Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"

Tuntutan masyarakat terhadap birokrasi yang transparan dan akuntabel serta kondisi lingkungan yang semakin dinamis mendorong Pemerintah untuk melaksanakan sistem cashless government dalam rangka modernisasi pengelolaan keuangan negara. Implementasi kebijakan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) diharapkan dapat menjadi langkah strategis untuk (1) meminimalisir penggunaan uang tunai, (2) meningkatkan likuiditas keuangan negara, (3) mendukung perencanaan kas pemerintah yang lebih baik, serta (4) meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran belanja negara. Berdasarkan hasil wawancara dan studi dokumentasi, terdapat beberapa hal yang menjadi faktor kunci untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan ini antara lain: (1) adanya urgensi untuk berubah; (2) kebutuhan untuk berubah yang didasarkan pada manfaat yang akan diterima; (3) kepedulian dan komitmen Pimpinan; (4) perubahan mindset dan paradigma ASN untuk berubah menjadi cashless; serta (5) kecukupan sumber daya yang dicurahkan untuk mendukung perubahan sistem pembayaran konvensional ke modern. Terhadap implementasi yang telah ada saat ini, Peneliti menyampaikan beberapa rekomendasi antara lain: (1) memperluas penggunaan infrastruktur transaksi non tunai dan sarana dan prasarana pendukung lainnya; (2) meningkatkan tingkat literasi finansial dan literasi digitial ASN, dan (3) mendorong penyesuaian prosedur pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah dengan cashless basis.

 

---

Public demands for transparent and accountable bureaucracy and an increasingly dynamic environment have encouraged the Government to use the cashless government system in the framework of modernizing the management of state finances. The implementation of the Government Credit Card policy is expected to be a strategic step to (1) minimize the use of cash, (2) improve state financial liquidity, (3) support better government cash planning, and (4) increase assistance and accountability in use state budget. Based on the results of in depth interviews and literature study, there are several key success factors to support policy implementation, including: (1) the existence of urgency for change; (2) needs to change that match with the benefits to be received; (3) leadership care and commitment; (4) changes in the mindset and paradigm of the ASN to convert into cash; and (5) adequate resources devoted to supporting changes. Several recommendations to the existing implementation, including: (1) expanding the infrastructure of  cashless transactions and other supporting facilities (2) increasing the level of financial literacy and digital literacy of civil servant, and (3) encourage adjustment of procedures for examining Government financial statements with cashless basis

"

"This undergraduate thesis analyzed the Indonesian laws and regulations towards credit card as one of the available payment system in commercial transaction while analyzing the protection that are given to the consumer as the credit card holder as well as the bank as the credit card issuer especially in E-commerce transactions. By conducting juridical-normative research, it can be analyze what are the existing Indonesian laws and regulations on Credit Card as a payment system in commercial transactions as well as legal protection provided for cardholders and bank when using credit card in E-Commerce transactions. Most of the issues have been covered by the law, but in the implementation, it is up to the issuer of the credit card as to the extent of protection that are given to the credit card holder and the card holder should always be on alert upon the transaction that are made when using the credit card as well as when giving out personal information pertaining the credit card. Therefore, bank as the credit card issuer should create a more specific regulation on the risk and responsibilities that the card holder will face and for the government should make sure that the platform of E-commerce is safe to use credit card as a payment system by creating a more specific law towards the protection of the consumer in an online transaction and to continue to conduct supervision on ecommerce transactions.

---

Skripsi ini menganalisis apa saja undang-undang dan peraturan Indonesia dalam mengatur perihal kartu kredit juga perlindungannya terhadap pemegang kartu dan penerbit kartu terutama dalam transaksi E-commerce. Dengan melakukan penelitian yuridis normatif, dapat dianalisis apa saja hukum dan peraturan Indonesia yang berlaku tentang Kartu Kredit sebagai sistem pembayaran dalam transaksi komersial serta perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang kartu dan bank saat menggunakan kartu kredit dalam transaksi E-Commerce. Perihal dan masalah memang sudah banyak tercantum di dalam undang-undang. Namun, dalam implementasinya, hal ini tergantung pada penerbit kartu kredit, sejauh mana perlindungan yang diberikan kepada pemegang kartu kredit dan pemegang kartu harus selalu waspada pada saat transaksi dilakukan ketika menggunakan kartu kredit serta ketika memberikan informasi pribadi yang berkaitan dengan kartu kredit. Oleh karena itu, bank sebagai penerbit kartu kredit harus membuat peraturan yang lebih spesifik mengenai risiko dan tanggung jawab yang akan dihadapi oleh pemegang kartu dan bagi pemerintah harus memastikan bahwa platform E-commerce aman menggunakan kartu kredit sebagai sistem pembayaran oleh menciptakan undang-undang yang lebih spesifik terhadap perlindungan konsumen dalam transaksi online dan untuk terus melakukan pengawasan pada transaksi E-commerce."

"Studi ini menganalisis hubungan atau pengaruh beberapa karakteristik individu, rumah tangga dan wirausaha terhadap kemungkinan wirausaha menggunakan pembayaran digital. Alternatif metode pembayaran digital seperti internet atau mobile banking, e-money, e-wallet dan lain-lain menawarkan solusi untuk menjadikan transaksi lebih cepat, murah dan aman. Namun, laporan statistik menunjukkan bahwa literasi pembayaran digital pelaku usaha di Indonesia masih rendah. Dengan mengolah dan menganalisis beberapa variabel karakteristik individu, rumah tangga, dan wirausaha dari Survei Rumah Tangga Ekonomi Digital Indonesia (DEHS) 2020 oleh Bank Dunia, hasil estimasi Model Probabilitas Linier (LPM) dan metode Probit dalam penelitian ini menunjukkan bahwa wirausaha yang lulusan perguruan tinggi, kelompok usia 41 sd. 50 tahun dan 51 hingga 60 tahun, berlokasi di Pulau Jawa, telah terdaftar di otoritas dan menggunakan media sosial untuk penjualan, memiliki kemungkinan lebih tinggi menggunakan pembayaran digital jika dibandingkan dengan pengusaha yang bukan lulusan perguruan tinggi, belum terdaftar, dan masih menggunakan cara penjualan konvensional. Studi tersebut juga menemukan bahwa untuk orang tua, kemungkinan penggunaan pembayaran digital menurun untuk beberapa kelompok umur, meskipun dengan tingkat pengaruh dan signifikansi yang berbeda-beda. 

---

This study analyzes the relationship or influence of several individual, household and entrepreneurial characteristics on the possibility of entrepreneurs using digital payments. Alternative digital payment methods such as internet or mobile banking, e-money, e-wallets, and others offer solutions to make transactions faster, cheaper, and more safe. However, statistical reports show that the digital payment literacy of business actors in Indonesia is still low. By processing and analyzing several individual, household, and entrepreneurial characteristic variables from the Indonesia Digital Economy Household Survey (DEHS) 2020 by World Bank, the estimation results of the Linear Probability Model (LPM) and Probit methods in this study show that entrepreneurs who are college graduates, age group 41 to.d. 50 years and 51 to 60 years, located on the Java Island, have registered with the authorities and use social media for sales, have a higher probability of using digital payments when compared to entrepreneurs who are not college graduates, have not been registered, and still use conventional methods of selling. The study also discovered that for older people, the probability of using digital payments decreased for several age groups, albeit with varying degrees of influence and significance."

"The continued development of technology has changed the way people conduct financial transactions using digital payment instruments, which have made alternative payments other than cash. Digital payment instruments have an improved future for payment methods that are widely used in society, supported by the fact that the Central Bank of Indonesia has made a campaign to support the country to be less, with the progress and emergence of sophisticated digital payment instruments. Thus, future generations such as Generation Y and Generation Z can be people who will be supported by their entire lives, supporting them to have grown up in a technology-supported world, which makes them indigenous people using technology. Therefore, the aim of this study is to adopt the adoption and actual use of digital payment instruments in Generation Y and Generation Z and whether or not there are differences regarding the adoption and actual use between generations. This study uses a combination of two theories, namely the Integrated Theory of Acceptance and Use of Technology 2 (UTAUT2) and the Innovation Resistance Theory (IRT), together with stickiness to use cash payments and the formulation group that uses the Generation Group theory as a moderating variable. This study successfully obtained 320 respondents consisting of 160 respondents from each generation that currently reside in Indonesia, which was collected through the distribution of online questionnaires. In addition, the analysis was carried out using the partial quadratic structural equation modeling method, and approval using SmartPLS 3.0. The findings, this is the result of expectations, social influence, motivation, and significant interest in the intention of individuals to use digital payment instruments. In addition, usage barriers, image barriers, and image barriers have a significant effect against individual resistance to using digital payment instruments. In addition, the stickiness variable for using cash payments has a negative moderation effect towards individual intentions to use digital payment instruments. Finally, this study also found differences in the adoption and resistance of digital payment instruments between Generation Y and Generation Z.

---

Perkembangan teknologi yang terus menerus telah mengubah cara orang melakukan hal mereka transaksi keuangan dengan kehadiran instrumen pembayaran digital, yang telah dibuat alternatif pembayaran selain uang tunai. Instrumen pembayaran digital memiliki masa depan yang cerah untuk menjadi metode pembayaran yang digunakan secara luas di masyarakat, didukung oleh fakta bahwa Bank Sentral Indonesia menciptakan kampanye untuk mendukung negara untuk menjadi masyarakat tunai kurang, serta kemajuan dan kemunculan konstan instrumen pembayaran digital yang canggih. Dengan demikian, generasi mendatang seperti Generasi Y dan Generasi Z bisa menjadi orang-orang yang akan menggunakannya secara komprehensif dalam kehidupan mereka, sebagaimana mereka telah tumbuh di dunia yang dikelilingi oleh teknologi, yang menjadikan mereka penduduk asli menggunakan teknologi. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami adopsi dan aktual penggunaan instrumen pembayaran digital dalam Generasi Y dan Generasi Z dan apakah ada ada perbedaan atau tidak mengenai adopsi dan penggunaan aktual antara kedua generasi. Penelitian ini menerapkan kombinasi dua teori, yaitu Unified Theory of Penerimaan dan Penggunaan Teknologi 2 (UTAUT2) dan Teori Perlawanan Inovasi (IRT), bersama dengan stickiness untuk menggunakan pembayaran tunai dan kelompok generasi berdasarkan Teori Kelompok Generasional sebagai variabel moderasi. Penelitian ini berhasil memperoleh 320 responden yang terdiri dari 160 responden dari setiap generasi itu saat ini berada di Indonesia yang dikumpulkan melalui distribusi online daftar pertanyaan. Selain itu, analisis dilakukan dengan menggunakan metode partial least square pemodelan persamaan struktural, dan diuji menggunakan SmartPLS 3.0. Temuannya menunjukkan bahwa harapan kinerja, pengaruh sosial, motivasi hedonis, dan kebiasaan miliki efek signifikan terhadap niat individu untuk menggunakan instrumen pembayaran digital. Selain itu, hambatan penggunaan, hambatan tradisi, dan hambatan gambar memiliki efek signifikan terhadap resistensi inovasi individu untuk menggunakan instrumen pembayaran digital. Selain itu, variabel stickiness untuk menggunakan pembayaran tunai memiliki efek moderasi negatifterhadap niat individu untuk menggunakan instrumen pembayaran digital. Terakhir, penelitian ini juga menemukan bahwa ada perbedaan dalam hal adopsi dan inovasi resistensi instrumen pembayaran digital antara Generasi Y dan Generasi Z."

"Perdagangan elektronik -- yaitu penerapan transaksi bisnis dalam berbagai bentuk dan jenisnya secara elektronis - merupakan suatu trend dan berkembang pesat serta tidak dapat dihindari penggunaannya dalam era globalisasi sekarang ini. Salah satu inovasi terbaru dari perdagangan elektronik adalah penggunaan smartcard sebagai uang elektronik. Thesis ini akan melakukan analisis terhadap sistem uang elektronik yang ada dan membuat desain sistem uang elektronik untuk diterapkan di Indonesia. Penelitian melakukan studi kasus terhadap sistem uang elektronis yang memiliki jaringan maupun perkembangan global untuk rnengetahui struktur, cara kerja. arsitektur pembayaran, serta keamananya. Dari studi kasus ini, penelitian dilakukan untuk mendesain sistem uang elektronik yang sesuai untuk diterapkan di Indonesia. Studi kasus yang dilakukan menunjukkan adanya dua sistem utama yang mendominasi uang elektronik di dunia, yaitu Mondex dan Proton. Perbedaan utama kedua sistem ini ada pada arsitektur pembayarannya. Mondex menggunakan arsitektur Independent - dimana pembayaran tidak memerlukan pihak ketiga, sedangkan Proton menggunakan arsitektur Closed loop - dimana pembayaran melibatkan pihak ketiga untuk melakukan settlement. Dari studi kasus tersebut, penelitian melakukan analisis uang elektronik dengan metoda SWOT Analysis dan Five Forces Analysis, untuk kemudian menentukan Critical Success Factors.

---

Electronic commerce - which means conducting transaction in any form and any type electronically - is becoming a trend and it is growing very fast that nobody can avoid to use it in this globalization era. One of the latest innovation in electronic commerce is the usage of smart card as electronic money.

This thesis will analyze currently available electronic money systems dan design a new systems to be implemented in Indonesia. Research will conduct case studies of electronic money systems which have global network and development in order to know the structure, how it works, payment architecture, and security. From these case studies, research is conducted to design an electronic money system which is suitable to be implemented in Indonesia.

The case studies show that there are two systems which dominate global electronic money systems, i.e. Mondex and Proton. The main difference between these two systems is the payment architecture. Mondex use "Independent" architecture - where there is no need for third party during payment transaction, while Proton use "Closed loop" architecture - where a third party is needed for payment settlement.

From the case studies, this research will analyze electronic money system using SWOT Analysis and Five Forces Analysis, afterward Critical Success Factors can be determined."

"Perkara korupsi yang ditemukan di tingkat pemerintah daerah di Indonesia menunjukkan tren peningkatan. Mayoritas korupsi di daerah dilakukan terhadap dana APBD, yang mana sumber penerimaan APBD yang paling utama berasal dari transfer pemerintah pusat. Berdasarkan karakteristik penggunaannya, dana transfer dapat diklasifikasikan menjadi Dana Transfer Umum (DTU, yang terdiri dari DAU & DBH) dan Dana Transfer Khusus (DTK, yang terdiri dari DAK Fisik dan non Fisik). Ditinjau dari teori Fraud Triangle, semakin besar transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah akan meningkatkan kesempatan terjadinya korupsi di daerah. Penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana pengaruh DTU dan DTK terhadap probabilitas terjadinya tingkat korupsi di daerah. Metode yang digunakan adalah regresi Zero-Inflated Poisson (ZIP). Dengan sampel 519 Pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Indonesia yang diteliti pada periode 2010-2019, DTU ditemukan memiliki hubungan positif terhadap tingkat korupsi di daerah. Keleluasaan dalam mengelola anggaran DTU menjadi penyebab yang memicu peningkatan korupsi di daerah sehingga dapat disalahgunakan oknum birokrat di daerah untuk memperoleh keuntungan pribadi. Sedangkan DTK menunjukkan hubungan negatif dengan tingkat korupsi di daerah. Pemda tidak memiliki keleluasaan untuk menggunakan anggaran DTK untuk program lain, selain itu pengawasan dalam realisasi program DTK juga relatif lebih ketat.

---

The cases of corruption found at the local government level in Indonesia show an increasing trend. The majority of corruption in the regions is carried out on APBD funds, which the main source of APBD revenue comes from the central government transfers. Based on the characteristics of their use, transfer funds can be classified into General Transfer Funds or known as Dana Transfer Umum (DTU), consists of Dana Alokasi Umum (DAU) & Dana Bagi Hasil (DBH)) and Special Transfer Funds or known as Dana Transfer Khusus (DTK), consists of Dana Alokasi Khusus (DAK) Physical and Non-Physical. Been reviewed by the Fraud Triangle theory, the greater transfer from the central government to the regions, will increase the opportunities of corruption to occur in the regions. This study was conducted to see the influence of DTU and DTK on the probability of the occurrence of corruption in the regions. The method used was Zero-Inflated Poisson (ZIP) regression. By using sample data of 519 districts and cities in Indonesia from 2010-2019, DTU was found to have a positive relationship to the level of corruption in the regions. The discretion in managing the DTU budget is the cause that triggering an increase in corruption in the regions so that it can be misused by bureaucrats in the regions for personal gain. Meanwhile, DTK shows a negative relationship with the level of corruption in the regions. Local governments do not have the discretion to use the DTK budget for other programs, in addition to that, supervision in the realization of the DTK program is also relatively tighter."

"Perkembangan teknologi berjalan sangat pesat salah satunya pada sektor keuangan. Kemampuan untuk berinovasi menciptakan perkenbangan jenis uang sebagai alat tukar yang semakin efisien, efektif, aman dan berbiaya murah yaitu cryptocurrency. Cryptocurrency merupakan uang yang diterbitkan privat diatas teknologi blockchain sehingga transaksi dapat dilakukan secara peer-to-peer. Saat ini terjadi adopsi yang semakin besar didukung perkembangan generasi blockchain. Bank Sentral kemudian merespon kehadiran teknologi blockchain dan kebutuhan akan blockchain sehingga menciptkan central bank digital currency. Penelitian ini akan menelaah keberadaan cryptocurrency dan central bank digital currency serta menganalisis penggunaanya berdasarkan UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No.8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Aset Kripto (crypto asset) di Bursa Berjangka. Dalam penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis perlindungan yang diberikan terhadap penggunanya. Penelitian ini bersifat kualitatif dan menggunakan metode yuridis normatif. Dalam penelitian akan dijelaskan bahwa keberadaan cryptocurrency di Indonesia bukan sebagai Mata Uang menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Cryptocurrency melalui Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 disebut sebagai aset komoditi. Dalam pelaksanaan perdagangan terdapat cryptocurrency exchange yang memfasilitasi kegiatan perdagangan. Pengguna jasa exchanger perlu untuk dilindungi mengingat perdagangan cryptocurrency merupakan kegiatan berisiko tinggi. Demikian juga dengan penerbitan central bank digital currency oleh Bank Sentral harus ditelaah risiko dan keuntungan penggunaannya. Penulis memberikan saran, perlindungan hukum terhadap penggunaan cryptocurrency dan central bank digital currency juga harus diatur dengan jelas agar pengguna terhindar dari risiko kerugian yang mungkin mucul.

---

Technology developments are progressing very rapidly, one of which is in the financial sector. The ability to innovate creates the development of types of money as an increasingly efficient, effective, safe, and low-cost medium of exchange, namely cryptocurrency. Cryptocurrency is money issued privately on blockchain technology so that transactions can be carried out peer-to-peer. Currently, there is growing adoption supported by the development of blockchain generation. The Central Bank then responded to the presence of blockchain technology and the need for blockchain, thus creating a central bank digital currency to withstand the growing use of cryptocurrencies. This study will examine the existence of cryptocurrencies and central bank digital currencies and analyze their use based on Law no. 7 of 2011 concerning on Currency and Commodity Futures Trading Supervisory Agency Regulation No. 8 of 2021 concerning Guidelines for the Implementation of Crypto Asset Trading on the Futures Exchange. This study also aims to analyze the protection provided to its users. This research is qualitative and uses a normative juridical method. In this study, it will be explained that the existence of cryptocurrency in Indonesia is not a currency according to Law Number 7 of 2011 concerning Currency. Cryptocurrencies through Commodity Futures Trading Regulatory Agency Regulation Number 8 of 2021 are referred to as commodity assets. In the implementation of trading there is a cryptocurrency exchange that facilitates trading activities. Exchanger service users need to be protected considering cryptocurrency trading is a high-risk activity. Likewise, the issuance of a central bank digital currency by the Central Bank must examine the risks and benefits of using it. The author provides advice, legal protection against the use of cryptocurrencies and central bank digital currency must also be clearly regulated so that users avoid the risk of losses that may arise."

"Penelitian ini mengkaji desain kebijakan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) yang diinisiasi oleh Kementerian Keuangan melalui DJPb. Fokus penelitian terletak pada pemahaman mendalam terhadap desain kebijakan KKP dalam mewujudkan cashless government. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Terdapat dua aspek desain kebijakan yang dikaji, yaitu Strategic-Level Design (Policy Goals, Causal Model of Policy, Policy Tools) dan Action-Level Design (Policy Targets, Policy Implementation). Hasil penelitian menunjukkan pencapaian positif dalam elemen Policy Targets, tetapi masih terdapat kekurangan dalam elemen Policy Goals, Causal Model of Policy, Policy Tools, dan Policy Implementation di mana masih memerlukan perhatian terkait sanksi, mekanisme enforcement, serta isu-isu penyalahgunaan, biaya tambahan, dan kesalahpahaman prosedur pelaporan.Temuan juga mencakup potensi ancaman keamanan yang belum terperinci dan proporsi UP KKP yang belum sepenuhnya terdigitalisasi karena dipengaruhi oleh literasi keuangan dan ketersediaan infrastruktur yang belum memadai. Meskipun demikian, desain kebijakan KKP menunjukkan langkah signifikan untuk mewujudkan cashless government, tetapi perlu pembenahan pada elemen yang masih belum optimal untuk dapat mencapai keselarasan dalam terwujudnya cashless government seutuhnya. Berdasarkan hasil penelitian, saran yang diberikan meliputi peningkatan penggunaan KKP secara merata, perluasan cakupan KKP kepada pihak swasta, BUMN, dan penggunaan di luar negeri, serta penyederhanaan persyaratan KKP. Pentingnya sosialisasi keamanan dan peran APIP juga disoroti sebagai bagian dari rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas kebijakan KKP.

---

This study examines the design of the Government Credit Card (KKP) policy initiated by the Ministry of Finance through DJPb. The research focuses on a comprehensive understanding of the KKP policy design in realizing a cashless government. The qualitative research method employs in-depth interviews and literature reviews. Two policy design aspects are scrutinized: Strategic-Level Design (Policy Goals, Causal Model of Policy, Policy Tools) and Action-Level Design (Policy Targets, Policy Implementation). The results reveal positive achievements in Policy Targets but shortcomings in Policy Goals, Causal Model of Policy, Policy Tools, and Policy Implementation, requiring attention to sanctions, enforcement mechanisms, and issues such as misuse, additional costs, and misunderstandings in reporting procedures. The findings also include potential security threats and the incomplete digitization of UP KKP due to financial literacy and inadequate infrastructure. Despite significant steps, the KKP policy design needs improvement in optimal elements to achieve harmony in realizing a fully cashless government. Based on the research results, recommendations include enhancing widespread utilization of KKP, expanding KKP coverage to private entities, state-owned enterprises (BUMN), and international transactions, as well as simplifying KKP requirements. Emphasizing security awareness and strengthening the role of Internal Government Supervisory Apparatus (APIP) are also underscored as part of the recommendations to enhance KKP policy effectiveness."

"Saat ini Teknologi informasi semakin menjadi alat yang penting bagi para individu, institusi/organisasi bahkan bai negara untuk membuat, menyimpan, menganalisa dan menggunakan informasi. E-government memungkinkan pemanfaatan Teknologi Informasi yang seoptimal mungkin dalam membantu pemerintahan dalam meberikan pelayanan kepada publik. E-government didefinisikan sebagai penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk mendorong pemerintahan yang efisien dan efektif, menfasilitasi kemudahan akses publik ke layanan pemerintah, dan memungkinkan akses ke informasi yang lebih besar kepada publik, serta membuat pemerintahan yang lebih transparan. Berkaitan dengan penyampaian pelayanan pemerintahan yang lebih transparan. Berkaitan dengan penyampaian pelayanan pemerintahan dan penyampaian informasi ke publik dengan media elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan posisi di antara situs web pemerintah daerah di Indonesia dengan berdasarkan metode social network analysis. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi untuk penyempurnaan penerapan E-governement di Indonesia.

---

Currently, information technology becomes increasingly important tool for the individual, institution / organization even for countries to create, store, analyze and use information. E-government allows the use of Information Technology optimally may help in the government in providing services to the public. E-government is defined as the use of information and communication technology (ICT) to encourage the efficient and effective, facilitating ease of access to government services, access to information allows a larger public the morning, and make government more responsible against citizens. In connection with the delivery of government services and information to the public with electronic media.This study aims to determine the role and position of the web sites of local governments on Indonesia with a method based on social network analysis. This research is expected to contribute to the implementation of E-Government di Indonesia."

"ABSTRAKDengan seiring perkembangan zaman, kemunculan gagasan mengenai non-tunai dalam sistem pembayaran, diawali dengan adanya kebutuhan masyarakat untuk memberikan uang dalam jumlah yang besar sedangkan uang mereka telah tersimpan di tempat penyimpanan yang dikenal dengan bank. Perkembangan teknologi melalui komputer dan internet membuat kegiatan pembayaran non-tunai semakin berkembang pesat dengan sistem-sistem baru yang diimplementasikan di berbagai negara, tak terkecuali Indonesia. Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) merupakan sebuah metode di dalam masyarakat dimana mereka diarahkan untuk mengurangi penggunaan uang cash (tunai) dan mulai mencoba untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan mencoba untuk merasakan janji manis yang diberikan oleh teknologi tersebut. Kebijakan sistem pembayaran non-tunai diarahkan untuk memperkuat sistem pembayaran non-tunai agar dapat diselenggarakan dengan lebih aman, efisien, dan andal, sehingga mampu mendukung upaya untuk menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan serta memperlancar aktivitas perekonomian nasional. Sistem pembayaran berbasis teknologi yang dikenal dalam masyarakat memiliki beragam bentuk dalam implementasinya yang seluruhnya memiliki satu tujuan dalam melakukan transaksi pembayaran baik secara sukarela maupun timbal balik. Perkembangan tren teknologi pada sistem pembayaran masa kini, setidaknya dikenal teknologi Electronic / Mobile Commerce; teknologi metode pembayaran menggunakan Contacless Payments & Near Field Communication (NFC) serta Mobile Barcode / Quick Response Code (QR Code); hingga teknologi penggunaan mata uang digital seperti Bitcoin. Dalam menghadapi kemajuan teknologi dalam bidang sistem pembayaran tersebut, Indonesia sebenarnya telah memiliki berbagai perangkat hukum yang dapat mengakomodir GNNT sebagai implementasi sistem pembayaran berbasis teknologi, khususnya dalam hukum perbankan, maupun yang terkait lainnya. Sehubungan dengan pelaksanaan instrumen hukum yang telah ada dalam mendukung GNNT, peran Bank Indonesia dan Pemerintah diharapkan dapat lebih optimal dalam implementasinya maupun penegakannya. Hal ini mengingat sistem pembayaran merupakan salah satu prasyarat bagi pencapaian tujuan utama bank sentral, yaitu stabilitas moneter dan keuangan

---

ABSTRACTIn accordance to the era development, the implementation of non cash payment system has been initiated by the society needs to hand over some cashes in a huge amount but their money has been kept in a bank. The technology development of computer and internet has create a brand new non cash payment activities rapidly into a newer systems that has been implemented in most of the countries all over the world, including Indonesia. Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) is a method in society where they are directed to minimize the usance of cash money and star to adapt with the tecnology development and try a better service with that kind of technology. The non cash payment system policy is intended to strengthen the non cash payment system so that it could be implemented more securely, efficiently, and reliably in order to support the effort on maintaining monetary stability, financial system and national economic activities. The technology-based payment system amongst the society has various kinds of form in their implementation on which they have one target to achieve here in performing a better payment transaction either voluntarily or mutually. The technology development trend in payment system nowadays, at least has Electronic / Mobile Commerce; payment system technology using Contacless Payments & Near Field Communication (NFC) serta Mobile Barcode / Quick Response Code (QR Code); until the utilization of digital currency like Bitcoin. In encountering such tecnology improvement in payment system, Indonesia has in fact formulated various legal instruments to accommodate GNNT as the implementation of technology-based payment system, especially in banking law and other related ones. In connection with such legal instruments implementation, the role of Bank Indonesia and Government is expected to be more optimal either in the implementation and or enforcement, as the payment system shall be considered as on of the requirement to achive the central bank main purpose, which is monetary and financial stability"