebutdigunakan untuk menentukan bahwa lokasi Situ Kayu Antap merupakan sumber airpedalaman di wilayah kota Tangerang Selatan yang ditetapkan sebagai salah satuKawasan Strategis Nasional dan merupakan kawasan lindung yang harusdilestarikan keberadaannya demi kesejahteraan rakyat. Oleh sebab itu penataanruang dan pengendalian pemanfaatan ruang terhadap Situ Kayu Antap harusdiperhatikan agar mampu dikembalikan pada fungsi yang sebenarnya. Adapunsalah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan ketentuanpenataan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan lindung situ sesuaiketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan penelitian penulis, PT.Hana Kreasi Persada yang saat ini memiliki Hak Guna Bangunan atas kawasan SituKayu Antap dapat dicabut hak atas tanahnya atas dasar kepentingan umum dandapat diberikan ganti rugi oleh pemerintah kota Tangerang Selatan berdasarkanketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku

---

Juridically, there is a legal problem in the Situ Kayu Antap, located in the South

Tangerang City, that has a mismatch within the use of its space. These kind of

mismatch has supported by the establishment of the land right without the result of

analysis or review of relevant physical and juridical data. So it is necessary to

controlling the use of the Situ Area in the South Tangerang City and to examining

its method by using the perspective of national land law. The type of the juridical

research method used by the author is normative legal research. This juridical

research uses the legal principle, legal theory, legal concept and statutory

regulations related to this research. These legal theories, principle and concept are

used to determine that the Situ Kayu Antap’s location is the one of water resources

in the interior of South Tangerang City which is designated as one of the National

Strategic Areas wherein its existence must be preserved for the people welfare.

Therefore, spatial planning and the control of spatial utilization of Situ Kayu Antap

must be enforced and considered so that it can be returned to its actual function and

its normal condition. The one of the ways to do such action is to implements the

spatial planning provisions and controls the utilization of Situ Area in accordance

with the applicable laws and regulations. Based on the author’s research, PT. Hana

Kreasi Persada that currently has a Building Rights Title over the Situ Kayu Antap

area, can have its land rights revoked by the government based on the public interest

and can be compensated by the South Tangerang City government if its meets the

requirements based on the applicable laws and regulations"

"

ABSTRAK

 

 

Nama	:	Muhammad Kevin Gusnadi, S.I.P.
Program Studi	:	KajianPengembanganPerkotaan
Judul	:	Peran Aktor Dalam Produksi Dan Pemanfaatan Ruang Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Di Kota Padang
Pembimbing	:	Dr. Hafid Setiadi S.SI., M.T.

 

Penelitian ini menganalisis peran aktor dalam produksi dan pemanfaatan ruang kawasan perkantoran pemerintah provinsi di Kota Padang. Penelitian ini menggunakan konsep konteks ruang dalam studi perkotaan, peran aktor dalam produksi ruang, dan konflik ruang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan studi kasus dengan cara mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dan analisis data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, peraturan daerah, dan media publikasi online. Penelitian ini menemukan beberapa hasil, diantaranya: Pertama, pola pemanfaatan ruang dilakukan oleh aktor-aktor yang berkepentingan yaitu Pemerintah Kota Padang, investor, dan masyarakat sekitar dalam memproduksi ruang sebagai produk politik, sosial, dan ekonomi. Kedua, penyebab langsung dan tidak langsung dari ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dengan regulasi penataan ruang yang tertera pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Padang Tahun 2010 – 2030. Ketiga, menganalisis ketidaksesuaian pemanfaatan ruang yang terjadi di kawasan perkantoran pemerintah provinsi yang ditinjau melalui teori produksi ruang.

Kata Kunci: Aktor, Pemanfaatan Ruang, Produksi Ruang, Kawasan Perkantoran Perkantoran Pemerintah Provinsi, Kota Padang

 

---

ABSTRACT

Name	:	Muhammad Kevin Gusnadi, S.I.P.
Study Programme	:	Urban Studies
Title	:	The Role of Actors in the Production and Use of Provincial Government Office Space in Padang City
Consellor	:	Dr. Hafid Setiadi S.SI., M.T.

 

This study analyzes the role of actors in the production and use of provincial government office space in Padang City. This study uses the concept of spatial context in urban studies, the role of actors in spatial production, and spatial conflict. This research uses qualitative methods and case studies by collecting data through in-depth interviews and secondary data analysis such as laws and regulations, regional regulations, and online publication media. This study found several results, including: First, the pattern of spatial use carried out by interested actors namely the Padang City Government, investors, and surrounding communities in producing space as a political, social and economic product. Second, the direct and indirect causes of non-conformity of spatial use with spatial planning regulations listed in Regional Regulation Number 4 of 2012 concerning Spatial Planning and Padang City Region in 2010 - 2030. Third, analyzing spatial incompatibility in space in provincial government offices which is reviewed through the theory of space production.

Keywords: Actor, Spatial Use, Production of Space, Provincial Government Office Area, Padang City

 

"

"Perubahan penggunaan lahan merupakan fenomena yang selalu terjadi dalam perkembangan sebuah kota. Hal ini terjadi karena tuntutan akan ruang yang semakin besar seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji perubahan penggunaan lahan pada kawasan suburban Kota Jambi, mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi serta, dan membandingkan perubahan yang terjadi dengan RTRW Kota Jambi tahun 2011-2031. Untuk melihat perubahan penggunaan lahan digunakan metode super impose peta. Kemudian perubahan yang terjadi dideskripsikan secara spasial. Faktor yang mempengaruhi perubahan penggunaan lahan digunakan uji statistik product moment. Variabel yang digunakan dalam menghitung perubahan penggunaan lahan adalah faktor fisik (lahan tergenang dan tidak tergenang), faktor sosial (kepadatan penduduk), fasilitas umum (jaringan PDAM dan PLN), dan aksesibilitas (kerapatan jaringan jalan dan moda transportasi). Hasil analisis spasial penggunaan lahan di Kota Jambi selama periode tahun 2005 sampai 2011 telah mengalami perubahan. Luas lahan terbangun meningkat selama tahun 2005 sampai 2011 menjadi 1.864,35 Ha, sementara untuk lahan hutan mengalami penurunan menjadi 1.813,03 Ha untuk lahan hutan dan lahan pertanian mengalami penurunan 659,49 Ha. Hasil analisis statistik faktor lahan tidak tergenang, kepadatan penduduk, jaringan PLN dan PDAM, kerapatan jaringan jalan berpengaruh terhadap perubahan penggunaan lahan. Perlu evaluasi terhadap raperda RTRW 2011-2031, yang disebabkan karena cepatnya perubahan penggunaan lahan terutama lahan terbangun yang sangat cepat di Kota Jambi.

---

Land use change is a phenomenon that always occurs in the development of a city. This happens because the demand for space is growing along with the population increase. The purpose of this study to assess changes in land use in the suburban area of the city of Jambi, examines the factors that influence as well, and compare the changes that occurred to the RTRW Jambi City for 2011-2031. To see the changes in land use map used method of super impose. Then the changes described spatially. Factors affecting the use of land-use change product moment statistical tests. Variables used in calculating the land use change is a physical factor (land flooded and not flooded), social factors (population density), public facilities (network taps and PLN), and accessibility (density of road network and transportation).

Results of the spatial analysis of landuse in the Jambi City during the period of 2005 to 2011 have been amended. Land area woke up during the years 2005 to 2011 to 1864.35 ha, while for forest land decreased to 1813.03 hectares for forest land and agricultural land decreased 659.49 Ha. Statistical analysis of factors not flooded land, population density, PLN and PDAM network, road network density affect land-use change. Need to evaluate the draft RTRW 2011-2031, caused by the rapid changes in land use, especially built- up area in Jambi City."